Pada sambutannya, MenPAN-RB Azwar Anas menegaskan reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan harus menjadi komitmen semua pihak dari pusat hingga daerah. “Harapan saya, semua kepala daerah disini melihat kembali manajemen kinerja, pembagian kewenangan, pengawasan, peningkatan SDM. Cita-cita kami yaitu mendorong SDM berkelas dunia, salah satunya dengan sistem seleksi terbuka,” katanya.

Dirinya juga menekankan netralitas ASN pada Pemilu 2024, sebagai bentuk kewajiban profesionalisme ASN yang memiliki tanggung jawab sebagai aparatur negara yang harus tetap profesional. Yaitu, bebas dari kepentingan politik dan setia pada prinsip-prinsip keberimbangan.

Baca juga :

Sementara itu, Plt Kepala BKN Haryono Dwi Putranto, mengatakan ASN harus memegang teguh asas netralitas. “ASN harus memegang teguh asas netralitas. ASN yang tidak netral maka akan merugikan negara dan masyarakat dan menjadikan ASN tidak profesional,” ujarnya.

Pj Bupati Ugas seusai mengikuti pelaksanaan Rakor menjelaskan, banyak hal penting yang disampaikan pada Rakor. Diantaranya, juga tentang pengembangan karir ASN, penyelesaian pegawai honorer, penerimaan CPNS dan PPPK, pengisian formasi jabatan dan membangun sistem merit.

Ditambahkan Pj Bupati Ugas, fokus Rakor kali ini adalah netralitas ASN. “ASN menjadi komponen penting pemerintahan untuk menjamin berlangsungnya Pemilu 2024 baik di tingkat nasional maupun daerah. ASN tidak boleh berpolitik praktis sebab ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintahan,” terangnya.

Sebagai wujud komitmen netralitas ASN, ujarnya, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan pembacaan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas netralitas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tanggal 6 November 2023 yang lalu. (kom/nun/sit)

Dalam sambutannya, HM Sanusi menjelaskan bahwa Kementerian PAN-RB selama ini telah banyak memberikan atensinya terhadap jalannya roda pemerintahan di tingkat daerah. Pemkab Malang sendiri, sangat termotivasi dengan dukungan dan pendampingan yang diberikan, termasuk melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemkab Malang.

Dimana hal ini, tambahnya Bupati Sanusi, juga bertujuan untuk melihat sejauh mana kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran. Yakni, mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima.

Bupati Malang juga meminta agar dilakukan Pendidikan Pelatihan (Diklat) pada ASN, untuk meningkatkan kompetensi agar reformasi birokrasi di Kabupaten Malang, semakin meningkat. Dirinya juga menegaskan, bahwa di Kabupaten Malang sudah tidak ada jual beli jabatan.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Pemkab Malang juga terus meneguhkan komitmen untuk mewujudkan ASN profesional dan cerdas, melalui penguatan budaya kerja, sesuai dengan Core Values ASN Berakhlak sebagai strategi transformasi pengelolaan ASN, menuju World Class Government,” kata HM Sanusi.

Sementara itu, Menteri PAN-RB, Azwar Anas, dalam arahannya mengambil tema ‘Bergerak untuk Reformasi Birokrasi Berdampak’. Pada kesempatan pertama, Menteri Azwar Anas, menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo mengenai Reformasi Birokrasi. Ada tiga garis besar arahan Presiden Jokowi, meliputi birokrasi yang berdampak dirasakan langsung oleh masyarakat, kemudian reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas dan terakhir birokrasi yang lincah dan cepat.

