Bupati Sanusi dalam momen itu menyampaikan ucapan Hari Raya Idul Fitri, sekaligus mengungkapkan bahwa kehadiran Mensos menjadi energi tambahan dalam memperkuat kebersamaan dan sinergi pembangunan sosial di Kabupaten Malang. Terlebih, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya memperkokoh layanan sosial, mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas perlindungan sosial, hingga penguatan program pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Kementerian Sosial terhadap berbagai program di Kabupaten Malang, mulai dari penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penanganan bencana sosial, hingga kolaborasi dalam penyaluran bantuan kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas dan Lansia tunggal. Sinergi ini membuat langkah kita semakin ringan dan terarah,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT). Hal ini, dinilai penting mengingat kondisi sosial masyarakat yang dinamis dan terus berubah.

“Semoga kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Kementerian Sosial dapat terus terjalin dengan baik, tanpa hambatan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Malang,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Saifullah menjelaskan bahwa bantuan sosial akan diprioritaskan bagi masyarakat pada desil 1 atau kelompok paling miskin. Apabila alokasi masih tersedia, maka penyaluran akan dilanjutkan ke desil 2 dan selanjutnya desil 3.

Gus Ipul-sapaan akrabnya juga menegaskan, bahwa penentuan desil tidak dapat dilakukan oleh pendamping PKH, kepala daerah, maupun Menteri Sosial. Melainkan, sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga, diharapkan tidak terjadi konflik kepentingan dalam penyaluran bantuan sosial. (pro/gie)

Dalam sosialisasi itu, Gus Ipul-sapaan Mensos hadir dengan didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos), Supomo. Sedangkan dari Pasuruan, kedatangan Gus Ipul disambut Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, Forpimda Kota dan Kabupaten Pasuruan.

Dalam sambutannya, Gus Ipul mengatakan bahwa kedatangannya untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan seluruh data penerima harus akurat. Maka dari itu, seluruh pihak mulai dari camat, kepala desa, perangkat hingga pendamping untuk bisa terus melakukan konsolidasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

“Inilah ajakan dari kami untuk Pemkab Pasuruan, Camat, Kades sampai pendamping bisa terus lakukan konsolidasi data dengan BPS. Sebab kalau akurat, maka program kita pasti akan tepat sasaran,” katanya.

Terkait pemutakhiran data, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah bersama BPS terus melaksanakannya tiap hari. Tujuannya agar sesuai kenyataan di lapangan. Sebab ditengarai, masih banyak program belum tepat sasaran karena data belum akurat.

“Dengan konsolidasi, saya yakin data kita ke depan akan makin akurat,” imbuhnya.

Baca juga :

Gus Ipul juga menyampaikan, bahwa sosialisasi yang dilaksanakan juga menjadi momentum yang sangat baik untuk menegaskan bahwa pemerintah wajib terbuka atas partisipasi masyarakat. Hal tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Dimana, tidak ada lagi keluarga atau individu yang memerlukan perlindungan tapi tidak terdaftar.

“Sudah tidak bisa lagi kita menutup-nutupi data. Sebaliknya masyarakat diajak untuk memperbaiki data kita, DTSEN kita mutakhirkan dan ditambah lagi dengan digitalisasi Bansos,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan, Gus Shobih, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyambut baik pembaruan sistem ini sebagai instrumen kunci untuk efisiensi anggaran daerah maupun pusat. Sebab akurasi data dianggap sebagai solusi permanen untuk mengakhiri polemik penyaluran bantuan yang sering kali salah sasaran di tingkat desa.

“Data DTSEN ini bukan sekadar kumpulan angka, tapi instrumen kunci untuk efisiensi anggaran dan perencanaan yang terukur,” ucapnya.

Wabup juga menyoroti kasus unik dimana masih ditemukan oknum dari kalangan berkecukupan yang terdata sebagai penerima bantuan sosial. Oleh karenanya, Pemkab Pasuruan berkomitmen memberikan dukungan penuh agar proses verifikasi di tingkat lapangan berjalan jujur tanpa adanya intervensi pihak manapun.

