Mensos menyatakan, bahwa peningkatan pendapatan dilakukan dengan menghidupkan ‘mesin kedua’ perekonomian. Pelakunya, bisa ibu atau bapak di dalam rumah tangga.

“Untuk menghidupkan ‘mesin kedua’ bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kerja atau meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Dengan demikian, dalam keluarga tersebut pasangan suami istri sama-sama memiliki kegiatan produktif,” kata Mensos dalam Rapat Kerja dengan Komite III DPD RI dengan topik Realisasi Program Kerja Kementerian Sosial RI 2021 dan Program Perlindungan Sosial di masa Pandemi Covid-19 di Gedung DPD RI Jakarta, Selasa (21/09/2021).

Raker dipimpin Wakil Ketua DPD RI, Evi Apita Maya, dihadiri secara fisik oleh 19 anggota dan sisanya secara daring. Hadir mendampingi Mensos para pejabat Eselon 1 Kemensos dan jajaran.

Dalam penjelasannya, Mensos menyampaikan pemerintah fokus pada program untuk menekan pengeluaran keluarga miskin dan rentan, seperti pengeluaran sehari-hari yang menyangkut kebutuhan sandang, pangan dan papan.

“Di sini pemerintah mengurangi beban ekonomi melalui keberpihakan penerapan kebijakan subsidi secara proporsional dan dengan bantuan sosial yang mencakup kebutuhan pokok (Sembako) dan kesehatan serta pendidikan,” terang Mensos.

Untuk meningkatkan pendapatan, Kemensos menghubungkan penerima manfaat yakni pemulung, gelandangan dan pengemis dengan dunia kerja, melalui peningkatan kewirausahaan sosial.

Untuk mengurangi biaya sekolah serta perawatan kesehatan ibu hamil dan balita, Kemensos mengintervensi keluarga miskin dengan Program Keluarga Harapan (PKH). “Dalam PKH ada komponen anak sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil dan balita,” kata Mensos.

Di samping PKH, Program Bantuan Sosial Tunai (BST) juga untuk meningkatkan daya beli penerima manfaat. Kedua bansos memberikan bantuan dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara itu, Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.

Dua strategi tersebut disusun dengan latar belakang pemikiran, bahwa kebijakan percepatan penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan tanpa titik akhir. Mensos menyatakan untuk mencapai target, Kemensos harus menyiapkan daya ungkit program (laverage).

“Kalau dia sehat dan mampu secara fisik, maka bisa diberikan akses kepada dunia kerja maupun dengan meningkatkan kemampuan vokasional,” katanya.

Kepada para senator, Mensos menyatakan telah mendirikan Sentra Kreasi Atensi (SKA) yang sudah berdiri di delapan balai milik Kemensos. SKA merupakan tempat bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah mendapatkan pelatihan. Mereka diberi kesempatan, untuk memasarkan produk hasil kreasinya untuk mendirikan dan mengelola usaha seperti kafe, laundry, tata rias, salon, warung, usaha kuliner dan galeri jahit.

Dalam hal perbaikan data, Mensos menyampaikan terobosan dalam meningkatkan akurasi data, salah satunya dengan cara menambahkan fitur ‘usul’ dan ‘sanggah’ pada Aplikasi Cek Bansos.

Aktivasi dua, fitur tersebut adalah solusi dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error).

Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan transparansi, khususnya kepada masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan dengan mengakses fitur ‘usul’. Atau memberikan informasi bila mengetahui seseorang tidak layak namun mendapatkan bansos dengan mengakses fitur ‘sanggah’.

Paparan Mensos, mendapat sambutan positif dari anggota DPD. Anggota dari Jawa Tengah, Bambang Sutrisno menyatakan siap mengawal program Kemensos.

Mirati Dewaningsih dari Maluku menyampaikan, adanya sejumlah 99.000 KPM belum cair bantuannya. Pernyataan Mirati langsung disambut Mensos dengan kesanggupan untuk langsung merencanakan hadir di Maluku. “Saya akan langsung ke sana. Karena besar sekali jumlahnya,” ujar Mensos.

Respon cepat Mensos tersebut, membuat Mirati langsung mengacungkan jempol. “Oh, ibu berkenan hadir langsung ke Maluku. Mudah-mudah saya berkesempatan mendampingi ibu,” ucap Mirati. (hms/sos/aye/sit)

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Jumlah berdasarkan data BNPB Kabupaten/Kota rawan bencana alam itu cukup tinggi. Karena lebih dari ssparoh jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia. Termasuk bencana angin Saikhu dan Cempaka di Jateng,” terang Khofifah Indar Parawansa kepada Memo X, Selasa (28/11/2017) saat memberikan bantuan bencana puting beliung di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru.

Oleh karena itu, lanjut Khofifah Kementerian Sosial (Kemensos) sudah berkoordinasi dengan semua pihak termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BMKG untuk antisipasi dan mitigasi bencana serta menginformasikannya. Selain itu Kemensos juga sudah menggelar Apel Tagana di Tomohon. Tujuannya agar semua potensi bencana alam bisa dipetakan di Kemensos.

“Sudah asa 33.000 Tagana dengan 5.300 Tagana Psiko Sosial dan 56.000 Sahabat Tagana siaga bencana alam. Sahabat Tagana terdiri dari sejumlah elemen masyarakat mulai Orari, Jurnalis, Artis, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) kepemudaan lainnya,” imbuhnya.

Disamping itu juga disiapkan Mako Tagana sebagai titik sentral koordinasi antara Kemensos, BNPB, dan BMKG. Tugasnya mengecek titik rawan bencana secara nasional. Bahkan juga mengkomunikasikan informasinya secara online 24 jam.

“Maka dari itu semua harus kewaspadaan ditingkatkan. Dalam bencana Kemensos ada 8 klaster masuk pada penanganan psiko sosial dan pengungsian. Yakni menyiapkan

dapur umum dengan kebutuhan pokok beras. Saat ini ada 278.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tidak masuk DIPA tapi tetap dimonitor dan dilaporkan ke Kemenkeu,” tegasnya.

Sementara itu, saat Early Warning sudah disiapkan semua pihak. Namun dalam bencana alam Tahun 2017 ada 260.000 pengungsi termasuk bencana alam puting beliung di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru dan sekitarnya termasuk Gunung Agung dan Gunung Sinabung.

“Nah meski BMKG sudah mengumumkan setiap 6 jam sekali. Tapi semua harus meningkatkan kewaspadaan. Kalau banjir diantisipasi pendangkalan dan penyempitan, kalau longsor diantisipasi retakannya serta angin puting beliung harus diantisipasi dengan bangunan yang memadai,” pungkasnya. (wan/yan)