Kemudian Menteri Azwar Anas menjelaskan, penerapan Reformasi Birokrasi (RB) tematik dengan menerjemahkan arahan Presiden Jokowi meliputi RB Pengentasan Kemiskinan, RB Peningkatan Investasi, RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden, dan RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

 “Kemudian RB Tematik bertujuan mempercepat manfaat program pembangunan, dengan keharusan berkontribusi langsung ke program prioritas Presiden, serta mempercepat penyelesaian permasalahan utama di masyarakat. Dengan fokus pengentasan kemiskinan, memudahkan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan tematik prioritas presiden,” jelasnya. (pro/gie)

Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, dalam kesempatan itu mengajak semua kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kediri, untuk melaksanakan Salat Gaib di Masjid An Nuur, Pare. Selain dari jajaran Pemkab Kediri, Salat Gaib yang diadakan pada Selasa (05/07/2022) malam tadi, diikuti Forkopimda dan masyarakat umum.

“Malam ini kita melakukan Salat Gaib. Kita berharap, almarhum bapak Tjahjo Kumolo dan Pratu Beryl mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah,” kata Mas Dhito.

Mas Dhito mengakui, dirinya memiliki kedekatan dengan Menpan-RB, Tjahjo Kumolo. Bahkan, saat menikah dengan Eriani Annisa, almarhum Tjahjo Kumolo menjadi perwakilan keluarga untuk berbicara di depan tamu. Termasuk, saat anaknya Sanaya lahir, Tjahjo Kumolo bersama keluarga pun datang.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Almarhum selama hidupnya, memang orangnya baik dan bijaksana,” ungkapnya.

Sebelum dimulai Salat Gaib, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kediri, KH David Fuadi, yang turut mengikuti ibadah itu menyampaikan bahwa Salat Gaib adalah salat untuk jenazah yang tidak berada di hadapan. “Intinya (salat gaib), memohon kepada Allah rahmad dan ampunan kepada kedua almarhum,” katanya.

Sebagaimana diketahui, seperti Prajurit TNI Pratu Anumerta Beryl Kholif Al Rohman, gugur saat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Rabu (29/06/2022).

Kemudian, Menpan-RB yakni Tjahjo Kumolo, meninggal pada Jumat (01/07/2022). Setelah Salat Gaib, seluruh jamaah yang hadir melanjutkan dengan pembacaan tahlil. (pan/kom/sit)

Menpan RB mengatakan, bahwa paham radikalisme tidak bisa dihadapi secara parsial. Namun, harus dilakukan dengan  bergotong royong, kerja bareng banyak pihak.

“Ada empat tantangan bagi bangsa Indonesia saat ini. Salah satunya adalah radikalisme dan terorisme. Tantangan ini, harus kita tuntaskan. Tentunya, kita semua harus bergotong royong bersama untuk menuntaskan tantangan ini,” ungkap Tjahjo Kumolo.

Gotong royong tersebut, imbuh Tjahjo, bukan semata menjadi tugas satu instansi tertentu. Tapi, juga harus melibatkan semua pihak. Dirinya mencontohkan, peran kementeriannya dalam turut menangkal peran radikalisme.

“Kami memberikan sanksi tegas kepada ASN yang memiliki pandangan radikal dengan dinon-jobkan. Bahkan, bisa dipecat saat terlibat dalam aksi terorisme,” terangnya.

Keterlibatan semua pihak tersebut, diamini oleh Kepala BNPT, Komjen (Pol) Boy Rafli Amar. Saat ini, pihaknya terus melibatkan semua pihak untuk bersama-sama menyampaikan kontra-narasi terhadap propaganda kalangan radikalisme.

“Dalam analisis pentahelix yang kami lakukan, kami ingin melibatkan semua pihak untuk turut terlibat melawan radikalisme dan terorisme ini. Semakin banyak yang terlibat, akan semakin memperkuat ketahanan bangsa ini terhadap ideologi,” ungkap Boy Rafli Amar.

