“Jadi, anak yang sebelumnya bermain sambil belajar di bangku pendidikan usia dini, diharapkan tidak serta merta dipaksakan dengan pengetahuan baca, tulis dan hitung (Calistung) di bangku sekolah dasar. Namun, saya menghimbau lembaga SD untuk bisa mematuhi peraturan dari Kementrian Pendidikan,” kata Novita, Rabu (26/07/2023) siang.

Dijelaskan istri Bupati Trenggalek ini, awal masuk SD, anak-anak diminta lebih menekankan pada penanaman karakter, ketrampilan sehari hari maupun kemandirian. Dengan begitu, harapannya pendidikan kedepan bisa lebih menyenangkan.

“Makanya, hari ini saya melakukan monev evaluasi transisi PAUD ke SD. Rencananya ke beberapa sekolah sampai seminggu kedepan untuk benar-benar memastikan setiap sekolah SD mematuhi atau menerapkan peraturan dari Kementerian Pendidikan,” imbuhnya.

Intinya, lanjut Novita, anak-anak bisa happy (senang, red). Jangan terlalu ditekankan Calistung dan lebih menekankan kepada penanaman karakter, keterampilan sehari-hari, kemandirian, enam pondasi penting bagi tumbuh kembang anak yang harus ditekankan.

“Salah satunya adalah kemandirian character building sehingga anak-anak bertumbuh dengan bahagia,” kata ibu tiga anak ini.

Baca juga :

Bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Novita melakukan monitoring tiga sekolah sekaligus. Bahkan, dirinya merasa tidak canggung berinteraksi dengan anak-anak dan juga tidak canggung untuk menggali kehidupan keseharian mereka, sekaligus menitipkan pesan pesan baik kepada mereka. Naluri keibuan dan kasih sayangnya dicurahkan kepada generasi penerus bangsa.

Dengan dilakukan monitoring dan evaluasi transisi Pendidikan PAUD ke Sekolah Dasar, dirinya berharap pendidikan ke depan menjadi lebih fun (menyenangkan, red). “Anak-anak tidak menjadi tertekan. Bisa tumbuh, mencintai dan haus akan pelajaran tanpa dipaksa oleh pihak sekolah maupun orang tua,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek, Agus Setiyono, menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Bunda PAUD Trenggalek itu. Merasa punya tanggung jawab sebagai Perangkat Daerah pengampu, Agus sepakat dengan petuah yang disampaikan oleh Bunda PAUD Trenggalek. Masa transisi atau awal pembelajaran diharapkannya murid tidak dipaksa untuk lebih kepada pelajaran Calistung.

“Untuk mengisi masa transisi ini, upaya untuk pengenalan suasana baru, lingkungan baru, teman baru dan guru baru dapat berjalan baik. Supaya keadaan yang baru itu tidak membuat siswa jenuh, enggan atau takut. Tetapi justru terasa nyaman dan menyenangkan sehingga membuat semangat belajarnya tinggi,” tutur Agus.

Masih terang mantan Kadis Komindag ini, terkait konsep fun learning pada dasarnya hal itu memang bertujuan untuk melatih agar anak mencintai belajar. Oleh karena itu, konsep ini memang perlu dikenalkan sejak dini. Di usia TK sampai SD itu belajar memang mesti bermain, jadi anak lebih atentif dan mau terlibat dalam proses belajar.

“Ketika anak-anak sudah belajar sesuatu, lama kelamaan akan berkembang kebutuhan untuk belajar. Karena fun learning itu tujuannya agar anak mencintai belajar dan belajar itu hal yang menyenangkan,” papsrnya. (mil/sit)

Kedatangan tim Kanwil tersebut, disambut langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo, Rudi Kristiawan, dengan didampingi pejabat struktural. Selanjutnya, tim Monev didampingi Karutan dan jajaran juga berkeliling memantau aktivitas serta kondisi area sekitar Rutan.

