Dalam kesempatan itu, Menteri Hanif menegaskan bahwa pembangunan PSEL di Kecamatan Pakis diharapkan dapat menjadi percontohan pengelolaan sampah modern yang terintegrasi. Dirinya juga menekankan, akan pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan. Sehingga, proses pengolahan sampah menjadi energi tidak menimbulkan dampak pencemaran baru bagi masyarakat sekitar.

“Kabupaten Malang memiliki urgensi tinggi dalam pengelolaan sampah. PSEL Pakis ini bukan sekadar tempat pemrosesan, tetapi merupakan upaya mengubah sampah menjadi sumber energi terbarukan. Pemerintah pusat akan memastikan regulasi serta dukungan berjalan selaras dengan kesiapan pemerintah daerah,” katanya. Dirinya juga mendorong, agar sinergi lintas sektor terus diperkuat sehingga proses pembangunan dapat segera direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Bupati Sanusi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup terhadap rencana pembangunan PSEL di Kecamatan Pakis. Menurutnya, kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks di Kabupaten Malang.

Baca juga :

“Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan pembangunan PSEL ini, baik dari sisi penyediaan lahan, kesiapan regulasi, maupun sinergi lintas perangkat daerah. Kami berharap proyek ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata, tidak hanya dalam pengurangan volume sampah, tetapi juga dalam penyediaan energi alternatif yang ramah lingkungan,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan serta kenyamanan masyarakat sekitar. “Kami memastikan bahwa seluruh tahapan pembangunan akan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial secara menyeluruh, termasuk melalui kajian Amdal yang komprehensif. Partisipasi dan dukungan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan proyek ini,” imbuhnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, menyampaikan bahwa saat ini telah disiapkan lahan awal seluas 4,4 hektare yang berpotensi dikembangkan hingga mencapai 6 hektare. “Lahan yang disiapkan berstatus Tanah Kas Desa (TKD) Bunut Wetan. Saat ini tengah diproses mekanisme tukar guling agar lahan dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan PSEL,” jelasnya.

Pemilihan lokasi di Kecamatan Pakis, ujarnya, didasarkan pada posisi strategis yang mampu menjangkau volume sampah dari berbagai wilayah padat penduduk di Malang Raya. Kehadiran PSEL ini, diharapkan dapat mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang saat ini semakin terbatas, sekaligus mendukung kemandirian energi daerah. (pro/gie)

Program yang dilakukan itu, mencakup pembangunan sarana prasarana sebanyak 20 intervensi. Diantaranya, cold storage, pabrik es, dermaga dan SPBN, guna mengoptimalkan potensi perikanan yang tinggi di wilayah tersebut.

Dengan adanya program pemerintah pusat itu, masyarakat nelayan menyambut baik dan diakui bakal sangat mendukung peningkatan taraf hidup dan sarana kerja. “Kunjungan ke Desa Pujiharjo bersama-sama Pak Bupati Malang ini merupakan rangkaian pemantauan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Sebelumnya, saya meninjau proyek serupa di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Dan ini akan dilanjutkan ke Jawa Tengah hingga Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Menteri KKP, Trenggono.

Dalam kunjungan itu, Menteri Trenggono mengevaluasi langsung progres pembangunan KNMP Desa Pujiharjo, yang terletak di muara dari Pantai Sipelot, yang dinilainya memang masih belum rampung 100 persen. Pihaknya ingin memastikan, bahwa KNMP yang dibangun sesuai standar dan kualitas, supaya nanti bisa berfungsi secara layak dan baik.

Menteri KKP Trenggono dan Bupati Sanusi dalam momen itu juga memantau langsung gedung pabrik es yang sedang berproduksi dan gedung cold storage yang juga sudah beroperasi. Sementara kampung nelayan Pujiharjo sendiri, dihuni 2500 KK, dengan jumlah nelayan 900 orang dan ada 300 unit kapal, berkomoditas ikan Tongkol, Lemuru dan Layur.

Baca juga :

”Saya mencatat sejumlah pekerjaan memang harus segera diselesaikan. Seperti ketersediaan air bersih dengan butuh sumur bor, karena saat ini masih dalam kondisi air payau. Serta persoalan sedimentasi di area tambatan perahu dan pemecak ombak. Tadi saya panggil kontraktornya untuk dikoreksi dengan baik. Soal air bersih ini harus betul-betul diselesaikan. Sedimentasi tambatan perahu juga segera kita kerjakan,” tegas Menteri Trenggono.

