Dalam peringatan yang berlangsung sederhana namun khidmat itu, peringatan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Menkominfo sebagai ungkapan rasa syukur pada HUT ke-78 PWI. “Dari sejak kelahiranya, PWI memilik misi suci untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka membawa Indonesia menjadi negara maju,” kata Menkominfo Budi Arie.

PWI, paparnya, adalah organisasi wartawan pertama di Indonesia yang lahir di Surakarta atau Solo pada tanggal 9 Februari 1946. Ketua PWI pertama adalah Mr Sumanang Surjowinoto yang terpilih pada kongres PWI pertama 9 hingga 10 Februari 1946.

Dalam perkembangannya, lanjutnya, hari lahir PWI kemudian ditetapkan pemerintah sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden Soeharto tanggal 23 Januari 1985. Hingga kini, HPN diperingati setiap tahun. Untuk tahun 2024, perayaan puncak HPN akan diadakan di Ancol, Jakarta Utara 20 Februari mendatang.

baca juga:

Menkominfo Budi Arie Setiadi menambahkan, sebagai pilar ke-4 demokrasi, pers nasional punya peran sentral dalam sejarah Indonesia. Demikian pula dengan PWI yang sejak kelahirannya 78 tahun yang lalu telah membawa misi suci, yakni ikut mempertahankan kemerdekaan RI.

Saat ini, tambah Budi Arie, dengan semangat mudanya, pers nasional dihadapkan tantangan dan dituntut untuk segera menyesuaikan diri agar bisa menjawab tantangan disrupsi teknologi. Karenanya, pemerintah akan terus membantu keberlanjutan pers nasional dan meningkatkan profesionalisme wartawan dengan mengeluarkan regulasi yang diharapkan dapat membahagiakan insan pers.

“Dalam acara puncak HPN 2024 tanggal 20 Februari mendatang, mudah mudahan Presiden Jokowi akan membacakan Keppres tentang Publisher Right. Semoga dengan adanya regulasi tersebut, insan pers akan berbahagia,” ujar Budi Arie.

Menkominfo Budi Arie Setiadi optimistis, dengan adanya regulasi dapat membantu mewujudkan keberlanjutan karya jurnalistik dan kehidupan media yang berkualitas.

Sementara itu, acara HUT ke-78 PWI yang berlangsung sederhana itu, juga dihadiri wartawan-wartawan senior PWI serta Ketua PWI se-Indonesia yang mengikuti secara daring. Tampak hadir perwakilan konstituen Dewan Pers seperti dari AJI, PFI, SPS, PRRSNI, ATVSI, AMSI dan sebagainya.

Kepengurusan PWI Pusat saat ini, periode 2023-2028, yang diketuai oleh Hendry Ch Bangun, terpilih dalam Kongres PWI XXV di Bandung tanggal 27 September 2023 lalu. Itu artinya, HPN 2024 adalah HPN pertama bagi PWI di bawah kepemimpinan Hendry Ch Bangun.

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, dalam sambutannya mengatakan bahwa acara HUT ke-78 PWI disiarkan langsung secara online ke 38 provinsi dan satu cabang khusus PWI, yakni Solo. Saat ini, jumlah anggota PWI mencapai sekitar 24.000 orang.

Hendry berharap,HUT ke-78 PWI ini insan pers semakin bergairah untuk menjaga demokrasi dan berkomitmen terhadap kemerdekaan pers. Hal tersebut, tercermin dari tema HPN 2024, yakni ‘Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa’.

“Bagi PWI, keutuhan bangsa nomor satu,” ujar Hendry Ch Bangun.

Menurut Hendry, untuk memberi kontribusi bagi kemajuan demokrasi, PWI dalam rangka menyongsong HUT ke-78 dan HPN 2024, telah mengundang tiga calon presiden (Capres), masing-masing Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Subianto. Dalam acara dialog dengan ketiga Capres, ketiganya menyampaikan komitmen untuk menjaga kemerdekaan pers sebagai kunci negara demokrasi.

