Diterangkan Didik-sapaan akrabnya, bahwa temuan ini menjadi perhatian pihaknya. Karena, ada belasan SD di Kabupaten Malang yang mendapat bantuan dari Kementrian PUPR atau APBN tahun 2023 melalui pengguna anggaran (PA) dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang. Sementara SD Negeri 3 Sumberdem, adalah salah satu penerima bantuan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 149 juta atau melalui pengadaan langsung (PL), yang lokasinya lumayan jauh dari Kantor Bupati Malang di Kecamatan Kepanjen.

“Setelah kami turun ke lapangan, secara kasat mata proyek rehabilitasi ini tampak amburadul. Namun, kami perlu tahu RABnya dulu agar bisa memastikan dengan hitungan sipil,” tegas Didik, Selasa (24/10/2023) tadi.

Ditambahkannya, bahwa secara umum, proyek rehabilitasi itu mengganti. Jadi, bukan hanya memperbaiki sebagian. Apalagi, anggaran yang diberikan juga cukup besar.

“Umumnya, proyek rehabilitasi bangunan fisik itu mengganti dan bukan hanya memperbaiki sebagian. Apalagi, diketahui anggarannya Rp 149 juta. Artinya, itu sudah cukup untuk mengganti sebagian material proyek rehabilitasi ini,” terangnya.

Baca juga :

Masih menurut Didik, dari pemantauan di lapangan dan crosscek ke pihak sekolah, banyak temuan kejanggalan yang itu diduga tidak sesuai RAB. Terlebih, sasaran rehabilitasi adalah untuk dua ruang kelas dan ruang guru.

“Seperti rangka atap, ini harusnya diganti dan tidak memakai kayu lama. Temuan di lapangan, itu terjadi dan rangka atap sebenarnya bisa diganti dengan kanal-C galvalum ukuran 0.75. Begitu juga, untuk reng galvalum bisa diganti dengan yang ukuran 0.40. Kemudian untuk genteng, ini harusnya juga dilakukan penggantian. Begitu juga seperti langit-langit atau atap ruangan. Termasuk, dilakukan pengecatan,” imbuhnya.

Sementara temuan yang terjadi di lapangan, justru sangat berbeda. Karenanya, perlu adanya pencocokan dengan RAB.

“Jadi seperti rangka atap, itu tetap menggunakan kayu lama dan dikombinasikan dengan reng galvalum yang ukurannya diragukan. Kemudian untuk genteng, itu hanya diganti sekitar 316 biji genteng baru, dari total sekitar 9 ribu genteng. Sisanya, adalah genteng lama yang diturunkan dan dibersihkan (disikat, red). Tidak sampai di situ, langit-langit ruangan juga tidak dilakukan penggantian. Justru yang rusak hanya ditembel dan tidak dicat. Sementara, hanya teras atau bagian halaman yang diperbarui. Bahkan, pihak sekolah harus mengecat sendiri ruang guru. Sementara, angka perhitungan total dari apa yang sudah dikerjakan, secara sipil hanya sekitar Rp 20 juta. Jadi, sangat jauh dari alokasi anggaran yang disiapkan,” terang Didik.

Karenanya terkait temuan itu, pihaknya meminta agar DPKPCK Kabupaten Malang, memberikan kejelasan mengenai RAB. Termasuk, memberikan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang, sebagai dinas satu atap dari sekolah yang menjadi sasaran bantuan alokasi dana Kementrian PUPR.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Johan Dwijo S, saat dikonfirmasi terpisah enggan merespon. Begitu juga, saat dicoba kirim pesan melalui WhatsApp. (sit)

Mengacu pada Surat Edaran (SE) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) Nomor:5370/6.1/BS.01/12/2021, perihal percepatan penyaluran program sembako dan BPNT PPKM melalui tunai yang diinstruksikan pada tanggal 17 Desember 2021, menerangkan secara inti isi surat tersebut adalah BPNT PPKM periode Juli-September dan Oktober-Desember tahun 2021 penyaluran bantuan dalam bentuk tunai, sebagai bagian dari upaya percepatan penyaluran.

Faktanya, setiap KPM yang mendapatkan dengan jumlah yang variatif mulai dari tiga, enam dan tujuh periode pencairan Bansos BPNT yang terhitung mulai sejak periode Juli-Desember, hanya dapat satu periode yang bisa dicairkan secara tunai. Dua hari sebelum paket sembako dibagikan oleh e-warong, para pegawainya diperintahkan untuk melakukan pengambilan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di masing-masing rumah warga yang menerima bantuan tersebut.

Sehingga, saat penerimaan pencairan sembako pihak e-warong secara langsung mengantarkan kartu KKS di masing-masing rumah warga selang satu hari sebelum pembagian. Pada saat waktu penyaluran komoditi sembako mulai dilakukan e-warung serta pegawainya langsung mengantarkan berupa paket sembako yang berisi beras sejumlah 12 kilogram, 4 ons daging, 4 ons kacang, dan 0,5 kilogram telur yang sudah di kemas dalam tas kresek.

