Hal itu, ditegaskan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat menyerahkan Alsintan kepada Brigade Pangan di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, Senin (06/04/2026) tadi. Penyerahan dua unit combine harvester dan satu unit drone pertanian kepada Brigade Pangan itu, menjadi sinyal kuat bahwa transformasi yang didorong bukan bersifat parsial, tetapi menyasar efisiensi hulu hingga hilir. Di mana, teknologi ditempatkan sebagai pengungkit produktivitas sekaligus pengendali biaya.

Bunda Indah juga mengatakan, bahwa modernisasi harus menjawab persoalan klasik pertanian. Yaitu, tingginya kehilangan hasil, rendahnya efisiensi tenaga kerja, serta ketergantungan pada pola budidaya konvensional yang tidak lagi adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar.

“Modernisasi tidak boleh berhenti pada distribusi alat, tetapi harus memastikan perubahan nyata pada sistem produksi dan peningkatan kesejahteraan petani,” kata Bunda Indah.

Penggunaan combine harvester, tambahnya, tidak hanya mempercepat panen. Akan tetapi, secara signifikan menekan post harvest loss yang selama ini menjadi ‘kebocoran tersembunyi’ dalam rantai produksi. Artinya, peningkatan produksi tidak selalu harus berasal dari perluasan lahan, tetapi dari optimalisasi hasil yang sudah ada.

Sementara itu, drone pertanian menghadirkan pendekatan baru berbasis presisi. Penggunaan input produksi, seperti pupuk dan pestisida yang tidak lagi seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi spesifik lahan. Ini bukan hanya soal efisiensi biaya, tetapi juga langkah strategis menuju pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Namun, modernisasi berbasis teknologi membawa konsekuensi serius kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa literasi teknologi yang memadai, Alsintan berpotensi menjadi aset pasif yang tidak memberi nilai tambah.

Baca juga :

“Yang kita bangun bukan sekadar alat, tetapi ekosistem, mulai dari SDM, kelembagaan hingga tata kelola agar teknologi benar-benar memberikan dampak ekonomi,” tambah Bunda Indah.

Karena itu, penguatan kelembagaan menjadi titik krusial. Brigade Pangan tidak cukup hanya berfungsi sebagai pengguna alat, tetapi harus berevolusi menjadi manajer sistem, mengatur jadwal penggunaan, memastikan perawatan hingga membangun skema pembiayaan operasional yang berkelanjutan.

Menurut Bunda Indah, transformasi ini menyentuh perubahan paradigma, dari pertanian berbasis tenaga kerja ke pertanian berbasis manajemen. Petani tidak lagi sekadar pelaku produksi, tetapi menjadi pengambil keputusan yang didukung data dan teknologi.

“Di sinilah pentingnya integrasi kebijakan. Modernisasi Alsintan harus diikuti dengan penguatan akses pembiayaan, jaminan pasar, serta dukungan infrastruktur pendukung. Tanpa itu, efisiensi di tingkat produksi tidak akan terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan petani,” imbuhnya.

Dengan kontribusi sektor pertanian sekitar 32 persen terhadap PDRB, ujarnya, tentunya langkah ini memiliki implikasi luas terhadap struktur ekonomi daerah. Modernisasi bukan hanya soal meningkatkan hasil panen, tetapi menjaga stabilitas ekonomi, menekan inflasi pangan dan memperkuat ketahanan daerah terhadap gejolak eksternal.

Lebih jauh, transformasi ini membuka peluang regenerasi petani. Masuknya teknologi dapat menarik minat generasi muda untuk kembali melihat pertanian sebagai sektor yang modern, produktif dan menjanjikan.

Namun tantangan ke depan tidak ringan. Risiko ketimpangan akses teknologi, potensi ketergantungan pada alat, hingga kesiapan ekosistem pendukung menjadi faktor yang harus diantisipasi sejak awal. Karena itu, keberhasilan modernisasi tidak diukur dari jumlah Alsintan yang disalurkan, tetapi dari sejauh mana sistem produksi benar-benar berubah lebih efisien, lebih adaptif dan lebih berkelanjutan.

