Pelaksanaan kegiatan ini, diikuti sekitar 85 peserta, yang terdiri dari Asisten Pemerintahan, Budiono Wirawan, dewan pengawas, manajemen rumah sakit hingga tenaga medis. Termasuk, Satuan Pengawas Internal (SPI), perwakilan manajemen, ketua komite, MPP, PPI, kepala instalasi, serta unit-unit di lingkungan RSUD setempat.

Wali Kota Aminuddin menyampaikan, bahwa RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus dikelola secara lebih efektif, efisien dan profesional. Khususnya, dalam aspek pengawasan, pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengendalian klaim BPJS.

“Ke depan kita tidak lagi evaluasi setiap bulan, tapi setiap hari harus real time,” kata Wali Kota Aminuddin.

Baca juga :

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo mendorong penerapan dashboard monitoring yang memungkinkan pengawasan pelayanan dilakukan dari jam ke jam, mulai dari respons UGD, alur rawat inap, penggunaan obat hingga ketepatan waktu kepulangan pasien. Termasuk, dirinya juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI), agar setiap layanan yang diberikan memiliki potensi klaim sejak awal penanganan pasien.

Di sisi lain, Wali Kota Aminuddin menyatakan optimisme bahwa RSUD dr Mohamad Saleh memiliki peluang besar menjadi rumah sakit pendidikan penyelenggara utama spesialis, yang akan berdampak pada peningkatan fasilitas, peralatan serta layanan medis tersier. “Saya sangat optimis. Potensi RSUD ini besar sekali kalau dikelola dengan sistem yang benar,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Mohamad Saleh, dr NH Hidayati, menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk menyampaikan capaian indikator kinerja utama RSUD, mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi kendala dan risiko yang dihadapi serta memperoleh arahan dan masukan sebagai bahan perbaikan kinerja dan penyusunan rencana kerja tahun 2026.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas RSUD dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo, drg Syaf Satriwarman, menilai penguatan tata kelola rumah sakit menjadi hal krusial untuk memastikan akuntabilitas dan profesionalisme layanan kesehatan. “Insyaallah, RSUD dr Mohamad Saleh memiliki peluang besar menjadi rumah sakit pendidikan penyelenggara utama spesialis,” ujarnya. (kom/pro/gie)

Kepala Bidang (Kabid) Peternakan DKP3 Kabupaten Pasuruan, Mukhamad Syaifi, mengatakan bahwa tujuan digelarnya monitoring tidak lain untuk melakukan cek dan ricek perkembangan harga produk-produk peternakan yang dijual di pasar tradisional. “Ini kegiatan rutin setiap seminggu sekali, yang bertujuan untuk melihat perkembangan harga produk peternakan di pasar-pasar,” katanya.

Baca juga :

Dari monitoring itu, Syaifi menegaskan bahwa seluruh harga daging ayam, daging sapi dan telur di Kabupaten Pasuruan, untuk perkilogramnya masih di bawah standart harga produk peternakan secara nasional. Untuk daging sapi murni, dijual seharga Rp 120 ribu perkg, kemudian telur ayam 27 ribu serta daging ayam 32 ribu.

“Setelah berkeliling, kami simpulkan bahwa seluruh produk peternakan yang dijual di banyak pasar tradisional Kabupaten Pasuruan masih di bawah harga standart nasional,” jelasnya.

Dengan masih stabilnya harga ketiga komoditas ini, Syaifi berharap transaksi pembelian di pasar tradisional di Kabupaten Pasuruan akan ikutan stabil, seiring stok yang masih cukup. “Mudah-mudahan semakin banyak warga yang datang ke pasar. Kita ramaikan pasar di wilayah kita masing-masing demi meningkatkan nilai perekonomian sekitar kita,” harapnya. (kom/pas/gie)

Dalam peninjauan itu, Komisi B DPRD menemukan sejumlah persoalan. Khususnya, mengenai keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Lempeni, yang berdampak pada belum optimalnya proses pengolahan sampah.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang, Sugianto, mengatakan bahwa saat ini pengelolaan di lokasi hanya memiliki dua unit alat berat jenis buldoser yang digunakan untuk meratakan gundukan sampah. Dua unit alat itu, kini mengalami kerusakan.

Baca juga :

“Selain itu, dari delapan unit dump truk pengangkut sampah yang tersedia, tujuh unit mengalami kerusakan ringan. Sementara satu unit, mengalami kerusakan berat,” jelasnya.

Kondisi tersebut, tambahnya, dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengelolaan sampah. “Melalui kegiatan monitoring ini, kami berharap pemerintah daerah bersama Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan perhatian lebih terhadap persoalan persampahan. Terutama, melalui dukungan anggaran untuk perbaikan dan penambahan sarana serta prasarana pengelolaan sampah,” tambahnya.

