Pelaksanaan kerja bakti ini, merupakan bagian dari Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS), yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), perangkat wilayah serta warga masyarakat. Melalui gerakan ini, warga bersama-sama membersihkan sedimen, sampah dan berbagai material yang menghambat aliran air di drainase maupun sungai.

Melalui gerakan ini pula, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran warga untuk lebih peduli lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke saluran air.

Wali Kota Wahyu menjelaskan, bahwa kerja bakti massal ini digelar sebagai respons atas potensi tingginya curah hujan dalam beberapa waktu ke depan. “Hari ini saya menginstruksikan lurah, camat, hingga RT/RW untuk melaksanakan kerja bakti massal, karena prediksi hujan tinggi masih akan terjadi di Kota Malang. Harapan saya, melalui kerja bakti ini bisa mengurangi potensi banjir,” terang Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menyoroti, mengenai masih kurangnya kesadaran dan kepedulian warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air. Dari hasil inspeksi di sejumlah titik, ditemukan tumpukan sampah rumah tangga hingga barang besar seperti kasur yang dibuang ke saluran air.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu menyebut, di Merjosari saja terkumpul sekitar empat truk sampah, sementara di kawasan Dieng mencapai sekitar satu setengah truk. “Drainase sudah dibuat dan saluran sudah diperbaiki, tapi tumpukan sampah masih banyak. Ini yang menghambat aliran,” terangnya.

Terkait penanganan banjir di kawasan sempadan sungai, salah satunya Sungai Amprong yang kerap meluap, Wali Kota Wahyu menjelaskan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk dapat ikut menangani titik-titik yang membutuhkan intervensi. “Alhamdulillah sudah ada kerja sama. Nanti kita akan buat MoU (Memorandum of Understanding) untuk bisa menangani hal tersebut. Insyaallah bertahap akan kita selesaikan,” katanya.

Di samping itu, Pemkot Malang juga menindaklanjuti persoalan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air maupun di lahan dengan status tidak jelas. Pihaknya telah memerintahkan perangkat daerah terkait, yakni Satpol PP, Disnaker-PMPTSP dan DPUPRPKP, untuk melakukan pendataan menyeluruh.

“Kita akan inventarisir status tanah, perizinannya, lalu kita ingatkan. Karena kalau berada di saluran, yang kena dampaknya mereka sendiri,” ujarnya.

Wali Kota Wahyu menambahkan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus dilakukan, terutama terkait kewenangan izin bangunan dan pengelolaan saluran air. “Kita beri masukan soal dampaknya. Kalau sudah ada bukti, biasanya mereka akan evaluasi,” jelasnya.

Dirinya juga menegaskan, bahwa normalisasi dan kerja bakti rutin di berbagai titik akan terus dilanjutkan. Selain itu, saluran baru pada kawasan yang membutuhkan juga akan dibangun. Hanya saja, infrastruktur yang telah dibangun tidak akan efektif, bila tidak dibarengi perilaku masyarakat untuk menjaga kebersihan serta peduli terhadap lingkungan. (kom/mlg/sit)

“Puskesmas dan tenaga kesehatan harus siaga 24 jam, terutama untuk memantau risiko Ispa (infeksi saluran pernafasan, red) dan gangguan pernapasan lainnya akibat paparan abu vulkanik. Keselamatan dan kesehatan warga adalah prioritas utama kami,” tegas Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat di lokasi terdampak Semeru di Kecamatan Pronojiwo, Kamis (20/11/2025) tadi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang meminta setiap Puskesmas di wilayah terdampak, untuk melakukan patroli kesehatan rutin, menyiapkan obat-obatan dan peralatan medis, serta memastikan sistem layanan darurat berfungsi optimal. Upaya ini, juga mencakup koordinasi dengan Tim SAR, relawan kesehatan dan rumah sakit rujukan.

Baca juga :

Bunda Indah menekankan, pentingnya kesiapsiagaan bukan hanya untuk pengungsi, tetapi juga warga yang sudah kembali ke rumah masing-masing. Hal itu karena, abu vulkanik dan gas belerang masih bisa menimbulkan risiko kesehatan.

Dengan langkah ini, Pemkab Lumajang memastikan bahwa setiap warga terdampak maupun berisiko terpapar awan panas Semeru mendapatkan layanan medis yang cepat, tepat dan efektif. Pemerintah juga terus menyampaikan edukasi kesehatan kepada masyarakat untuk mengenali gejala gangguan pernapasan dan tindakan pencegahan yang harus dilakukan.

