Sekretaris Perusahaan PJT I, Erwando Rachmadi, menegaskan bahwa kondisi Bendungan Lahor hingga saat ini masih berada dalam kategori aman. Namun, upaya pencegahan tetap perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi bendungan.

“Alhamdulillah, kondisi bendungan sampai saat ini masih dalam kategori aman. Namun kita harus memahami bahwa usia bendungan semakin menua, sehingga ada konsekuensi-konsekuensi yang perlu dimitigasi agar risiko di masa depan dapat dicegah,” ujar Erwando, dalam konferensi pers di Kantor Pusat PJT I, Jumat (08/05/2026) tadi.

Menurutnya, rencana pembatasan akses bukanlah respons terhadap gangguan operasional terbaru, melainkan kebijakan yang telah direncanakan sejak tabun 2025 berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Salah satu pertimbangan teknis pembatasan akses, adalah potensi dampak getaran kendaraan berat terhadap tubuh bendungan.

“Lalu lintas kendaraan dengan beban tinggi berisiko mengganggu alat pemantau sensitif sekaligus mempercepat degradasi struktur bendungan dan jalan inspeksi yang berfungsi melindungi tubuh bendungan,” katanya.

Baca juga :

Selama masa sosialisasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan pada April hingga Juli 2026, operasional gate portal tetap berjalan sesuai ketentuan sebelumnya. Pengaturan baru rencananya mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026.

“Nantinya kendaraan roda empat atau lebih tidak diperkenankan melintas di jalur puncak Bendungan Lahor, kecuali kendaraan operasional bendungan, ambulans dan kendaraan kepolisian. Sementara kendaraan roda dua tetap diperbolehkan melintas dengan pengaturan kartu akses khusus atau kontribusi pemanfaatan aset,” jelasnya.

Erwando menegaskan bahwa jalur di puncak bendungan bukanlah jalan umum, melainkan jalur inspeksi untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan. “Kami harus memprioritaskan keamanan bendungan terlebih dahulu dibandingkan pertimbangan lainnya, termasuk pendapatan. Kontribusi yang diperoleh dari akses kawasan ini bahkan tidak mencapai satu persen dari kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan bendungan,” tuturnya.

Selain aspek keselamatan, PJT I juga mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan tersebut. Masyarakat yang tinggal dalam radius sekitar dua kilometer dari bendungan, pelajar, serta pelaku usaha mikro tertentu akan mendapatkan pembebasan biaya akses.

Sementara itu, Kepala Divisi Jasa ASA Wilayah Sungai Brantas PJT I, Agung Nugroho, menambahkan bahwa pembatasan akses juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kawasan wisata di sekitar bendungan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. “Harapannya masyarakat tidak hanya melintas, tetapi singgah. Nantinya akan dikembangkan kantong-kantong parkir dan kawasan wisata baik dari sisi Malang maupun Blitar,” imbuh Agung. (rsy/sit)

Menurutnya, arah mitigasi bencana kini bergeser dari penanganan dampak hujan menuju antisipasi musim kemarau dan fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. “Ke depan lebih ditekankan pada mitigasi kemarau. Dengan El Nino otomatis potensi titik panas dan kebakaran akan meningkat,” ujar Prayitno, Sabtu (18/04/2026) tadi.

Dalam hal ini, BPBD Kota Malang mendorong langkah mitigasi sederhana di tingkat masyarakat, seperti kerja bakti lingkungan, pembersihan sedimentasi saluran air, serta peningkatan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca ekstrem. Meskipun, memang dalam penanganan kebakaran lahan maupun permukiman menjadi kewenangan utama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran di bawah Satpol PP.

Baca juga :

“Kalau kebakaran lebih banyak ditangani Damkar. BPBD lebih pada edukasi mitigasi kepada masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut ditambahkannya, bahwa Kota Malang tidak memiliki kawasan hutan luas. Sehingga, potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) relatif kecil. Risiko kebakaran lebih banyak muncul di area Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), rumpun bambu, maupun permukiman padat akibat kelalaian penggunaan sumber api atau korsleting listrik.

“Tentu kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan mengenai edukasi mitigasi kebakaran juga bisa diakses melalui kanal informasi Damkar,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa Pemkot Malang telah mendapatkan arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kesiapan menghadapi potensi bencana. Koordinasi juga terus dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kita tetap melakukan antisipasi. Walaupun dari kajian provinsi tingkat kerawanan Kota Malang termasuk ringan, tetapi prediksi bisa saja berubah, sehingga kita harus tetap siap,” ujar Wali Kota Wahyu, Selasa (14/04/2026) tadi.