DPRD Lumajang juga mendorong, agar DLH tidak hanya fokus pada pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Namun, juga menjangkau 198 desa, 7 kelurahan dan 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Hal ini, sejalan dengan harapan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang untuk mewujudkan daerah yang tertib, bersih dan berseri demi kesejahteraan masyarakat Lumajang. (hms/adi/gie)

Dalam momen itu, Wakil Bupati Malang dan Plt Deputi V KSP beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke beberapa titik di Karangploso. Agenda kunjungan sendiri, dimulai dengan meninjau SPPG.

Tujuan pelaksanaan ini, yaitu untuk memastikan pelayanan gizi berjalan dengan baik. Kemudian, rombongan melanjutkan kunjungan ke SMPN 5 Karangploso, untuk membagikan MBG kepada siswa dan siswi. Langkah ini, sebagai upaya mendukung kesehatan dan kesejahteraan para siswa.

Pada saat meninjau SPPG di Yayasan Madani Al Rahmah Center, Wakil Bupati Malang dan Plt Deputi V KSP, memastikan dapur SPPG dan Program MBG berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP. Termasuk, memastikan MBG ini tersalurkan kepada penerima manfaat karena merupakan bagian dari Quick Win.

“Saya baru saja melakukan pengecekan menyeluruh mulai dari penerimaan barang, tempat penyimpanan makanan kering seperti beras dan telur, hingga tempat mencuci, proses memasak dan penyimpanan makanan yang sudah selesai. Saya juga memeriksa tempat penyimpanan alat-alat memasak,” kata Wabup Lathifah.

Baca juga :

Dalam kunjungan ini, juga bersamaan dilakukan persiapan untuk pengiriman makanan ke beberapa sekolah, termasuk SMPN 5. “Menurut saya, semuanya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Mereka telah melakukan dengan sangat baik. Setiap harinya, variasi menu juga berganti. Sehingga, makanan yang disajikan tetap segar dan menarik,” tambah Wabup Malang.

Dengan pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang baik, Wakil Bupati Malang optimis bahwa kebutuhan makanan bagi anak-anak dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian, Wabup Malang bersama-sama mengecek pendistribusian makanan ke penerima manfaat. SMP Negeri 5 Karangploso menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai penerima program MBG.

Wabup Lathifah juga menyaksikan secara langsung proses pendistribusian makanan dari SPPG ke penerima manfaat. “Makan bergizi gratis ini dari segi rasa kan kadang-kadang tidak disukai anak-anak atau ada yang memiliki alergi tertentu. Tapi yang disiapkan oleh vendor sudah melalui ahli gizi dan tentunya menyehatkan. Rata-rata anak-anak suka dengan menu yang disajikan,” tambahnya.

Setelah melakukan kunjungan ke SMPN 5 Karangploso, Wakil Bupati Malang beserta rombongan melanjutkan agenda ke titik selanjutnya, yaitu UMKM suplier bahan baku SPPG yang memproduksi tahu dan tempe. Kunjungan ini, bertujuan untuk memantau langsung proses produksi dan memastikan kualitas bahan baku yang digunakan. Dengan meninjau langsung UMKM ini, Wakil Bupati Malang dapat mengetahui lebih dekat tentang proses produksi tahu dan tempe.

Wabup Lathifah juga memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Langkah ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kegiatan ini, diakhiri dengan peresmian SPPG di depan NK Cafe Karangploso, menandai komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan gizi. (kom/gie)

Kadisnak menjelaskan bahwa hewan kurban bantuan presiden ini merupakan sapi pilihan yang telah melewati beberapa tahapan. Diantaranya, adalah survei oleh Tim Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

“Setelah survei yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, alhamdulliah kami menemukan profil sapi yang sesuai dengan kriteria Banpres (bantuan presiden) berjenis Simental cross Brahman dengan berat mencapai 9,58 kwintal,” kata Saleh.

Setelah dipastikan sapi tersebut sudah memenuhi kriteria, ungkapnya, lalu dilanjutkan dengan penandatangan kontrak jual beli antara Presiden RI melalui Dinas Peternakan dengan peternak sapi. “Sapi Banpres diserahkan secara resmi oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Jombang, untuk di jadikan hewan kurban,” tambahnya.

Baca juga :

Saleh juga mengungkapkan, perawatan intensif dan monitoring akan dilakukan secara kontinue. Sesuai rencana, sapi akan disalurkan ke Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang.

“Kami akan berikan perawatan khusus kepada sapi yang telah dibeli oleh bapak Presiden RI, Prabowo Subianto. Akan kami monitoring terus kesehatannya hingga Hari Raya Kurban. Nantinua, sapi tersebut akan diserahkan oleh Bupati Jombang, Warsubi, setelah ibadah Salat Idul Adha,” ungkapnya.