Mulai dari area depan, meliputi ruang pelayanan kunjungan carwash rusibon, serta tempat pembinaan kemandirian. Mulai dari Bangker Rusibon, Resto Rusibon dan dilanjut ke area Brandgang untuk melihat program pembinaan kemandirian berupa ternak lele dan pertanian hidroponik hingga ke dalam blok-blok.

Baca juga :

Kabid Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitas, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan, Slamet Supartono, dalam kesempatan itu menyampaikan kepada seluruh pegawai Rutan Situbondo, khususnya penyelenggara Bama untuk selalu tulus dan ikhlas dalam melayani dan selalu menjaga integritas. Sehingga, penyelenggaraan Bama selalu sesuai standar yang telah dibuat.

“Memasak itu harus menggunakan hati yang tulus dan ikhlas untuk melayani. Integritas juga penting, jika memasak dengan hati, maka selain hati senang maka penyajian bentuk dan juga rasa masakan akan jauh lebih enak,” kata Slamet.

Kepala Rutan Klas IIB Situbondo, Rudi Kristiawan, menjelaskan bahwa pihaknya beserta jajaran terus berkomitmen untuk memberikan makanan dengan kaidah gizi seimbang kepada WBP. Hal ini, guna mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan serta untuk memenuhi kebutuhan gizi WBP.

“Petugas kami juga melakukan quality kontrol sebelum makanan tersebut didistribukan kepada WBP. Sejauh ini, Dapur Rutan Situbondo telah memperoleh Sertifikat Laik Hygiene serta sertifikat halal oleh MUI,” jelas Rudi Kristiawan, Jumat (16/06/2023) tadi. (her/gie)

Kasi Metode dan Informasi Dispertangan Kabupaten Situbondo, M Zaini, mengatakan kegiatan Monev ke distributor dan kios pupuk untuk menyikapi persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi di Situbondo. Dari hasil monev tersebut, pihaknya menemukan ada satu kios di wilayah Kecamatan Kendit, yang secara administrasi dan pelaporan penyaluran pupuk subsidi masih kurang tepat dan benar. Itu dikarenakan, banyak kekurangan.

Berikutnya, ujarnya, tidak dapat menunjukkan blangko bukti penjualan dan penyaluran pupuk subsidi. “Adanya persoalan tersebut, Dispertangan Situbondo melakukan evaluasi dan menyampaikan kepada distributor agar kios pupuk tersebut diberikan surat peringatan (SP),” ujarnya.

Zaini menyampaikan, kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Situbondo pada musim tanam (MT) III atau akhir tahun 2022, ini disebabkan adanya kios nakal yang diduga melakukan permainan jual-beli pupuk subsidi.

Baca juga :

• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly
• Pastikan Kesiapan Operasional dan Keselamatan Perjalanan Penumpang, PT KAI Cek Lintasan
• Jaga Stamina saat Ramadan, Dinkes Kota Malang Imbau Masyarakat Bijak Konsumsi Vitamin
• Sekda Budiar Dorong Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tingkatkan Kualitas Penyusunan LPPD
• Kendalikan Laju Inflasi Ramadan, Diskoperindag Pasuruan Lakukan Operasi Pasar di Ngempit

Seperti penjualan pupuk subsidi dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET). Selanjutnya, ada petani yang terdaftar di e-RDKK akan tetapi di T-Puber, terindikasi ditarik oleh petani lain yang sama-sama masuk di e-RDKK. Hal itu, membuat petani tersebut tidak mengetahui jatah pupuknya dan akhirnya merasa kurang.

