Dalam kesempatan itu, guna mengetahui persoalan dan keluhan petani, Bupati Hendy menyapa dan mengajak dialog petani. Serap aspirasi ini, dimaksudkan untuk mengetahui masalah guna dicarikan solusi secara cepat.

Selain serap aspirasi kelurahan Petani Wuluhan, tidak ketinggalan pemberian bantuan pupuk organik juga diberikan. Tak ayal, momen itupun menjadi perhatian petani selama melakukan dialog.

“Pupuk organik ini merupakan jenis pupuk yang sifatnya lebih baik bagi tumbuhan maupun tanah media tumbuhnya,” kata Bupati Hendy.

Usai menyapa petani, kesempatan lanjutan dilakukan bupati dengan bersilaturahmi ke rumah seorang warga, yaitu Warisah warga Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan. Di kesempatan itu, Bupati Hendy memberikan bantuan yang berupa bahan-bahan bangunan serta bantuan sandang dan kasur lipat.

Baca juga :

Yang menarik, Bupati Hendy juga menyampaikan diri untuk menyapa dan melakukan dialog dengan warga.

Tak luput menyapa masyarakat. Termasuk, juga menyerahkan bantuan sebanyak 60 paket Sembako bagi para penerima terdata.

“Semoga bantuan yang diberikan ini sangat bermanfaat,” ujar Bupati.

Dalam rangkaian itu, Bupati Hendy juga tidak ketinggalan untuk meninjau proses perbaikan jalan di Dusun Gondosari, Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan. Pengerjaan perbaikan jalan ini, dilakukan oleh Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Jember.

Sementara dalam peninjauan itu, selain menanyakan kapan pelaksanaan bakal selesai, juga menyempatkan diri menyapa sejumlah pekerja. Termasuk, melakukan dengan warga sekitar yang telah menunggu kedatangan bupati dan membeli produk jajanan warga. (kom/rio/sit)

Hal ini sengaja disampaikan Mas Dhito-sapaan akrabnya, karena pihaknya menilai masih banyak PMT yang justru dikonsumsi orang tua anak. Sehingga, membuat PMT yang selama ini diberikan tidak efektif. Untuk itu, instruksi ini diberikan agar kepala desa dan camat agar memonitor penyaluran PMT.

“Pastikan pemberian PMT dikonsumsi anak-anak dan bukan orang tuanya. Karena, hal ini sering terjadi,” pinta Mas Dhito.

Selain itu, pihaknya juga menginginkan camat dan kepala desa mengetahui kondisi real dan jumlah anak stunting di masing-masing wilayah. Dengan mengetahuinya, maka pendekatan dan intervensi akan bisa dilakukan secara efektif.

Baca juga :

Kemudian, tambah Mas Dhito, pihaknya juga menginstruksikan agar camat dan kepala desa bisa membuat target penurunan angka stunting. “Camat harus punya target stuntingnya turun menjadi berapa persen di wilayahnya di tahun depan,” imbuh Mas Dhito.

Sedangkan angka stunting di Kabupaten Kediri, lanjutnya, terus mengalami trend yang positif karena terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Menurut bulan timbang, pada 2021 angka stunting di Kabupaten Kediri adalah 14,1 persen.

Kemudian menurun secara signifikan menjadi 7,9 persen, pada Februari 2024 lalu. Dengan demikian, target one digit stunting dapat tercapai di tahun ini. Untuk itu, bupati berkacamata tersebut berharap tahun selanjutnya bisa menekan angk stunting hingga zero digit.

“Target saya bisa di 2025 atau 2026 bisa zero digit stunting,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang sekaligus Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, mengatakan PMT sangat diperlukan dalam penanganan stunting dan wasting. Selama 2023, angka wasting di Kabupaten Kediri juga mengalami penurunan dengan kolaborasi lintas sektor dan pemerintah desa.

“Wasting turun dari 5936 anak menjadi 5702 anak,” katanya. (kom/pan/sit)

Saat rapat bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) di Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Mas Dhito mengatakan bahwa Dinkes harus turun ke lapangan dan melakukan survey terkait pelayanan kesehatan masyarakat di 37 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Kediri. “Fungsi pelayanan tolong betul-betul diawasi,” katanya, Senin (16/10/2023) tadi.

Berdasarkan pertemuan itu, diketahui sebanyak 10 Puskesmas saat ini sedang dilakukan rehabilitasi. Itu karena, kondisi bangunan sudah masuk kategori tidak layak.

Rehabilitasi Puskesmas itu, paparnya, sebagai upaya menjaga kualitas prasarana fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selain fasilitas yang memadai, yang tidak kalah penting pelayanan yang ramah harus diperhatikan petugas karena menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat datang ke Puskesmas.

Baca juga :

Untuk itu, Mas Dhito meminta Dinkes supaya membuat semacam rapor tiap Puskesmas. Hal ini, ditujukan untuk melakukan evaluasi kinerja petugas di Puskesmas.

“Dinkes (harus) membuat laporan capaian terkait program di Puskesmas untuk memastikan kinerja,” tegasnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu berharap, selain pengawasan, Puskesmas didorong terus melakukan pengembangan program pelayanan.

Sementara itu secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Ahmad Khatib, menyebut bahwa pada tahun 2023 ini pihaknya menargetkan menyelesaikan akreditasi 33 Puskesmas supaya memenuhi standar dan harapan masyarakat. Selain itu, sebagaimana arahan bupati, untuk meningkatkan pelayanan, pada akhir tahun ini dari 37 Puskesmas yang ada, pihaknya menyiapkan enam Puskesmas untuk buka poli sore.

Puskesmas yang akan dibuka poli sore itu, terutama yang telah membuka layanan rawat inap dan Puskesmas yang ada di dekat bandara. Yakni Puskesmas Tarokan, Grogol, Mojo, Ngadiluwih, Kandangan dan Wates.

“Akhir tahun ini kita lakukan transisi, uji coba dan di awal tahun langsung take off,” ucapnya. (kom/pan/sit)