Meski belum sepenuhnya selesai, Menteri KKP menyebut beberapa fasilitas justru telah beroperasi. Hanya saja, sarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) masih dalam tahap koordinasi untuk segera dibangun.

Menteri Trenggono juga bangga dengan animo dan semangat tinggi masyarakat nelayan, terhadap perkembangan proyek ini. Karenanya, pihaknya juga menegaskan fasilitas yang belum lengkap bakal segera dipenuhi.

”Pengelolaan KNMP ini nantinya dijalankan Koperasi Merah Putih secara profesional, dengan pendampingan dan koordinasi bersama Kementerian Koperasi. Jika kepengurusan dinilai tidak mampu menggerakkan koperasi ini, Pak Bupati Malang bisa melakukan evaluasi dan menggantinya. Tahun ini, kita rencanakan 1000 KNMP di seluruh Indonesia. Syaratnya, tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah kapal nelayan di masing-masing wilayah. Di Pujiharjo memiliki 300 unit kapal dan 580 nelayan aktif,” tambahnya. (pro/gie)

Dengan didampingi Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Menteri Trenggono berkeliling lokasi untuk melihat langsung progres pembangunan KNMP Banyuwangi. Mulai dari bangunan pabrik es portable, musala hingga berbagai fasilitas lainnya.

“Saya datang untuk melihat progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Banyuwangi. Ini akan menjadi pusat hilirisasi langsung produk nelayan di sini,” kata Menteri Trenggono.

Sebanyak enam unit bangunan utama, mengadopsi arsitektur rumah adat Suku Osing dan diperkaya ornamen batik khas Gajah Oling. Perpaduan antara sentuhan modern dan kearifan lokal, itu memberi identitas kuat, sekaligus menegaskan karakter budaya Banyuwangi di kawasan pesisir. Trenggono mengaku senang dengan progres pembangunannya.

“Ini bagus banget. Desainnya khas, kualitas pekerjaannya juga bagus,” ujarnya.

KNMP Banyuwangi dilengkapi dengan dermaga sandar perahu, lokasi pendaratan ikan, balai pertemuan, pabrik es, serta unit pengolahan hasil laut. Bahkan juga disiapkan sebagai kawasan kuliner bahari baru. “Sebentar lagi juga kita hadirkan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) di sini,” jelasnya.

Baca juga :

Menteri Trenggono menjelaskan, KNMP Banyuwangi berbeda dengan lainnya. Kalau di beberapa wilayah lain, itu lebih ke sarana penjualan hasil laut. Sementara di Banyuwangi lebih ke tematik hilir, selain menjadi sentra penjualan hasil laut juga menjadi sentra kuliner olahan laut.

“Istilahnya ini hilirisasi langsung. Hasil tangkapan nelayan langsung dibawa ke sini (KNMP) dan bisa langsung diolah menjadi berbagai macam kuliner. Model-model tematik ini bagus karena menggerakkan ekonomi di level bawah. Ada kombinasi antara produksi hasil perikanan dan kuliner,” kata Menteri Trenggono.

KNMP Banyuwangi sendiri bakal menambah daya tarik sentra kuliner olahan laut, yang menjadi salah satu jujukan favorit wisatawan yang berkunjung ke kabupaten The Sunrise of Java tersebut. Dalam kesempatan itu, Trenggono juga menyerahkan sejumlah bantuan, berdialog dengan para nelayan, serta menjanjikan akan memberikan bantuan kapal bagi para nelayan setempat.

Bupati Ipuk dalam momen itu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang menempatkan Banyuwangi sebagai salah satu dari 100 lokasi awal pengembangan kawasan nelayan terpadu di Indonesia. “Hadirnya KNMP ini akan memperkuat ekosistem nelayan di sekitar pesisir Plengsengan. Harapannya ini akan menjadi pusat ekonomi baru yang bisa mengerek pendapat nelayan,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga memastikan, bahwa pengelolaan pusat kuliner tematik di kampung nelayan ini terus mendapatkan pendampingan dari Pemkab Banyuwangi. “Semuanya harus berjalan sesuai SOP. Mulai kebersihan, kualitas makanan, tata kelola lingkungan tetap dalam pengawasan kami, sehingga tidak asal-asalan,” tambah Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

“Kita bersyukur, Kabupaten Malang mendapatkan kategori yang tidak semua kota dan kabupaten se Indonesia, mampu mendapatkan predikat Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih. Dari total 345 kabupaten dan kota se Indonesia, ternyata tidak ada satu pun daerah yang memperoleh predikat Pengelolaan Sangat Bersih (Adipura Kencana) maupun Pengelolaan Bersih (Adipura). Tercatat, hanya 35 daerah kabupaten dan kota, yang berhasil meraih predikat Kota Bersertifikat Menuju Kota Bersih. Sebanyak 253 kabupaten dan kota masuk kategori Kota dalam Pembinaan dan sejumlah 132 kabupaten dan kota masuk kategori Kota dalam Pengawasan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar, yang turut mendampingi Bupati Malang di Jakarta.

