Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) Sumenep, Buhari, mengatakan kesejahteraan honorer di Kabupaten Sumenep seharusnya lebih di pikirkan lagi. Pasalnya, pendapatan dari honorer tersebut dirasa sangat tidak layak. “Terutama Kesejahteraan mas, sehingga menurut teman-teman bayaran guru honorer sangat rendah,” ujarnya, Senin (28/06) tadi.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

Pihaknya berharap agar anggota dewan khususnya komisi IV bisa memfasilitasi dan menjembatani. Sebab, minimnya pemberian upah dari suatu lembaga, membuat pihaknya tidak bisa memperhatikan kesehatan keluarganya. “Tanggung jawab kami itu sama dengan yang guru honorer K2, namun hak kami yang berbeda,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi IV, Rosah Ardhi Kautsar, menegaskan akan segera melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. “Kami akan mengawal aspirasi dari teman-teman honorer ini. Dan segera melakukan komunikasi dengan Disdik,” ujarnya. Komisi IV akan mencari solusi bagaimana kesejahteraan guru honorer bisa tercukupi. Dengan harapan agar para guru honorer tidak lalai dalam melakukan kewajibannya. “Juga kepada teman-teman guru jangan sampai lalai akan tugas dan kewajibannya. Sebab suatu bangsa bisa besar karena pendidikan maju,” kata Komisi IV. (dan/edo/ed2)

Bupati Bondowoso, Drs KH Salwa Arifin, dalam sambutannya mengatakan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan UNESCO, budaya baca masyarakat rendah. Bahkan, membaca dianggap bukan sebagai kebutuhan. Karenanya, masyarakat perlu didorong untuk lebih gemar membaca dengan diimbangi ketersediaan bahan pustaka lengkap dan berkualitas.

“Melihat fungsinya sebagai wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan menjadi salah satu komponen penting dalam peningkatan SDM,” urai Bupati.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial
• Pj Bupati Bondowoso Tinjau Penyaluran Bantuan Pupuk NPK di Kelurahan Curahdami

Bupati Salwa pun berharap, Gerakan Literasi Daerah juga mampu mempercepat tercapainya peningkatan indeks pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terlebih, dalam menyiapkan SDM guna menghadapi tantangan di era globalisasi dan keterbukaan.

“Dengan membaca, maka akan membuka jendela dunia. Tidak hanya meningkatkan kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan emosional dan spiritual,” lanjutnya.

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Drs Hasto Hendarto, mengatakan bahwa Bondowoso satu-satunya kabupaten yang mencanangkan gerakan literasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

“Kalau yang lainnya hanya tingkat kabupaten saja,” ujarnya.

Menurutnya, minat baca hasil kajian Pemprov Jatim melalui tim independen, pergerakan minta baca naik tajam. Dari 42 persen pada tahun 2010, tercatat minat baca masyarakat melonjak menjadi 75 persen pada 2018.

“Dua tahun ini, mulai 2019 sampai 2020, sudah beralih dari minat baca menjadi gemar membaca. Melompat lagi literasi membaca,” katanya.

Pada tahun 2019, kegemaran membaca masyarakat Jawa Timur berada di urutan kedua setelah Yogyakarta. Yakni, sebesar 62,37 persen. Lalu pada 2020, angka tersebut naik menjadi 63 persen lebih. “Indikatornya jelas. Frekuensi membaca dalam seminggu 4 kali. Durasi membaca satu hari bisa 1-2 jam,” paparnya. (dul/sit)

Selama ini tercatat di UNESCO minat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,01%. UNESCO menetapkan 1 orang membaca 2 buku, namun di Indonesia 1 buku di baca hingga 15 orang.

Atas dasar itu rombongan Komisi X DPR RI, berkunjung ke Pemkot Malang. Wakil rakyat tingkat pusat ini ingin mendengarkan masukan dari Pemkot Malang tentang tata kelola perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Anggota Komisi X DPR RI beserta rombongan yang dipimpin oleh DR. Marlinda Irwanti, SE, M.si. Mereka diterima pejabat Pemkot Malang diruang sidanh Balai Kota Malang, Rabu (7/2/2018) siang.

Menurut Asisten Umum Pemkot Malang, Supranoto Kota Malang memiliki motto “Tribina Cita” yang artinya Malang sebagai kota pendidikan, kota industri dan juga pariwisata.

Maka yang dilakukan Pemkot Malang, untuk mengimbangi perkembangan zaman dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satunya adalah keberadaan sebuah perpustakaan yang represetatif dan modern karena didukung oleh perangkat teknologi komunikasi.

“Pelayanan di perpustakaan Kota Malang dilakukan secara profesional dengan komitmen “pelayanan setulus hati”, ujar Supranoto, kemarin siang.

Selain itu, Pemkot Malang menjalankan program 1 kelurahan memiliki 1 perpustakaan kelurahan, 1 taman baca masyarakat dan 1 pengelola arsip kelurahan.

Ditambah dengan program perpustakaan keliling yang melayani lembaga pendidikan mulai paud hingga SLTA, pondok pesantren, rumah ibadah, panti asuhan, taman baca masyarakat dan lembaga permasyarakatan guna menjangkau seluruh pelosok Kota Malang.

Dengan cara itu, mengantarkan Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang meraih penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2017 dari Kemenpan RI.

Ketua rombongan anggota DPR RI Komisi X Marlinda menyebutkan, pihaknya tertarik datang ke Kota Malang karena dianggap sukses mengelola perpustakaan. Apalagi selama ini Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan.

“Kami beserta rombongan ingin meningkatkan minat baca di Indonesia dari 24% menjadi 50% pada tahun 2019” ujar Marlinda disela-sela sambutannya. Marlinda mengapresiasi upaya Komunitas Taman Baca yang ada di Kota Malang untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat membaca. (man/yan)