Untuk keterlibatan publik tersebut, lanjut Boy, juga kini menggalakkan pendirian Warung NKRI. “Selain dengan mengajak para tokoh, kita juga menggagas Warung NKRI. Ini menjadi upaya kami, dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam mendiskusikan narasi-narasi kebangsaan untuk meng-counter propaganda kalangan radikal,” paparnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Warung NKRI yang merupakan akronim dari Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan (Warung) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut, merupakan inovasi yang digelar oleh BNPT. Dengan adanya Warung NKRI, nantinya melibatkan para penyintas maupun korban terorisme itu, bisa menjadi sarana untuk mengkampanyekan narasi deradikalisasi.

“Dalam menggelar Warung NKRI ini, kami menggandeng berbagai pihak. Mulai BUMN, pengusaha sampai elemen sosial lainnya. Dengan keterlibatan semua pihak ini, tentu akan semakin luas kontra-narasi radikalisasi yang kita lakukan,” imbuh Boy.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang turut menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan tersebut, menegaskan bahwa Banyuwangi berkomitmen penuh dalam pencegahan radikalisme. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan merajut harmoni semua kalangan di Banyuwangi.

“Banyuwangi ini merupakan daerah dengan aneka ragam suku, agama dan budaya. Untuk itu, perlu dirajut harmoni antar semua elemen tersebut. Untuk itu, kami terus menjalin komunikasi yang intens dengan semua pihak tersebut,” ungkap Ipuk.

Dengan terjalinnya harmoni tersebut, lanjut Ipuk, akan dapat menjadi pencegah pertama terhadap beragam bentuk penyimpangan sosial. Termasuk dengan gejala radikalisme dan terorisme. “Jika terjalin harmoni yang cukup baik, tentu akan mudah terdeteksi jika terjadi penyimpangan di tengah masyarakat. Seperti halnya gejala radikal atau teror sekalipun,” tegas Ipuk.

Selain merajut harmoni sendiri, imbuh Ipuk, upaya Banyuwangi dalam melakukan tindakan preventif terhadap berkembangnya paham radikal adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kesejahteraan yang meningkat diharapkan dapat menaikkan taraf pendidikan masyarakatnya. Sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh paham radikal.

“Kami meluncurkan program UMKM Naik Kelas, warung naik kelas dan berbagai pelatihan sampai bantuan modal untuk menstimulus kesejateraan masyarakat,” papar Ipuk.

Dialog kebangsaan tersebut dilaksanakan oleh BNPT, dalam rangka peresmian Warung NKRI di Banyuwangi. (kom/sit)

Dikatakan Fadeli, MPP merupakan inovasi untuk mendobrak rutinitas. Sebagai upaya melakukan reformasi birokrasi demi mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakat.

“Karena dalam MPP yang akan dimulai penggunaannya pada 17 Maret mendatang tersebut, akan menggabungkan seluruh pelayanan di Lamongan dalam satu gedung yang nyaman. Mulai dari pelayanan kependudukan, perijinan, SIM, Samsat, pajak daerah, imigrasi, bea cukai, Telkom, PLN, dan Pelayanan Pajak Pratama,” jelasnya.

Selain itu, ditegaskannya, termasuk memasang 1 unit Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Di ADM ini, masyarakat yang sudah mendaftar secara daring.

“Bisa mencetak secara mandiri dokumen kependudukan baik berupa KTP elektronik, Kartu Keluarga, maupun Kartu Identitas Anak,” tandasnya.(zen/yan)

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Bambang Budi Mustika mendukung adanya penghapusan tersebut. Pasalnya, dengan dihapusnya tenaga honorer maka pembiayaan gaji ditanggung oleh negara yang sebelumnya masih ditanggung oleh daerah.

“Ya nanti kan tenaga honorer yang ada sekarang dialihkan ke PPPK atau PNS, jadi untuk pembiayaan dari negara,” ucapnya.

Diketahui, saat ini jumlah guru honorer di Bangkalan sebanyak 985 tenaga yang tersebar di seluruh sekolah baik tingkat sekolah dasar maupun menengah pertama. Sementara angka kebutuhan tenaga pendidik di Bangkalan sebanyak 3.477 tenaga yang terbagi atas 326 untuk SMP dan sisanya untuk sekolah dasar.

