Hal itu, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Disiplin dan Protokol Perjalanan ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023. “Untuk mobil dinas di lingkungan Pemkot Probolinggo, seluruh mobil dinas kepala perangkat daerah harus ditaruh di Kantor Wali Kota Probolinggo dan tidak boleh dipakai untuk mudik. Kecuali, kegiatan-kegiatan mobile yang dibutuhkan untuk memantau kegiatan dari perangkat daerah terkait masih diperbolehkan dan hanya khusus di wilayah Kota Probolinggo,” tegas Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, seraya memantau sejumlah kendaraan dinas.

Diketahui, tidak hanya mengimbau para pejabat saja, orang nomor satu di Kota Probolinggo, tersebut juga mencontohkan mobil dinasnya juga turut di parkir di halaman kantor yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman. Wali Kota Habib Hadi, pun memilih menggunakan mobil pribadinya saat beraktivitas di hari itu.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dirinya juga menekankan, bahwa seluruh ASN wilayah Pemkot Probolinggo, sesuai SE dari KPK, ASN tidak melakukan permintaan atau pemberian atau penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Tentunya, yang berlawanan dengan tugasnya sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

Hal tersebut, tambah Wali Kota Habib Hadi, sesuai dengan Surat Edaran (SE) KPK No. 6 tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. “Permintaan gratifikasi secara individu ke masyarakat atau perusahaan itu tidak boleh. Tetapi seumpama menerima, silahkan disalurkan untuk bantuan sosial, namun tetap harus dilaporkan,” bebernya.

Wali Kota Probolinggo ke-21 itu juga menjelaskan, bahwa kegiatan santunan untuk dhuafa, anak yatim dan abang becak yang dihimpun oleh Baznas Kota Probolinggo yang bertajuk ‘ASN Probolinggo Peduli’, telah dilakukan. “Ini merupakan upaya ASN Pemkot Probolinggo, untuk berbagi melalui Baznas. Alhamdulillah semua lancar dan disiarkan langsung oleh Medsos masing-masing perangkat daerah yang disebar di 29 kelurahan,” terangnya.

Sementara dalam jumpa pers, Habib Hadi juga memberikan apresiasi kepada Polres Probolinggo Kota, karena telah melakukan operasi-operasi keamanan, ketertiban, dan ketenteraman. Seperti tempat-tempat yang menimbulkan keresahan hingga merazia pemuda di pinggir jalan yang minum Miras.

Bersama Kapolresta AKBP Wadi Sa’bani, wali kota juga meninjau langsung lokasi kejadian ledakan mercon di Kelurahan Jrebeng Lor, Selasa (17/04/2023) malam. “Kami terus berupaya untuk meminimalisir dan menekan lokasi dan kejadian yang seperti itu, sehingga hal-hal yang tidak diharapkan, tidak akan terjadi lagi,” urainya.

Mantan anggota DPR RI ini juga mengimbau kepada para warga yang meninggalkan rumahnya untuk mudik, agar membuat laporan ke perangkat terkait. Seperti, RT/RW agar ada upaya pencegahan dan antisipasi jika terjadi hal-hal berbahaya.

Terakhir, Habib Hadi berpesan kepada semua wartawan untuk selalu menyajikan pemberitaan yang netral. Karena, kinerja pemerintah tanpa media tidak akan terekspos. “Selain itu, media juga berperan untuk mengedukasi masyarakat. Itulah peran penting dari media,” ujarnya. (kom/pix/gie)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu, menyampaikan untuk tempat parkir dari kendaraan dinas tersebut bisa ditempatkan di garasi Balai Kota Malang, atau tetap di rumah masing-masing. Namun, tetap tidak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi.

“Tetap tidak boleh kalau mudik pakai mobil dinas. Itu sudah kami sampaikan juga kepada seluruh ASN. Silahkan nanti untuk tempat parkirnya bisa di Balai Kota Malang, atau di rumah masing-masing,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Menurutnya, apabila nanti ditemukan para ASN yang menggunakan mobil dinas, pihaknya tidak segan-segan akan memberikan sanksi. Hal tersebut, juga sudah diatur dalam Surat Edaran (SE) Menpan-RB Nomor 7 Tahun 2023, tentang Pelaksanaan Disiplin dan Protokol Perjalanan ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

“Sanksinya itu pasti ada. Kalau ASN itu melanggar, itu juga sudah ada di aturannya. Berati mereka melanggar disiplin,” katanya.

Lebih lanjut pihaknya juga meminta agar masyarakat juga memantau saat di perjalanan, apabila ditemukan kendaraan dinas plat merah berada di jalan dan digunakan untuk mudik, untuk segera melaporkan.

