Selain itu, petugas juga melakukan pengamanan di GOR Ken Arok, karena ada informasi buka puasa dan deklarasi kemenangan salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden. Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri SIK MH, saat ditemui di kantor Bawaslu Kota Malang Jl Teluk Cendrawasih, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, mengatakan bahwa pengamanan ini adalah untuk antiasipasi beredarnya informasi di media sosial terkait kedatangan masyarakat ke Kantor KPUD dan Bawaslu.

” Kita antisipasi, namun sampai siang ini tidak ada kegiatan tersebut di Kota Malang. Sedangkan di GOR Ken Arok, informasinya akan ada buka puasa bersama dan deklarasi kemenangan calon. Kegiatan deklarasi di GOR Ken Arok, sudah dibatalkan oleh panitianya sendiri.” ujar AKBP Asfuri. Pihaknya juga menjelaskan kalau sampai saat ini tidak ada pergerakan People Power di Kota Malang.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar Safara mengatakan bahwa hingga pukul 13.00, tidak ada pengembalian uang money politik di kantor Bawaslu. Namun pihaknya menjelaskan kalau Rabu (8/5/2019) ada 5 orang yang datang ke Bawaslu untuk mengembalikan uang money politik.

” Hari ini belum ada, kalau kemarin ada 5 orang yang mengembalikan. Yakni 3 orang dari Lowokwaru, 1 orang dari Blimbing dan 1 orang lainnya dari Klojen. Apakah ini money politik atau tidak, tindak kejahatannya belum kita ketahui. Alat petunjuknya harus jelas, yang ngasih uang itu siapa harua jelas. Motifnya kasih uang itu apa. Karena hasil rekap sudah diketahui maka Bawaslu harus berhati-hati. Kalau pemberian uang pada H-1 atau hari H, kenapa tidak langsung dilaporkan, paling tidak seminggu. Kenapa setelah rekap sudah selesai, baru ada pengembalian. Apalagi ini yang mengembalikan juga tidak mau di proses atau membuat laporan resmi,” ujar Hamdan.

Pihaknya melihat keanehan dalam pengembalian uang tersebut. ” Ada sisi anehnya dari 3 kecamatan, motifnya sama. Uang di dapat dari orang berkeliling mengendarai motor. Ada yang Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. Ke 5 orang tersebut kemarin mengembalikan uang money politik, uangnya kami suruh bawa lagi. Setelah sekian lama baru melapor, apakah ada yang menggerakan, saya kurang faham,” ujar Hamdan. (gie/yan)

Praktik pemberian amplop yang berisi uang dibagikan kepada masyarakan dan terkangkap oleh Satgas Keamanan Desa. Peristiwa tersebut diketahui saat Gimbang dan Deni yang merupakan anggota Satgaskam Desa Pronojiwo melaksanakan patroli dan bertemu Latif warga Dusun Ranu yang terindikasi membagikan uang (dalam amplop) dari salah satu caleg pada Minggu (14/4/2019) malam. Tertangkapnya pelaku oleh anggota Satgas Keamanan Desa setempat saat itu, hingga didudukan di meja Panwascam hingga sampai ke tingkat Bawaslu Kabupaten Lumajang.

Belakangan ini, satu nama partai politik terlontar dari Mat Sujak, selaku ketua Satgas Keamanan Desa. Menurutnya hal itu agar pihaknya tidak dinilai berpihak pada salah satu Calon Legeslatif, saat diwawancarai terkait perkembangan kasus ini, ia menyebut nama partai PKB.

“Kita ya juga tidak mau dikatakan Satgas itu adalah membela satu calon legeslatif dari partai yang berbeda dari partai PKB, kita tidak mau melanjutkan kemarin itu, kita klarifikasi ke Bawaslu Lumajang sudah, bahkan disaksikan oleh anggota Polres di kantor Bawaslu Lumajang. Tapi kalau Bawaslu mau melanjutkan proses hukumnya ya terserah Bawaslu,” ucapnya via cellular, Rabu (24/4/2019).

