Penurunan status ini, kontan membawa angin optimisme bagi warga Lumajang, sekaligus menjadi pengingat bahwa kewaspadaan dan kesiapsiagaan tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi dinamika alam. Penurunan status ini, didasarkan pada evaluasi komprehensif terhadap data visual, kegempaan, deformasi dan pemantauan instrumen lainnya. Di mana, kini aktivitas Semeru menunjukkan kecenderungan stabil dan melemah.

Plt Kepala Badan Geologi, Lana Saria, menyampaikan bahwa tanda-tanda suplai magma baru dari kedalaman tidak terdeteksi. “Aktivitas Semeru saat ini masih berupa letusan kecil hingga menengah, guguran lava, serta pelepasan gas dangkal. Data kegempaan juga menunjukkan tidak ada peningkatan tekanan magmatik,” katanya, Sabtu (29/11/2025) tadi.

Data dari pemantauan seismik, memperlihatkan rendahnya aktivitas vulkanik dalam. Variasi kecepatan seismik (dv/v) yang sebelumnya turun sebelum erupsi kini kembali stabil, sementara data tiltmeter dan GPS tidak menunjukkan pola pergerakan magma baru. Kondisi ini, mengindikasikan fase relaksasi sistem vulkanik, yang menjadi dasar ilmiah penurunan tingkat aktivitas.

Baca juga :

Meski begitu, penurunan status bukan berarti Semeru sepenuhnya aman. Potensi awan panas guguran dan lahar masih menjadi perhatian utama, terutama memasuki puncak musim hujan. Material erupsi yang menumpuk di aliran sungai dapat terbawa arus sewaktu-waktu saat terjadi hujan deras.

Badan Geologi dan Pemerintah Kabupaten Lumajang, mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi rekomendasi zona bahaya, antara lain menghindari seluruh area tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 13 kilometer dari puncak.Tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan yang berpotensi terdampak hingga 17 kilometer. Menjauhi radius 5 kilometer dari Kawah Jonggring Seloko karena risiko lontaran batu pijar.

Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan seluruh elemen kesiapsiagaan tetap aktif. BPBD, TNI, Polri, relawan, serta jejaring komunitas kebencanaan terus memantau situasi, memperkuat jalur evakuasi dan memastikan sistem peringatan dini berfungsi optimal. Pos pengamatan pun tetap siaga memantau perkembangan visual gunung setiap saat.

Penurunan status Semeru ini, diharapkan memberikan ketenangan bagi warga, sekaligus memperkuat kesadaran bahwa mitigasi dan literasi kebencanaan adalah bagian penting dari kesiapan masyarakat di wilayah rawan bencana. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat dan relawan, upaya menjaga keselamatan warga dapat berjalan lebih cepat, terarah dan mencerahkan. (kom/adi/gie)

Dalam dokumen tersebut, tercantum besaran insentif guru PAUD akan menurun menjadi Rp 600 ribu perbulan dari sebelumnya Rp 750 ribu. Namun, Suwarjana menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara.

“Saya yakin minimal masih tetap besarannya. Kan itu masih baru di KUA sementara. Kalau untuk sektor pendidikan, apalagi insentif guru PAUD, minimal sama dengan tahun sekarang,” ujar Suwarjana, Senin (27/10/2025) tadi.

Ditambahkannya, bahwa saat ini besaran insentif yang diterima guru PAUD di Kota Malang adalah Rp 750 ribu perbulan. Pihaknya optimis, jumlah tersebut tidak akan berkurang meski anggaran sementara masih menyesuaikan pagu awal.

“Walaupun sekarang anggaran masih menyesuaikan pagu sementara, nanti akan dibahas kembali di RAPBD 2026. Tapi saya yakin untuk gaji dan insentif pasti terpenuhi,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Suwarjana menyebut, bahwa penerima insentif guru PAUD di Kota Malang saat ini berjumlah sekitar 2.300 orang. Namun, jumlah tersebut bersifat dinamis karena disesuaikan dengan status sertifikasi.

