Mensos menyatakan, bahwa peningkatan pendapatan dilakukan dengan menghidupkan ‘mesin kedua’ perekonomian. Pelakunya, bisa ibu atau bapak di dalam rumah tangga.

“Untuk menghidupkan ‘mesin kedua’ bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kerja atau meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Dengan demikian, dalam keluarga tersebut pasangan suami istri sama-sama memiliki kegiatan produktif,” kata Mensos dalam Rapat Kerja dengan Komite III DPD RI dengan topik Realisasi Program Kerja Kementerian Sosial RI 2021 dan Program Perlindungan Sosial di masa Pandemi Covid-19 di Gedung DPD RI Jakarta, Selasa (21/09/2021).

Raker dipimpin Wakil Ketua DPD RI, Evi Apita Maya, dihadiri secara fisik oleh 19 anggota dan sisanya secara daring. Hadir mendampingi Mensos para pejabat Eselon 1 Kemensos dan jajaran.

Dalam penjelasannya, Mensos menyampaikan pemerintah fokus pada program untuk menekan pengeluaran keluarga miskin dan rentan, seperti pengeluaran sehari-hari yang menyangkut kebutuhan sandang, pangan dan papan.

“Di sini pemerintah mengurangi beban ekonomi melalui keberpihakan penerapan kebijakan subsidi secara proporsional dan dengan bantuan sosial yang mencakup kebutuhan pokok (Sembako) dan kesehatan serta pendidikan,” terang Mensos.

Untuk meningkatkan pendapatan, Kemensos menghubungkan penerima manfaat yakni pemulung, gelandangan dan pengemis dengan dunia kerja, melalui peningkatan kewirausahaan sosial.

Untuk mengurangi biaya sekolah serta perawatan kesehatan ibu hamil dan balita, Kemensos mengintervensi keluarga miskin dengan Program Keluarga Harapan (PKH). “Dalam PKH ada komponen anak sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil dan balita,” kata Mensos.

Di samping PKH, Program Bantuan Sosial Tunai (BST) juga untuk meningkatkan daya beli penerima manfaat. Kedua bansos memberikan bantuan dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara itu, Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.

Dua strategi tersebut disusun dengan latar belakang pemikiran, bahwa kebijakan percepatan penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan tanpa titik akhir. Mensos menyatakan untuk mencapai target, Kemensos harus menyiapkan daya ungkit program (laverage).

“Kalau dia sehat dan mampu secara fisik, maka bisa diberikan akses kepada dunia kerja maupun dengan meningkatkan kemampuan vokasional,” katanya.

Kepada para senator, Mensos menyatakan telah mendirikan Sentra Kreasi Atensi (SKA) yang sudah berdiri di delapan balai milik Kemensos. SKA merupakan tempat bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah mendapatkan pelatihan. Mereka diberi kesempatan, untuk memasarkan produk hasil kreasinya untuk mendirikan dan mengelola usaha seperti kafe, laundry, tata rias, salon, warung, usaha kuliner dan galeri jahit.

Dalam hal perbaikan data, Mensos menyampaikan terobosan dalam meningkatkan akurasi data, salah satunya dengan cara menambahkan fitur ‘usul’ dan ‘sanggah’ pada Aplikasi Cek Bansos.

Aktivasi dua, fitur tersebut adalah solusi dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error).

Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan transparansi, khususnya kepada masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan dengan mengakses fitur ‘usul’. Atau memberikan informasi bila mengetahui seseorang tidak layak namun mendapatkan bansos dengan mengakses fitur ‘sanggah’.

Paparan Mensos, mendapat sambutan positif dari anggota DPD. Anggota dari Jawa Tengah, Bambang Sutrisno menyatakan siap mengawal program Kemensos.

Mirati Dewaningsih dari Maluku menyampaikan, adanya sejumlah 99.000 KPM belum cair bantuannya. Pernyataan Mirati langsung disambut Mensos dengan kesanggupan untuk langsung merencanakan hadir di Maluku. “Saya akan langsung ke sana. Karena besar sekali jumlahnya,” ujar Mensos.

Respon cepat Mensos tersebut, membuat Mirati langsung mengacungkan jempol. “Oh, ibu berkenan hadir langsung ke Maluku. Mudah-mudah saya berkesempatan mendampingi ibu,” ucap Mirati. (hms/sos/aye/sit)

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Hal tersebut langsung disampaikan Mensos dalam Konferensi Pers pemaparan Hasil Penelitian tentang Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak. Penelitian ini dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (B2P3KS) bekerja sama dengan _End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking Of Children For Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia di Jakarta, Jumat (1/12/2017).

Penelitian ini sudah dilakukan di lima wilayah yakni Jakarta Timur, Magelang, Yogyakarta, Mataram dan Makassar. Penelitian dengan metode wawancara mendalam dilakukan terhadap 49 anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, orangtua, guru, kepala panti, Pekerja Sosial dan stakeholder pemangku kebijakan wilayah.

“Saya sendiri turun dan bersosialisasi ke Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) yang ada di bawah koordinasi Kemensos di sejumlah daerah di Indonesia. Secara terpisah saya juga bertemu korban dan pelaku. Hasilnya lebih dari 50 persen kasus kekerasan seksual anak dilakukan oleh anak. Maka saya minta agar dilakukan penelitian secara detail dan menyeluruh. Kenapa mereka sampai ketagihan bahkan sampai melakukan kekerasan dan pemaksaan,” ungkap Khofifah dalam wawancara singkat.

Hasil penelitian, lanjutnya, juga menunjukkan pelaku kekerasan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata usia 16 tahun. Kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku melalui melalui paksaan (67%) sementara itu bentuk kekerasan yang dilakukan berupa sentuhan/rabaan organ sensitif (30%) hingga hubungan badan (26%). Mayoritas pelaku masih tinggal dengan orang tua (61,22%). Tempat terjadinya kekerasan seksual diantaranya di rumah teman (30,56%) dan di rumah korban (19,44%). Mayoritas pelaku dan korban telah saling kenal sebelumnya (87%).

Korban kekerasan seksual anak terungkap bahwa rentang usia mereka adalah 5–17 tahun. Karakteristik korban sebanyak 35,44% bersifat pendiam, cengeng dan pemalu. Sebanyak 24,05% bersifat hiperaktif dan bandel dan sebanyak 13,92% senang berpakaian minim dan kekinian.

“Sementara dari sisi karakteristik sosial ekonomi keluarga baik pelaku maupun korban menunjukkan bahwa 55% merupakan keluarga yang didampingi dua orang tua dan 45% merupakan keluarga cerai atau broken home atau ditinggal meninggal orang tua,” terang Khofifah menjabarkan.(Lum/yan)