“Kita tidak bisa hanya reaktif, sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar. Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” tegas Menkomdigi Meutya, saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta.

Rakor dan pelatihan Humas kali ini, mengusung tema ‘Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’. Meutya Hafid menekankan, bahwa sinergi antar Humas pemerintah bukan sekadar kerja sama teknis, melainkan strategi nasional dalam mengelola narasi publik.

Dirinya juga menganalogikan kerja Humas dengan tim sepak bola. Jika tidak ada koordinasi, strategi dan eksekusi yang tepat, maka kekalahan dalam pertarungan opini publik tidak bisa dihindari. “Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah kalah oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak. Humas harus bersatu, satu suara dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat,” katanya.

Menurutnya, perang narasi ini semakin kompleks dengan perkembangan teknologi digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok dan YouTube kini menjadi medan pertempuran utama. Berdasarkan survei Katadata Insight Center (2022), 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial. Sementara survei IDN Research Institute (2025) menyebutkan 43 persen Millennial dan Gen-Z lebih percaya informasi yang mereka dapat dari media sosial dibandingkan media konvensional.

“Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” ujar Meutya.

Baca juga :

Lebih lanjut, Menkomdigi menegaskan bahwa akses terhadap informasi yang benar bukan hanya kebutuhan, tetapi hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. “Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama,” tegasnya.

Di tengah era konvergensi media, Menkomdigi mengutip pemikir komunikasi, Marshall McLuhan, yang menyatakan bahwa teknologi komunikasi selalu membawa dampak sosial dan budaya yang luas. Artinya, peran Humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus menjadi pemimpin dalam membentuk wacana publik yang sehat. “Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan, kita harus menjadi pengarah percakapan,” tambahnya. 

Menkomdigi Meutya Hafid juga memberikan apresiasi kepada Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang telah menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel. Ia menegaskan pentingnya sinergi ini agar informasi tentang program prioritas dan kebijakan strategis pemerintah dapat tersampaikan secara efektif. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, turut menambahkan bahwa setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman. 

“Komunikasi itu bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat,” ujarnya. 

Menkomdigi Meutya Hafid dan Hasan Nasbi sepakat bahwa dengan sinergi yang kuat antar Humas pemerintah pusat dan daerah, maka ruang komunikasi publik yang positif dapat terwujud. 

“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar. Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas dan lebih strategis,” imbuh Menkomdigi Meutya Hafid. (kom/dig/gie)

Konferensi tersebut, merupakan forum internasional yang mempertemukan perwakilan lebih dari 100 negara, termasuk kepala negara, menteri, CEO perusahaan dan pimpinan organisasi internasional. “AIAS bertujuan untuk mendorong diskusi dan langkah nyata terkait perkembangan dan tata kelola AI di tingkat global. Forum itu juga menjadi lanjutan dari AI Safety Summit yang digelar di Inggris pada November 2023 dan AI Seoul Summit di Korea Selatan pada Mei 2024 lalu,” kata Menkomdigi, melalui siaran pers Menkomdigi, Sabtu (08/02/2025) tadi.

Sebelumnya, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, telah mengirimkan undangan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk hadir secara langsung pada AIAS, yang merupakan pertemuan tingkat tinggi para Kepala Negara. Selain menghadiri AIAS, Menkomdigi juga diminta oleh Unesco untuk mempresentasikan metodologi penilaian kesiapan atau ‘readiness assessment method’ pada acara sampingan (side event) yang akan digelar pada 10 Februari 2025.

Rangkaian acara AIAS sendiri, dimulai pada 6 Februari 2025, dengan perjamuan peserta di Elysee Palace dan acara High Level Segment di Grand Palais. Selama beberapa hari, berbagai diskusi dan acara akan digelar, termasuk Science Day pada 6 hingga 7 Februari, Cultural Weekend pada 8 hingga 9 Februari, serta Diskusi Meja Bundar dan Jamuan Kepala Negara pada 10 Februari. Puncak acara akan dilanjutkan dengan Leaders Plenary dan penutupan pada 11 Februari.

Baca juga :

Peluang untuk terlibat dalam ekosistem AI global akan semakin terbuka apabila Indonesia memiliki regulasi yang tepat dalam pengembangan teknologi tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang optimal dalam penggunaan dan pengembangan AI.

“Keterlibatan proaktif seluruh pemangku kepentingan dalam regulasi dan pengembangan AI sangat penting. Sehingga Indonesia dapat memanfaatkan potensi teknologi AI yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan sektor-sektor terkait,” ujar Menkomdigi.

Sebagai langkah awal, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga telah menginisiasi Dialog Kebijakan AI yang membahas tantangan serta potensinya di berbagai sektor seperti e-commerce, perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga keberlanjutan. Sektor e-commerce Indonesia yang diproyeksikan mencapai USD150 miliar pada 2030 harus siap mengadopsi AI untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak.

Dengan pengaturan yang tepat, Menkomdigi meyakini Indonesia akan menjadi pemain utama dalam ekosistem teknologi AI global. Sebagai negara yang aktif berpartisipasi dalam forum internasional seperti AIAS, Indonesia dapat memastikan bahwa perkembangan teknologi ini berjalan seiring dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dunia, termasuk dalam hal regulasi dan pemanfaatannya. (kom/dig/gie)