“Atas nama Bupati Pasuruan, kami menyampaikan bahwa Pemkab Pasuruan sangat mendukung langkah Kemensos untuk terus melakukan konsolidasi data agar semakin akurat, dan penerimanya juga tepat sasaran, masyarakat pun lega,” ujarnya. (kom/pas/gie)

Gus Ipul-sapaan akrab Mensos, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang secara khusus dengan pendekatan yang berbeda dari sekolah pada umumnya. Di dalamnya, terdapat unsur perlindungan sosial, rehabilitasi, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Sekolah Rakyat ini memang disiapkan untuk mengubah kehidupan. Kurikulumnya khusus, gurunya khusus dan output lulusannya juga khusus. Anak-anak ini disiapkan agar cerdas, punya keterampilan dan kelak menjadi penggerak perubahan di lingkungan keluarganya,” kata Mensos.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyoroti latar belakang para peserta didik Sekolah Rakyat. Menurutnya, mereka adalah anak-anak dengan potensi luar biasa yang selama ini hidup dalam keterbatasan dan kerap luput dari perhatian.

“Mereka anak-anak istimewa. Ada yang orang tuanya tukang parkir, buruh tani dan pekerja sektor informal lainnya. Presiden Prabowo menyebut mereka sebagai invisible people, kelompok masyarakat yang penderitaannya sering tidak terlihat,” ungkapnya.

Dirinya juga menambahkan, di tengah keterbatasan yang dimiliki, satu-satunya harta terakhir keluarga miskin adalah harapan. Karena itu, negara wajib hadir untuk menjaga dan menguatkan asa tersebut.

“Selama enam bulan terakhir, kita sudah melihat buktinya. Ketika harapan itu dijaga dan dikawal, anak-anak Sekolah Rakyat mampu menorehkan prestasi. Saya bangga melihat perkembangan mereka dan berharap prestasi ini terus berlanjut,” imbuh Gus Ipul.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof Muhammad Nuh, yang turut hadir menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh kesetiaan para pendidik dalam mendampingi anak-anak. “Yang paling mahal dalam mengurusi Sekolah Rakyat ini adalah kesetiaan. Kesetiaan yang melampaui tugas dan tanggung jawab formal,” ujarnya.

Dirinya juga menegaskan, bahwa setiap anak Sekolah Rakyat memiliki keunikan yang harus ditemukan dan diasah melalui pendidikan berbasis karakter dan kecakapan hidup, yang diperkuat dengan sistem berasrama. Sejumlah siswa Sekolah Rakyat se-Jawa Timur turut memeriahkan acara dengan menampilkan bakat mereka, mulai dari menyanyikan lagu Laskar Pelangi, pembacaan puisi, hingga pidato dalam bahasa Indonesia, Inggris, Jepang dan Arab.

Penampilan para siswa disaksikan dengan penuh kekaguman oleh Gus Ipul, Prof Nuh, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, serta seluruh peserta yang hadir. Gubernur Jatim juga memberikan apresiasi langsung kepada para siswa atas keberanian dan prestasi yang ditunjukkan. Hal itu, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang proaktif dalam menyukseskan Program Sekolah Rakyat.

Hingga saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan telah dibuka di berbagai wilayah Indonesia. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak, yakni 26 sekolah.

Turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan itu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Supomo, Staf Khusus Menteri Sosial, Fatkhurrohman Taufik, Tenaga Ahli Menteri, Andy Kurniawan, Kepala Biro Humas Kemensos, Devi Deliani, Kepala Biro OSDM Kemensos, Danu Ardhiarso, Staf Khusus Pelindungan Anak KemenPPPA, Zahrotun Nihayah, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak, Endah Sri Rejeki, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, serta jajaran kepala OPD dan Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota se-Jawa Timur. (kom/sby/gie)

Hadir dalam peninjauan itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Wamen (Wakil Menteri) PANRB, Purwadi Arianto hingga Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard. Termasuk, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital, Luhut B Panjaitan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementrian Komdigi, Kementrian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, hadir 20 lembaga negara diantaranya Dewan Ekonomi Nasional, Wakil Kepala BSSN. Ada pula perwakilan dari Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga Perum Peruri dan lembaga negara lain.