“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan dan memastikan seluruh tenaga medis siap siaga menghadapi setiap kondisi darurat. Proaktif dan cepat adalah kunci untuk melindungi masyarakat,” ungkapnya. (kom/adi/gie)

Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, Susanti Edi Peni, mengatakan tujuan dilaksanakannya normalisasi tidak lain untuk mengurai penyumbatan, pendangkalan dan penyempitan sungai akibat sedimentasi atau tumpukan sampah. Untuk saat ini, normalisasi ada yang sudah selesai dilakukan dan sebagian tengah dikerjakan. Namun, khusus untuk yang telah dikerjakan mencapai 22 kilometer di 20 titik yang tersebar di beberapa kecamatan.

“Seperti hari ini misalnya, kita lakukan normalisasi di pertemuan dua titik. Yakni saluran pembuang jaringan irigasi Sumberjudeg dan saluran pembuang Jalan Sumber Banyubiru,” kata Santi, Jumat (24/10/2025) tadi.

Baca juga :

Dijelaskannya, normalisasi sungai dan aliran air menjadi agenda rutin tahunan, yang dilaksanakan dalam rangka mengurangi risiko banjir. Terutama, seperti di wilayah rawan genangan seperti Winongan, Rejoso dan Gempol.

“Prioritas kegiatannya berdasarkan prioritas dan aduan warga. Terutama, seperti di daerah yang kerap tergenang,” tambahnya.

Santi menegaskan, bahwa pekerjaan normalisasi menggunakan dua metode. Pertama, untuk pekerjaan normalisasi menggunakan alat berat dengan anggaran mencapai Rp 1,2 miliar, serta serapan sekitar Rp 800 juta. Sedangkan kedua, adalah normalisasi manual dengan alokasi total anggaran mencapai Rp 2,4 miliar dan telah terserap seluruhnya.

Dengan langkah ini, Pemkab Pasuruan berharap potensi banjir tahunan bisa diminimalkan, sekaligus menjaga kelancaran aliran air di wilayah hulu atau hilir yang kawasannya padat penduduk.

“Normalisasi sungai ini tidak bisa menghilangkan banjir. Namun, setidaknya mengurangi lama dan luas genangan,” ujarnya. (kom/pas/gie)

Plt Kadinkes Kabupaten Malang, drg Ivan Drie, mengatakan bahwa kasus HIV umumnya menular melewati tiga jalur. Diantaranya, melalui hubungan seksual, penularan dari ibu ke anak saat kehamilan atau persalinan serta melalui transfusi darah dan penggunaan Narkoba melalui suntik secara bergantian.

Dari semua penularan itu, ujarnya, jalur hubungan seksual masih mendominasi. Sementara data Dinkes sendiri, menunjukkan fenomena yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Itu karena, ada sebanyak 34 persen kasus berasal dari pasangan Orang dengan HIV (ODHIV) yang tinggal serumah. Menyusul kemudian, pelanggan pekerja seks komersial (PSK) tercatat 23 persen.

Sedangkan untuk pekerja seks, ungkapnya, hanya menyumbang 6 persen. Disusul kemudian, kasus pada pasangan sesama jenis laki-laki (LSL) mencapai 9 persen dan kelompok risiko tinggi lain, seperti pecandu Narkoba suntik yang berada di angka 8 persen.

“Meski angka tahun ini terlihat menurun dibanding 2024 yang mencatat 3.113 kasus, Dinkes mengingatkan bahwa penurunan ini tidak sepenuhnya berarti kabar baik. Karena, bisa jadi pasien berpindah domisili atau sudah meninggal dunia,” ujarnya, Kamis (25/09/2025) tadi.

Baca juga :

Guna meminimalisir penyebaran itu, kata Ivan Drie, Dinkes Kabupaten Malang memilih bergerak dengan menggunakan empat strategi. Diantaranya, seperti pencegahan, surveilans, pengobatan dan promosi kesehatan.

Untuk pencegahan, urainya, dilakukan dengan berbagai cara. Seperti, mulai dari penyediaan kondom dan pelicin, skrining infeksi menular seksual (IMS), hingga terapi metadon bagi pengguna Narkoba suntik. Langkah ini, menyasar populasi kunci seperti transgender, PSK, homoseksual, pengguna Narkoba suntik, hingga warga binaan pemasyarakatan.

Sedangkan untuk pengawasan, ujarnya, dilakukan lewat testing massal, pemeriksaan mandiri, hingga skrining bayi dari ibu positif HIV. Untuk tracing pasangan juga terus dijalankan demi memutus rantai penularan.

Dari sisi pengobatan, pasien HIV di Kabupaten Malang mendapat terapi antiretroviral (ARV), layanan perawatan IMS, serta pencegahan TBC. Inovasi baru juga mulai diterapkan, yakni multi month dispensing pemberian obat HIV untuk lebih dari satu bulan bagi pasien yang taat terapi.