“Setiap tahun ada penambahan dan juga pengurangan. Yang berhak menerima itu guru PAUD yang belum sertifikasi. Sedangkan tiap tahun ada yang sudah lulus sertifikasi, jadi otomatis berkurang,” tuturnya.

Sementara itu, dari beberapa Fraksi DPRD Kota Malang, seperti Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi NasDem-PSI, menilai rencana penurunan insentif tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemkot Malang. Mereka menilai, penurunan insentif guru PAUD berpotensi bertentangan dengan visi Pemerintah Kota Malang dalam mencetak generasi emas melalui peningkatan kualitas pendidikan sejak usia dini. Dikhawatirkan, dengan adanya penurunan insentif berdampak terhadap kualitas layanan pendidikan di tingkat PAUD.

Sebagai informasi, dalam dokumen KUA-PPAS APBD 2026, Pemerintah Kota Malang memproyeksikan penurunan dana Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar 21,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut turun dari Rp 1,3 triliun dalam APBD Induk 2025 menjadi Rp 1,05 triliun pada 2026. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa penurunan angka tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai upaya pencegahan yang dilakukan. Mulai dari penyuluhan hingga sosialisasi, untuk menekan potensi konflik rumah tangga.

“Yang jelas turun dibandingkan tahun lalu. Karena dari Dinsos selalu ada penyuluhan dan sosialisasi untuk menghindari kasus-kasus seperti ini,” ujar Donny, Sabtu (13/09/2025) tadi.

Baca juga :

Dari 53 laporan yang masuk, hampir seluruhnya terselesaikan tanpa harus masuk proses hukum di kepolisian. Donny menegaskan, bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan Polresta Malang Kota, terutama untuk menilai ada tidaknya unsur pidana.

“Kalau bisa di-restorative justice, kita upayakan mediasi. Jadi keluarga masih punya ruan memperbaiki hubungan,” katanya.

Lebih lanjut, Donny juga mengatakan bahwa mayoritas KDRT berawal dari persoalan ekonomi rumah tangga. Mulai dari penurunan pendapatan hingga meningkatnya ekonomi, namun berujung pada perselingkuhan. “Ada juga karena suami tidak bisa menafkahi keluarga, akhirnya muncul KDRT,” lanjutnya.

Di akhir Donny memastikan, dari seluruh laporan di tahun 2025 ini, tidak ada yang berlanjut ke ranah hukum Polresta. “Semua bisa diarahkan untuk penyelesaian secara damai dengan pendekatan keluarga,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Data terbaru dari Kementerian Kesehatan melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, mencatat prevalensi stunting di Kota Malang sebesar 22,7 persen. Namun, hasil penimbangan langsung melalui Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, yakni 8 persen pada Desember 2024.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Rina Istarowati, menyampaikan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh metode yang digunakan. “SSGI menggunakan data survei dengan metode sampling, sedangkan e-PPGBM berdasarkan penimbangan langsung di lapangan,” ujar Rina, Jumat (13/06/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa tren stunting berdasarkan data riil cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Itu karena adanya intervensi sensitif dan spesifik yang telah dilakukan. Seperti, dengan memberikan tablet tambah darah untuk remaja putri, pemeriksaan kehamilan secara rutin, serta penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita di fasilitas kesehatan maupun Posyandu.

“Tahun sebelumnya sempat 17,3 persen dan perlahan menurun hingga di angka 8 persen pada akhir 2024. Dalam penurunan ini tentunya diperlukan peran keluarga, bukan hanya ibu. Perlu kesadaran semua pihak bahwa anak-anak berhak mendapatkan layanan kesehatan sejak dini,” katanya.

Baca juga :

Dalam hal ini, Rina juga menekankan pentingnya periode 1000 hari pertama kehidupan sebagai fase emas pencegahan stunting. Mulai dari masa kehamilan hingga usia dua tahun, intervensi gizi dan kesehatan sangat krusial.

“Gizi ibu saat hamil akan menentukan kondisi bayi. Inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif, semua itu periode yang tak bisa diulang,” ujarnya.

