Akademisi Universitas Brawijaya sekaligus Pengamat Politik Tri Hendra Wahyudi mengatakan dirinya merasa miris karena mayoritas warga Malang akan menerima politik uang saat pilkada berdasarkan hasil survey yang dilakukan. Survey yang dilakukannya, menunjukkan 43,3 % warga akan menerima uang (money politic).

“Saya merasa miris. Karena dari hasil survey kami, mayoritas yaitu 43,3 % warga menyatakan akan menerima uang (money politics), tapi tidak mempengaruhi pilhan politik. Selanjutnya masyarakat yang bisa dipengaruhi politik uang 20,9% dan yang menolak tegas politik uang sebesar 34,6%,” tutur Tri Hendra Wahyudi, kemarin.

Tri Hendra mengungkapkan, setidaknya ada tiga point solusi meminimalisir praktik politik uang. Yakni pertama, perlunya dilakukan sinergisitas penegakan hukum pidana pemilu, oleh Bawaslu dan polisi. Baik bagi pelaku berupa penjara, maupun calon yang terbukti melakukan politik uang berupa diskualifikasi dari kepesertaan pemilu. Kedua, maksimalisasi calon agar mampu dan berhasil dalam membangun kedekatan emosional dengan konstituen.

“Solusi ketiga adalah untuk jangka panjang, perlu dijalankan sosialiasi yang terus menerus oleh penyelenggara pemilu dan akademisi ke masyarakat, tentang dampak buruk money politics bagi demokrasi yang bisa memicu meryeruaknya korupsi,” pungkas Tri Hendra. (yan)

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva mengatakan,terkait dengan kasus tersebut, pihaknya masih terus mendalami dengan memanggil 2 orang saksi lagi.

“Kami memanggil dua orang saksi tambahan yaitu JW dan K. Dalam kasus ini JW berperan sebagai orang yang membagikan uang, sedangkan K adalah orang yang hendak diberikan uang,” ungkap George Rabu (24/4/2019) siang.

Menurutnya, dalam kasus ini pihaknya sudah memanggil total empat saksi. Pemanggilan pertama dilakukan pada Senin (22/4/) dengan memanggil tiga saksi, satu diantaranya adalah JW. Sedangkan pada Selasa (23/4) kemarin juga memanggil dua saksi termasuk JW yang sempat mangkir dari pemanggilan pertama.

“Kemaren (Selasa) kami memanggil saksi tambahan, tapi hanya K saja yang memenuhi panggilan. Sedangkan JW tidak mendatangi proses pemanggilan yang kami layangkan,” jelasnya.

Dengan mangkirnya JW yang kedua kalinya ini, lanjut George, pihaknya bakal terus melanjutkan proses penyelidikan. Salah satunya mendalami hasil dari keterangan saksi, serta beberapa barang bukti yang didapat petugas.

Diantaranya rekaman video saat JW menyerahkan amplop berisi uang, serta sejumlah uang senilai Rp 40 ribu dan Rp 70 ribu yang hendak diberikan kepada calon pemilih.

Baca : Bawaslu Panggil 3 Saksi Dugaan Pelanggar Pemilu

“Rencananya hari ini kami beserta pengawas bakal melakukan kajian, hasilnya bakal langsung kami serahkan ke Gakumdu yang kemudian diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Sekedar diketahui, Caleg yang dimaksud merupakan Caleg DPRD Kabupaten Malang Tono ST. Pihaknya diketahui terdaftar sebagai Caleg Dapil (Daerah Pilihan) II yang meliputi wilayah Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, dan Turen.

Selain Caleg DPRD Kabupaten Malang, Bawaslu juga memeriksa Caleg DPR RI Nur Seto Budi Santoso yang terdaftar sebagai Dapil V yang meliputi wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, keduanya terdaftar dalam caleg dari partai Demokrat. (Sur/oso)

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva membenarkan, pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap 3 orang saksi. Dimana dua orang diantaranya adalah warga Desa Pagedangan berinisial KS dan PJ.Dan dua orang lainnya adalah tim sukses (timses) caleg terlapor Dugaan praktik money politic pada 16 April 2019 lalu.