Menurutnya, potensi bencana yang paling diwaspadai saat musim kemarau adalah tanah longsor di sejumlah wilayah tertentu. Pemkot Malang pun menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi bencana.

Baca juga :

Selain itu, Wali Kota Wahyu juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang kerap meningkat saat cuaca panas. Dirinya menilai faktor kelalaian manusia masih menjadi penyebab utama kebakaran di kawasan permukiman padat.

“Kami juga meminta masyarakat lebih berhati-hati, terutama penggunaan kompor gas maupun instalasi listrik. PLN juga kami dorong untuk terus melakukan sosialisasi karena masih banyak masyarakat yang belum memahami risiko kelistrikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa Pemkot Malang telah menyiapkan langkah mitigasi melalui penguatan kesiapan relawan kebencanaan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Dalam waktu dekat, kesiapsiagaan tersebut akan kembali diperkuat melalui apel siaga bencana.

“Nanti kita apelkan lagi lebih lebih dini untuk kesiapan menghadapi bencana,” lanjutnya.

Tak hanya itu, penyusunan peta rawan bencana berbasis wilayah hingga tingkat RT juga terus diprogreskan. Peta tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

“Progresnya sudah berjalan. Tidak hanya relawan, masyarakat juga mulai memahami langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana,” ujar Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Komitmen tersebut mengemuka, dalam audiensi Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Yayasan Megamind Project dan Yayasan Indonesia Indah Foundation (IIF), yang memperkenalkan Program Benteng Mitigasi Bencana Indonesia, bertempat di Ruang Kertanegara Kantor Bappeda Kabupaten Lumajang, Kamis (29/01/2026) tadi. Dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Hari Susiati, dirinya menegaskan bahwa Lumajang membutuhkan penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak, sebagai bagian dari strategi membangun budaya sadar bencana.

Mengawali pertemuan, Hari Susiati menyampaikan bahwa Gunung Semeru hampir setiap tahun mengalami erupsi. Sehingga, Lumajang harus terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.

Menurutnya, edukasi kebencanaan menjadi kebutuhan penting, karena keselamatan warga sangat ditentukan oleh kesiapan sejak dini dan pemahaman yang benar tentang langkah-langkah menghadapi situasi darurat. “Karena Gunung Semeru hampir setiap tahun mengalami erupsi, dibutuhkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat bagi warga di wilayah yang kerap terdampak,” ujarnya.

Dari sudut pandang Lumajang, Program Benteng Mitigasi Bencana Indonesia dinilai relevan karena membawa pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Edukasi kebencanaan tidak hanya disampaikan melalui forum formal, namun dikemas dengan metode yang mudah dipahami dan menjangkau langsung desa-desa yang berada di kawasan rawan.

Dalam audiensi tersebut, Hari Susiati meminta jajaran perangkat daerah terkait untuk memberikan dukungan dan penguatan koordinasi, mengingat keberhasilan program mitigasi sangat bergantung pada kerja bersama lintas sektor. “Program ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan mitigasi bencana yang efektif dan berkelanjutan. Melalui kerja sama antar perangkat daerah, akademisi, komunitas, hingga pemuda desa, diharapkan masyarakat dapat lebih siap, tanggap dan berdaya menghadapi ancaman bencana alam,” jelasnya.

Baca juga :

Mewakili Pemerintah Kabupaten Lumajang, Hari Susiati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan Megamind Project dan Yayasan IIF atas kepedulian dan dukungannya terhadap Lumajang, khususnya bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. “Terima kasih atas perhatiannya kepada Kabupaten Lumajang. Semoga program ini membantu mengurangi dampak bencana secara berkelanjutan di Kabupaten Lumajang,” harapnya.

Melalui penguatan edukasi, pendampingan komunitas, riset akademis, dan keterlibatan pemuda desa, Lumajang meneguhkan langkah membangun ketangguhan masyarakat Semeru. Kolaborasi ini diharapkan menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang semakin siap, berdaya, dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana.

Founder Megamind Project, Yuri Romero Hurtado, menyampaikan kesiapan pihaknya bersama Yayasan IIF beserta tim untuk mendukung Lumajang dalam penguatan edukasi kebencanaan. Dirinya menekankan pentingnya membangun kewaspadaan masyarakat melalui pemahaman terhadap tanda-tanda alam sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan.