Selain itu, Rina juga mendorong partisipasi masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan posyandu. Sehingga, diharapkan ke depan stunting di Kota Malang dapat terus mengalami penurunan.

“Dalam penanganan stunting tidak hanya bergantung pada satu dinas saja, tetapi juga kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Edukasi dan informasi harus terus disampaikan karena masyarakat kita mobilitasnya tinggi. Ini bukan kerja satu kali, tapi terus-menerus,” imbuh Rina.

Sebagai informasi, Kelurahan Balearjosari tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 22 persen, sementara Rampal Celaket menjadi yang terendah dengan hanya 1 persen. (rsy/sit)

Dalam evaluasi ini, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, melalui Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Agung Fitransyah, menyampaikan bahwa operasi ini merupakan bagian dari komitmen jajaran kepolisian dalam menciptakan Kamseltibcarlantas selama libur Lebaran Idul Fitri 1446 H. “Operasi Ketupat Semeru 2025 bertujuan untuk mengamankan mobilitas masyarakat dalam arus mudik dan balik, khususnya di wilayah Kota Malang, yang menjadi salah satu simpul pergerakan utama di Jawa Timur,” kata Kompol Agung, Rabu (09/04/2025) tadi.

Dijelaskannya, bahwa dalam pelaksanaannya, Satlantas Polresta Malang Kota melakukan berbagai langkah strategis mulai dari patrol rutin, rekayasa lalu lintas hingga penjagaan di titik-titik rawan macet dan kecelakaan. Baik di dalam kota maupun jalur provinsi

Selain itu, sinergi antara TNI dan Polri, Dishub, Satpol PP, serta stakeholder terkait menjadi faktor kunci dalam mendukung kelancaran dan keamanan lalu lintas di Kota Malang selama operasi berlangsung.

Baca juga :

Dalam hal penegakan hukum, Kompol Agung memaparkan data pelanggaran lalu lintas selama Ops Ketupat Semeru 2025, yakni sebanyak 1.477 pelanggaran, dengan rincian 691 pelanggaran terdeteksi melalui ETLE, 53 melalui tilang manual dan 733 berupa teguran presisi. “Apabila dibandingkan periode operasi tahun sebelumnya, mengalami kenaikan 764 pelanggaran atau 107 persen. Sebab, kami meningkatkan pengawasan serta adanya mobilitas masyarakat yang cukup tinggi,” jelas Kompol Agung.

Di sisi lain, Kompol Agung juga menjelaskan dari aspek kecelakaan lalu lintas, tercatat 10 kasus kecelakaan, dengan 0 korban meninggal dunia, 2 korban luka berat, 19 luka ringan dan total kerugian material sebesar Rp11.100.000. Bila dibandingkan dengan Ops Ketupat Semeru 2024, terdapat penurunan 1 kasus atau 9 persen.

Kompol Agung juga mengatakan, karena hasil dari strategi preventif seperti edukasi, sosialisasi Kamseltibcarlantas melalui Medsos dan kehadiran aktif petugas di lapangan yang berhasil meningkatkan kepatuhan pengendara yang signifikan. “Langkah-langkah preventif yang kami lakukan, seperti imbauan keselamatan di berbagai titik strategis, pemasangan rambu sementara, Patroli Blue Light serta edukasi publik sebelum masa mudik, terbukti efektif dalam menekan angka kecelakaan,” imbuh Kompol Agung.

Kompol Agung juga mengucapkan terima kasih, atas peran serta seluruh elemen masyarakat dan lintas sektor yang turut mendukung suksesnya Ops Ketupat Semeru 2025 di Kota Malang. Dirinya juga menegaskan, bahwa Polresta Malang Kota akan terus menjaga komitmen, konsistensinya dalam mewujudkan Kota Malang yang aman, tertib dan kondusif pasca Lebaran, demi keselamatan bersama dan keberlanjutan mobilitas masyarakat. (gie)

Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan, menyampaikan jumlah tindak pidana tahun 2023 sebanyak 850 kasus dan tahun 2024 sebanyak 683 kasus. Dari data tersebut, jumlah tindak pidana mengalami penurunan 20 persen atau 167 kasus. Dari 683 kasus yang ditangani di tahun 2024, berhasil diselesaikan sebanyak 627 kasus atau 91,80 persen.