Baca juga :

Dalam rapat koordinasi (Rakor) bertajuk ‘Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)’ dan dibuka langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengeluarkan Keputusan No 1179 Tahun 2026 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Malang Tahun 2025 dengan Predikat Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dengan menganugerahkan Kabupaten Malang dengan Predikat Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih Tahun 2025. Raihan tersebut, berdasarkan hasil penilaian akhir kinerja pengelolaan sampah tahun 2025 dengan tiga instrumen kriteria penilaian, meliputi anggaran dan kebijakan, SDM dan fasilitas pengelolaan sampah, capaian kinerja pengelolaan sampah dan kebersihan.

”Tetap semangat selalu buat semuanya, baik para pejuang lingkungan dan masyarakat Kabupaten Malang, yang luar biasa. Kabupaten Malang tadi juga disebut menjadi barometer juga terkait persampahan baik itu RDF (Refuse Derived Fuel) adalah bahan bakar alternatif hasil pengolahan sampah, maupun mobilitas pengangkutan sampah,” ujarnya.

Untuk tahun depan, tambah Sekda Budiar, Kabupaten Malang semoga dapat meraih predikat yang lebih bagus lagi. Sehingga, tetap bersemangat karena penilaian bakal lebih ketat lagi di tahun depan.

“Penilaian tahun ini sudah sangat-sangat ketat. Karenanya, tetap semangat,” papar Sekda Budiar. (pro/sit/adv)

Dalam kesempatan itu, Menteri Ektaf, Teuku Riefky, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya ICCF 2025 di Jawa Timur, khususnya di Malang Raya. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa kreativitas mampu menyatukan daerah-daerah dan mendorong kebangkitan ekonomi dari level lokal.

“Pertama, tentu kami mengapresiasi inisiator dari acara ini Indonesia Creative Cities Nasional (ICCN), dengan diselenggarakannya ICCF 2025 di Jawa Timur, tepatnya di Malang Raya dan Kota Malang hari ini. Dengan semangat Malang Raya, ini menjadi bukti bagaimana kreativitas dapat menyatukan daerah-daerah di sekitarnya untuk kebangkitan ekonomi,” ujar Riefky.

Baca juga :

Dirinya juga menilai, bahwa potensi Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Malang Raya dan Jawa Timur sangat besar, baik dari sisi sumber daya manusia maupun kontribusi terhadap ekonomi nasional. “Potensi dari Malang Raya, khususnya Kota Malang, ini luar biasa. Begitu juga dengan Jawa Timur. Selain telah ditetapkan Presiden Prabowo sebagai provinsi prioritas nasional untuk pengembangan Ekraf, faktanya investasi dan ekspor ekraf dari Jatim juga menempati lima besar secara nasional,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Riefky juga menekankan pentingnya kolaborasi antara komunitas kreatif, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kreatif yang inklusif. “Dengan era digital saat ini, hasil karya anak bangsa bisa dinikmati lintas provinsi bahkan lintas negara. Namun perlu pendampingan agar produk kreatif semakin kompetitif dan berkualitas, termasuk dalam perlindungan hak kekayaan intelektualnya,” tambahnya.

Di akhir, Riefky berharap agar penguatan kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor nantinya akan semakin memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Terutama di daerah-daerah dengan potensi besar seperti Malang Raya.

“Ini adalah bagian dari spirit pembangunan ekonomi kreatif dari daerah ke nasional. Karena kreativitas adalah kekuatan baru yang mampu menggerakkan perekonomian bangsa,” imbuh Riefky. (rsy/sit)

Menteri PKP Ara dan Wabup Lathifah, dalam kesempatan itu juga masuk ke dalam ruangan Rusun bertype Asrama Wiyatacl 24/3 lantai dengan luas bangunan 2146,8 m2 memiliki panjang 38,25 meter dan lebar 17,8 meter. Termasuk, dua kamar meliputi kamar bagi mahasiswa difabel dan normal, dari total jumlah unit 43 unit berkapasitas 168 orang.

”Saya senang, kita bersama Bu Wakil Bupati Malang, Pak Rektor Unitri, melihat progres pembangunan yang cukup baik. Terima kasih Bu Wakil Bupati Malang, sudah memberikan bimbingan dengan baik,” kata Menteri PKP Ara.