“Kebutuhan pupuk bersubsidi di tahun 2022 berdasarkan data e-RDKK Kabupaten Situbondo untuk jenis pupuk subsidi Urea sebanyak 31 ribu ton dan pupuk jenis NPK sebanyak 37 ribu ton. Sampai saat bulan Desember 2022 masih ada sisa kuota pupuk bersubsidi di 17 kecamatan, baik jenis Urea ataupun NPK. Namun ada satu kecamatan yang stok pupuknya jenis NPK sudah kosong, yaitu di Kecamatan Asembagus,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, H Haryadi Tejo Laksono, menjelaskan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi pada tahun 2023, petani harus mendaftar ke kelompok tani. Dengan persyaratan membawa fotokopi KTP dan bukti kepemilikan lahan maksimal 2 Ha. Sehingga, petani tersebut dapat didaftarkan di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) Kementerian Pertanian oleh kelompok tani yang dibantu oleh PPL wilayah. Selanjutnya, petani yang mendaftar diinput ke aplikasi E-Alokasi Pupuk Bersubsidi tahun 2023.

“Alokasi pupuk subsidi tahun 2023 di Kabupaten Situbondo dari Kementerian Pertanian RI dan SK Gubernur Jawa Timur untuk pupuk Urea sebanyak 33.847 ton dan pupuk NPK sebanyak 21.916 ton,” terangnya. (her/gie)

Memontum Malang – Wakil Bupati (Wabup) Malang, H Didik Gatot Subroto bersama Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo dan jajaran OPD melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) percepatan vaksinasi di wilayah Malang Barat atau wilayah Kabupaten Malang di bagian Barat.

“Hari ini kami melakukan Monev di tiga kecamatan,” kata Wabup Didik kepada wartawan saat Monev percepatan vaksinasi di Balai Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Sabtu (09/10/2021).

Baca juga:

• Jaga Stamina saat Ramadan, Dinkes Kota Malang Imbau Masyarakat Bijak Konsumsi Vitamin
• Pastikan Kesiapan Operasional dan Keselamatan Perjalanan Penumpang, PT KAI Cek Lintasan
• Kendalikan Laju Inflasi Ramadan, Diskoperindag Pasuruan Lakukan Operasi Pasar di Ngempit

Didik menambahkan, bahwa perkembangan percepatan vaksinasi di Kabupaten Malang, sudah sangat luar biasa dan masih perlu terus ditingkatkan. “Perkembangannya sungguh luar biasa. Sesuai hasil dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Kabupaten Malang sudah sampai pada 56 persen target vaksinasi yang ada. Sesuai harapan kita bersama, bahwa di akhir bulan ini Kabupaten Malang sudah harus mencapai 70 persen angka percepatan vaksinasi terpenuhi,” imbuhnya.

Disinggung soal level status di PPKM, Wabup Malang mengatakan, bahwa sudah seharusnya Kabupaten Malang masuk pada Level 2. Karena, secara target sebaran sudah memenuhi syarat, yaitu minimal yakni 50 persen vaksinasi.

“Kita harusnya sudah masuk pada Level 2, jika sesuai hasil dari KCP-PEN. Tetapi yang terpenting, bagaimana agar masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan baik lagi dan percepatan vaksinasi bisa berjalan optimal. Oleh karena itu, percepatan vaksinasi harus tetap dilaksanakan sesuai aturan yang ada,” tambah Didik.

Wabup Malang berharap, agar Nakes yang bertugas, tetap menjaga kesehatan agar percepatan vaksinasi berjalan dengan lancar. Selain itu, dirinya juga mengatakan agar Muspika beserta tim, terus bekerja ekstra untuk mendorong masyarakat sadar dan melakukan percepatan vaksinasi. (cw1/sit)

Camat Bantaran, Saniwar menyampaikan, bahwa penggunaan pembangunan menggunakan dana desa harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan mengutamakan kepentingan umum. Verifikasi ini diselenggarakan sebagai bahan laporan hasil kegiatan untuk pertanggung jawaban.

Baca juga:

• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly
• Pastikan Kesiapan Operasional dan Keselamatan Perjalanan Penumpang, PT KAI Cek Lintasan
• Jaga Stamina saat Ramadan, Dinkes Kota Malang Imbau Masyarakat Bijak Konsumsi Vitamin

“Dengan maksud dan tujuan agar warga masyarakat bisa melihat langsung bentuk fisik pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa khususnya di Desa Kramat Agung,” katanya.

