Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, menegaskan komitmennya dalam mengawal kewajiban perusahaan membayarkan THR tepat waktu.

Kepala Disnakertrans Jatim, Sigit Priyanto, menyatakan pihaknya akan melakukan pengawasan menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota. “THR adalah hak pekerja yang wajib dipenuhi pengusaha sesuai regulasi. Kami tidak akan ragu menjatuhkan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar,” katanya, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/02/2026) tadi.

Dirinya juga mengimbau perusahaan, agar menyalurkan THR lebih awal, sebelum batas waktu pembayaran, yakni paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran. Sesuai ketentuan, pekerja dengan masa kerja minimal 12 bulan, berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Sedangkan pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, tetap memperoleh THR secara proporsional.

Sigit juga turut menanggapi, isu yang sempat mencuat terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) di salah satu perusahaan di Gresik menjelang Lebaran. Setelah difasilitasi pertemuan antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja bersama Disnakertrans Jatim, disepakati bahwa tidak ada PHK dan para pekerja tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.

Untuk mempermudah akses layanan, 54 Posko THR tersebar di satu Posko Induk Kantor Disnakertrans Jatim, 14 UPT Balai Latihan Kerja, 38 Disnaker kabupaten dan kota. Termasuk, satu Posko Khusus di Bandara Internasional Juanda. Seluruh Posko, beroperasi pada hari kerja mulai 26 Februari hingga 17 Maret 2026.

Baca juga :

Selain layanan tatap muka, pengaduan juga dapat dilakukan secara daring melalui tautan resmi dan WhatsApp (WA) pengaduan. Setiap laporan, wajib mencantumkan identitas lengkap pelapor, data perusahaan, kronologi persoalan, serta bukti pendukung agar dapat segera ditindaklanjuti.

Pada 2025, Disnakertrans Jatim menerima 236 aduan THR. Sebanyak 231 kasus berhasil diselesaikan, sementara 5 lainnya tidak dapat diproses lebih lanjut karena keterbatasan kewenangan dan kendala verifikasi.

Terkait pengemudi ojek online (Ojol), Sigit menegaskan bahwa hubungan kerja pengemudi dengan aplikator bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja formal sebagaimana pekerja pabrik atau karyawan perusahaan. Karena itu, pemberian yang diterima bukan THR wajib, melainkan insentif atau bonus hari raya dengan kisaran imbauan sekitar 20 persen, menyesuaikan kebijakan masing-masing perusahaan aplikasi.

Selain Posko THR, Pemprov Jatim juga mengoperasikan Posko Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda selama arus mudik dan balik Lebaran. Posko ini menyediakan layanan pendataan, telepon darurat, takjil gratis, shelter transit, pendampingan pengaduan, hingga fasilitasi kepulangan ke daerah asal.

Sepanjang 2025, Posko tersebut melayani 27.413 PMI yang kembali ke Jawa Timur, mayoritas berstatus selesai kontrak. Pada periode Lebaran 17 Maret hingga 7 April 2025 saja, tercatat 2.459 PMI pulang ke Jatim, dengan jumlah terbanyak berasal dari Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Pemprov Jatim pun mengimbau seluruh pekerja dan PMI memanfaatkan layanan resmi yang telah disediakan agar hak dan perlindungan mereka tetap terjamin selama momentum Idul Fitri.

Menurut Sigit, keberadaan Posko menjadi bentuk nyata perlindungan negara bagi para PMI. “Momentum Lebaran identik dengan lonjakan kepulangan PMI. Kami ingin memastikan mereka kembali dengan aman, nyaman dan mendapatkan pendampingan jika menghadapi kendala,” tambahnya. (kom/sby/gie)

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Malang, drg Muhammad Zamroni, mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan langkah awal dalam memetakan kondisi kesehatan siswa Sekolah Rakyat. Pemeriksaan serupa juga dilakukan di lokasi SR lainnya, yakni di BPSDM Jalan Kawi, Kota Malang dengan jumlah 75 siswa jenjang SMA sebagai sasarannya.

“Untuk di SRMP ini karena siswa SMP, ada 13 jenis pemeriksaan, mulai dari timbang badan, pemeriksaan mata, telinga, hidung, gigi, hingga skrining kesehatan jiwa. Sementara yang untuk SMA di BPSDM, ada 15 jenis pemeriksaan,” jelas Zamroni.

