Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa saat ini urusan kebudayaan di Kota Malang, masih bersinggungan dengan sektor pendidikan maupun pariwisata. Kondisi tersebut, membuat pengelolaan dan pengembangan kebudayaan belum dapat dilakukan secata optimal dan terintegrasi. Karena itu, pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan guna mencari formulasi yang tepat dalam pengelolaan kebudayaan di daerah.

“Kami akan koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan. Karena selama ini di Kota Malang tugas dan fungsi perangkat daerah mengenai kebudayaan berhimpitan, antara kebudayaan dengan pendidikan dan juga dengan pariwisata. Untuk menyatukan hal tersebut kami masih sedikit sulit,” ucap Wali Kota Wahyu, Sabtu (30/05/2026) tadi.

Meski begitu, Wali Kota Wahyu memastikan berbagai program dan kegiatan kebudayaan tetap berjalan. Bahkan menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap kebudayaan Kota Malang cukup besar, terutama terkait pelestarian cagar budaya.

Baca juga :

Pihaknya mencontohkan, belum lama ini Komisi X DPR RI kunjungan ke Kota Malang untuk membahas persoalan cagar budaya. Kunjungan tersebut dinilai menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap upaya pelestarian sejarah dan budaya di Kota Pendidikan tersebut.

“Dari Komisi X DPR RI juga datang dan kami membahas terkait cagar budaya. Itu merupakan perhatian dari pusat bahwa terkait cagar budaya di Kota Malang mendapatkan apresiasi,” katanya.

Tak hanya itu, Wali Kota Wahyu menyebut bila Menteri Kebudayaan juga memberikan apresiasi terhadap pengembangan budaya di Kota Malang. Dirinya mengaku terus menggencarkan jargon ‘Menolak Lupa’ sebagai bagian dari upaya menjaga identitas sejarah dan budaya khas Kota Malang.

“Di situ kami selalu menunjukkan kebudayaan khas Kota Malang. Setiap ada acara di Dewan Kesenian Malang juga saya selalu hadir,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Diketahui, keputusan pengesahan dilakukan setelah pembahasan di seluruh komisi rampung dan mencapai kesepahaman. Disampaikan Ketua DPRD Samsul, bahwa tidak ada fraksi yang memberikan penolakan terhadap rancangan APBD tersebut.

Data APBD yang disetujui, memuat pendapatan daerah sebesar Rp 3.502.104.028.502,08 dan belanja daerah mencapai Rp 3.917.324.235.295,67. Perbedaan angka tersebut, menghasilkan defisit Rp 415.220.206.793,59 yang ditutupi melalui pembiayaan netto dengan jumlah yang sama.

Ketua DPRD Samsul menekankan, bahwa proses perencanaan anggaran dilakukan melalui pembahasan panjang bersama Badan Anggaran serta seluruh komisi. “Ini hasil kerja bersama yang mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar Samsul.

Sebelum menutup Paripurna, Ketua DPRD kembali menekankan komitmen lembaganya untuk terus mengawasi pelaksanaan APBD 2026. Dirinya memastikan, arah pembangunan Kabupaten Pasuruan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Baca juga :

Sementara itu, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyampaikan apresiasi kepada legislatif yang telah menuntaskan pembahasan APBD 2026. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas penyusunan struktur anggaran secara menyeluruh.

“Terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang telah bekerja sama dengan sangat baik mulai dari pembahasan sampai pengesahan Raperda APBD 2026 ini,” tegasnya.

Bupati Rusdi mengungkapkan, bahwa nilai APBD 2026 mengalami penurunan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar Rp 600 miliar. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif menentukan prioritas pembangunan.

Bupati menekankan, bahwa kebutuhan layanan masyarakat tetap menjadi agenda yang wajib dipenuhi meskipun fiskal daerah terbatas. “Kami berharap dukungan DPRD agar belanja wajib dan pelayanan publik tetap berjalan penuh,” jelasnya.

Efisiensi dan ketepatan sasaran disebutnya menjadi fondasi penting agar program prioritas tidak terhambat penurunan anggaran. Bupati Rusdi memastikan, seluruh perangkat daerah akan dipacu untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Bupati Rusdi juga menegaskan, bahwa koordinasi antar instansi harus terus dijaga agar tidak ada layanan publik yang terganggu. “Sinergi tetap menjadi kunci karena pelayanan masyarakat adalah fokus utama pemerintah daerah,” tegasnya. (kom/pas/gie)

Menariknya, untuk menuju ke tempat-tempat bersejarah tersebut, mereka menggunakan transportasi era 80-an, yaitu bemo. Itu dilakukan, untuk mengenang pada masa zaman dahulu kala. Sedangkan enam tempat yang dimaksud, diantaranya Stasiun Kota Baru, Gedung KNPI, Alun-Alun Merdeka Malang, Kalan BI Malang, Gedung KPPN dan Gedung Kesenian Gajayana Malang.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa peninggalan sejarah itu tentu wajib dilestarikan oleh semua pihak. Sehingga, pada peringatan ini juga sebagai momen untuk menolak lupa akan zaman dulu.

Baca juga :

“Peninggalan sejarah itu menjadi kewajiban kita untuk melestarikan. Karena banyak tempat yang terbengkalai. Tetapi saya acungi jempol untuk BI tadi dan KPPN karena pimpinannya menganggarkan tersendiri untuk peninggalan lama dan dirawat dengan baik, lha itu menolak lupa. Karena bangsa yang baik itu yang menghargai pahlawannya,” jelas Pj Wali Kota Wahyu.

Di momen ini juga, pria yang menduduki kursi N1 itu, mengaku bahwa itu menjadi nostalgia saat di masa remaja. Pj Wali Kota Wahyu menceritakan, jika pada saat duduk dibangku SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, sering naik kendaraan bemo.

“Enak, tadi suasananya seperti pada saat masih remaja. Saya jadi ingat saat SMP, SMA dan kuliah dulu sering naik bemo. Bahkan waktu SD itu masih ada kendaraan demo, diatanya bemo. Biasanya untuk angkutan sayur di pasar tetapi kadang juga dibuat angkutan orang-orang,” katanya.

Dari berkeliling ke enam tempat bersejarah tersebut, Pj Wali Kota Wahyu juga menyampaikan bahwa gedung-gedung itu memang masih dipertahankan hingga sekarang. Karena memiliki nilai-nilai historis, bagian dari heritage dan cagar budaya. (rsy/sit)