Sedangkan jumlah kasus pada tahun 2024 tersebut, didominasi mulai Narkoba 58 kasus, penganiayaan berat (Anirat) sebanyak 54 kasus, pencurian dengan pemberatan (Curat) 34 kasus, Miras sebanyak 33 kasus dan KDRT 25 kasus. Selain itu, Polres Situbondo juga mendukung Program Astacita Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan judi online dan judi konvensional sebanyak 19 kasus. Untuk kasus narkoba yang ditangani, sebanyak 58 kasus dan didominasi kasus obat daftar G.

Baca juga :

“Situasi dan kondisi Kabupaten Situbondo sampai saat ini aman dan terkendali. Polres dan Polsek jajaran juga selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan merepson laporan melalui Call Center 110 ataupun di media sosial resmi Polres Situbondo” terangnya.

AKBP Rezi Dharmawan juga memaparkan terkait jumlah kecelakaan lalu lintas untuk tahun 2024, yaitu terjadi penurunan sebesar 29 persen yakni tahun 2023 sebanyak 544 kasus dan tahun 2024 sebanyak 386 kasus. “Lokasi atau titik rawan kecelakaan adalah di jalan raya Banyuglugur KM 144.400 – KM 147.350 arah Surabaya. Untuk pencegahan sudah dipasang rambu peringatan,” jelasnya.

Sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas mengalami kenaikan 25 persen, pada tahun 2023 sebanyak 2051 pelanggaran, sedangkan tahun 2024 sebanyak 2564 pelanggaran. Terkait upaya Kepolisian untuk mencegah kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas, AKBP Rezi Dharmawan menjelaskan bahwa Polres Situbondo dan Polsek jajaran aktif melaksanakan kegiatan preemtif dan preventif melalui sosialisasi, edukasi, patroli baik di masyarakat, sekolah-sekolah, aparatur pemerintahan di desa dan kecamatan.

“Harapan kami dengan dukungan instansi terkait dan seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo, gangguan Kamtibmas dapat ditekan. Karena jumlah polisi di Situbondo hanya 571 personel. Apabila dibandingan dengan jumlah penduduk Kabupaten Situbondo 673.102 jiwa, diperoleh perbandingan 1 : 1.178 artinya 1 polisi melayani seribu lebih penduduk. Oleh karena itu perlu peran aktif semua pihak dalam menjaga Kamtibmas agar tetap kondusif,” tambahnya. (her/gie)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Muhammad Toyyib, menyampaikan bahwa sebelumnya menargetkan tingkat partisipasi sebesar 83 persen. Itu karena, berkaca pada Pilpres dan Pileg yang mencapai 82 persen.

“Tingkat partisipasi kita untuk Pilwali dan Pilgub sama-sama 64 persen. Angka ini memang di bawah rata-rata nasional. Padahal kami menargetkan 83 persen, melihat pengalaman Pilpres kemarin yang mencapai 82 persen,” kata Toyyib, Selasa (03/12/2024) tadi.

Menurut Toyyib, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penurunan partisipasi pemilih. Salah satu alasan utama adalah jumlah kontestan yang jauh lebih sedikit dibandingkan Pilprea dan Pileg lalu. Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang mobilisasi kampanye oleh pasangan calon (Paslon) untuk menjangkau pemilih.

Baca juga :

“Jumlah kontestan di Pilkada jauh lebih sedikit dibandingkan Pilpres. Dalam Pilpres dan Pileg lalu kan ada caleg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota, ditambah Pilpres. Ruang-ruang kampanye terisi penuh, sedangkan di Pilkada banyak ruang kosong yang tidak terisi oleh paslon,” ujarnya.

Selain itu, Toyyib juga menyoroti faktor rendahnya animo masyarakat sebagai penyebab utama penurunan partisipasi. “Animo masyarakat memang menjadi kendala besar. Banyak hal yang memengaruhi, seperti minat terhadap pasangan calon dan situasi sosial lainnya,” tambahnya.