Pada kesempatan itu, Danramil Bantaran, Kapt Arh Ari Bonanta, mengatakan “pendampingan tim verifikasi ini, merupakan bentuk dukungan kami demi keamanan dan kelancaran pengecekan yang dilaksanakan oleh tim dari Kecamatan di Desa Kramat Agung agar dalam peninjauan tersebut berjalan dengan baik dan dapat melihat secara langsung dalam bentuk fisik,” ujarnya.

Babinsa, Serda M Jumadi menambahkan, bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung sejauh mana pelaksanaan program di desa, serta untuk memantau apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau tidak,” ungkapnya. (geo/ed2)

Kegiatan itu, dipusatkan di Desa Randuputih dan Desa Dringu Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (05/06) tadi.

Baca juga:

• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Dituntut 3 Tahun 10 Bulan
• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem

Dalam kegiatan itu, hadir Muspika Kecamatan diantarnya Camat Dringu, Mualimah, Danramil 0820/22 Dringu, Kapten Kav Maulana Joko Samakta, Kapolsek Dringu, Iptu Bagus Purnama Babinsa/Bhabinkamtibmas, Kasi PMD Kecamatan Dringu serta Kades Dringu.

Camat Dringu, Mualimah, mengatakan bahwa untuk memajukan desa, tentu penyaluran dana yang bersumber dari desa, harus sesuai dengan anggaran biaya yang telah ditentukan

“Maka dari itu, kami beserta tim evaluasi akan melaksanakan pengecekan sejumlah pengerjaan fisik seperti pembangunan lapen/aspal, jambanisasi dan lainnya yang berada di Desa Dringu ini,” kata Mualimah.

Sementara itu dikesempatan sama, Kepala Desa Dringu, Bukhori, mengatakan sejumlah bangunan fisik telah dibangun dari hasil musyawarah dan penggunaan anggaran.

“Kami berterima kasih kepada tim monitoring yang sudah melakukan peninjauan serta mengecek hasil pembangunan maupun administrasi di desa kami. Apabila terdapat temuan, maka akan segera kami benahi,” katanya.

Danramil 0820/22. Dringu, Kapten Kav Maulana Joko Samakta, mengatakan sebagai aparat yang bertugas di wilayah akan terus mendukung program pemerintah dalam memajukan wilayah desa.

”Kami akan selalu membantu pemerintah dalam mensukseskan program pembangunan wilayah demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Maulana. (geo/ed2)

Monev hari pertama masuk kerja yang beranggotakan tim dari Inspektur, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) ini terbagi dalam 5 tim.

Baca juga:

• Di 10 Merchant Ini Kamu Bisa Pakai Ultra Voucher Gift Card Sebagai Alat Pembayaran
• Ajang Top BUMD Award 2021, Bupati Trenggalek Dinobatkan jadi Top Pembina
• Diguyur Hujan Lebih Dari 10 Jam, Gedung Balai RW Pandanwangi Ambruk

Tim pertama dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, H. Soeparwiyono, didampingi Inspektur, Tutug Edi Utomo, Kepala BKD, Hudan Syarifuddin dan Kepala Dinas Kesehatan, dr. Shodiq Tjahjono, dengan sasaran seluruh OPD yang ada di lingkungan Kantor Bupati Probolinggo.

Selanjutnya tim 2 dipimpin Asisten Administrasi Umum Nanang, Trijoko Suhartono, dengan sasaran seluruh OPD di wilayah Kecamatan Kraksaan. Yakni, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip), Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

Kemudian, tim 3 dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ahmad Hasyim Ashari, dengan sasaran perkantoran di wilayah Kecamatan Pajarakan, Krejengan dan Besuk dan tim 4 dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra, Heri Sulistyanto, dengan sasaran seluruh OPD di wilayah Kecamatan Dringu. Serta tim 5 beranggotakan dari Inspektur, BKD dan Dinkes dengan sasaran Kecamatan Tongas, Lumbang dan Sukapura.