“Pilot project program ini dilaksanakan di Kabupaten Lumajang, tepatnya di kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Ini adalah bentuk respons nyata terhadap potensi bencana yang terjadi hampir setiap tahun,” tambahnya.

Salah satu program unggulan yang menjadi perhatian Pemkab Lumajang ialah Museum Keliling, yang akan menyasar desa-desa rawan bencana, khususnya di Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo. Melalui museum keliling, masyarakat mendapatkan pembelajaran kebencanaan secara langsung, interaktif dan kontekstual sesuai pengalaman serta risiko yang dihadapi wilayah setempat.

Program ini juga memperkuat sisi ilmiah dan pembelajaran jangka panjang dengan menggandeng Universitas Brawijaya untuk melakukan penelitian akademis terkait warisan bencana. Penelitian tersebut diharapkan memperkaya dokumentasi, memperkuat basis pengetahuan kebencanaan, serta menjadi rujukan untuk pengembangan program mitigasi yang semakin tepat di Lumajang.

Selain itu, program ini akan menjalankan Capacity Building sebagai upaya menyiapkan penggerak mitigasi dari tingkat komunitas. Peserta yang telah mendapatkan pembekalan akan menjadi penguat edukasi di lingkungannya, dengan melibatkan pemuda-pemudi Karang Taruna desa untuk menyebarluaskan pengetahuan dan praktik mitigasi bencana kepada masyarakat sekitar.

Rangkaian museum keliling dijadwalkan berlangsung mulai April hingga Juli 2026, serta akan dilengkapi dengan program pendidikan mitigasi bencana di sekolah-sekolah. Langkah ini dinilai penting karena membangun kesadaran sejak dini, sekaligus menyiapkan generasi muda Lumajang agar lebih siap menghadapi risiko bencana. (kom/adi/gie)

Plt Inspektur Utama BNPB, Saeful Alam, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian sosialisasi pooling fund dana bencana. Aksi penanaman pohon sendiri, dilakukan bertepat dengan peringatan Hari Pohon Sedunia. Karenanya, ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi langkah awal dari upaya mitigasi yang terencana.

“Hari ini merupakan lanjutan dari rangkaian sosialisasi pooling fund dana bencana. Sehingga terlihat bahwa pooling fund itu diwujudkan dimulai dari proses mitigasi terkait perencanaan. Artinya, program pooling fund benar-benar inovasi yang baik untuk mendapatkan dana dalam rangka penanganan atau penanggulangan bencana di Indonesia saat ini,” kata Saeful.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, yang hadir dan berharap arahan Menko PMK dapat dijalankan oleh masing-masing daerah, khususnya di Jawa Timur.

Baca juga :

Selain itu, Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto, mengatakan bahwa kegiatan penanaman pohon menjadi langkah penting. Itu karena, banyak kawasan di Jawa Timur yang menurutnya mengalami penurunan tutupan vegetasi.

“Kita tahu bahwa di wilayah kita sudah gundul ataupun berkurang. Ini adalah upaya kita untuk mengembalikan ekosistem yang ada, agar ke depannya apa yang kita tanam bisa bermanfaat untuk anak cucu kita,” katanya.

Sementara itu, Asisten 2 Kabupaten Malang, Prasetyani Arum Anggorowati, menyambut baik pelaksanaan kegiatan di wilayahnya. Dirinya menilai, bahwa penanaman vegetasi menjadi langkah penting memperkuat ekosistem menghadapi cuaca ekstrem.

“Harapannya, dengan penanaman ini dalam rangka mitigasi, dapat memperkuat ekosistem yang ada khususnya di Kabupaten Malang,” imbuh Prasetyani. (rsy/sit)

Pemeriksaan secara intensif ini perlu dilakukan, untuk mendeteksi kerusakan sekecil apa pun agar segera diperbaiki. Langkah ini penting, guna mencegah risiko tambahan, seperti kemacetan, kecelakaan atau hambatan distribusi bantuan.

Gubernur Khofifah menegaskan, mitigasi infrastruktur vital adalah bagian dari strategi kesiapsiagaan bencana yang lebih luas. “Kerusakan sekecil apapun bisa berdampak serius pada mobilitas warga dan distribusi bantuan. Penanganan cepat dan terukur sangat penting untuk menjaga keselamatan masyarakat,” ujarnya, saat meninjau Gladak Perak Kecamatan Candipuro, Kamis (20/11/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkan Bupati Lumajang, bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang akan melakukan pemantauan rutin terhadap semua infrastruktur kritis di wilayah terdampak. “Kami bekerja sama dengan Balai Besar dan Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan seluruh fasilitas vital, termasuk jembatan dan jalan utama, aman digunakan dan siap mendukung operasi tanggap darurat,” jelasnya.

