Lantas, bagaimana sasaran dan fokus pelaksanaan ini? Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Nur Syamsu Dhuha, menjelaskan bahwa fokus dari pelaksanaan ini adalah pada siklus hidup masyarakat. Di mana, apa yang menjadi keluhan akan ditangani secara keseluruhan ditangani.

“Secara progres, ada beberapa perubahan yang akan mendapat penanganan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahkan ketika pasien datang, tidak hanya fokus pada keluhan. Namun, dilakukan screening pada hal lain yang terkait,” katanya.

Screening yang dilakukan ini, tambahnya, tidak hanya pada keluhan atau pengakuan pusing pasien. Namun, itu nanti dicek secara keseluruhan.

“Kenapa pusing, itu nanti akan dilakukan screening. Sehingga, ketika ditemukan misalkan karena faktor tensinya pasien tinggi atau mungkin karena gula darahnya yang tinggi, maka dua hal ini akan diintervensi. Makanya, ILP ini akan fokus pada siklus hidup masyarakat secara keseluruhan dan akan ditangani,” terangnya.

Baca juga :

Karenanya, ujar Kadinkes, untuk penganan awal pasien nantinya, akan memakan waktu yang lama. Itu karena, akan dilakukan screening menyeluruh. Tetapi, kunjungan pasien berikutnya akan lebih cepat karena sudah screening.

“Dari hasil screening itulah, nanti akan disampaikan kepada pasien dan keluarga. Tujuannya, tidak hanya sekedar memberikan obat. Namun, perubahan mulai pola hidup, pola makan, lingkungan hingga hal lain terkait kondisi pasien,” paparnya.

Harapan ke depan, ungkapnya, melalui IPL ini ada peningkatan yang tinggi untuk kesehatan masyarakat. Karena nantinya, ini juga melibatkan lintas sektor. Mulai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), karena menyangkut pelaksanaan di desa hingga Dinas Pendidikan karena menyangkut klaster remaja.

“Jadi semua akan dijangkau. Termasuk, klaster remaja yang ini ada pada sektor pendidikan,” ujarnya.

Masih menurut Kadinkes, secara kesiapan pelaksanaan, 39 Puskesmas ini sudah semua. Namun, ada syarat-syarat adminitrasi yang masih berproses dan itu tidak ada kendala. Kemudian, juga penerapan Posyandu ILPnya.

“Intinya, kami sudah siap dan tidak ada kendala,” ujarnya. (sit)

“Namanya juga ulang tahun. Jadi, makna Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, ya otomatis masyarakatnya harus senang. Sebagai wujud dari rasa senang itu, silahkan diaplikasikan bersama-sama. Merdeka hari ini, ya merdeka secara utuh. Tidak setengah-setengah. Merdeka dari urusan pangan, merdeka dalam segi pelayanan kesehatan, merdeka dari mendapatkan pendidikan yang baik dan merata,” kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jumat (18/08/2023) tadi.

Sebagai wujud dari perhatian terhadap masyarakat, kata H Akhmat, para stakeholder atau pemangku kebijakan, harus memberikan perhatian maksimal kepada masyarakat guna mewujudkan apa yang menjadi harapan. “Intinya, HUT Kemerdekaan RI Ke-78, ini harus dimaknai dan dinikmati bareng-bareng. Ya pemerintah, ya masyarakat, ya wakil rakyat. Tidak bisa salah satunya, yang kemudian menikmati sendiri atas kemerdekaan ini. Semuanya harus terlibat. Untuk memerdekakan dalam segala hal, maka semua elemen perlu dilibatkan,” ujarnya.

Baca juga :

Dijelaskan olehnya, istilah merdeka itu maknanya bebas atau terbebas dari ketidak nyamanan, keterpurukan dan ketidakadilan. Dalam konteks peran, merdeka yang sesungguhnya itu bisa berdaulat, berdikari atau mandiri, bisa melakukan kegiatan-kegiatan tanpa ada tekanan atau terbebani.

“Karena sudah menyatakan diri sebagai masyarakat yang merdeka, mereka bisa berekspresi. Bisa menyampaikan pendapat yang baik-baik. Namun demikian, tidak karena alasan kebebasan menyampaikan pendapat justru bebas berpendapat terlalu jauh sampai akhirnya menghasilkan fitnah. Kita ingin masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Lumajang, bebas dari tekanan dan bebas dari ketidak nyamanan. Ketidak nyamanan itu bisa karena tidak terpenuhinya urusan infrastruktur. Ketidak nyamanan juga bisa muncul karena merasa tidak aman,” imbuhnya.

Lebih lanjut H Akhmat menguraikan, secara ekonomi masyarakat bisa mudah bekerja dengan baik, bisa mandiri dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat pada umumnya. Itulah merdeka. “Kebutuhan dasar yang dimaksud, misalnya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan. Mandiri di sini dalam arti tidak tergantung kepada pemerintah atau orang lain, ada tidaknya bantuan. Secara ekonomi bisa mandiri itu merdeka namanya,” jelasnya. (adi/gie)