Dikatakan George, laporan tersebut ditujukan pada TN,seorang Caleg yang kini masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Partai Demokrat, satu lagi seorang Caleg DPR RI dari partai yang sama.

Berdasarkan keterangan KS dan PJ, dugaan praktik money politik tersebut, dilakukan terlapor TN melalui timsesnya berinisial JW.

“Kami sudah melakukan pemanggilan kepada ketiganya. Namun yang hadir hari ini (22/4) hanya dua orang, yakni KS dan PJ, sementara satu orang lainnya yang diduga melakukan praktik money politic tidak hadir,” terang George.

Dari hasil temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malang mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 40 ribu. Rinciannya terdiri 4 lembar pecahan Rp 5 ribu dan selembar Rp 20 ribu. Termasuk video pelaku ketika memberikan uang kepada masyarakat.

Baca : Temukan Pelanggaran, Panwaslu Desa Pagedangan Turen Lapor Panwascam

“Untuk satu saksi yang tidak hadir, akan kami panggil lagi besok (hari ini, red). Kalau tetap tidak datang, proses penyelidikan dari keterangan saksi yang sudah ada,” imbuh George.

Juga dijelaskan,pelaku terancam melanggar pasal 523 ayat dua dengan hukuman maksimal empat tahun kurungan penjara dengan denda sebesar Rp 48 juta.

“Jika ada tim kampanye maupun Capres-Cawapres dan Caleg disaat masa tenang menyampaikan janji dalam bentuk apapu termasuk money politic, maka mereka akan menerima sanksi pidana kurungan penjara paling lama 4 tahun, dan denda Rp 48 juta,” jelasnya. (Sur/oso)

Disusul dengan yang lain seperti, Gerindra 14,30 persen, Golkar 7,10 persen, Demokrat 4,5 persen. Sementara itu, ada beberapa partai yang diambang batas perliementary tresshold (PT). Seperti PAN 2,70 persen, Nasdem 1,90 persen, 1,90 persen, PPP 1,60 persen, Perindo 1,3 persen dan Hanura 1,2 persen. Serta ada juga beberapa parpol dengan tingkat keterpilihannya dibawah 1 persen, seperti PSI, Partai Garuda, Partai Berkarya, PBB dan PKPI.

Satria menegaskan, hal ini diperkuat karena masyarakat Jatim dikenal dengan masyarakat nasionalis abangan dan santri. Selain faktor sosiologis, ada juga karena faktor pemilihan calon presiden dan wakil presiden.

“Ini menjadi dasar dari mengereknya elektoral parpol seperti PDI Perjuangan dan PKB mendulang suara tertinggi di Jatim. Selain itu Gerindra juga terkatrol karena sosok Prabowo,” ungkap Satria di dalam acara Talkshow dan Rilis Hasil Riset di Gedung At-Tauhid Tower Lantai 13, UMSurabaya, Kamis (24/1/2019).

Sementara itu, ditilik dari potensi konflik terhadap masyarakat Jatim di pemilu 2019, ia memaparkan seruan atas nama agama kian meninggi dengan perolehan sebanyak 40,5 persen. “Selain itu masalah penyalahgunaan perizinan 24,5 persen, isu hoax dan black campaign 13,2 persen, isu SARA 11,8 persen dan netralitas ASN dan penyalahgunaan APBD dan APBN sebanyak 10 persen,” paparnya.

Tak kalah penting, selain kedua hasil penelitian itu, PUSAD juga merilis hasil tentang potensi money politic di daerah Jatim. Satria mengatakan, money politics menjadi tantangan besar untuk menciptakan luber (lugas dan bersih serta jurdil (jujur dan adil) dalam pemilu 2019.