Dalam monev tersebut ada tiga formulir pernyataan yang harus diisi dan ditandatangani untuk dibawa oleh tim monev. Yakni, pernyataan praktek penerapan prokes di tempat kerja sebelum 17 Mei 2021, pernyataan rencana penerapan prokes di tempat kerja setelah 16 Mei 2021 serta pernyataan jumlah ASN yang WFH (Work From Home) dan WFO (Work From Office) tanggal 17 Mei 2021.

Seperti yang terlihat dalam monev hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran yang dilakukan oleh tim 3 yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ahmad Hasyim Ashari.

Monev hari pertama masuk kerja ini diawali di Kantor Kecamatan Pajarakan. Kehadiran tim monev ini diterima oleh Camat Pajarakan, Rachmad Hidayanto. Selanjutnya Hasyim memimpin apel pagi bersama sekaligus menyampaikan pesan-pesan agar selalu menerapkan prokes Covid-19 dalam lingkungan kerja karena Covid-19 ini masih ada. Terlebih ASN harus memberikan contoh dan menjadi teladan bagi masyarakat.

Usai apel bersama, tim monev langsung meminta daftar absensi semua ASN dan Non ASN yang ada di Kantor Kecamatan Pajarakan. Bagi yang WFH atau sakit diberikan surat keterangan. Daftar absensi inipun kemudian ditanda tangani oleh Camat Pajarakan, Rachmad Hidayat.

Selanjutnya tim monev bergeser ke Kantor Kecamatan Krejengan. Disini tim disambut oleh Camat Krejengan, Doddy Kurniawan. Sementara tim langsung meminta absensi seluruh ASN dan Non ASN yang ditanda tangani oleh Camat Krejengan.

Hal serupa juga dilakukan di Kantor Kecamatan Besuk. Di titik terakhir ini, tim monev hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran ini juga meminta absensi seluruh ASN dan Non ASN yang ditanda tangani oleh Camat Besuk, Puja Kurniawan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo, Ahmad Hasyim Ashari, mengatakan kegiatan ini sebetulnya adalah silaturahim dan kunjungan ke beberapa kecamatan dalam rangka untuk memantau terkait dengan hari pertama masuk kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.

“Alhamdulillah, di tiga lokasi yang kami kunjungi tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau perangkat kecamatan yang tidak hadir tanpa keterangan. Kalaupun tidak hadir itupun karena sakit dibuktikan dengan foto. Tidak apa-apa yang penting ada keterangan dari yang bersangkutan serta WFH,” katanya.

Oleh karena itu jelas Hasyim, tidak ada karyawan/karyawati di lingkungan kecamatan ini yang tidak hadir tanpa keterangan. “Tindak lanjut dari monev ini apabila ada pelanggaran dari ASN, misalnya tidak hadir tanpa keterangan, nanti Inspektorat yang akan menindaklanjuti kepada yang bersangkutan mengapa tidak hadir di hari pertama masuk kerja, kecuali yang bersangkutan sakit atau WFH,” jelasnya.

Sehubungan masih dalam masa pandemi Covid-19 ini Hasyim meminta kepada ASN agar selalu berhati-hati, jaga diri, jaga keluarga serta jaga masyarakat. “Kita tidak perlu panik dan takut, tetapi tetap waspada. Karena Covid-19 ini masih ada dan belum berakhir,” jelasnya. (geo/ed2)

Adalah kegiatan reklamasi tambang di lokasi pengurukan Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, yang menjadi sasaran Monev.

Baca: Jong Situbondo Gelar Festival Pendidikan Secara Online

Kepala BPPKAD Situbondo melalui Kabid Pendataan, mengatakan bahwa adanya Monev tentunya ingin melihat potensi tambang yang ada di Kabupaten Situbondo.

Dengan membuktikan, bahwa kebutuhan tambang selain pembangunan tol, juga terhadap kegiatan reklamasi pembangunan tambak.

Tentunya, tambah Kabid, memberikan indikasi potensi usaha di Kabupaten Situbondo sudah kondusif, seperti para investor mulai percaya diri menanamkan modalnya.