Baca juga :

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bersama rombongan akan meninjau pelaksanaan pendaftaran di Lingkungan Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro. “Tidak hanya meninjau pelaksanaan digitalisasi Bansos, namun juga akan menggelar rapat koordinasi progres pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya mengatakan, dalam rapat akan dibahas sejumlah hal terkait progres digitalisasi Bansos di Banyuwangi. Salah satunya, mendiskusikan hasil uji coba di Banyuwangi sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan skala lebih luas dan penerapan secara nasional.

“Agenda rapat antara lain terkait pemanfaatan data yang diperlukan untuk peningkatan ketepatan sasaran dalam penyaluran. Termasuk, rencana replikasi piloting dalam skala yang lebih luas,” tambah Bupati Ipuk. (kom/bwi/sit)

“Ini baru sosialisasi pertama dengan orang tua atau wali murid calon siswa sekolah rakyat. Saat ini, siswa dan guru sedang dalam proses rekrutmen. Nanti, ada juga kepala sekolah. Jember bakal dilaunching bersamaan dengan 100 Sekolah Rakyat di Indonesia,” kata Gus Ipul-sapaan Mensos RI.

Ditambahkannya, untuk di Jember rencananya akan dibentuk enam rombongan belajar (Rombel). Setiap tingkat, terdiri atas dua rombongan dasar. “Jadi, nanti dua Rombel SD, dua Rombel SMP dan dua Rombel untuk SMA,” tambahnya.

Baca juga :

Gus Ipul menjelaskan, bahwa nantinya tidak hanya para siswa, melainkan para orang tua juga akan diberdayakan. “Jadi, nanti anaknya mendapatkan layanan sekolah gratis. Sedangkan orang tuanya, diberi bantuan, diperbaiki rumahnya dan diperbaiki sanitasinya,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menjelaskan bahwa pendirian Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu cara pengentasan kemiskinan jangka panjang. “Tidak hanya SD sampai SMA saja, untuk biaya kuliah juga kami sudah sediakan,” tegasnya. 

Sekedar diketahui, bahwa beberapa hari lalu Kementerian PU sudah mengatakan bahwa Kabupaten Jember layak menjadi rintisan sekolah rakyat untuk SD, SMP, dan SMA. Hal ini, menunjukan bahwa Kabupaten Jember sudah benar-benar siap dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. (kom/rio/gie)

Peringatan sendiri, selain diisi dengan menggelar senam bersama, juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial. Seperti bakti sosial, layanan kesehatan khusus Lansia hingga operasi katarak dan donor darah serta pemberian bantuan hidup layak bagi Lansia.

Gus Ipul-sapaan Mensos, menjelaskan bahwa tercatat ada sebanyak 33 juta lebih warga Lansia di Indonesia. Jumlah itu, tentunya akan terus meningkat.

“Indonesia telah memasuki masa penuaan penduduk sejak 2021,” terang Mensos.

Sementara pada 2024, tambahnya, tercatat ada sebanyak 12 persen warga Lansia di Indonesia. Pada 2045, diproyeksikan warga Indonesia yang Lansia mencapai 20,31 persen.

Baca juga :

Sementara itu, untuk di Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah Lansia terbanyak yang mencapai 6 juta jiwa. “Kabupaten Jember memegang jumlah Lansia terbanyak di Jatim, yakni 400 ribu lebih Lansia. Oleh sebab itu, peringatan Hari Lanjut Usia ditempatkan di Kabupaten Jember. Namun, apakah para Lansia sudah sejahtera? Tenang, akan kami buktikan pelan-pelan,” tambah Gus Ipul.

