Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dr Nur Syamsu, mengatakan bahwa dana bagi hasil cukai juga turut digunakan untuk mengcover sekitar 30 ribu warga miskin. “DBHCHT tahun ini terfokus di dua kegiatan. Pertama, untuk pembuatan ruang operasi di RSUD Ngantang dan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat sebanyak 30 ribu orang se-Kabupaten Malang,” katanya, Jumat (23/08/2024) tadi.

Persyaratan untuk mendapatkan jaminan ini, lanjutnya, yaitu dengan komposisi persyaratan utama adalah warga miskin. Sebagai persyaratan itu, pendaftaran bekerja sama dengan Dinsos.

Baca juga :

“Mekanismenya, Dinsos Kabupaten Malang akan memberikan nama dari warga Kabupaten Malang, yang berhak mendapatkan. Jadi tugasnya dari dinas, yaitu sebagai yang mendaftarkan ke BPJS dan melakukan pembayaran ke BPJS,” ujarnya.

Kepesertaan warga, lanjutnya, datanya Dinkes dibantu dari Dinsos melalui pelayanan BPJS. Jadi semua rumah sakit bisa, tapi memang harus ada prosedur yang harus dipenuhi sesuai aturan.

“Pelayanan kegawat-daruratan misalnya, bisa langsung datang ke rumah sakit tapi kalau untuk rujukan poli terus membawa surat rujukan,” tegasnya.

Ditambahkannya, untuk jaminan kesehatan masyarakat yang dicover Dinkes, secara keseluruhan lebih dari 30 ribu. Sementara angka 30 ribu itu, hanya khusus dari alokasi hasil cukai. (tim/yon/sit)

“Alhamdulillah, presentase penduduk miskin turun dari 8,93 persen menjadi 8,65 persen atau ada sekitar 2,77 ribu  jiwa yang keluar dari angka kemiskinan,” kata Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, Jumat (26/07/2024) tadi.

Selama periode Maret 2023 hingga Maret 2024, ujarnya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang berkurang sebanyak 2,77 ribu jiwa. Angka itu adalah dari 93,82 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 91,05 ribu jiwa pada Maret 2024 atau mengalami penurunan sebesar 2,95 persen.

“Kalau dibanding daerah Sekarkijang, kita termasuk yang terbaik (dalam menurunkan persentase penduduk miskin, red),” ungkapnya.

Baca juga :

Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Lumajang dalam rentang waktu satu tahun tersebut menurun sebesar 0,28 poin, dari 8,93 persen pada Maret 2023 menjadi 8,65 persen pada Maret 2024. “Kami bersyukur, mudah-mudahan tahun depan kita tambah turun angka kemiskinannya. Mudah-mudahan ini semua menambah semangat teman-teman perangkat daerah untuk berbuat lebih banyak lagi,” ujarnya.

Bunda Yuyun-sapaannya, mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Mulai dari program pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses terhadap pelayanan hingga pengembangan sektor ekonomi produktif serta berbagai upaya pengendalian inflasi daerah oleh TPID Lumajang.

“Membuat angka kemiskinan turun banyak yang mempengaruhinya dan salah satunya kita bisa memberikan ketersediaan pangan lebih terjangkau, menekan dan mengendalikan inflasi juga mempengaruhi,” terangnya.

BPS mencatat, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lumajang Maret 2024 sebesar 1,23 mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dibandingkan Maret 2023. Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lumajang Maret 2024 sebesar 0,26, mengalami penurunan sebesar 0,04 poin dibandingkan Maret 2023.

Menurunnya angka kemiskinan yang diikuti oleh penurunan Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan menunjukkan keberhasilan program-program Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perbaikan kesejahteraan sosial, serta keberhasilan dalam upaya memperluas lapangan usaha. (kom/adi/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa terentaskan dari kemiskinan itu artinya sudah tidak menjadi penerima manfaat atau tidak menerima Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah. “Yang sudah terentaskan kemiskinan itu berarti yang sudah tergraduasi. Di tahun kemarin, kita sudah menggraduasi sekitar 400 an orang. Mereka ini ada yang pengajuan secara pribadi, ada yang secara sistemik mereka kita bantu untuk menggraduasi,” kata Donny, saat dikonfirmasi, Selasa (04/06/2024) tadi.