Sementara itu, Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan bahwa pers adalah mitra Polri sehingga pihaknya siap untuk terus berkolaborasi dengan media. “Pers itu mitra strategis dan kedekatan emosional. Berkaitan dengan HUT PWI, Polri berharap pers bisa terus meningkatkan profesionalitasnya dalam rangka mencerdaskan bangsa termasuk kesejahteraannya,” ujarnya.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dalam kesempatan sambutannya mengatakan bahwa dengan bertambahnya usia, PWI justru bertambah muda semangatnya. Sehingga, dituntut untuk terus memberikan kontribusi yang berdampak positif bagi profesional pers. (pan/sit)

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor dua di pemerintahan Kota Santri Pancasila, ini membacakan sambutan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, Mahfud MD. Perempuan yang akrab disapa Nyai Khoi, ini mengatakan bahwa 115 tahun yang lalu, bara persatuan Indonesia sebagai negara mulai menyala. Hal ini, ditandai dengan meleburnya berbagai gerakan perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi satu barisan yang utuh dengan didirikannya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908.

“Sejak saat itu, gerakan perjuangan Indonesia dengan gegap gempita bergerak mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara yang satu, berdaulat, adil dan makmur. Boedi Oetomo didirikannya untuk mendorong Bangsa Indonesia mengejar ketertinggalannya dari bangsa lain di masa itu,” ucap Wabup Situbondo saat membacakan sambutan Plt Menkominfo.

Lebih lanjut disampaikan perempuan asal Kecamatan Besuki, bahwa Boedi Oetomo juga melandaskan dirinya untuk mengejar tiga tujuan yang menjadi cita-cita utama kebangkitan nasional. Yakni memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia.

“Barisan persatuan yang dibentuk oleh Boedi Oetomo adalah suatu pemantik bagi kekuatan di masa yang sulit. Baik pada masa pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Di saat kemerdekaan telah kita raih, barisan perjuangan kita harus tetap rapat, erat dan terus maju bergerak mengobarkan api ‘Semangat Untuk Bangkit’ demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” beber Nyai Khoi.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Pada tanggal 5 Mei 2023, WHO telah mengumumkan bahwa status darurat kesehatan global untuk Covid-19 secara resmi dicabut. “Kita patut bersyukur karena dunia telah melalui krisis pandemi Covid-19. Hal ini menjadi momentum untuk memulihkan perekonomian bangsa. Dan hal ini menjadi momentum untuk memaknai Harkitnas ke 115 ini sebagai upaya membangun semangat kebangsaan untuk bangkit pasca pandemi,” tegas Wabup Situbondo.

Selain itu, lanjut Nyai Khoi, Harkitnas ke 115 juga dimaknai dengan memperingati perjuangan bersama. Mulai dari kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, sektor swasta, akademi, pers, komunitas, dan seluruh elemen bangsa saling bahu-membahu berkolaborasi menerapkan nilai-nilai persatuan juga kesatuan dalam mewujudkan kebangkitan bangsa Indonesia dari berbagai krisis global. Baik kesehatan, perekonomian hingga geopolitik.

“Kebangkitan Indonesia di tengah krisis dunia juga ditunjukkan melalui kiprah kita di berbagai forum internasional. Dunia telah menyaksikan kepiawaian Indonesia dalam memimpin forum yang beranggotakan 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Yakni G20. Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 semakin membawa harum nama Ibu Pertiwi dalam mendorong ‘Semangat Untuk Bangkit’ di tingkat dunia,” ujar Wabup.

Tingginya kepercayaan dunia kepada Indonesia, ujarnya, menjadi memontum untuk mengimplementasikan semangat kebangkitan nasional dalam menyambut era pasca pandemi Covid-19 sekaligus perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. “Menutup perkataan dari dr Soetomo bahwa generasi yang mau berjuang untuk kemandirian bangsanya adalah generasi yang mencintai generasi penerusnya dan mencintai tanah airnya,” jelasnya Nyai Khoi.