Dirinya juga menegaskan, bahwa negara akan selalu hadir untuk masyarakat, termasuk juga dengan Lansia. “Kita sedang mempertegas komitmen bahwa negara akan selalu hadir di tengah orang tua kita,” tegas Gus Ipul.

Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Mensos Gus Ipul. “Kedatangan Gus Ipul ke Jember juga untuk memberikan dukungan berupa bantuan sosial,” terang Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Adapun sejumlah bantuan sosial yang diberikan, ujarnya, diantaranya mulai bantuan Sembako dan nutrisi, aksesibilitas, sarana kamar hingga operasi katarak. (kom/rio/gie)

Bahkan dalam pandangannya, kehadiran Mensos bukan sekadar agenda formal, melainkan sebuah momentum strategis yang meneguhkan kolaborasi pusat dan daerah dalam mempercepat transformasi sosial dan ekonomi masyarakat. Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa kunjungan tersebut memperkuat legitimasi serta relevansi program-program sosial yang selama ini dijalankan pemerintah daerah, sekaligus menjadi ruang refleksi untuk terus menyempurnakan kebijakan berbasis data.

“Kami melihat kehadiran Bapak Menteri bukan hanya sebagai bentuk perhatian, tapi juga penguatan arah pembangunan sosial yang berkeadilan. Ini bukti nyata bahwa pemerintah pusat dan daerah sejalan dalam memuliakan masyarakat, terutama kelompok rentan,” kata Bunda Indah saat menyambut Gus Ipul-sapaan Mensos di Pendopo Arya Wiraraja.

Dialog yang dilakukan bersama para Pilar Sosial seperti pendamping PKH, Tagana dan TKSK, ujar Bupati Lumajang, sebagai momen penting dalam menajamkan peran para aktor lapangan. Dirinya menilai, keberadaan Pilar Sosial adalah jantung dari efektivitas pelaksanaan bantuan sosial, yang kini diperkuat dengan sistem digital berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Baca juga :

Bunda Indah juga menyampaikan, rasa optimisme terhadap integrasi data nasional dan lokal dalam memverifikasi penerima manfaat. Dirinya menekankan, bahwa Lumajang siap menjadi daerah percontohan dalam transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial berbasis digital.

“Kolaborasi ini akan kami kawal dengan komitmen tinggi. Karena yang kami perjuangkan bukan hanya sekadar bantuan, tapi keadilan sosial yang bisa diakses semua warga, tanpa terkecuali,” tambahnya.

Di akhir sambutan, Bupati Lumajang menyampaikan harapan agar sinergi ini tidak berhenti pada pertemuan hari ini. Namun, bisa terus dilanjutkan melalui program-program yang membumi, partisipatif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Terima kasih atas kepercayaan dan kehadiran Bapak Menteri. Pemerintah Kabupaten Lumajang siap menjadi mitra strategis Kementerian Sosial untuk Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan,” paparnya. (kom/adi/sit)

“Saya berharap, Banyuwangi bisa menjadi pelopor dari Sekolah Rakyat ini,” kata Gus Ipul-sapaan Mensos.

Sekolah Rakyat, menurut Gus Ipul, merupakan salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto, dalam pengentasan kemiskinan. Dengan pengalaman dan rekam jejak Banyuwangi dalam menurunkan angka kemiskinan, pihaknya optimistis Banyuwangi bisa jadi pelopor untuk menggelar Sekolah Rakyat tahun ini.

“Banyuwangi ini kinerjanya cukup bagus, termasuk daerah dengan penurunan kemiskinannya yang tinggi. Karena itu, kami berharap Banyuwangi bisa menjadi daerah pelopor Sekolah Rakyat. Ke depan, dengan adanya sekolah ini harapannya penurunan kemiskinan bisa lebih tinggi lagi,” tambah Gus Ipul.

Di Banyuwangi sendiri, persentase penduduk miskin turun dari 7,34 persen (2023), menjadi 6,54 persen (2024). Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak berusia SD hingga SMA, yang berasal dari keluarga di dua desile awal yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Nanti siswanya berasal dari warga yang berada di desile satu (miskin ekstrim) dan desile dua (miskin),” terangnya.

