Baca Juga:

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas
• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh

Pemakaman di lakukan oleh tim dari Satgas Covid, dihadiri Kapuskesmas Wangkal, Sekcam Gading, Kades Sentul, Satgas Covid 19 Kecamatan, Anggota Koramil 0820/23 Gading, Anggota Polsek Gading, Anggota Satpol pp dan Warga sekitar.

Proses pemakaman dilaksanakan dengan lancar oleh Petugas pemakaman. Kehadiran Babinsa dalam setiap kegiatan pemakaman dengan protokol covid 19 ini merupakan upaya turut mencegah warga agar tidak mendekat dan menjauhi kerumunan serta bentuk antisipasi adanya berbagai hal seperti penolakan dari warga di sekitar tempat pemakaman,” ujar Danramil/23 Gading, Kapt Cba Dandung Kuswantoro.

Pukul 7.51 pasien Hanik Hartiningsih dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSU Waluyo Jati Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo dan pihak keluarga setuju untuk dimakamkan secara protokol Covid oleh petugas pemulasaran Covid 19. Tepat pukul 11.00 pelaksanaan pemakaman oleh Tim medis RSU Waluyojati Kecamatan. Kraksaan dibantu Tim Satgas Covid-19 Desa setempat dengan memakai APD lengkap. (geo/ed2)

Monev ini diawali di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo yang ada di wilayah Kecamatan Dringu. Kemudian dilanjutkan dengan melihat SMPN 1 Pajarakan yang akan dijadikan tempat isolasi bagi orang terkonfirmasi positif Covid-19 Orang Tanpa Gejala (OTG) atau gejala ringan.

Baca Juga:

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas
• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh

Selanjutnya tim monev menuju ke perbankan Bank Jatim Cabang Kraksaan untuk melihat aktifitas pelayanan saat PPKM Darurat dan Alun-Alun Kota Kraksaan sebagai fasilitas publik yang ditutup selama PPKM Darurat. Terakhir di Kecamatan Paiton.

“Kita keliling bukan untuk sidak atau penindakan, tetapi lebih pada penguatan dan edukasi kepada masyarakat,” kata Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari SE.

Sebelumnya, pihaknya juga berkeliling kepada para pelaku usaha UKM, pasar dan lain sebagainya untuk melihat dari dekat penerapan PPKM Darurat di masyarakat.

“Memang ada yang telah mendengar tetapi tidak paham aplikasi di lapangan seperti apa. Tetapi ada juga yang belum mendengar apa itu PPKM Darurat,” jelas Bupati Tantri.

Terkait dengan penerapan PPKM Darurat di sektor perkantoran Bupati Tantri menegaskan tidak ada masalah karena pelayanan publik telah dikuatkan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

“PPKM Darurat ini butuh kerja sama dan pemahaman kita semuanya. Kita ingin bagaimana PPKM Darurat ini berjalan efektif, masyarakat tertib dan memahami sehingga tidak perlu lama-lama PPKM Darurat cukup sampai tanggal 03 hingga 20 Juli,” tegasnya.

Akan tetapi terang Bupati Tantri, apabila masyarakat masih dari perilaku belum mampu untuk menahan diri dan bersabar, jangan sampai PPKM Darurat ini diperpanjang. “Jadi semuanya kembali kepada masyarakat. Kami pemerintah terus berikhtiar, tetapi ikhtiar tidak akan sempurna tanpa kerja sama seluruh elemen masyarakat,” harap Bupati Tantri. (geo/ed2)

Pj Sekdes Kotakan, Anas Wijaya, mengatakan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut intruksi menteri dalam negeri Nomer 15 tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pemberlakuan PPKM Darurat, ujarnya.

Baca Juga:

• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda

Pj Sekdes Kotakan, Anas Wijaya, menambahkan sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah penularan dan masyarakat yang terpapar Covid-19, satgas Covid-19 Desa Kotakan langsung lakukan monitoring pemberlakuan PPKM Darurat dalam upaya penanggulangan dan menekan angka penyebaran Covid-19 di Desa Kotakan dimulai tanggal 3 sampai 20 juli dengan melibatkan semua pihak.