Yang tidak kalah pentingnya, lanjutnya, adalah promosi kesehatan terus digencarkan. Edukasi publik menjadi kunci, agar masyarakat lebih peduli. Mulai dari pesan untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah hingga penggunaan kondom baru saat berhubungan seksual.

“Kesadaran masyarakat sangat penting. Karena HIV/AIDS bukan sekadar urusan medis, tapi juga menyangkut pola hidup, stigma dan keberanian untuk memeriksakan diri sejak dini,” ungkap Ivan. (sek/gie)

Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menegaskan bahwa koordinasi tersebut dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meskipun Jalan Suhat merupakan kewenangan provinsi, namun pohon-pohon di kawasan tersebut sudah menjadi aset dan tanggung jawab Pemkot Malang untuk dirawat.

“Kami akan tetap memastikan penanganan pohon dilakukan dengan cermat dan sesuai aturan. Nanti juga akan dikaji lagi apakah aset pohon dikembalikan ke provinsi melalui UPT, atau tetap menjadi tanggung jawab Pemkot Malang,” kata Rahman, Senin (28/04/2025) tadi.

Rahman menyebut, sebagian besar pohon yang terdampak adalah jenis palem, sehingga dari sisi nilai aset tidak terlalu besar dibandingkan pohon sengon atau jenis pohon bernilai tinggi lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan awal dan inspeksi mendadak (Sidak) bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, terdapat sekitar 147 pohon yang kemungkinan besar akan terdampak proyek tersebut. Namun, angka tersebut masih bisa berubah bergantung hasil rapat koordinasi lanjutan dan evaluasi teknis.

Baca juga :

“Arahan dari Pak Emil adalah agar pemotongan pohon diminimalkan. Untuk itu, dibutuhkan mekanisme Contract Change Order (CCO) agar proyek bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan,” tambahnya.

Terkait anggaran, DLH Kota Malang telah menyiapkan dana sebesar Rp 300 juta khusus untuk penanganan pohon, termasuk biaya pemotongan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga. “Kami menggandeng pihak ketiga untuk efisiensi pelaksanaan, karena DLH juga menangani banyak tugas insidentil lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa revisi perencanaan proyek telah dilakukan melalui mekanisme CCO untuk mengurangi jumlah pohon yang harus ditebang. “Dari rencana awal 147 pohon, setelah revisi dan tinjauan lapangan, kami bisa menekan jumlah pohon yang ditebang menjadi jauh lebih sedikit, mungkin hanya sekitar 20 persen,” ujar Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa jumlah pohon yang ditebang nantinya masih bisa berubah menyesuaikan hasil rapat koordinasi lebih lanjut. “Tidak sampai 50 persen, bahkan mungkin hanya 20 persen. Semua tetap dalam upaya menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Melalui inisiasi Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, Pemkab Lumajang menyulap Jalan Lintas Timur (JLT) Lumajang, menjadi lokasi khusus drag setting, yang akan difasilitasi secara resmi setiap bulan. Melalui langkah ini, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan akibat balap liar sekaligus memberikan wadah yang lebih aman bagi anak muda yang memiliki minat di dunia otomotif.

“Kita hanya fasilitasi sebulan sekali, agar anak-anak yang suka drag setting tidak berbalap liar lagi. Ini upaya kita mengurangi risiko kecelakaan di jalan umum,” kata Wabup Yudha, Minggu (16/03/2025) tadi.

Baca juga :

Dengan adanya fasilitas ini, tambahnya, pemerintah berharap para penggemar balap motor dapat menyalurkan hobinya secara lebih terarah dan aman. Termasuk, tanpa mengganggu ketertiban lalu lintas maupun membahayakan diri sendiri serta pengguna jalan lain.

Fasilitasi yang dilakukan ini, pun sontak mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk komunitas otomotif di Lumajang. Mereka menilai, bahwa penyediaan arena resmi akan memberikan ruang bagi anak muda untuk berkompetisi secara sehat, sekaligus mendukung pengembangan bakat di bidang balap motor.

Sementara ke depan, Pemkab Lumajang juga berencana untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan fasilitas drag setting, agar semakin optimal. Terutama, dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi para pemuda di Lumajang. (kom/adi/sit)

“Mulai tiang reklame, tiang listrik dan lain sebagainya. Karena dengan diameter 2,5 meter, maka ke samping di bahu jalan akan terdampak,” kata Anas, Rabu, (12/03/2025) tadi.

Dirinya menekankan, bahwa jangan sampai proyek penting sebagai upaya positif untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Jalan Suhat, ini gagal. Penyebabnya, tentu tidak dapat menyelesaikan dampak-dampak lingkungan yang terjadi.