Dirinya menjelaskan, bahwa beberapa waktu lalu, Wabup Lathifah juga sudah datang ke kantornya. Yaitu, mendorong pertumbuhan ekonomi dan program APBN agar penyerapannya bisa ditingkatkan dengan datang dan terus turun ke lapangan.

“Progres pembangunan rumah susun ini dilaporkan 98,5 persen. Tadi juga melihat kamar, baik untuk difabel dan yang normal. Terkendalanya soal di listrik, tadi sudah bicarakan dengan PLN, supaya bisa dibantu,” jelas Menteri PKP Ara.

Baca juga :

Dirinya juga menilai, progres proyek pembangunan bernilai kontrak fisik Rp 16,3 miliar dan rencana PHO pada 25 November 2025. Dirinya juga menyebut, bahwa Rektor Unitri juga sangat pro aktif, dengan didukung suasana yang guyub, antara pihak kampus dengan pemangku wilayah. Dengan begitu, semua pihak telah saling mendukung dunia pendidikan yang diakui Menteri PKP juga sangat penting.

”Udara sejuk sekali di sini (rumah susun Unitri). Lokasinya di lereng Gunung Kawi. Kabupaten dan Kota Malang, dari dulu dikenal juga banyak kampus yang sangat penting dan berpengaruh dengan jumlah mahasiswa dan dosen serta karyawan yang banyak. Sehingga, ekosistemnya dikenal sebagai daerah kawasan pendidikan. Juga di bidang olah raga, beberapa kali saya bikin turnamen Sepak Bola Piala Presiden (di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Red) dan Arema FC beberapa kali menjadi juaranya. Baguslah,” sebut Menteri Ara.

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP juga melakukan tanya jawab langsung dengan Rektor Unitri, terkait ada keluhan atau tidak. Rektor Unitri sendiri menjawab, bahwa bantuan pembangunan ini lebih dari cukup dan dengan kualitas OK. Rektor juga berbagi cerita, bahwa mahasiswanya banyak yang berasal dari Indonesia Timur, khusus untuk study pertanian.

Sementara untuk Wakil Bupati Malang, Menteri PKP berharap semua yang menjadi program negara dan program Presiden Prabowo, lancar. Sehingga, bisa dirasakan oleh kampus dan Kabupaten Malang.

Sementara itu, Wabup Lathifah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Menteri PKP di Kabupaten Malang. “Asrama ini lokasinya di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Wagir. Insyaallah dengan adanya kampus atau asrama ini, dapat mengungkit perekonomian masyarakat Desa Dalisodo dan Desa Kalisongo di Kabupaten Malang,” terang Wabup Lathifah. (pro/mlg/gie)

Di Jawa Timur, program kolaborasi pemerintah dan swasta ini, menargetkan 500 unit rumah tidak layak huni yang direnovasi. Dari jumlah tersebut, 40 diantaranya berada di Kota Malang dan 33 rumah sudah terlaksana.

Menteri PKP yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa program ini merupakan salah satu bentuk gotong royong, sinergi antara pemerintah dan swasta untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Saya minta agar Pemkot Malang terus berkoordinasi dengan pihak Lippo dan dapat menjalankan program ini dengan baik,” kata Menteri PKP Ara.

Disaksikan Wali Kota Wahyu, Menteri Ara juga memastikan kepada warga setempat, tentang awal terbentuknya Kampung Wisata Topeng serta pembangunan rumah warga yang dahulunya hidup di jalanan dengan mengamen, mengemis dan menjadi pemulung. Kampung ini, terbentuk dan ditempati warga sejak tahun 2016, yang digagas oleh Menteri Sosial yang saat ini dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa.

Baca juga :

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Wahyu mengucapkan apresiasi dan terima kasih. Dirinya menegaskan, bahwa Pemkot Malang terus berkomitmen melakukan penataan dan revitalisasi kawasan permukiman agar tetap layak huni, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi lokal, termasuk di dalamnya permukiman di Kampung Wisata Topeng.

“Tentu pemerintah bersama seluruh stakeholder terkait senantiasa melakukan identifikasi terhadap rumah-rumah yang perlu peningkatan kualitas sebagai bentuk tanggung jawab dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari proses pembangunan,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menegaskan, bahwa masih terdapat rumah-rumah warga yang belum layak huni. Kondisi ini menjadi tantangan yang harus dijawab, demi menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas sektor tentu menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan yang ada.