Baca juga :

Dalam penentuan para siswa Sekolah Rakyat, ujarnya, akan melibatkan Pemerintah Daerah. Termasuk, dalam menyiapkan tenaga pendidik dan infrastruktur awalnya.

“Jadi Bupati mengusulkan siswa dan gurunya. Karena itu kami membutuhkan dukungan kepala daerah,” tambah Gus Ipul.

Dirinya juga menerangkan, Sekolah Rakyat merupakan kerja bersama berbagai Kementerian. Mulai dari Kementerian PU untuk sarana dan prasarana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk rekruitmen guru, Kementerian Sosial untuk rekruitmen siswa, dan termasuk dibantu oleh seluruh kepala daerah.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut antusias upaya untuk membangun Sekolah Rakyat. Terlebih, ada sejumlah aset daerah yang diproyeksikan menjadi sekolah tersebut.

“Kita telah mengusulkan Rumah Susun di Kalipuro atau Balai Diklat di Licin, yang akan diproyeksikan sebagai Sekolah Rakyat. Sehingga, tinggal menunggu verifikasi dari kementerian,” kata Bupati Ipuk.

Selain infrastruktur, dirinya juga telah menyiapkan sumber daya manusia penunjang. “Untuk guru dan tenaga pendidiknya juga sama. Kita siap untuk mengalokasikan tenaga dari unsur PNS atau PPPK yang tentunya telah diseleksi oleh kementerian,” ujarnya.

Bupati Ipuk optimis, jika Sekolah Rakyat bisa diterapkan di tahun ajaran mendatang. “Insyaallah kalau dilihat dari persiapannya, bisa dimulai tahun ajaran ini,” paparnya. (kom/bwi/sit)

“Saya apresiasi Kabupaten Banyuwangi, yang kinerjanya bagus. Termasuk dalam penurunan kemiskinannya juga tinggi,” kata Gus Ipul-sapaan akrab Mensos, di Banyuwangi, Jumat (18/04/2025) tadi.

Dengan berbagai program yang dijalankan, tambahnya, angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi turun dari 7,34 persen pada 2023 menjadi 6,54 persen pada 2024. Angka kemiskinan itu, sekaligus menjadi yang terendah sepanjang sejarah Banyuwangi.

Selain itu, ujarnya, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyuwangi juga turun, yakni dari 0,43 persen pada 2023 menjadi 0,29 persen pada 2024. Gus Ipul menjelaskan, pemerintah pusat menargetkan kemiskinan di Indonesia turun signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Bahkan, kemiskinan ekstrem ditargetkan turun di bawah 5 persen secara nasional pada 2029. Sementara untuk kemiskinan ekstrem ditargetkan 0 persen pada 2026.

“Saat ini angka kemiskinan rata-rata secara nasional di angka 8,57 persen,” tambah Gus Ipul.

Baca juga :

Saat ini, lanjutnya, ada tiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Karenanya, pemerintah pusat mengimplementasikan berbagai program untuk menekan angka kemiskinan tersebut.

Salah satu program yang dimaksud, ungkapnya, adalah pembangunan Sekolah Rakyat. Program yang merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah itu, berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial.

Lebih lanjut disampaikan , bahwa Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang diharapkan bisa menggelar Sekolah Rakyat pada tahun ini. “Program ini kami harapkan signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan,” ungkap Gus Ipul.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, menjelaskan bahwa upaya penanganan kemiskinan di Banyuwangi telah menjadi kesadaran bersama. Program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi, digelar dengan melibatkan banyak pihak. 

“Semua pihak terlihat dalam pengentasan kemiskinan di Banyuwangi. Kami memiliki banyak program, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Harapannya, kemiskinan di Banyuwangi bisa terus ditekan, sehingga bisa selaras dan mendukung target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” terang Bupati Ipuk. (kom/bwi/sit)