Namun, seolah memiliki kewenangan, pria yang akrab disapa Sujak itu menerangkan, jika kasus tersebut sudah dihentikan atas permitaannya. Meski dirinyapun mengakui jika saat itu (saat penangkapan) bukti – bukti sudah terlengkapi.

Baca : Heboh..’Serangan Fajar’ di Pronojiwo Lumajang

“Kalau kasus itu memang sebenarnya sudah ada bukti dan semua terlengkapi, cuma kita tidak akan melanjutkan untuk kasusnya,” imbuh Sujak.

Menurutnya bukan tanpa alasan, hal itu dikarenakan yang memberi dan yang menerima adalah warga Desa Pronojiwo dan yang menyuruhpun warga satu Kecamatan yakni Pronojiwo.
“Iya, memang kita yang minta untuk dihentikan gitu. Resmi berhenti. Tapi kalau hukum meneruskan ya silahkan,” kata Sujak.

Sementara itu, Amin Sobari SH,,Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang saat dihubungi melalui sambungan telepon pribadinya, untuk dimintai keterangan, hanya terdengar nada sambung. (adi/yan)

Peristiwa tersebut diketahui saat Gimbang dan Deni yang merupakan anggota Satgaskam Desa Pronojiwo melaksanakan patroli dan ketemu Latif warga Dusun Ranu yang terindikasi membagikan uang (dalam amplop) dari salah satu caleg pada Minggu (14/4/2019) malam.

Sumber terpercaya menginformasikan pada media ini, Senin (15/4/2019) akhirnya Latif malam itu ditangkap dan dibawa ke kantor Panwascam Pronojiwo. Yang bersangkutan mengakui baru membagikan 3 amplop (1 amplop berisi Rp 30 rb).

Kabar dugaan itu, dibenarkan oleh M Farid, Ketua Panwascam Pronojiwo saat dikonfirmasi awak media, melalui sambungan telepon sellular dihari yang sama. Saat dihubungi, farid sempat meminta agar awak media jangan dulu mempublikasikan kejadian saat itu.

Ia beralasan, akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lumajang, terkait apa yang perlu disampaikan kepada awak media, karena menurutnya unsur sumber-sumber dugaan pelanggarannya masih ada beberapa yang kurang. “Mohon tidak dipublis dulu, karena masih konsultasi ke Bawaslu,” kata M Farid.

Untuk itu, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada kader-kader Karang Taruna (Kartar) tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi anggota Satuan Tugas (Satgas) anti money politic.

“Setiap desa/kelurahan sudah ada 10 orang kader yang kita latih menjadi anggota Satgas anti money politic,” kata Imam Safi’i, Selasa (4/12/2018) pagi.

Dikatakan oleh Imam Safi’i bahwa pihaknya sengaja merahasiakan nama-nama kader Kartar yang masuk sebagai anggota Satgas anti money politic, itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Ia juga mengatakan bahwa anggota Satgas anti money politic yang dibentuk, langsung dibawa komando dirinya selaku pimpinan tertinggi Kartar di Kabupaten Sidoarjo.“Sengaja nama-nama anggota Satgas (anti money politic-red) itu dirahasiakan, hal itu untuk memudahkan kinerja mereka dalam melakukan pengawasan,” katanya.

Menurut Imam Safi’i bahwa semenjak Pemilu 1999 gejala money politic sudah mulai dan disinyalir masih terjadi hingga Pemilu 2009 lalu, namun hingga kini belum ada yang tertangkap ataupun diproses secara hukum.

“Money politik itu ibaratnya seperti kentut. Ada baunya, namun tidak ada wujudnya,” ucapnya.

Namun demikian Kartarkab Sidoarjo bertekad untuk memerangi money politic tersebut yang merupakan sebuah kejahatan dalam Pemilu dan proses demokrasi di Indonesia.

