Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Gatot Soebroto, mengatakan bila rencana tersebut merupakan hasil koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan dalam rapat kesiapsiagaan pengamanan mudik yang melibatkan aparat keamanan dan instansi terkait. Sementara dalam apel kesiapsiagaan yang digelar sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya antisipasi terhadap sisa musim hujan yang masih berpotensi memicu cuaca ekstrem.

“Dalam rapat koordinasi bersama stakeholder, termasuk dengan jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur, disampaikan bahwa kita harus mengantisipasi kemungkinan curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem pada sisa musim hujan ini,” kata Gatot, Minggu (15/03/2026) tadi.

Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Jatim berencana melakukan modifikasi cuaca selama 10 hari. Terhitung, mulai 16 Maret hingga 26 Maret 2026, bertepatan dengan periode padat pergerakan masyarakat saat arus mudik dan balik Lebaran.

Menurutnya, operasi tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi yang dapat mengganggu kelancaran perjalanan masyarakat. “Ini dilakukan untuk mengantisipasi wilayah yang kondisi tanahnya sudah jenuh akibat hujan dalam beberapa bulan terakhir. Jangan sampai ketika masyarakat sedang melakukan perjalanan mudik atau meninggalkan rumah, justru terjadi hujan ekstrem yang memicu longsor maupun banjir,” jelasnya.

Baca juga :

BPBD Jatim juga memetakan, sejumlah wilayah yang menjadi perhatian selama masa mudik. Jalur Selatan Jawa Timur, disebut memiliki potensi tinggi terhadap bencana longsor, terutama di kawasan perbukitan yang dilalui jalur transportasi utama.

Selain itu, beberapa daerah yang selama ini dikenal rawan banjir juga masuk dalam pemantauan intensif. Seperti, wilayah Lamongan, Pasuruan, hingga Probolinggo. “Wilayah-wilayah tersebut perlu diantisipasi, agar tidak terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama yang dapat memicu banjir,” tambahnya.

Tidak hanya jalur transportasi, kawasan wisata juga masuk dalam radar pengawasan. Gatot juga menilai, sejumlah destinasi wisata berpotensi dipadati pengunjung selama libur Lebaran sehingga risiko bencana perlu diantisipasi sejak dini.

Di sisi lain, BPBD Jatim juga menyiapkan skenario penanganan jika terjadi bencana selama masa mudik. Koordinasi telah dilakukan dengan berbagai instansi teknis, termasuk dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional serta Dinas Pekerjaan Umum untuk penanganan cepat apabila terjadi longsor di jalur transportasi.

Sementara untuk potensi tanggul jebol atau banjir, BPBD telah berkoordinasi dengan dinas pengairan agar alat berat dapat segera diterjunkan jika terjadi kerusakan infrastruktur air. “Kalau terjadi longsor, alat berat dari PU baik pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota bisa langsung diturunkan. Begitu juga jika ada tanggul jebol, penanganan darurat bisa segera dilakukan,” tambahnya. (kom/sby/gie)

Dalam pelaksanaan ini, Pemprov Jatim secara mandiri bersama BMKG dan Puspenerbal Juanda, melakukan kolaborasi. Tujuannya, untuk mengurangi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi yang diakibatkan cuaca ekstrem, seperti, banjir, banjir bandang, longsor dan angin puting beliung.

Aksi perdana kegiatan OMC ini, sebenarnya telah dilangsungkan dengan menggunakan pesawat Cessna Caravan 208 Registrasi PK-SNM, Jumat (05/12/2025) lalu. Sasarannya, wilayah Selatan Malang, Pasuruan dan Jombang yang sejak kemarin telah dilanda hujan deras.

Baca juga :

“Sebagaimana arahan Ibu Gubernur, Pemprov Jatim harus merespon imbauan kewaspadaan potensi cuaca ekstrem yang dirilis BMKG. Jadi, kegiatan OMC ini merupakan respon cepat Ibu Gubernur Jatim terhadap kondisi cuaca di Jatim beberapa hari terakhir,” terang Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Gatot Soebroto, dalam keterangan tertulisnya, Senin (08/12/2025) tadi.