Kemudian, dikatakannya bahwa hasil pemeriksaan akan segera direkap dan dimasukkan ke dalam aplikasi Satu Sehat. Bagi siswa yang ditemukan memiliki gangguan kesehatan, seperti masalah gigi atau gangguan kesehatan jiwa, akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Baca juga :

“Kalau ditemukan penyakit menular, seperti TBC misalnya, akan langsung kita tangani. Tidak hanya pasiennya, tapi juga lingkungan sekitarnya untuk mencegah penularan,” katanya.

Untuk pelaksanaan skrining di lokasi SRMP 16 Kota Malang, Dinkes mengerahkan dua tim dari Puskesmas Arjowinangon. Dengan masing-masing terdiri dari 10 tenaga kesehatan, termasuk dokter umum, dokter gigi dan petugas lainnya. Hal serupa juga dilakukan di lokasi BPSDM.

“Masing-masing tim ada tujuh orang, kemudian ditambah dari Dinkes. Satu tim terdiri dari 10 orang, karena di sini ada dua ruangan jadi melibatkan sekitar 20 tenaga kesehatan. Begitupun juga untuk yang SMA di BPSDM,” tuturnya.

Di akhir, Zamroni mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari program skrining kesehatan pelajar di Kota Malang. Ke depan diharapkan dapat menyasar seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA.

“Harapannya semua anak di sekolah juga mendapat hak yang sama untuk diperiksa kesehatannya, tidak hanya masyarakat umum,” imbuh Zamroni. (rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Diskopindag Kota Malang, Luh Putu Eka Wilantari, menyampaikan bahwa tembok yang ambrol itu merupakan bangunan lama dan terakhir mengalami perbaikan struktural pada tahun 1991. “Kondisinya memang rawan. Kami sedang menunggu arahan dari Pak Kepala Diskopindag untuk langkah lanjutan, termasuk kemungkinan evakuasi sementara pedagang di sekitar titik rawan,” kata Kabid Eka.

Kejadian tersebut, ujarnya, juga telah dilaporkan secara resmi dan pihak Diskopindag Kota Malang dan telah memasang imbauan kewaspadaan di lokasi kejadian. Hal ini dilakukan, agar para pedagang bisa berhati-hati dan tidak menempati lokasi tersebut untuk berjualan.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menegaskan pentingnya pembongkaran total pagar pembatas, khususnya di sisi Utara hingga ujung Selatan pasar. Sebab, pagar tembok tersebut rentan roboh.

“Ada dua blok yang terdampak, satu ambruk dan satu lagi sudah goyah, jadi kami minta langsung dibongkar saja,” kata Bayu.

Baca juga :

Saat disinggung soal rencana revitalisasi Pasar Besar, menurutnya masih terganjal persoalan pendanaan dari pemerintah pusat. Upaya pengajuan anggaran telah dilakukan dua kali, namun terkendala, salah satunya karena adanya surat penolakan dari sebagian pedagang kepada pusat. Meski begitu, proses komunikasi dengan Kementerian PU masih terus berjalan.

“Revitalisasi sudah pernah dikawal oleh Pj Wali Kota sebelumnya. Tapi dengan adanya Inpres 1/2025 dan restrukturisasi di Kementerian PU, prosesnya ikut terdampak. Saat ini, Pak Wali melalui Pak Wawali sedang intens menjalin komunikasi dan kami harapkan pada Juni sampai Juli ini ada kepastian dari APBN,” jelasnya.

Menanggapi klaim sebagian pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Besar (Hippama) mengenai adanya janji politik dari Wali Kota yang menolak revitalisasi, Bayu membantah hal itu. “Saya sudah konfirmasi ke Pak Wali, tidak ada janji seperti itu. Ini soal kepentingan semua warga Kota Malang. Pasar Besar adalah ikon kota yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Bayu juga memastikan, jika revitalisasi jadi dilakukan dengan anggaran APBN, maka pedagang akan kembali menempati pasar tanpa biaya tambahan. Hal ini menurutnya perlu dilakukan pendekatan ke pedagang, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah daerah.

“Ini aset milik daerah dan sebagai pemilik sah, pemerintah berhak memperbaikinya demi keselamatan bersama. Tidak perlu kekhawatiran soal penambahan pedagang atau pembelian bedak ulang. Kami di Komisi B akan pasang badan untuk menjamin itu,” imbuh Bayu. (rsy/sit)