Hadir dalam upacara Harkitnas ke 115, jajaran Forkopimda Situbondo, Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Situbondo, personel TNI-Polri, Satpol PP, Damkar, Dishub, Tagana, PGRI, KOPRI, mahasiswa, pelajar SMA-SMP. (her/gie)

Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, menegaskan arti penting platform bersama dan berbagi peran antar pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman dan serangan siber tersebut.

Baca Juga

• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

“Selain serangan siber, ada ancaman lain di internet seperti ujaran kebencian, gangguan informasi, dan banyak lainnya, yang membutuhkan upaya kolektif kita untuk memastikan dunia digital yang aman,” ujarnya saat menyampaikan Keynote Speech dalam Pembukaan Forum Tata Kelola Internet Asia Tenggara (SEA IGF) 2021 secara virtual dari Jakarta, Rabu (01/09) tadi.

Menurut Menkominfo, internet telah memungkinkan semua untuk membuka potensi dan peluang yang tidak terbatas. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam pemanfaatannya. 

“Seperti yang dikemukakan oleh penemu web, Sir Timothy John Berners-Lee, setidaknya ada tiga sumber disfungsional di internet, yaitu munculnya niat jahat, pengabaian nilai pengguna karena desain sistem dan konsekuensi negatif dari desain yang baik. Semua itu hanya bisa diatasi dengan upaya kolektif,” jelasnya.

Menkominfo mengungkapkan data Risk Based Security pada tahun 2021, secara global telah terjadi 37 milyar record pada tahun 2020, atau setara dengan 1.173 record per detik. 

“Menyadari kondisi seperti itu, serta menyadari perkembangan ekosistem internet yang sangat pesat, diperlukan platform bersama untuk melanjutkan diskusi tentang masalah tata kelola internet,” ungkapnya. 

Platform dan Tanggung Jawab Bersama

Menurut Menkomifo, dalam World Summit on the Information Society (WSIS-II) tahap kedua tahun 2005, semua pemangku kepentingan sepakat, untuk membentuk Internet Governance Forum (IGF) yang dikoordinasikan di bawah United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA).

“IGF berfungsi sebagai platform global bagi negara-negara untuk bertukar pandangan tidak hanya mengenai masalah teknis keamanan siber, tetapi juga tentang adopsi infrastruktur teknologi untuk perbaikan kehidupan manusia,” terangnya. 

Menteri Johnny menekankan, bahwa dalam tata kelola internet memiliki dinamika dan kecepatan tersendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus berbagi tanggung jawab dengan berbagai pemangku kepentingan, baik itu komunitas keamanan siber, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan industri.

“Keberagaman pemangku kepentingan mencakup sekeranjang isu yang lebih luas mulai dari infrastruktur teknis, peraturan perundang-undangan, ekonomi, pembangunan, serta hak asasi manusia yang meluas ke berbagai sub-topik terkait penggunaan internet dalam kehidupan kita,” tuturnya.

Menkominfo, mengapresiasi pelaksanaan IGF selanjutnya diikuti oleh berbagai inisiatif baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk di Indonesia.  Menurutnya sebagai forum multilateral, IGF menghormati prinsip-prinsip multi-stakeholder, non-komersial, terbuka dan transparan, dan inklusif.

“Hari ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Indonesia bersama dengan kolaborator di Indonesia Internet Governance Forum dengan bangga memfasilitasi Forum Tata Kelola Internet Asia Tenggara pertama yang berfokus pada tiga subtema, antara lain: (1) infrastruktur digital dan keamanan siber; (2) hak digital dan masyarakat; dan (3) pengembangan pemuda dan inovasi,” ungkapnya.

