Menurutnya, penertiban memang diperlukan karena kawasan tersebut selama bertahun-tahun menjadi titik kemacetan dan mengganggu fungsi jalan utama. Meski begitu, pendekatan kepada pedagang dinilai belum maksimal.

“Sekali lagi saya sepakat dengan penertiban di Pasar Kebalen, tetapi komunikasi itu harus dijalankan dengan baik supaya tidak muncul image pemerintah ini sak karepe dewe atau semaunya sendiri,” ujar politisi PKB tersebut, Kamis (14/05/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa informasi yang diterima pedagang hanya berupa surat pengaturan jam operasional tanpa adanya dialog langsung sebelumnya. Padahal, menurutnya, komunikasi yang intens dapat meminimalkan resistensi di lapangan.

Baca juga :

“Kalau dikomunikasikan dengan baik, saya yakin hasilnya bisa lebih baik,” tambahnya.

Di sisi lain, Komisi C DPRD Kota Malang menilai penertiban tersebut membawa dampak positif terhadap kelancaran lalu lintas. Akses jalan di kawasan Pasar Kebalen kini kembali berfungsi sebagai jalur utama menuju wilayah timur Kota Malang.

Arief menegaskan, bahwa kawasan tersebut merupakan akses strategis menuju Kecamatan Kedungkandang dan wilayah Madyopuro serta sekitarnya. Selama ini, aktivitas perdagangan yang meluber ke badan jalan membuat masyarakat enggan melintas.

“Penertiban jalan di Pasar Kebalen sangat kami dukung. Itu akses utama ke wilayah timur. Kalau jalannya macet terus, pengembangan kawasan timur juga ikut terhambat,” imbuh Arief. (rsy/sit)

Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa di balik pesatnya investasi tersebut, Pemkot Malang justru menghadapi persoalan serius. Yakni minimnya minat warga lokal Kota Malang untuk mengisi lowongan kerja di sektor itu.

“Tentunya dengan penambahan 10 pabrik ini menandakan ada geliat ekonomi yang cukup positif. Namun, penyerapan tenaga kerja justru lebih banyak diisi pendatang dari luar kota. Karena anak-anak kita yang baru lulus SMA banyak yang tidak tertarik menjadi pelinting rokok,” jelas Arif, Jumat (12/12/2025) tadi.

Padahal menurut Arif, untuk gaji yang didapatkan bisa di atas UMK, yakni Rp 4 juta sampai Rp 5 juta. Namun, banyak yang lebih memilih bekerja di toko atau kafe. Pihaknya pun juga sudah turun langsung ke beberapa pabrik.

Baca juga :

“Para pemilik pabrik telah membuka selebar-lebarnya kesempatan bagi warga Kota Malang, namun pendaftar lokal tetap minim. Akhirnya, pabrik mau tidak mau merekrut tenaga kerja dari luar daerah demi memenuhi kebutuhan produksi,” tambahnya.

Melihat kondisi tersebut, Disnaker-PMPTSP bersama Diskopindag kini tengah menyusun strategi agar peluang kerja besar ini bisa terserap oleh tenaga kerja lokal. Salah satunya melalui edukasi untuk mengubah stigma bahwa pekerjaan linting rokok adalah pekerjaan rendahan.

“Untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT), risikonya rendah dan proses perizinannya dipermudah pemerintah pusat melalui NIB. Tapi peluang kerjanya besar dan penghasilannya jelas. Jangan sampai warga kita sendiri tertinggal,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa dengan bertambahnya pabrik rokok, kebutuhan tenaga kerja bakal melonjak signifikan pada tahun depan. Pihaknya berharap momentum ini bisa menjadi kesempatan bagi warga lokal untuk turut merasakan pertumbuhan ekonomi kota.

“Di tahun 2025 ini saja, sudah ada tambahan 10 pabrik dari sebelumnya 42 pabrik. Jadi kalau ditambah dengan tahun depan, maka ada 62 pabrik,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Merespon langkah yang dilakukan masyarakat, Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, mengatakan bahwa anggaran perbaikan jalan di tahun 2025 hanya Rp 700 juta. “Sudah disampaikan beberapa kali, bahwa anggaran jalan untuk tahun 2025 hanya sebesar Rp 700 juta,” katanya, Jumat (23/05/2025) malam.

Kiai Kholil-sapaan Bupati Pamekasan menyebut, dengan anggaran terbatas itu, jika masyarakat memasrahkan pada pemerintah maka dirasa akan sangat sulit. “Kalau semuanya menggantung pada pemerintah, saya kira sulit,” tambahnya.

Baca juga :

Ditambahkan Kiai Kholil, minimnya anggaran ini lantaran beberapa faktor. Mulai efisiensi hingga hutang pemerintah daerah ke sejumlah instansi.

“Karena terus terang, pertama efisiensi. Kedua, defisit anggaran, karena berbagai hal. Seperti karena PEN dan gagal bayar BPJS hingga proyek yang sudah dibangun tapi dananya belum cair,” jelasnya.

Kiai Kholil menargetkan, meskipun minim anggaran, pemerintah berupaya memperbaiki jalan sedikit demi sedikit. “Kami berharap tahun 2025, sedikit demi sedikit infrastruktur diperbaiki. Sehingga di tahun 2026, sudah berjalan dengan baik,” terangnya. (azm/sit)