“Kalau bicara kurangnya tenaga pendidik ya sangat kurang. Karena kebutuhan kami masih kurang 3.400 an lebih,” lanjutnya.

Dijelaskan, saat ini guru PNS tingkat SD di Bangkalan sebanyak 2.285 guru kelas, 238 guru agama dan 169 tenaga guru olahraga. Sementara untuk guru PNS di SMP sebanyak 1.012 tenaga.

“Kalau sukwan kita sekarang ada 2.996 tenaga di SD dan 840 untuk SMP,” tuturnya.

Ia berharap, pemerintah membuka peluang pengangkatan lebih banyak agar kebutuhan guru di Bangkalan dapat terpenuhi. Tak hanya itu, guru tidak tetap /sukwan juga dapat diangkat agar mendapat gaji yang lebih layak. (isn/nhs/yan)

Bupati Fadeli usai mendampingi penerimaan apresiasi itu menyampaikan, 3 Puskesmas tersebut sukses meraih ZI karena mampu menelurkan berbagai inivasi.

“Kita dewasa ini semakin dituntut untuk terus melakukan perubahan, semakin Melayani masyarakat. Raihan 3 unit kerja ini juga merupakan peningkatan. Karena tahun lalu hanya 1 unit kerja yang meraih ZI,” ujar Fadeli.

Dia berharap apa yang sudah bagus dan sudah dilakukan Pemkab Lamongan untuk dilanjutkan. Seperti dengan menghilangkan rutinitas, buat inovasi-inovasi.

“Komitmen pimpinan sangat penting sebagai katalis untuk perubahan. Tidak hanya bupati, tapi semua pimpinan hingga level staf,” katanya menambahkan.

Sebelumnya MenPANRB Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa pembangunan zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia. Untuk menuju budaya tanpa korupsi, dan layanan publik yang berkualitas.

Sementara Wapres KH Ma’ruf Amin yang hadir di tempat yang sama mengatakan penghargaan tersebut agar semua unit kerja untuk terus melakukan upaya perbaikan birokrasi, mencegah praktek korupsi, mewujudkan pelayanan publik yang prima.

“Selamat kepada peraih penghargaan atas keberhasilan membangun unit integritas di wilayah kerjanya,” katanya.

Wapres mengatakan pembangunan zona integritas ini sejalan dengan 5 prioritas yang digariskan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, ASN yang berintegritas akan inovatif, berorientasi hasil disiplin, danyang bisa memberi perubahan signifikan

Unit kerja peraih WBK/WBBM akan menjadi unit kerja sebagai ikon dan pelopor perubahan birokrasi. (aju/zen/yan)

Diketahui, saat ini di bangkalan terdapat pejabat dengan tingkat eselon lll dan IV ada sebanyak 915 orang. Jika peraturan tersebut resmi diterapkan maka 915 pejabat akan terancam dan tidak memiliki fungsi.

Wakil Bupati Bangkalan, Muhni menyampaikan hingga saat ini belum menerima petunjuk teknis (Juknis) dari pusat. Ia mengaku, jika nantinya serentak seluruh eselon lll dan IV dihapus, maka akan banyak tugas bagi eselon ll untuk membackup kewenangan yang tidak lagi bisa dilakukan oleh eselon lll dan IV.

“Akan makin berat, karena eselon lll dan IV tak lagi punya kewenangan lalu yang akan membackup siapa kalau bukan eselon II. Maka jika ini betul akan diterapkan, masih perlu adanya peraturan baru untuk mengatasi hal tersebut,” ucapnya.

Tak hanya itu, penghapusan eselon akan berdampak pula bagi jenjang karir pejabat. Sebab, jika eselon lll dan IV dihapus, maka secara otomatis mereka tak akan bisa mencapai eselon ll.