Rencananya, kegiatan OMC yang berpusat di Baseops Lanudal Juanda ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2025. “Jadi, mulai saat ini, jika BMKG mendeteksi adanya awan di langit Jawa Timur yang berpotensi menimbulkan cuaca ekstrem, maka kita akan lakukan OMC, untuk menghindari bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, berdasar laporan Pusdalops BPBD Jatim, kejadian banjir masih terjadi di tiga daerah. Yakni, Jombang, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan, Jumat (05/12/2025) siang. Namun, untuk banjir akibat hujan lebat pada Kamis (04/12/2025), kondisinya sudah mulai berangsur surut. (kom/sby/gie)

Direktur Utama PJT I, Fahmi Hidayat, mengatakan bahwa OMC dilakukan untuk meningkatkan curah hujan buatan di kawasan tangkapan air waduk. Langkah tersebut menjadi strategi menjaga keberlanjutan fungsi bendungan yang debit airnya terus menurun sejak tahun 2024.

“Melalui kegiatan ini, kami berupaya menambah pasokan air secara alami di waduk. Untuk OMC kali ini, target hujan diarahkan di atas Bendungan Sutami (Karangkates, Kabupaten Malang),” ujar Fahmi, Kamis (16/10/2025) tadi.

Secara teknis, OMC dilakukan dengan menyemai awan menggunakan bubuk NaCl (garam dapur). Bahan semai tersebut, berfungsi mempercepat kejenuhan awan. Sehingga, hujan dapat terjadi di wilayah yang ditentukan.

Untuk pelaksanaan OMC sendiri, dijadwalkan berlangsung selama 15 hari. Yakni, mulai 14 Oktober hingga 28 Oktober 2025, dengan pusat kegiatan di Bandar Udara Abdul Rachman Saleh, Kabupaten Malang.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa Waduk Sutami sendiri memiliki peran vital sebagai penyedia air baku, irigasi pertanian, sumber energi listrik PLTA, serta kebutuhan air minum masyarakat. Namun, dua tahun terakhir waduk ini mengalami penurunan debit air akibat kondisi tahun kering.

“Kami berkomitmen menjaga keandalan pasokan air bagi masyarakat, pertanian dan energi. Kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden poin kedua, yaitu memperkuat ketahanan air, energi, dan pangan menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, PJT I berkolaborasi dengan berbagai pihak, diantanya BMKG, PT PLN Nusantara Power UP Brantas dan PT Alkonost Aviasi Indonesia. Tentunya semua itu terlibat dalam operasi udara untuk memastikan efektivitas proses penyemaian awan.

“Melalui kerja sama lintas sektor ini, kami berharap OMC berjalan lancar dan tepat sasaran. Ini langkah konkret menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya air, khususnya di Wilayah Sungai Brantas yang menjadi tulang punggung ekonomi dan kehidupan masyarakat Jawa Timur,” imbuh Fahmi. (rsy/sit)

Turut hadir Wawali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata, Dandim 0833 Kota Malang, Letkol Arm Ferdian Primadhona, Sekda Kota Malang, Wasto dan Plt Dinas Kesehatan Kota Malang, Sri Winarni.

Usai rakor, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa berkaitan dengan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Jawa-Bali tanggal 11-25 Januari 2021, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengambil langkah berani. Yaitu, menggunakan modifikasi aturan yang tidak sama dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021.

“Kami sudah sampaikan kepada Ibu Gubernur, bahwa Malang Raya menggunakan modifikasi, tidak sama dengan instruksi dari Mendagri No 1 Tahun 2021. Ada beberapa ketentuan yang berbeda, yang kami ambil jalan modifikasi PPKM,” ungkapnya.

Ketentuan yang berbeda itu, antara lain pemberlakuan jam buka pusat perbelanjaan maupun resto. Di Kota Malang, mall, restoran, maupun tempat usaha boleh beroperasi pukul 07.00 sampai 20.00. Kuota dine in atau makan di tempat, diterapkan 50 persen.

“Kalau penerapan WFH (Work From Home)-WFO (Work From Office) sama. Kecuali pabrik, nanti ada ketentuan sendiri, tunggu surat keputusan dari provinsi,” jelasnya.

Ketika ditanya alasan mengambil langkah PPKM modifikasi, Sutiaji menjawab, bahwa pemerintah daerah tahu, kluster yang banyak dari mana. Itu sudah punya tracing. “Berkaitan dengan pembatasan waktu pukul 19.00 dari pusat, itu juga banyak daerah yang menolak,” tandasnya.

Dirinya menuturkan, bahwa Pemkot juga mendengar aspirasi dari pengusaha. Dari pada membuat regulasi ketat, tapi pelaksanaan zero, maka kompromi penting.

“Bagaimana memberikan ruang untuk pengusaha satu sisi tapi protokol covid tetap ditegakkan. Saya minta masyarakat mengerti karena keganasan covid makin bisa dirasakan,” jelas Sutiaji.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu berharap, dengan PPKM modifikasi ini, bisa meningkatkan semangat masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. (cw1/ed2)