“Tolonglah nanti diawasi. Kalau memang ada segera lapor, nanti akan kita tindak diberikan sanksi,” tegasnya. (hms/rsy/sit)

Teknik penghapusan barang hingga pelelangan itu, disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu, Qori. Disampaikannya, bahwa dinas bisa mengajukan ke BPKAD. Selanjutnya, nanti ada tim inventarisasi dan dari situ nantinya dinilai oleh KPKNL dengan tafsiran harga baru dan bisa naik di pelelangan.

“Jadi, nantinya ada tim inventarisasi. Kemudian, nanti diserahkan ke KPKNL untuk dinilai. Setelah hasil tafsiran itu ada, maka akan ditetapkan. Lalu dilelang oleh KPKNL,” terang Qori, saat ditemui di Kantor Balai Kota Among Tani Kota Batu, Senin (06/03/2023) tadi.

Untuk OPD yang mengajukan penghapusan hingga dilakukan pelelangan, tambahnya, ini harus menghitung kebutuhan mobil di dinas itu dan kondisinya seperti apa. Dan dengan syarat, bahwa Mobdin tersebut harus berusia di atas 7 tahun.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dimana, urainya, pemanfaatan Mobdin tersebut sudah tidak ekonomis lagi. Artinya, dalam pengertian pemeliharaan lebih besar dibandingkan dengan pemakaian. Di sini, OPD yang mengusulkan ke BPKAD untuk dilakukan penghapusan.

“Intinya, kendaraan harus di atas 7 tahun pemakaian. Kondisi barang, itu nilai ekonominya sudah tidak ekonomis lagi. Artinya, pemeliharaan dan pemakaian lebih banyak pemeliharaan,” tuturnya.

Untuk pengajuan Mobdin baru, tambahnya, secara teknis juga harus melalui sistem Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU). Jadi, harus sesuai dengan sistem itu dahulu. Kalau barang masih dipakai mereka, maka belum bisa mengajukan.

Oleh sebab itu, tegasnya, dari proses penghapusan hingga pelelangan Mobdin sudah ada mekanismenya. Serta, untuk pengajuan operasional yang baru, juga ada di sistemnya. Tentunya, Kadin di OPD tidak bisa secara tiba-tiba mengusulkan operasional yang baru.

“Jadi, ada mekanismenya seperti itu. Nggak secara tiba-tiba usulkan kendaraan operasional baru. Artinya, lihat dahlu barang itu masih layak atau nggak. Kemudian, ada tim penilaian sebelum diajukan untuk masuk lelang,” terangnya. (put/sit)

Seperti kendaraan yang digunakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu, Muji Dwi Leksono, diketahui menggunakan Toyota Rush keluaran tahun 2021. Meski terbilang cukup lama dan perlu upgrate, dirinya mengaku cukup enjoy meski sedikit was-was kalau tiba-tiba mogok.

“Saya cukup menerima saja mobil ini. Yang penting, perawatan. Sehingga, tidak sampai mogok dan khawatir saja jika sampai seperti itu,” kata Muji, saat turun dari mobil, Rabu (01/02/2023) pagi.

Ditambahkannya, bahwa kendaraan itu sudah menemaninya sekitar 2 tahun lebih empat bulan. Sehingga, memang cukup lumayan untuk oemakaiannua. “Kendaraan itu saya gunakan sudah lebih 2 tahun,” ujarnya.

Di tempat sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3PD) Kota Batu, MD Furqon, pun mengungkapkan bahwa mobil dinas yang digunakan selama ini juga sudah berusia 11 tahun. Meskipun untuk jenisnya, memang berbeda yakni Honda CR-V.

“Mobil saya itu jenis Honda CR-V buatan tahun 2012. Mobil itu saya gunakan sejak saya menjabat di Bappeda Kota Batu. Jadi, kalau dihitung usia kendaraannya sudah 11 tahun,” ujarnya.

Keberadaan mobil Honda CR-V itu, tambahnya, saat pertama menjabat di Bappeda, tidak ada mobil dinas untuk operasional. Setelah dicek di halaman belakang kantor, atau tepatnya di bawah Pohon Pete, ada mobil itu. Karenanya, kemudian dimintanya untuk operasional dinas.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Sejak di Bappeda, saat itu tidak ada kendaraan. Kebetulan, kendaraan itu awalnya di bawah Pohon Pete belakang. Kemudian, saya minta (sebagai operasional, red) kepada Pak Sekda, ternyata boleh dipakai. Karenanya, kemudian saya rawat dan oakai,” terangnya.

Disinggung soal pengajuan mobil baru, ditegaskannya, sebenarnya sudah beberapa kali sudah mengajukan. Namun, belum terealisasi meskipun ada beberapa dinas yang sudah ganti keluaran baru.