Kemudian, dikatakannya agar masyarakat tersebut tidak masuk dalam garis kemiskinan, maka masih mendapatkan bantuan. Namun tentunya berbeda dari sebelumnya. Seperti bantuan dari program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENa) untuk berusaha dan sebagainya.

Baca juga :

“Makanya kami juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk berwirausaha, mendirikan UMKM, tujuannya ya itu untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga diharapkan mereka dapat keluar dari garis kemiskinan dan dapat berkembang,” katanya.

Diakhir, Donny menuturkan bahwa indikator masyarakat yang sudah tergraduasi, diantaranya sudah tidak mempunyai komponen yang ada dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Seperti, sudah tidak ada tanggungan anak yang harus disekolahkan, tidak ada tanggungan merawat lansia dan sudah ada sumber pendapatan lain di lain sumber pendapatan utama.

“Sehingga secara finansial dia sudah punya dan mencukupi untuk kebutuhan makan, sehari-harinya, serta untuk kesehatan,” imbuh Donny. (rsy/sit)

“Saya sangat menyambut baik bantuan-bantuan sosial, aksi-aksi kemanusiaan yang lahir dari pribadi maupun kelompok-kelompok masyarakat. Saya juga berdoa, semoga layanan yang diberikan PMI Trenggalek ini bisa terus maju berkembang,” kata Wabup Syah saat dikonfirmasi, Rabu (24/01/2024) siang.

Suami Fatihatur Rohmah ini meminta, agar fasilitas yang ada ini dirawat dan dijaga sebagaimana fungsinya. Dengan demikian, pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat juga akan bisa lebih maksimal.

“Saya berpesan, agar fasilitas mobil ambulan ini dijaga dan dirawat dengan baik. Sehingga, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan bisa dilakukan dengan cepat, tanggap dan maksimal,” imbuhnya.

Baca juga:

Ketua PMI Kabupaten Trenggalek, Mulyadi, dalam peluncuran layanan baru ini, tidak lupa menyampaikan terima kasihnya kepada Bupati Trenggalek dan Bank Jatim. Karena, rekom langsung dari Bupati, Mochamad Nur Arifin, Bank Jatim mau memberikan CSR ambulan Grand Luxio kepada PMI Trenggalek.

“Dengan adanya ambulan ini nanti kita akan manfaatkan sebaik-baiknya, utamanya untuk melayani pasien – pasien yang kurang mampu di Kabupaten Trenggalek,” tuturnya.

Lebih lanjut mantan Bupati Trenggalek dua periode itu menjelaskan, jika ada masyarakat membutuhkan ambulan gratis ini bisa menghubungi contact person 082230387614 dan 085233545588.

“Ambulan gratis ini merupakan bantuan ambulan yang kedua kalinya diterima oleh PMI Trenggalek dari CSR (Corporate Social Responsibility) Bank Jatim. Oleh karena itu ia menyampaikan ucapan terima kasih pada Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin serta Dirut Bank Jatim dan semua pihak yang telah membantu PMI Trenggalek selama ini,” jelas Mulyadi.

Dirinya bertekad, dengan adanya ambulan gratis ini pihaknya akan menambah layanan kepada masyarakat (ambulan gratis) selain donor darah. Rencananya ambulan gratis ini akan diperuntukkan untuk masyarakat miskin.

Selain bisa digunakan untuk layanan gratis dalam wilayah Kabupaten Trenggalek, ambulan ini juga bisa digunakan untuk mengantar pasien ke luar kota Trenggalek namun ada biaya yang harus disiapkan oleh keluarga pasien.

“Tapi kalau keluar kota harus memberikan kontribusi berupa BBM dan tentunya uang makan sopir,” ujarnya.

Meski begitu, dirinya memastikan biaya yang harus ditanggung oleh keluarga pasien saat mengantar pasien ke luar kota cukup terjangkau harganya alias lebih murah dari ambulan lainnya.

Masih menurut Mulyadi, adapun jenis layanan yang bisa dilayani oleh ambulan gratis ini meliputi sakit yang tidak dalam keadaan darurat, korban kecelakaan, korban bencana alam dan pengantaran ke rumah sakit atau sebaliknya. “Kami sangat berharap, mobil ambulan gratis ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya utamanya untuk masyarakat Trenggalek,” papar Mulyadi. (mil/sit)