“Alsintan hanyalah pintu masuk. Yang sedang dibangun Lumajang adalah fondasi baru pertanian yang tidak lagi bertumpu pada kebiasaan lama, tetapi pada sistem yang terukur, terintegrasi dan berorientasi masa depan,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Kedatangan istri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, ini disambut hangat oleh Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo dan pengurus PKK lainnya di Auditorium Mpu Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan, Kamis (30/10/2025) tadi. Dalam sambutannya, Arumi mengatakan modernisasi sistem informasi menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kelembagaan PKK yang lebih sistematis, terencana dan akuntabel.

Secara kontekstual, PKK punya aplikasi dari pusat yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK. Dimana, akan menjadi pondasi penting dalam mendukung 10 Program Pokok PKK berbasis data.

“Karena melalui sistem ini, setiap kegiatan dapat terdokumentasi dan dilaporkan secara berjenjang, mulai dari keluarga anggota Dasa Wisma, hingga ke kabupaten/kota dan provinsi,” katanya.

Arumi menegaskan, bahwa dengan SIM PKK, seluruh proses itu bisa dilakukan lebih efektif dan efisien. Dirinya mengingatkan, agar pengembangan SIM PKK di daerah dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kondisi dan kesiapan masing-masing wilayah, serta bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika setempat.

Baca juga :

“Kita tidak mengharapkan kesempurnaan, tapi kesediaan. Seiring berjalannya waktu, pasti selalu ada pendampingan. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah program yang tidak hanya dimanfaatkan oleh Tim PKK saja. Tapi yang lainnya juga,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, menjelaskan bahwa SIM PKK bukan sekedar aplikasi. Melainkan, menjadi tulang punggung tata kelola yang menyatukan Dasa Wisma, keluarga binaan program Pokja I sampai IV hingga capaian 10 Program Pokok PKK.

“Dengan SIM PKK secara kontekstual membantu perencanaan berbasis data sehingga intervensi, termasuk pencegahan stunting lebih tepat sasaran. Selain itu, juga mempercepat pelaporan berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi,” imbuhnya.

Kepada TP PKK Kecamatan dan Desa, istri Bupati Rusdi Sutejo ini meminta untuk mengawal kedisiplinan data dan pendampingan kader. Selain itu, kepada operator IT diharapkan menjadi garda teknis yang memastikan input atau sinkron berjalan lancar.

“Pengurus PKK menyiapkan SOP, supervisi dan insentif berbasis data serta Dinas Kominfo membantu memperkuat konektivitas trouble shooting dan keamanan data,” harapnya.

Di akhir acara, Arumi menyempatkan diri untuk meninjau hasil-hasil produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sektor ekonomi kreatif binaan TP PKK Kabupaten Pasuruan. Berbagai produk unggulan seperti olahan pangan lokal, kerajinan tangan, hingga batik dan bordir khas daerah dipamerkan dalam kegiatan tersebut. (kom/pas/gie)

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa Program EA dirancang untuk mendorong modernisasi agrikultur di Indonesia dengan adopsi teknologi pertanian modern berbasis listrik. Melalui program ini, para petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan penghasilan secara signifikan.

“Melalui program ini, kami berupaya menciptakan Creating Shared Value (CSV) yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan pemanfaatan teknologi agrikultur berbasis listrik, ekosistem pertanian menjadi lebih modern, yang kemudian berdampak pada peningkatan produktivitas petani,” kata Darmawan, dalam keterangan tertulis, Minggu (19/01/2025) tadi.

Sepanjang tahun 2024, total daya tersambung dalam Program EA PLN mencapai 4.203,36 Mega Volt Ampere (MVA), dengan konsumsi listrik mencapai 6,17 Terawatt Hour (TWh). Hal ini, berdampak positif pada peningkatan penjualan tenaga listrik pelanggan EA yang tumbuh sebesar 10,15 persen dan diiringi pertumbuhan pendapatan yang meningkat sebesar 9,35 persen Year on Year (YoY).

“Lewat Program EA, PLN berdedikasi untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Kami juga ingin berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan di Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Serta memastikan ketahanan pangan dengan gizi yang sehat, sesuai dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” imbuh Darmawan.

Baca juga :

Komandan Satuan Tugas Pertahanan Pangan (Dansatgas Hanpangan) Kementerian Pertanian RI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa penggunaan pompa air listrik diproyeksikan dapat menghemat biaya operasional petani dan meningkatkan efisiensi waktu. Dengan suplai listrik andal dari Program EA PLN, strategi ini diharapkan memberikan dampak signifikan untuk ketahanan pangan di masyarakat.