Sementara itu, sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Ari Murfianto menyampaikan perlu adanya pertimbangan untuk daerah. Sebab, jika kedua tingkat eselon tersebut dihapus, maka jabatan camat dan lurah akan terbengkalai dan tak bisa melakukan kewenangannya.

“Jika memang dihapus, maka perlu ada pola baru yang akan menggantikan kewenangan camat dan lurah,” terangnya.

Namun, sampai saat ini belum ada petunjuk yang ia terima. Selain itu, ia menduga peraturan itu terlebih dahulu akan diterapkan pada badan kementrian.

“Kalau info yang saya dapatkan dari rekan-rekan itu, infonya surat itu dari Menpan dengan target pertama di kementrian. Namun untuk detail pastinya kami belum terima,” pungkasnya. (Isn/nhs/yan)

Penghargaan diberikan langsung Menpan RB Tjahjo Kumolo, SH kepada Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, SH SIK MSi, di Hotel Holiday Inn Jakarta, Rabu (20/11/2019) siang.

Bersama 5 Polres lainnya, Polres Malang mendapat kategori “Pelayanan Prima” yang merupakan nilai tertinggi dari hasil evaluasi pelayanan publik yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Guna meraih nilai tinggi tidaklah mudah.

Banyak aspek yang menjadi bahan evaluasi bidang pelayanan publik untuk memperoleh nilai tinggi. Deputi Bidang Pelayanan Publik Prof Dr Diah Natalisa, MBA dalam penyerahan penghargaan menyampaikan bahwa evaluasi pelayanan publik dilaksanakan di 207 Polrestro /Polrestabes / Polresta / Polres dalam kurun waktu April – Oktober 2019.

Penilaian ini selain turun langsung ke lapangan juga dilaksanakan secara online melalalui aplikasi SIPP.menpan.go.id/webcontrol.

Adapun instrumen index pelayanan publik meliputi aspek Kebijakan Pelayanan; Profesionalisme SDM; Sarpras; SIPP; Konsultasi dan pengaduan; Serta Inovasi.

Tujuan penilaian diharapkan menjadi percontohan bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Instansi Pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 14 item komponen standar pelayanan dinilai tim evaluasi secara detail.

Menteri Pan RB Tjahjo Kumolo, SH di kesempatan yang sama menyampaikan bahwa tugas utama Kemenpan RB salah satunya adalah meningkatkan pelayanan publik pada pemerintahan.

Menurut Tjahjo Kumolo, polisi adalah pelayan publik sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari pemerintahan yang harus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Polri dengan Promoternya telah mampu memberikan hasil yang cukup bagus dalam memberikan pelayanan publik ini perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Sesuai tuntutan zaman maka pelayanan itu harus cepat, adil dan siap menerima sorotan dari masyarakat yang dilayani, kunci keberhasilannya adalah kepercayaan masyarakat dalam pelayanan publik.

Sebab itulah, Polri diharapkan bisa mewujudkan visi Presiden RI 2019-2024 untuk mewujudkan SDM yang unggul dan upaya mempercepat reformasi birokrasi maka Polri harus Responsif dan cepat dalam pelayanan publik dengan berbagai inovasinya sehingga bisa terwujud dan berhasil.

Penghargaan yang diraih Polres Malang ini merupakan Ketiga kalinya. Sebelumnya didapat tahun 2017 dan 2018 dengan nilai A- (Sangat Baik). Pada tahun kali ini (2019) meningkat menjadi A atau dikenal dengan nilai puncak, “Pelayanan Prima”.

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung saat dimintai tanggapan mengatakan bahwa “Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polres Malang dalam memberikan pelayanan publik,” ungkap Yade Setiawan Ujung.

AKBP Yade Setiawan Ujung berharap bahwa penghargaan tersebut bisa menjadi reminder dan pemicu semangat seluruh anggota untuk mempertahankan dan semakin meningkatkan pelayanan khususnya kepada masyarakat kabupaten Malang. (sos/tim)