Selain jembatan, pemantauan juga mencakup jalan utama, fasilitas publik dan jalur evakuasi. Setiap temuan kerusakan langsung ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan hambatan tambahan bagi warga maupun distribusi bantuan logistik.

Langkah terpadu antara pemerintah provinsi dan kabupaten ini menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga keselamatan warga, memastikan aksesibilitas tetap terjaga, serta mempercepat respons terhadap bencana. “Keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas bukan opsi, tetapi prioritas utama dalam setiap tindakan mitigasi,” tegas Bunda Indah. (kom/adi/gie)

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Malang, Prayitno, mengatakan bahwa upaya mitigasi dilakukan secara berlapis. Pihaknya secara rutin mengirimkan ramalan cuaca harian dari BMKG kepada jajaran pemerintah hingga tingkat kelurahan. Informasi itu kemudian diteruskan kepada kelurahan tangguh, yang setiap kelompoknya beranggotakan sekitar 30 orang relawan.

“Kadang ada warga yang belum sempat membaca rilis BMKG atau tidak sempat berkoordinasi dengan relawan. Mereka tetap beraktivitas di tengah cuaca ekstrem dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mobil tertimpa pohon,” ujar Prayitno, Sabtu (08/11/2025) tadi.

Prayitno menambahkan, sekitar 2.000 warga telah mendapatkan pelatihan kebencanaan dan tahun 2025 ini akan dilatih 1.000 orang lagi, terutama di kawasan rawan banjir dan longsor. Dalam pelatihan tersebut, masyarakat diajarkan prosedur penanganan bencana secara lengkap, mulai dari tindakan pencegahan, tanggap darurat, hingga pascabencana.

Baca juga :

Selain edukasi masyarakat, BPBD juga rutin berkoordinasi lintas instansi, seperti DLH, PLN, Telkom dan dinas terkait lainnya, untuk memastikan kesiapan sarana dan sistem penanganan di lapangan. “Kami juga sudah mengirimkan peta rawan bencana ke seluruh camat, lurah, hingga media. Harapannya, masyarakat bisa lebih waspada dan mengenali daerah berisiko tinggi,” jelasnya.

Meski mitigasi sudah berjalan baik, Prayitno mengakui masih ada fenomena bencana yang sulit diprediksi, seperti angin puting beliung yang beberapa kali terjadi di kawasan Tasikmadu dan Buring. “Untuk itu, kami tetap melakukan pemantauan dan bantuan darurat di lokasi terdampak,” tambahnya.

Menurutnya, bencana yang paling sering mengancam Kota Malang adalah banjir dan longsor, bukan bencana besar seperti erupsi gunung atau tsunami. “Tren penanganan bencana tiap tahun memang meningkat. Kalau dulu sekitar 470 kasus, sekarang naik jadi 490 kasus secara akumulatif,” ujarnya.

Dengan upaya mitigasi yang semakin masif, Prayitno berharap masyarakat semakin siap menghadapi situasi darurat. “Kalau warga tahu akan ada potensi banjir, mereka bisa segera mengamankan aset seperti sepeda motor, dokumen penting, atau perlengkapan elektronik. Kalau akan ada puting beliung, mereka bisa memperkuat bangunan. Dengan begitu, dampak bencana bisa dikurangi,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)

Dalam pelaksanaan itu, sebanyak 100 peserta dari berbagai unsur turut ambil bagian. Diantaranya, seperti Kodim 0820 Probolinggo, Polres Probolinggo Kota, perangkat daerah, PMI, Tagana, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FRB), serta sejumlah relawan kebencanaan.

Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, yang hadir bersama Wakil Wali Kota, Ina Dwi Lestari dan jajaran Forkopimda, memberikan apresiasi atas langkah BPBD yang rutin menggelar apel kesiapsiagaan setiap tahun. “Kesiapsiagaan adalah hal yang wajib. Kita tidak bisa menolak bencana, tapi kita bisa mengurangi risikonya dengan perencanaan dan mitigasi yang matang,” tegasnya.

Dirinya menekankan, pentingnya membangun Tim Mitigasi yang tangguh serta melakukan latihan simulasi (drill) secara berkala untuk menguji kesiapan petugas di lapangan. “Jangan berhenti di apel saja. Lakukan drill agar kita tahu respon time kita, tahu dimana hambatannya. Kalau terjadi bencana, semua sudah tahu apa yang harus dilakukan,” paparnya.

