Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung, Endah Inawati, mengatakan bahwa penerimaan Minerba masih rendah. Salah satu faktornya, juga karena potensi yang ada di Tulungagung, masih kecil.

“Seperti pendapatan dari marmer, itukan penambangnya ya itu-itu saja,” ungkap Endah Inawati, saat ditemui di Kantor Pemkab Tulungagung, Kamis (04/08/2022) tadi.

Ditambahkan Endah, khusus Minerba di Tulungagung, selain marmer juga ada batu apung, feldspar dan granit. Hanya saja, untuk penambangnya terutama yang mengantongi izin, tidak begitu banyak. Meski pun, untuk realisasi Minerba dari marmer, sudah terealisasi sebanyak 52 persen.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Realisasi kalau dari pasir dan urug hanya sedikit, yakni hanya sekitar Rp 10 juta,” imbuhnya.

Endah menambahkan, upaya menggenjot PAD di sektor Minerba, memang cukup sulit. Bahkan, dari target yang ingin dicapai, terealisasinya sangat sulit. Sementara, di pihak Pemerintah Provinsi Jatim, berencana bagi hasil dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tulungagung, Santoso, menambahkan bahwa terkait penambangan ilegal akan dilakukan dengan mengecek satu persatu. Sehingga, dinas terkait mengetahui tambang yang benar-benar mengantongi izin atau sebaliknya.

“Insyaallah, kami beserta tim akan melihat dan mengecek lokasi. Mana-mana penambangan pasir yang sudah memiliki izin dan mana yang belum,” ujar Santoso.

Mengenai penertiban atau pengecekan ini, ujar Santoso, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Selanjutnya, akan ditindaklanjuti dengan Sidak. (jaz/and/sit)

Hanya saja, faktanya dari data yang berhasil dihimpun media ini sejak 2018 lalu, pendapatan dari sektor tersebut belum pernah memenuhi target yang diharapkan. Di tahun 2018, dari target Rp 13,5 milyar hanya terealisasi Rp 9 milyar lebih. Tahun 2019, dari target Rp 37 milyar terealisasi Rp 11 milyar. Sedangkan di Tahun 2020, target Rp 13 milyar, malah terealisasi hanya Rp 7 milyar.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya

Kepala Badan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang, Hari Susiati, saat dikonfirmasi memontum.com Rabu (28/04) tadi, mengatakan bahwa untuk target pajak mineral bukan logam dan batuan (Minerba) tahun 2021, Pemkab Lumajang menargetkan sebesar Rp 25 milyar.

“Untuk sementara, realisasi penerimaan sampai dengan 23 April 2021 adalah sebesar Rp 2,032 milyar,” ungkapnya saat dihubungi Memontum.com.

Dijelaskan, pihaknya tahun ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Diantaranya, dengan melakukan pembentukan koordinator tambang per wilayah kerja.

“Penertiban Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) akan kita lakukan. Fasilitasi penambang manual untuk bergabung dengan penambang berizin IUP OP. Operasi gabungan dengan melibatkan instansi terkait di tempat-tempat strategis dan akan menerapkan sanksi tegas bagi kendaraan minerba yang tidak ber SKAB dengan melakukan penumpahan,” ujar Susi.

Selain itu, pihak BPRD Lumajang akan terus melakukan penagihan piutang pajak Minerba dan pemberian sanksi kepada para penunggak Pajak Minerba.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang, Trisno, mensikapi hal itu mengatakan ada beberapa solusi agar Pemkab Lumajang, bisa mencapai target yang diharapkan.

“Salah satunya, diwajibkan seluruh armada pasir ber SKAB dan BPRD juga harus mengaktifkan pospantau di masing-masing kecamatan. Contohnya, di wilayah Lempeni. Itu kan sudah menjadi aset daerah. Di situ harus dijaga ketat. Harus ada dari BPRD ada Dishub mungkin, Satpol PP yang harus aktif,” terangnya.

Jika selama empat bulan sekarang ini baru mencapai Rp 2 milyar, dengan aktifnya pos pantau di Lempeni, satu bulan bisa mencapai Rp 1,5 milyar. “Karena disanalah hilir-mudik armada pengangkut pasir paling banyak,” terangnya.

Pihaknya, kata Trisno, sempat melakukan pemantauan pergerakan dari Paguyuban Penambang Lumajang (PPL) dan sudah ada kerjasama antara pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Ini harus segera dilakukan kembali. Untuk apa, melakukan penertiban kepada armada pengangkut pasir (Sopir Truk -red) yang tidak membawa Skab. Terkait para penambang ilegal biar ada kerjasama dengan pemilik IUP yang ada. Ini kasihan juga, katanya masalah perut. Jadi ini harus kita perjuangkan. Tapi, saran saya kepada pemerintah, harus segera menertibkan para sopir truk yang tidak membawa SKAB. Harus ada tindakan tegas. Bagi yang tidak membawa SKAB, tumpahkan saja,” tegasnya.

Dirinya dari komisi C DPRD Lumajang, ujarnya, juga akan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait regulasi penumpahan pasir bagi sopir truk yang tidak membawa Skab.

“Saya juga berharap kepada para sopir truk armada pasir yang tertib SKABnya. Karena dari SKAB inilah, kita bisa membangun kabupaten Lumajang,” paparnya. (adi/sit)