Menteri Johhny mengajak semua peserta, untuk bertukar pandangan tentang tantangan dan peluang tata kelola internet di panel diskusi. Menurutnya, kehadiran IGF, termasuk SEA IGF tahun ini, akan menjadi platform untuk menciptakan badan tingkat tinggi multi-stakeholders yang strategis dan berdaya, untuk mengusulkan pendekatan dan rekomendasi kebijakan ke forum normatif dan pengambilan keputusan.

“Saat ini, dunia berada di titik tidak bisa kembali. Pada kesempatan ini, saya ingin mengundang semua peserta melalui diskusi multilateral dan multipihak tersebut, tata kelola internet yang berkelanjutan dan inklusif dapat diwujudkan, di tingkat global, nasional hingga akar rumput untuk memajukan transformasi digital kita,” ajaknya. Acara pembukaan SEA-IGF dihadiri secara virtual oleh Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster; Kepala Sekretariat Forum Tata Kelola Internet Perserikatan Bangsa-Bangsa, Chengetai Masango. Acara tersebut berlangsung secara hibrida dan diikuti lebih dari 1.700 peserta dari 44 negara. Kegiatan tahunan itu diselenggarakan untuk memperkaya diskusi mengenai peluang dan tantangan tata kelola internet. (hms/kom/aye/ed2)

Memontum Kota Malang – Di era revolusi industri 4.0, informasi yang bertebaran di dunia maya berkembang tak terkendali. Hal ini disebabkan kurangnya edukasi netizen (masyarakat pengguna gawai) akan pemahaman berita hoax dan konsekuensinya. Pun sosialisasi UU ITE belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di level bawah yang mudah terbawa arus dan emosi.

Menyadari hal ini, Menkominfo RI, Rudiantara, mengajak seluruh masyarakat Kota Malang untuk santun bermedia sosial, dalam acara “Santun Bermedia untuk Pemilu Damai, di Gedung Kesenian Gajayana, jalan Nusakambangan, Kota Malang, Sabtu (16/3/2019). Turut hadir, Walikota Malang Sutiaji, Kapolda Jatim Irjen Lucky Hermawan, Kaukus Media dan Pemilu Agus Sudibyo, Tokoh Pers Nasional Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, Ketua IJTI Yadi Hendriana, serta bintang tamu Sudjiwo Tedjo, D’Kross, Museum Musik Indonesia (MMI), Topan dan Nanda.

Walikota Malang Sutiaji, berdialog dengan Sudjiwo Tedjo. (rhd)

Menkominfo RI Rudiantara mengatakan, hingga akhir Februari 2019, setidaknya ada sebanyak 700 konten hoaks dan hate speach yang bertebaran di media sosial, terutama terkait pesta politik Pemilu 2019. Menurutnya, dalam bermedia sosial setiap netizen harus berhati-hati, dan tabayun (klarifikasi).

“Kirim dan terima postingan itu sama-sama bayar, jadi jangan sembarangan menerima dan mengirim. Netizen harus hati-hati, jangan sampai ikut menyebarkan konten negatif, hate speach, dan hoaks. Selain rugi data internet, juga berdampak lain seperti rusaknya pertemanan dan sanksi hukum UU ITE,” jelas Rudiantara.

Menkominfo mencontohkan penggunaan kata ‘Jancuk’, di komunitas Jawa Timuran merupakan ungkapan khas masyarakat Surabaya, Malang dan Lamongan. Namun, bisa diartikan umpatan jika di luar komunitas.

“Kalau itu diucapkan dalam satu komunitas tidak akan jadi masalah. Seperti Jancuk di Surabaya dan Malang, Anjing di Bandung. Tapi kalau diucapkan atau di-posting di media sosial, yang notabene di luar komunitas, bisa salah paham dan jadi masalah,” tegasnya, dihadapan Jancukers, penggemar fanatik budayawan Sudjiwo Tedjo.