Wali kota juga meminta, agar setiap kantor pemerintahan menyiapkan Pos Siaga Bencana dan memastikan jalur utama tetap aman saat terjadi bencana. “Kesiapan jalur dan kecepatan respon itu kuncinya,” tambahnya.

Baca juga :

Usai apel, Wali Kota bersama Forkopimda melakukan peninjauan. Berbagai peralatan diperiksa, mulai dari mesin chainsaw, perahu dan mesin tempel, peralatan vertikal rescue, hingga SCBA (Self Contained Breathing Apparatus). Tak ketinggalan, logistik seperti makanan siap saji, lauk pauk tambahan gizi, perlengkapan makan, paket sandang dan family kit juga dipastikan siap digunakan kapan pun.

Aminuddin menyampaikan harapannya agar sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, relawan dan masyarakat terus diperkuat.

“Kalaupun nanti bencana terjadi, kita sudah siap. Dengan kerja sama semua pihak, InsyaAllah situasi bisa tetap terkendali,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Probolinggo, Boedi Harjanto, mengatakan apel kesiapsiagaan ini untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. “Kegiatan ini penting untuk memastikan seluruh unsur siap bergerak kapan pun dibutuhkan. Baik personel, peralatan, maupun logistik harus dalam kondisi siap pakai,” ujarnya.

Boedi menambahkan, pelaksanaan apel ini berlandaskan sejumlah aturan. Antara lain UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Permendagri Nomor 101 tahun 2018 dan Perda Kota Probolinggo Nomor 11 tahun 2018. Selain itu, BPBD juga merujuk pada prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur yang memperkirakan musim hujan 2025–2026 akan dimulai lebih awal dengan curah hujan tinggi.

BPBD juga mengoperasikan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) 24 jam, dengan sistem piket bergiliran dan layanan call center 247 yang siap menampung laporan warga setiap saat. Di lokasi, juga disiapkan dapur umum lapangan untuk mendukung kebutuhan logistik darurat. (kom/pro/gie)

Kalaksa BPBD Kota Malang, Prayitno, menyampaikan bahwa pembaruan data tersebut secara rutin disampaikan kepada seluruh pejabat kewilayahan. Mulai dari wali kota, camat, lurah hingga kelurahan tangguh bencana.

“Setiap dua jam, kami update perkiraan cuaca dari BMKG. Dua jam menjelang hujan, informasi sudah kami share ke pejabat kewilayahan agar mereka bisa antisipasi lebih awal,” kata Prayitno, Sabtu (18/10/2025) tadi.

Langkah itu, tambahnya, menjadi bagian penting dari upaya mitigasi bencana, agar wilayah yang berpotensi terdampak dapat menyiapkan langkah pencegahan. Terutama, terhadap banjir dan tanah longsor.

“Dengan begitu, masyarakat bisa mengamankan asetnya, menyiapkan tempat evakuasi dan melindungi diri serta keluarga,” tambahnya.

Baca juga :

Dari catatan BPBD, pada Oktober hingga April merupakan waktu dengan curah hujan tinggi. Bahkan, BMKG memprediksi peningkatan intensitas hujan di wilayah Malang Raya mencapai 20 hingga 40 persen akibat perubahan cuaca.

“Ini di luar perhitungan kami seperti kejadian di Gang Mired itu perkiraan saya di brantas, ternyata malah dari sungai amprong yang meluap tinggi. Walaupun secara teknisnya konstruksi sudah berusia, beban tonase kendaraan juga berpengaruh, namun faktor cuaca tetap jadi pemicu utama,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, BPBD telah mengirimkan peta lokasi rawan bencana akibat cuaca ekstrem kepada seluruh camat dan lurah. Data tersebut digunakan untuk sosialisasi kepada warga di wilayah masing-masing agar lebih waspada.

“Sekarang semua wilayah sudah kami kirimkan peta bencananya. Tinggal disosialisasikan ke masyarakat. Selanjutnya kami juga mulai melakukan pendataan nama dan rumah warga di kawasan rawan bencana,” tegasnya.

Prayitno menambahkan, kesiapsiagaan lintas sektor menjadi kunci penting menghadapi curah hujan yang semakin meningkat. “Logikanya sederhana, kalau curah hujan naik 20 sampai 40 persen, maka potensi bencana juga meningkat. Karena itu, semua pihak harus bergerak bersama,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)