Namun, Toyyib menegaskan bahwa aspek teknis seperti jumlah dan aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) bukanlah penyebab utama turunnya partisipasi. “Saya kira masalah TPS tidak terlalu berpengaruh. Tantangannya lebih pada keterbatasan kontestan dan mobilisasi pemilih,” imbuh Toyyib. (rsy/sit)

Sebelumnya, objek wisata alam Kawah Ijen yang terletak diantara Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, itu ditutup bagi pengunjung pada pertengahan Juli 2024. Itu dikarenakan, terjadi peningkatan aktivitas vulkanik.

Kepala Resort Taman Wisata Alam Kawah Ijen (KSDA), Sigit Hari Wibowo, mengatakan bahwa Kunjungan Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen, dibuka kembali. “Sesuai surat edaran BBKSDA Jawa Timur, kunjungan wisata di TWA Kawah Ijen dibuka kembali mulai Minggu besok,” katanya.

Baca juga :

Gunung Ijen yang memiliki ketinggian 2.386 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu dibuka kembali dalam rangka meningkatkan edukasi dan multiplayer efek bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan TWA Kawah Ijen. “Terhitung 8 September 2024 dibuka untuk kegiatan wisata alam, pendakian dan penelitian untuk umum,” ujarnya.

Dengan dibukanya kembali wisata alam Kawah Ijen tetap mengikuti ketentuan standar operasional atau SOP bagi pengunjung dengan mempersiapkan peralatan keamanan pendakian dasar. “Seperti senter dan khususnya masker harus disiapkan bagi pengunjung serta peralatan pendakian lainnya,” jelasnya.

Ditambahkan, bahwa hasil asesmen dari Polresta Banyuwangi sepanjang jalur pendakian dari Paltuding hingga puncak Kawah Ijen diberi tanda bendera berwarna merah, kuning dan hijau. Hal ini dilakukan untuk keselamatan dan keamanan pengunjung.

“Polresta Banyuwangi melakukan asesmen dan dilakukan pemasangan bendera merah yang bertanda wisatawan harus menggunakan masker karena khawatir menghirup belerang,” tambahnya. (ant/gie)

Bupati Hendy menjelaskan bahwa penurunan persentase kemiskinan terjadi karena Pemkab Jember terus mendorong berbagai sektor ekonomi yang ada. Mulai dari geliat ekonomi kreatif hingga UMKM, yang menjadi gerakan ekonomi kerakyatan.

“Sejak awal kami memimpin, kondisi ekonomi Jember memang kurang stabil. Maka dari itu, sejak awal kami fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya, Kamis (08/08/2024) tadi.

Baca juga :

Melalui berbagai event, ujarnya, baik itu tingkat desa atau kelurahan hingga kabupaten, selalu menghadirkan potensi yang ada. Salah satunya, UMKM dan potensi lokal. Sehingga, dari situ diharapkan ekonomi kerakyatan bakal tergerak karena komposisinya sudah lengkap. Ada orang yang berkumpul karena event dan ada UMKM yang menyediakan berbagai produk.

Kerja sama dengan berbagai stakeholder, lanjutnya, tentu tidak kalah pentingnya sebagai upaya penurunan penduduk miskin di Jember. Salah satunya, dengan berbagai perusahaan untuk membuka lowongan kerja di Jember. Sehingga, setiap tahunnya Pemkab Jember selalu membuka Program Job Fair dengan ribuan lowongan pekerjaan.

Bupati Hendy menambahkan, bahwa hingga saat ini upaya-upaya tersebut masih masif dilakukan. Meski persentase kemiskinan di Jember mengalami penurunan, namun pihaknya akan terus memaksimalkan angka penurunan.

“Harapannya, tentu angka kemiskinan bisa diminimalisir sekecil mungkin. Sehingga, dampaknya akan langsung bisa dirasakan masyarakat. Salah satunya, tentu seperti kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (kom/rio/gie)