“Untuk perawatannya ya harus ekstra. Apalagi, memang sering rewel. Bahkan, kemarin sempat knalpotnya rusak dan ada kerusakan yang lain. Jadi, seperti itu kondisi awalnya. Dari mangkrak di bawah pohon kemudian saya gunakan,” paparnya.

Karenanya, jika memang anggaran ada dan ingin menunjang operasional kepala OPD, kiranya mobil dinas bisa menjadi perhatian. “Harapan saya, semoga Pak Pj Wali Kota Batu segera menata lebih baik lagi. Saya yakin, Pak Pj ini akan bijak membaca situasi dan kondisi yang saat ini sedang berkembang,” paparnya.

Sekedar diketahui, dari pantauan di lokasi parkir, ternyata tidak hanya dua jenis kendaraan itu yang masih dimanfaatkan kepala dinas atau OPD. Namun, ada juga kendaraan Kijang Inova, yang masa pemakaiannya juga perlu di upgrade. (put/sit)

“Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) nanti, anggaran itu akan kami geser. Karena, ada beberapa program yang harus diprioritaskan,” kata Wali Kota Malang, Sutiaji, Sabtu (20/08/2022) tadi.

Masih menurut Sutiaji, bahwa mobil dinas yang kini biasa digunakan atau dibeli sejak tahun 2014 itu, hingga kini masih layak untuk digunakan. Hanya saja, ke depan memang perlu adanya pembaruan. Sehingga, jika memungkinkan akan merencanakan pengadaan mobil dinas baru di tahun 2023 mendatang.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Jika mobil dinas masih bisa dirawat dan spare part masih ada, ya nggak apa-apa dipakai daulu,” katanya.

Ditambahkannya, yang terpenting untuk saat ini, merealisasikan program bagi masyarakat terlebih dahulu. Masalah pembaruan mobil dinas, bisa dilakukan secara bertahap kedepan.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, merasa pihaknya tidak masalah jika harus menunda pengadaan mobil dinas baru di tahun ini. Karena yang terpenting, adalah bagaimana program pembangunan Kota Malang, harus tuntas terlebih dahulu.

“Anggaran pengadaan mobil dinas, itu bisa juga digeser ke perbaikan jalan. Lebih baik begitu, biar jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat,” imbuh Made. (rsy/sit)

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Probolinggo tanggal 21 April 2022 Nomor : 800/2216/425.302/2022 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya di Pemerintah Kota Probolinggo. Hal itu disampaikan saat jumpa pers di rumah dinas wali kota, Jumat (29/04/2022).

“Surat edaran ini menjadi konsep saya untuk semua ASN di semua level, mulai dari kelurahan, kecamatan, perangkat daerah hingga di tingkat saya sebagai wali kota dilarang menerima parsel dalam bentuk apapun, dari pihak manapun. Agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam surat edaran ini sudah sangat jelas, apabila ada yang mengetahui bisa langsung menginformasikan pelaporannya dan sudah diatur dalam surat edaran ini,” ujar wali kota.

Selain itu hal terpenting lainnya, Habib Hadi juga menyampaikan terkait SE Wali Kota Probolinggo Nomor : 800/2338/425.203/2022 tentang cuti pegawai ASN selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Menurutnya, salah satu poin penting dalam SE tersebut yakni larangan menggunakan mobil dinas untuk perjalanan mudik dan liburan saat Hari Raya Idul Fitri. “Kita menegaskan kembali mobil dinas dilarang untuk digunakan mudik libur cuti bersama ini. Kami tuangkan dalam surat edaran agar menjadi landasan atau aturan apabila ada yang melanggar maka kita bisa memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada,” urainya.

Jika ada ASN yang melanggar, pihaknya akan memberikan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen kepegawaian dengan perjanjian kerja. “Ini semua kami tuangkan dalam surat edaran supaya bisa menjadi pedoman dan dasar dalam melaksanakan tugas ataupun dalam memberikan sanksi jika hal itu terjadi,”tegas Habib Hadi.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Imbauan lainnya, masyarakat tidak melakukan konvoi saat malam takbir dan menghindari penggunaan petasan agar Kota Probolinggo tetap kondusif, aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Imbauan ini kami sampaikan sekaligus sebagai bentuk kekompakan karena pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Alhamdulillah Kota Probollinggo sudah beberapa hari tidak ada kasus aktif, mudah-mudahan tetap terjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Semoga di libur panjang ini tidak terjadi lonjakan terkonfirmasi kembali Covid-19. Sehingga ke depan aktivitas perekonomian sudah bisa kembali normal walau tetap dengan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Habib Hadi tetap mengingatkan bagi masyarakat segera vaksin karena terbukti manfaatnya dalam meningkatkan imunitas tubuh saat kondisi pandemi sekarang ini. “Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih introspeksi diri, memperbaiki diri untuk mengarah yang lebih baik lagi. Melalui introspeksi, supaya kita bisa bergandengan tangan untuk melangkah bersama. Karena tanpa kebersamaan mustahil kita bisa melangkah bersama,” harapnya.