Pemkot Malang pun akan terus memperkuat, arah pembangunan berbasis kolaborasi. Pembangunan perumahan dan penataan kawasan tidak dapat berdiri sendiri dan diperlukan kerja bersama yang menyatukan kebijakan, kepedulian sosial serta partisipasi masyarakat.

“Program ini bagian dari upaya memperkuat wajah permukiman masyarakat yang sejalan dengan visi Kementerian PKP untuk mewujudkan kawasan hunian yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kerja sama seperti ini bukan hanya meningkatkan kualitas fisik hunian, tetapi juga memperkuat tatanan sosial dan ekonomi warga,” terang Wali Kota Wahyu. (kom/mlg/sit)

Pria yang kerap disapa Ara, itu mengatakan bahwa KUR Perumahan dirancang untuk membantu sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di bidang perumahan. Termasuk di dalamnya, kontraktor, pengembang (developer), serta toko bangunan yang masuk kriteria UMKM.

“Modalnya maksimal Rp 10 miliar, omzetnya maksimal Rp 50 miliar,” jelas Ara, Jumat (17/10/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa pemerintah melalui KUR Perumahan akan memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen dari bunga normal bank. Diharapkan dengan bunga rendah, para pelaku UMKM hingga masyarakat kecil yang membuka usaha, seperti warung atau toko kelontong, dapat turut serta memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut.

Baca juga :

“Kalau di bank biasanya 11 persen, disubsidi 5 persen, jadi cuma bayar 6 persen. Itu besar sekali, karena bisa menekan biaya pinjaman. Pinjaman sampai Rp 500 juta bunganya tetap 6 persen per tahun. Jadi tidak perlu lagi ke rentenir,” lanjutnya.

Mantan anggota DPR RI itu juga menekankan, akan pentingnya kecepatan layanan perbankan dalam menyalurkan program tersebut. Karenanya, dirinya mengingatkan agar prosesnya tidak berbelit.

“Saya minta banknya cepat, kenapa? Karena rentenir itu kelebihannya cepat dan mudah. Kekurangannya bunganya besar. Karena banyak rakyat kita yang penting kan cepat dan mudah. Masa negara kalah sama rentenir,” tegasnya.

Program KUR Perumahan, menurutnya bukan sekadar bantuan keuangan. Melainkan, wujud nyata kehadiran negara dalam mendukung ekonomi rakyat kecil, terutama di sektor perumahan dan usaha berbasis rumah tangga. “Kita harus buat program yang mudah, cepat dan murah agar rakyat bisa mandiri tanpa harus bergantung pada pinjaman yang mencekik,” imbuh Ara. (rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, Menteri PKP yang akrab disapa Ara, hadir bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, serta Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dan jajaran OPD terkait. Menteri Ara menyampaikan, bahwa hingga 16 Oktober 2025, total rumah yang sudah dibangun dan diserahkan mencapai 202.267 unit, dari target nasional 350 ribu unit rumah bersubsidi. Selain itu, ada sekitar 47 ribu unit masih dalam proses pembangunan, sementara 2.045 unit siap huni (ready stock) menunggu akad kredit.

“Program ini luar biasa, karena bunganya disubsidi lima persen setahun. Bahkan tahun ini, tanpa bunga sesuai keputusan Presiden Prabowo. DP hanya 1 persen dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga dapat BPHTB serta PBG gratis,” jelas Menteri Ara.

Baca juga :

Menariknya, Menteri Ara juga mengajak para wartawan, untuk memanfaatkan program perumahan tersebut. Karena menurutnya, wartawan termasuk kategori MBR yang berhak memiliki rumah subsidi, asalkan memenuhi kriteria penghasilan.

“Teman-teman wartawan juga punya hak. Kalau penghasilan di bawah ketentuan, belum punya rumah dan silakan manfaatkan. Di Malang, batasnya untuk wartawan single maksimal Rp 8,5 juta, sedangkan yang sudah menikah Rp 10 juta,” tuturnya.

Menteri Ara menambahkan, rumah bersubsidi yang kini dibangun memiliki kualitas layak huni dan lokasinya strategis. “Di Malang contohnya, rumah tipe 66 meter dijual seharga Rp 166 juta, lengkap dan dekat dari kota,” katanya.

Dirinya juga menegaskan, program tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil, terutama di bidang perumahan. “Coba cek, pernah nggak ada presiden yang kasih BPHTB gratis dan kuota 350 ribu rumah untuk rakyat? Inilah bukti nyata keberpihakan Presiden Prabowo,” imbuh Menteri Ara. (rsy/sit)