“Isu yang krusial hari ini adalah perang melawan money politik,” kata Ketua Bawaskab Lamongan, Miftahul Badar disela-sela Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Tema Memilih Dengan Riang Gembira Tanpa Money Politik dan Politisasi Sara di Hall Hotel Grand Mahkota, Lamongan, Selasa (4/9/2018).

Dikatakan Badar, money politik menjadi permasalah krusial. Itu berdasarkan dari kajian Bawaslu RI yang menyebutkan money politik itu sudah dianggap sebagai budaya yang seolah-olah sesuatu yang wajar.

“Sehingga dibutuhkan solusi, salah satunya dengan menggagas inisiasi budaya-budaya tandingan,” ucapnya.

Untuk menggagas budaya tandingan ini, tambah Badar, Bawaskab menggandeng pemuda milenial karena dinilai memiliki idealisme yang kuat.

“Kami mengajak kaum muda karena kaum muda ini potensial menciptakan sesuatu yang baru dengan menggandeng elemen muda ini kami berharap bisa menciptakan budaya baru,” terangnya.

Para pekerja kasar tersebut berdalih jika mereka harus menggunakan hak pilihnya mereka harus mengeluarkan ongkos banyak untuk pulang kampung. Disisi lain, padahal mereka tidak menerima sepeserpun dari para pasangan calon.

” Kalau saja para calon itu memberikan imbalan saya pasti pulang untuk nyoblos, keluarga saya ada enam dalam satu KK kalau ada imbalannya kan lumayan buat beli beras untuk ganti libur,” ujar Karsono kuli panggul asal Rembang Jawa Tengah.

Karsono menambahkan, tidak hanya itu, pekerja yang rata rata dari luar Gresik seperti, Bojonegoro, Tuban, Pasuruan, Probolinggo, Bolra dan Rembang itu memilih bertahan dipelabuhan. Karena jika mereka pulang butuh waktu yang lama, sedangkan besok sudah kembali bekerja.

“Kami melaporkan acara di rumah makan Aqila, dimana dalam acara itu paslon gubernur nomor urut 2 mengundang nama PPDI tingkat kecamatan, dikumpulkan di rumah makan Aqila. Disitu acaranya ada yel-yel, ada pidato-pidato, ada nyanyian yang isinya mengajak memilih nomor 2 serta ada bagi-bagi uang,” kata Muslich seusai melapor ke kantor Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lamongan, jalan Sunan Drajat, Sabtu (2/6/2018).

Dikatakannya, PPDI itu perangkat desa dan termasuk ASN yang tidak boleh terlibat kampanye. “Harusnya memberi contoh yang baik. Apalagi disitu ada dugaan bagi-bagi uang,” ucap Muslich.

Saat membuat laporan kantor Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lamongan, Ia juga menyebutkan telah membawa sejumlah barang bukti diantaranya berupa rekaman video dan sejumlah foto. “Di situ ada bagi-bagi uang, yang terekam di video itu uang 20.000 rupiah. Entah satu orang dapat berapa, tapi yang terekam itu pecahan 20.000,” ungkapnya.

Di sisi lain, Sekertaris Pemenangan Pasangan Khofifah-Emil di Lamongan, Khoirul Huda berharap agar Panwalu Lamongan segera menindaklanjuti laporan tersebut. “Kita berharap, Panwas segera menindaklanjuti laporan itu karena ada dugaan pelanggaran pemilu, ” tegasnya pada sejumlah awak media di depan Kantor Panwaskab Lamongan.

Sebenarnya, lanjut Huda, panggilan Khoirul Huda, banyak sekali relawan yang ingin melaporkan berkenaan dengan acara PPDI di rumah makan Aqila tersebut .“Namun karena masalah sama, jadi saat ini saya menganyarkan salah satu saja untuk melaporkan kejadian itu,” ungkap Huda.

Sementara itu, Ketua Panwaskab Lamongan, Toni Wijaya, menjelaskan pihaknya akan menangani laporkan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. “Laporan tersebut akan diproses sesuai dengan mekanisme perundang-undangan,” tegasnya. (ifa/zen/yan)