Menjawab salah satu media yang bertanya terkait parsel, Habib Hadi dengan tegas menolak dan mengembalikan parsel tersebut. Ia tidak memungkiri ada beberapa parsel yang diletakkan tanpa mengetahui siapa yang membawa.

 “Kalau saya ketemu orangnya, saya kembalikan. Tetapi kalo ditaruh atau dititipkan di depan, maka saya serahkan ke Inspektorat untuk dikaji. Karena memang dalam jabatan ini memiliki resiko dan tantangan, maka saya tolak pemberian itu. Dan saya posting di Medsos dan membuat surat edaran supaya mempunyai kepastian dalam melakukan kebijakan atau informasi yang disampaikan kepada publik,” tandasnya. (kom/pix/gie)

Sejalan dengan itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menegaskan bahwa ASN di Kota Malang, yang memakai mobil dinas ada aturan disiplinnya. Untuk memakai mobil dinas, hanya diperbolehkan untuk operasional bagi ASN yang bertugas.

“ASN boleh mudik, tetapi kalau memakai mobil dinas, ini tidak diperbolehkan dan itu juga sudah ada aturan disiplinnya,” tegas Sutiaji, Selasa (26/04/2022) tadi.

Jika nantinya ditemukan ASN yang mudik menggunakan mobil dinas, tambah Wali Kota Sutiaji, akan ada sanksi yang bakal diterima. Namun, itu juga dikembalikan lagi pada peraturan yang berlaku bagi para ASN.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Itu dikembalikan ke undang-undang. ASN melanggar ketentuan itu diingatkan, kemudian peringatan. Tertulis begitu,” lanjutnya.

Tentunya dengan adanya kelonggaran bagi ASN, diharapkan tetap mematuhi peraturan yang ada. Termasuk, tetap disiplin akan Protokol Kesehatan (Prokes) untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Tentunya tetap jaga Prokes, terutama memakai masker,” tuturnya.

Sementara itu, untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN Kota Malang, saat ini sudah diberikan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan itu juga sudah ada di Peraturan Wali Kota (Perwal). “Untuk THR, sekarang sudah di masing-masing OPD. Perwalnya juga sudah,” katanya.

Sebagai informasi, untuk mekanisme pencairan THR sudah ada acuannya yakni dari Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberitan THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022. (hms/cw2/sit)

“Alhamdulillah, hari ini untuk Kota Batu telah dimulai penyerahan BLT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan bisa digunakan sesuai kebutuhan untuk keperluan lebaran nanti,” ujarnya.

Disinggung mengenai cuti bersama pada saat libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H, Wali Kota Dewanti menjelaskan, bahwa sesuai dengan regulasinya, tetap memberikan hak cuti pada seluruh ASN.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Akan tetapi, ada beberapa pejabat yang tetap standby secara bergiliran untuk melaksanakan piket agar selama liburan, pelayanan yang bersifat insidentil bisa berjalan,” ujarnya.

Selain itu juga, disampaikan oleh Wali Kota Batu, bahwa saat cuti nanti, untuk kendaraan dinas dilarang digunakan Mudik. Baik oleh pejabat, maupun ASN. Untuk itu, kendaraan dinas akan dikandangkan sementara mulai tanggal 29 April 2022, sampai delapan hari berikutnya. (bir/gie)

“Untuk seluruh staf, dilarang menggunakan Mobdin ketika mudik Lebaran. Bahkan, kami sedang mempersiapkan Perbup atau imbauan larangan tersebut,” kata bupati seusai meninjau Literasi Al Quran di TK At Taqwa Bondowoso, Rabu (13/04/2022) tadi.

Ketika disinggung mengenai sanksi yang akan diberikan kepada ASN, jika ketahuan mudik dengan menggunakan Mobdin, Bupati Salwa mengatakan, bahwa untuk sanksi akan dilakukan rapat terlebih dahulu. “Sanksi masih akan dimusyawarahkan lebih lanjut. Jadi, pelat merah tidak untuk mudik,” tambahnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat memperbolehkan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik saat Lebaran 2022. Bahkan, melalui SKB 3 Menteri, pemerintah juga telah menetapkan jadwal cuti bersama Lebaran tahun ini.

Agar seluruh kendaraan tetap aman selama ditinggal mudik, Pemkab pun menyiapkan garasi. Sehingga, tidak sulit dalam melakukan pengawasan. (zen/gie)