Sasaran monitoring adalah kawasan warung-warung, pom bensin dan kafe di wilayah Desa Kotakan, tempat-tempat tersebut yang banyak mengundang kerumunan warga, satgas Covid-19 Desa kotakan memberikan himbauan dan menyebarkan surat edaran Kepala Desa Kotakan tentang pemberlakuan PPKM Darurat. “Semua ini dilakukan untuk kebaikan bersama agar kasus Covid-19 di Desa Kotakan bisa menurun dan bahkan tidak ada lagi warga yang terpapar, sehingga penyebaran Covid-19 dapat terkendali di wilayah Desa Kotakan,” ujar Sekdes Kotakan. (her/ed2)

Monitoring antara lain, dilakukan di UPTD Rumah Potong Hewan Tapos, kota Depok. Hadir, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan BPJPH, Siti Aminah, Direktur Kesmavet Kementan, Syafii Ma’arif, serta Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan Kemenko Perekonomian, Pujo Setio. Mereka dan tim meninjau fasilitas pemotongan yang ada di RPH Tapos.

Baca Juga:

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK

Kapus Pembinaan dan Pengawasan BPJPH, Siti Aminah, mengatakan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada ketimpangan dalam implementasi regulasi, khususnya terkait Jaminan Produk Halal (JPH).

“Kami melakukan pengawasan memang sudah lama dengan Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Kesmavet. Pengawasan produk halal dilakukan di RPH, ritel, maupun pasar tradisional. Jangan sampai pelaksanaan penyediaan daging tidak sesuai regulasi jaminan produk halal,” ujar Siti Aminah di Tapos, Depok, Jumat (08/05) tadi.

Kewajiban bersertifikasi halal yang telah berlaku pada tahun 2019 lalu khususnya pada produk makanan dan minuman perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat umum serta pelaku usaha. Direktur Kesmavet Kementerian Pertanian, Syafii Ma’arif, mengungkapkan bahwa keterlibatan Kementerian Agama dan Kementerian terkait ini merupakan amanah regulasi.

“Dalam Undang-Undang kita jelas sekali menyatakan bahwa setiap produk hewan, baik itu dari luar maupun dari dalam negeri, yang beredar di NKRI ini harus memiliki sertifikat veteriner dan sertifikat halal,” tegas Syafii Ma’arif.

Asdep Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan Kemenko Perekonomian, Puji Setio menambahkan, pengawasan dilakukan sekaligus untuk memantau stabilitas harga daging dan ketersediaan bagi masyarakat menjelang lebaran. Giat pengawasan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan Tapos, Depok ini, dilakukan dari mulai proses penyembelihan, pengulitan, pemotongan hingga pengangkutan, sehingga tracebality dari sebuah produk dapat terlihat dengan jelas baik dari sisi Kesehatan juga kehalalannya. (hms/nag/aye/ed2)

Menurut Buntaran, Kementerian Kesehatan RI dalam kunjungannya ingin memberikan pencerahaan kepada Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat bahwa kesehatan bukan hanya milik dinas kesehatan namun seluruh instansi memiliki peran untuk menciptakan masyarakat yang sehat.

Plt. Bupati Berpesan agar Semua OPD memiliki kontribusi dalam mendukung program pembangunan di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangannya.

Sementara itu, Kepala Seksi Advokasi Kesehatan Pada Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrian Kesehatan RI, Muhani, S.KM, M.Kes., menyampaikan kunjungan tersebut merupakan kegiatan kemitraan antara Kementrian Kesehatan dan Komisi IX DPR RI untuk monitoring program kesehatan yang ada di Kabupaten Lumajang.

Lebih lanjut dijelaskan, kunjungannya tersebut akan dimaksimalkan dengan bertemu masyarakat serta melakukan kunjungan di beberapa Puskesmas yang ada di Kabupaten Lumajang.

Ia menjelaskan, Gerakan Masyarakat Sehat juga mencakup penguatan lintas sektor dengan leading pusat Bappenas. Ia berharap untuk pemerintah daerah, Bappeda dapat mengkoordinasi multisektor guna memaksimalkan dan mensukseskan program Germas sesuai dengan Nawacita Presiden RI, Ir. Joko Widido.

“Semua sektor harus dipastikan anggaran yang mendukung germas sesuai dengan kewenangannya. Kesehatan adalah tanggung jawab multi sektor”, tambahnya. (adi/yan)