Pihak BPPKAD Situbondo, hanya ingin mengetahui seberapa tertib mekanisme pencatatan terhadap tambang yang dikirim ke lokasi tambak.

Jika dilihat berdasarkan laporan, kami melalui koordinator pengawasan proyek reklamasi rata – rata diperoleh diangka 250 rit setiap hari yang dipasok dari lima penambang.

“Iya, kalo dihitung dibagi setiap penambang, rata-rata perhari ada 50 rit. Hingga saat ini, realisasi penerimaan tambang pada pertengahan Bulan Februari sudah mencapai sekitar Rp 108 juta lebih. Itupun, diperoleh dari hasil pajak tambang Bulan Desember dan Januari. Para pengusaha tambang membayar secara rutin,” ujar Lutfi Zakaria.

Baca Juga: Diduga Hendak Beresek-esek Ria, Empat Pasangan Berlainan Jenis Digelandang dari Hotel Melati Situbondo

Lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa jika mengacu pada realisasi penerimaan hasil tambang secara umum. Sementara, sampai saat ini optimis mencapai target yang sudah ditetapkan dan bahkan bisa terlampaui.

Sehingga, dapat diperhitungkan kembali saat APBD, apakah perlu untuk meningkatkan perolehan hasil dari pajak.

“Kalau dilihat dari target yang ditetapkan pada tahun 2021, jika disandingkan dengan target pada tahun 2020 maka kita sudah naikkan lebih dari 300 persen,” jelas Kabid Pendataan, H.Lutfi Zakaria. (her/sit)

Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Malang, Dandim 0818/Kabupaten Malang-Batu, Kepala Kejaksaan negeri Malang, Sekretaris Daerah dan para Camat, Kepala Desa, serta Sekretaris Desa (Sekdes) Se-Kabupaten Malang.

Bupati Malang, HM Sanusi dalam sambutannya menyampaikan untuk memenuhi target pembangunan sebagaimana telah ditetapkan, jajaran Pemerintah Desa haruslah memacu kinerjanya, baik segi pembangunan, maupun segi pengelolaan keuangan desa.

“Ada beberapa aspek yang harus menjadi perhatian terkait pengelolaan keuangan desa tersebut, seperti aspek sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan memiliki integritas, sistem pengelolaan yang jelas, terstruktur dan berjenjang hingga ke level pelaksana, karena pembagian dana proporsional sesuai dengan kondisi geografis masing-masing desa sangatlah penting. Untuk itu perlu adanya monitoring, evaluasi serta pengawasan pelaksanaan anggaran supaya dibelakang hari tidak terkena masalah,” ungkapnya.

Sebab, lanjut Sanusi, salah satu indikator pengelolaan keuangan yang berjalan baik, adalah tersedianya laporan pertangunggjawaban yang jelas, terstruktur dan dilaporkan tepat waktu.

“Maka, saya menekankan kepada jajaran Pemerintah Desa, agar dapat melaksanakan kegiatan pelaporan dengan sebaik-baiknya. Apalagi, saat ini laporan keuangan desa juga menjadi salah satu prasyarat dalam mencairkan Dana Desa. Supaya, pembangunan desa dapat berjalan sesuai rencana, dan pemanfaatan anggaran berjalan maksimal,” ulasnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Malang, Suwadji mengantakan, kegiatan ini akan digelar selama empat hari, mulai Senin 23/9 hingga Kamis 26/9, ini guna memberikan pemahaman tentang penggunaan keuangan desa.

“Monev ini sebagai bentuk koordinasi dengan pemerintah Desa dan untuk melihat kemajuan pengelolaan keuangan Desa agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dana dari APBD (ADD) maupun dari APBN (DD),” ungkapnya.

Diharapkan, lanjut Suwadji, semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan serius, karena manfaatnya akan sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat desa.

“Dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, pemerintah Desa wajib melaksanakan pembangunan fisik namun jangan sampai mengabaikan pembangunan sosial,” pungkasnya. (tim/oso)