Menurut Yani, salah satu pemilik e-warong yang ada di Desa Genteng Kulon, menjelaskan jika mengacu pada SE tersebut, maka pihaknya tidak mendapatkan keuntungan apabila penyaluran tersebut diberikan secara tunai. Dalam pertimbangan tersebut, maka pihaknya hanya mencairkan satu periode yang dapat diambil secara tunai Rp 200 ribu.

“Kalau penyaluran itu ditunaikan semua, lalu apa hasilnya saya jadi e-warong. Belum lagi saya harus bayar ongkos pegawai saya, maka dari itu ketika ada KPM yang mendapat tiga sampai dengan tujuh periode, saya berikan satu periode saja yang dapat diambil secara tunai senilai Rp 200 ribu,” kata Yani.

Bahkan, lanjut Yani, dua hari sebelum paket Sembako dibagikan, dirinya memerintahkan pegawainya untuk melakukan pengambilan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari rumah-rumah warga yang aktif dalam penerimaan BPNT.

“Semua KPM yang aktif memang terlebih dahulu saya lakukan pengambilan dua hari sebelumnya untuk penggesekan, sekaligus dilakukan pengecekan. Sesuai dengan instruksi Bank Tabungan Negara (BTN) yang dituangkan dalam rapat pembahasan,” sambungnya.

Ketua LSM Rejowangi, HM Eko Soekartono, menegaskan dirinya menduga KKS yang diminta oleh e-warong yang ada di Desa Genteng Kulon, itu sebelumnya sudah dilakukan penggesekan untuk diuangkan. Seharusnya, untuk melakukan penyaluran e-warong dilarang untuk menyimpan KKS milik KPM baik sebelum maupun setelah pencairan.

“Sesuai dengan Permensos Nomor 5 Tahun 2021 dan merujuk pasal 8 ayat (1) huruf (F) bahwa E-warong sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilarang untuk menyimpan KKS milik KPM baik sebelum maupun setelah pencairan. Maka jika ada e-warong yang masih melanggar sebagaimana ketentuan tersebut wajib dikenakan sanksi administratif berupa penonaktifan sebagai e-warong penyalur program sembako,” tegas Eko Soekartono kepada Memontum.com, Senin (07/02/2022).

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Dalam pasal tersebut, tambahnya, juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (B) bahwa penyalur dilarang untuk membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu, atau dalam bentuk yang telah dipaketkan oleh e-warong.

Mbah Eko sapaan akrab HM Eko Soekartono, mengatakan bahwa akan segera membuat laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait hasil temuan di masing-masing wilayah kecamatan lain yang sebelumnya juga terdapat temuan dalam hasil investigasi.

“Saya sudah rancang dalam Press Release khususnya bagi pihak-pihak yang bermain dengan program untuk warga kurang mampu, seperti temuan di Desa Genteng Kulon. Apalagi sampai dilakukan pengkebirian hak orang kecil,” terangnya.

Ditambahkannya, saat dirinci, sesuai pada fluktuatif harga tiap komoditi sembako saat ini. “Harga beras perkilonya 9 ribu atau seharga Rp 108 ribu jika jumlahnya 12 kilogram, 4 ons daging harga Rp 48 ribu, 4 ons kacang harga Rp 10.400, dan 0,5 kilogram telur harga Rp 8.500. Sehingga, jika ditotal keseluruhan setiap KPM menerima sejumlah Rp 174.900,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Banyuwangi, Henik Setyorini, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Khoirul Hidayat, menerangkan bahwa penyaluran saat ini mengacu pada SE Kemensos RI yang langsung dikirim pada seluruh Bank Himbara termasuk BTN Banyuwangi.

“Di dalam isi Surat Edaran tersebut pada intinya dijelaskan bahwa dalam penyaluran BPNT tersebut acuannya bisa diambil secara fifty-fifty yang artinya kebutuhan komoditi sembako diberikan maksimal 50 persen dan uang tunai bisa lebih dari 50 persen, karena jika disalurkan sembako semua, takutnya kualitas sembako itu menurun mengingat sebegitu banyaknya penerima manfaat yang telah dicairkan dari hasil sisa anggaran tahun 2021 kemarin,” jelas Khoirul Hidayat.

Selain itu, masih Irul sapaan akrab Khirul Hidayat, menerangkan jika pihaknya sudah koordinasi dengan Kepala Cabang (Kacab) Bank Tabungan Negara (BTN) Banyuwangi, untuk menyampaikan segenap persoalan khusunya tentang agen e-warong dilapangan dan meminta untuk segera melakukan evaluasi kinerja kepada pihak Bank tersebut.

“Saya sudah koordinasi dengan Kacab BTN, terkait segenap persoalan khususnya agen e-warong dilapangan dan meminta ke BTN untuk segara melakukan evaluasi kinerja kepada seluruh agen e-warong serta memfasilitasi percepatan penambahan jumlah agen pada masing-masing desa/kelurahan sesuai amanat Perpres 63/2017,” imbuh Irul. (aar/sit)