Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, dalam sambutannya menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi antar instansi untuk memastikan reformasi pelayanan publik dapat berdampak langsung bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik diperlukan, agar pemerintah mampu merespons perubahan yang semakin cepat dan dinamis, dengan menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, efisien dan fleksibel.

Bunda Yuyun-panggilan akrab Pj Bupati Lumajang, yang menghadiri acara tersebut mengungkapkan apresiasinya atas peresmian MPP dan MPPD Lumajang. Dirinya melihat, kehadiran layanan terintegrasi dan digital ini sebagai langkah besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Lumajang.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Bunda Yuyun juga berterima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan dalam reformasi birokrasi di tingkat daerah. “MPP dan MPP Digital ini memberikan akses yang lebih mudah dan cepat, bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan publik. Selain itu, ini juga mendukung kemudahan berusaha di Lumajang, yang sejalan dengan upaya kami untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik,” katanya.

Pada Juli 2024, MPP Lumajang telah menyediakan 144 jenis layanan dari 21 Unit Pelayanan Publik (UPP). Dimana, mencakup administrasi kependudukan, perizinan serta layanan lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Dengan fasilitas seperti ruang tunggu yang nyaman, pojok baca, ruang laktasi dan tempat bermain anak, MPP Lumajang berkomitmen menciptakan suasana pelayanan yang lebih ramah dan inklusif.

MPP Lumajang sendiri, ujarnya, juga menyediakan layanan prioritas bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas maupun Lansia, memastikan mereka mendapatkan kemudahan akses dalam mengurus kebutuhan administratif. “Kami berharap dengan adanya MPP dan MPP Digital ini, masyarakat bisa merasakan langsung manfaat reformasi pelayanan publik yang lebih modern, responsif dan inklusif,” paparnya.

Bunda Yuyun juga mengatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang, untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik, agar semakin banyak masyarakat yang merasakan perubahan positif dalam interaksi mereka dengan pemerintah. (kom/adi/gie)

Pj Bupati Yuyun-sapaannya akrabnya mengungkapkan rasa nyukur atas meningkatnya nilai SAKIP Lumajang dari predikat B menjadi BB (Sangat Baik). “Kami merasa bersyukur. Alhamdulillah, pada hari ini nilai SAKIP kita meningkat menjadi BB setelah delapan tahun tidak ada perubahan dinilai B,” kata Pj Bupati Yuyun.

Ditambahkannya, bahwa pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras dan kekompakan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mengembangkan perencanaan berbasis kinerja yang terpadu. “Ini semua berkat kerja keras dan kerja sama diantara seluruh OPD, di bawah kepemimpinan Sekda untuk bisa bergerak bersama bagaimana memperoleh nilai SAKIP sampai dengan BB,” ujarnya.

Baca juga :

Selanjutnya, Pj Bupati Yuyun juga menjelaskan bahwa SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. “Jadi ini kaitannya juga dilihat dari bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem kita. Selain itu diukur juga melalui nilai SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, red),” jelasnya.

Dirinya berharap, seluruh OPD bisa tetap solid untuk terus bergerak menjadikan Kabupaten Lumajang lebih baik dan sejahtera. Dengan demikian diharapkan Nilai SAKIP bisa terus meningkat.

“Kita berharap banyak, ke depan kita tetap menjadi tim yang solid untuk bergerak menjadikan Lumajang menjadi lebih baik dan sejahtera. Paling tidak nilainya bisa meningkat lebih baik lagi,” paparnya. (kom/adi/sit)

“Seleksi PPPK tahun 2024 kita fokuskan untuk penataan pegawai non-ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah,” kata MenPANRB Anas, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (01/10/2024) tadi.

Anas menambahkan, berdasarkan data per 22 Agustus 2024, formasi terbesar calon ASN (CASN) tahun 2024 adalah formasi PPPK, yaitu 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi.

Periode I Seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024, dibuka pada tanggal 1 hingga 20 Oktober 2024. Seleksi ini diperuntukkan bagi pelamar prioritas (pelamar prioritas guru dan D-IV bidan pendidik tahun 2023), eks tenaga honorer kategori II (eks THK-II) sesuai pangkalan data (database) THK-II di Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan tenaga non-ASN yang terdata dalam database (BKN).

Baca juga :

Sedangkan seleksi periode II, dilaksanakan pada tanggal 17 November hingga 31 Desember 2024 dan diperuntukkan bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan pendidikan profesi guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah. “Calon pelamar seleksi PPPK bisa mendaftar melalui portal https://sscasn.bkn.go.id sebagai situs resmi pendaftaran ASN secara nasional,” kata Anas.

Berdasarkan surat Plt Kepala BKN Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024, prioritas kelulusan seleksi PPPK secara berurutan diberlakukan bagi:

– pelamar prioritas (pelamar prioritas guru dan D-IV bidan pendidik Tahun 2023)

– eks tenaga honorer kategori II (eks THK-II) sesuai database THK-II di BKN

– tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN

– tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah).

“Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik,” terang Anas. (set/sit)