Baca juga :

“Makanya, kita skemakan agar nanti pohon-pohon yang terdampak, itu bisa diremajakan kembali. Atau yang belum terlalu besar, bisa dipindah dan direcovery lagi, setelah pembangunan selesai,” jelasnya.

Termasuk, tambahnya, juga pedestrian agar kembali ditata ulang setelah proyek ini selesai. “Karena kawasan ini adalah memang jalan provinsi. Jadi setelah proyek ini selesai, maka akan kami ajukan penataan ulang kembali terkait pedestrian itu,” ungkapnya.

Kemudian, dirinya juga menyampaikan bahwa terkait anggaran Rp 32 miliar yang digelontorkan provinsi, tidak termasuk terhadap penebangan pohon dan pembongkaran lain. “Makanya ini sedang kita kaji dan koordinasikan juga dengan provinsi, terkait dengan desainnya seperti apa. Sehingga hitungannya nanti mudah, seperti daerah mana saja yang pohonnya akan ditebang,” tambahnya. (cw1/gie)

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-P2KB) Lumajang, dr Marshall Trihandono, menjelaskan bahwa lonjakan kasus DBD hampir selalu terjadi di awal tahun akibat musim hujan yang mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. “Setiap awal tahun memang ada peningkatan karena cuaca yang mendukung siklus hidup nyamuk. Sampai pertengahan Januari ini sudah ada 26 kasus, tetapi data masih terus diperbarui karena perlu verifikasi dari seluruh puskesmas dan rumah sakit,” kata dr Marshall, Minggu (02/02/2025) tadi.

Baca juga :

Dalam setahun terakhir, tambahnya, tercatat 712 kasus DBD dengan 12 kematian. Lima kecamatan dengan kasus tertinggi, berada di wilayah Kecamatan Klakah, Randuagung, Kedungjajang, Lumajang dan Kecamatan Pasirian. Kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor yang mempermudah penyebaran nyamuk penyebab DBD.

Sebagai langkah pencegahan, lanjutnya, Pemkab Lumajang mengajak masyarakat untuk lebih aktif melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan menerapkan 3M Plus, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air, serta menambahkan langkah pencegahan lain seperti penggunaan kelambu dan larvasida. “Kunci utama pengendalian DBD bukan hanya fogging, tetapi bagaimana kita bersama-sama mencegah jentik nyamuk berkembang di lingkungan sekitar. Masyarakat diharapkan lebih aktif melakukan PSN secara rutin,” tambahnya.

Pemkab Lumajang juga terus meningkatkan koordinasi dengan puskesmas dan kader kesehatan di desa-desa untuk memberikan edukasi serta pemantauan terhadap kasus DBD. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kasus DBD di Lumajang dapat ditekan dan risiko kematian akibat penyakit ini dapat diminimalkan. (kom/adi/sit)

Kepala DKPP Lumajang, Retno Wulan Andari, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menekan penyebaran wabah. Diantaranya, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Pasar Hewan Kelurahan Rogotrunan, yakni dengan melakukan pemeriksaan kesehatan ternak, penyemprotan desinfektan dan distribusi obat-obatan.

“Kami memastikan bahwa sapi yang masuk ke pasar hewan sudah diperiksa kesehatannya. Selain itu, vaksinasi juga diberikan untuk mencegah penyebaran PMK,” kata Retno, Minggu (05/01/2025) tadi.

Baca juga :

Retno juga menekankan, akan pentingnya peran peternak dalam memutus rantai penyebaran PMK. Dirinya mengimbau, agar peternak untuk menjaga kebersihan kandang, membatasi keluar masuk ternak dan segera melaporkan gejala PMK seperti luka di mulut atau kuku kepada petugas.

“Dengan menjaga kebersihan kandang dan memastikan sapi divaksinasi, maka kita dapat mencegah penyebaran penyakit ini lebih luas,” ujarnya.

DKPP juga bekerja sama dengan berbagai pihak, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penyuluhan dilakukan di wilayah terdampak seperti Klakah, Pasrujambe, Kunir dan Senduro, yang menjadi pusat wabah.

Melalui langkah-langkah ini, ujarnya, DKPP optimis dapat mengendalikan PMK dan membantu peternak memulihkan kepercayaan terhadap keberlangsungan peternakan di Lumajang. Terlebih, kasus PMK sendiri menjadi pengingat akan pentingnya ketahanan pangan berbasis peternakan yang sehat. Langkah cepat DKPP, dukungan masyarakat dan komitmen menjaga kebersihan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan peternakan yang lebih tangguh di masa depan. (kom/adi/gie)