“Targetnya, dengan adanya EA, produktivitas petani dapat meningkat. Menggunakan pompa listrik akan lebih hemat biayanya dibandingkan dengan menggunakan pompa air dengan bahan bakar solar,” kata Ahmad.

Sementara itu, manfaat Program EA PLN dirasakan langsung oleh Kelompok Tani Mekar Sari Desa Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Ketua Kelompok Tani Mekar Sari, Gatot (59), mengatakan bahwa kehadiran listrik ke persawahan berhasil menghemat biaya operasional petani hingga 300 persen. 

“Dengan menggunakan pompa listrik, kami para petani dapat menghemat pengeluaran operasional jika dibanding menggunakan pompa diesel. Biasanya biaya yang dikeluarkan jika menggunakan pompa diesel adalah Rp 1.500.000, dengan pompa listrik biaya yang dibutuhkan hanya Rp 500.000, sehingga bisa meningkatkan produksi pertanian,” ungkap Gatot.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dydik Rudi Prasetya, mengatakan kehadiran listrik PLN melalui Program EA memungkinkan petani menggunakan sistem pengairan sumur, sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) Padi lebih dari 300.

”Ponorogo saat ini masuk menjadi objek Panen Raya IP 200, IP 300 dan IP 400 dimana ini semua adalah efek dari listrik masuk sawah guna kebutuhan pengairan para petani,” terang Dydik. (kom/sby/gie)

Hal ini, diungkapkan calon Wali Kota, Bunda Fey, saat menyapa dan bertemu warga, Senin (21/10/2024) tadi. Disampaikannya, bahwa modernisasi Pasar Centong mencakup penataan ulang kios, pembaruan bangunan dan peningkatan fasilitas umum.

“Kami ingin memastikan bahwa pasar tradisional seperti Pasar Centong, itu dapat bersaing dengan pasar modern di masa depan. Penataan dan pembaruan ini, diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan berdampak positif terhadap perekonomian serta pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat,” jelas Paslon dengan nomor urut 2 Pilkada Kota Kediri itu.

Calon Wakil Wali Kota Kediri, Regina Nadya Suwono, menambahkan bahwa melalui program yang disiapkan ini, maka nantinya diharapkan akan membawa pasar tradisional mendapatkan dampak positif bagi pedagang dan masyarakat. “Selain memperindah estetika dan meningkatkan kenyamanan, modernisasi pasar tradisional juga berperan besar dalam meningkatkan pendapatan pedagang dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tidak mengubah konsep pasar tradisional, penataan ini membuat pasar lebih nyaman, asri dan layak,” katanya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pasar yang tertata dengan baik, maka akan menarik lebih banyak pengunjung, yang pada akhirnya tidak hanya meningkatkan omzet pedagang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Itu semua akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Regina.

Mengenai rencana program tersebut, pun disambut positif pedagang di Pasar Centong. Salah satu pedagang empon-empon, Darwiah, mengungkapkan harapannya agar modernisasi ini membawa perubahan signifikan bagi usahanya.

“Dengan fasilitas yang lebih baik dan pasar yang tidak lagi rawan banjir, kami optimis pengunjung akan semakin banyak. Sehingga, pendapatan kami pun meningkat,” ujarnya.

Pedagang lain, Muhammad Radtya Bakthiar, menambahkan bahwa modernisasi pasar diharapkan juga menjangkau pasar tradisional lain di Kota Kediri. “Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada Pasar Centong, tetapi juga pasar-pasar tradisional lainnya. Modernisasi akan meningkatkan daya saing kami dan menjaga relevansi pasar tradisional di tengah gempuran pasar modern,” ungkapnya.

Harapan para pedagang ini, sejalan dengan visi pemerintah Kota Kediri untuk mengembangkan pasar-pasar tradisional agar lebih modern dan efisien. Karenanya, Paslon Fren siap meneruskan langkah strategis yang sudah dirancang pemerintah untuk mewujudkan pasar tradisional yang kompetitif dan berkelanjutan. (pan/sit)

Pj Bupati Yuyun-panggilan akrab Pj Bupati Lumajang, mengatakan mengenai pentingnya pemahaman yang baik tentang penghormatan, toleransi dan saling menghargai untuk menjaga kondusifitas wilayah. “Aparatur pemerintah desa dan kelurahan adalah ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang penghormatan, toleransi dan saling menghargai, maka kondusifitas wilayah di desa atau kelurahan dapat terjaga dengan baik. Sehingga, setiap umat dapat beribadah sesuai keyakinan masing-masing,” kata Pj Bupati Yuyun.

Dirinya juga menambahkan, bahwa sosialisasi tersebut diharapkan dapat mendorong aparatur pemerintah desa dan kelurahan untuk mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. “Hal ini sangat penting, untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di Kabupaten Lumajang. Terutama, di tengah keberagaman suku dan agama yang ada,” tambahnya.

Baca juga :

Dengan adanya sosialisasi tersebut, Pj Bupati berharap agar aparatur pemerintah desa dan kelurahan dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama. Langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah potensi konflik dan meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat.

“Kami berharap, melalui sosialisasi ini aparatur pemerintah desa dan kelurahan dapat menjalankan peran mereka dengan baik dan menjadi teladan dalam mempraktikkan nilai-nilai moderasi beragama. Dengan demikian, lingkungan yang damai dan harmonis di Kabupaten Lumajang dapat tercipta dan terjaga,” ujarnya.

Dalam sosialisasi itu, juga hadir berbagai pejabat terkait, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang. Kehadiran mereka, pun menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat moderasi beragama dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. (kom/adi/gie)

Pj Bupati Yuyun juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya membangun Kabupaten Lumajang. Dirinya juga menyoroti bahwa selain keindahan alamnya, Kabupaten Lumajang juga terkenal akan tingkat moderasi beragamanya yang tinggi.

Hal tersebut, menurut Pj Bupati Lumajang, menandakan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sosial di daerah tersebut. “Dalam suasana Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan lagi semangat kebersamaan dan gotong royong untuk memperkuat kerukunan dan moderasi beragama di Kabupaten Lumajang,” kata Pj Bupati Yuyun.

Baca juga :

Penekanan tersebut, papar Pj Bupati, menjadi lebih relevan mengingat tantangan yang dihadapi oleh masyarakat global dewasa ini dalam menjaga harmoni antaragama. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret untuk memperkokoh kerukunan umat beragama, seperti yang dilakukan di Lumajang, layak mendapat apresiasi yang tinggi dari semua pihak.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama,” terangnya.

Dengan demikian, upaya menjaga dan memperkuat kerukunan serta moderasi beragama menjadi prinsip utama yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Lumajang untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi seluruh warganya. (kom/adi/sit)

“Kita ada program memodernisasi serta memperbaiki armada-armada kita. Karena armada kita sudah cukup lama, sudah tua,” kata Kepala DLH Kota Malang, Wahyu Setianto, Jumat (26/02) tadi.

Tidak hanya itu, beberapa kendaraan DLH yang rusak, juga sempat menghambat pelayanan kepada masyarakat. Akibatnya, hingga menimbulkan protes yang dilayangkan kepada dinas yang berkantor di Jalan Bingkil, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatam Sukun ini.

“Kemarin ada permintaan pemotongan pohon luar biasa banyaknya. Kita punya 4 armada, tapi salah satunya ada forklift rusak. Sehingga kemarin agak terlambat penanganan pemangkasan dan potong pohon. Akibatnya ada beberapa masyarakat yang komplain,” ujarnya.

Baca juga: Hindari Penumpukan dan Pembusukan Sampah di TPS, Wali Kota Sutiaji Bidik Jam 6 Pagi Sampah TPS Bersih

Meski begitu, pihaknya tidak menyalahkan masyarakat. Karena, akan terus diupayakan perbaikan dari internal DLH.

“Kami tidak menyalahkan masyarakat yang komplain. Tapi internal kami akan berusaha melihat apa saja yang selama ini sering menjadi komplain dari masyarakat,” tambahnya.

Selain mengenai armada, pria yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang itu, juga mendapati peralatan yang sudah usang.

“Saya pernah sewaktu melihat pembuatan komposting, ada peralatan yang memang rusak. Jadi kan harus ada forklift di situ, nah punya kita hanya satu,” terangnyanya.

Sehingga dari permasalahan-permasalahan tersebut, dirinya menekankan selain upaya pengurangan sampah, juga akan melaksanakan program pembenahan dan pembaruan peralatan. (cw1/sit)