Sementara itu, peternak yang sapinya dibeli sebagai Banpres, yakni Masrukhi, menyampaikan bahwa perawatan kepada sapi Banpres telah dilakukan selama 1 tahun dengan perawatan yang insentif. “Kami rutin melakukan cek kesehatan dan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan. Kami juga memberikan pakan yang bergizi guna percepat perkembangan sapi tersebut,” ungkapnya.

Masrukhi mengatakan, pemilihan pakan sangat berpengaruh terhadap perkembangan sapi, penggunaan ampas dan rumput gajah harus memilih yang segar. “Kami juga menamai sapi Banpres ini dengan sebutan Pedrosa, karena perkembangannya sangat cepat dibandingkan dengan sapi-sapi pada umumnya,” imbuhnya. (azl/gie)

Perlu diketahui, bahwa sejak diluncurkan pada 17 Februari lalu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasuruan, sampai saat ini masih terus berjalan dan dievaluasi. Selain melihat proses pengolahan menu makanan di BGN Pandaan, Dandim dan tim juga berkunjung ke SMAN 1 Pandaan sebagai satu dari sembilan lembaga penerima manfaat MBG.

Disampaikan Dandim Pasuruan, bahwa tujuan digelarnya monitoring tidak lain untuk memastikan program tetap berjalan dengan baik. Terutama, terhadap 3.022 siswa TK hingga SMA di Kecamatan Pandaan, yang setiap hari Senin hingga Jumat menerima Program MBG dengan menu beragam.

“Kita semua berkumpul di dapur BGN Pandaan ini untuk monitoring kegiatan pengolahan makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis di sekolah. Dan, semuanya sesuai dengan harapan kita bersama,” katanya.

Dijelaskan Dandim, Pemerintah mengandeng TNI AD untuk membantu melaksanakan pendampingan dalam rangka pelaksanaan Program MBG. Hanya saja, meski banyak pertanyaan yang datang dari masyarakat akan sasaran Program MBG, namun yang menentukan bukanlah pemerintah daerah, melainkan langsung penunjukan oleh BGN.

“Yang menentukan langsung adalah BGN. Daerah hanya menerima program dan membantu mensukseskannya,” terangnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Aisha Rahma Tsania, menjelaskan untuk dapur BGN Pandaan sudah melayani sembilan sekolah. Dalam pelaksanaannya, pihak SPPG menunjuk warga sekitar untuk direkrut menjadi tenaga dapur.

“Tenaga dapur kami ambil dari warga sekitar, sebagai bagian dari pemberdayaan sekaligus menambah pendapatan mereka,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala SMAN 1 Pandaan, Teguh Hariawan, menegaskan bahwa untuk saat ini, jumlah pelajar yang menerima program sebanyak 876 anak. Mereka merupakan siswa-siswi Kelas X dan XI. Untuk siswa Kelas XII, tidak lagi sebagai penerima.

“Kalau untuk Kelas XII, karena sudah fokus pada melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Sehingga, sudah tidak setiap hari di sekolah dan tidak lagi menerima program MBG,” terangnya.

Terkait untuk menu, ungkapnya, respon siswa sangat suka. Untuk hari ini misalnya, para pelajar menyantap nasi putih, ayam katsu, saos asam manis, setup wortel dan buncis, buah kelengkeng dan susu plain. Seluruh menu tersebut berdampak baik pada siswa-siswi. Salah satunya adalah, tidak adanya laporan anak sakit.

“Semua anak-anak suka. Bahkan, mereka bisa sesekali request menu dan diperbolehkan. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah dengan Program MBG ini karena tidak ada lagi laporan anak sakit anemia karena belum sarapan pagi,” tambahnya. (kom/pas/gie)

Dalam Sidak yang dipimpin oleh Wakil Bupati Jombang, M Salmanudin bersama Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, Komandan Kodim 0814, Letnan Kolonel Kav Devid Eko Junanto, Kepala Kejaksaan Negeri, Nul Albar dan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, itu menyasar Pasar Pon Jombang. Termasuk, juga mendatangi Gudang Indomarco hingga pabrik.

Berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Pon, harga-harga bahan pokok pangan relatif stabil. Diantaranya beras Rp 13.500, bawang merah Rp 32 ribu perkg, bawang putih Rp 38 ribu perkg, minyak goreng Minyakita Rp 17 ribu, daging ayam ras Rp 32 ribu perkg, daging sapi Rp110 ribu dan telur ayam ras Rp 27 ribu. Sementara, hanya cabe rawit yang mengalami kenaikan yang tinggi dari harga Rp 80 ribu menjadi Rp 105 ribu.

Sementara itu dalam pemantauan di Indomarco, diketahui stok dan ketersediaan bahan pokok pangan untuk awal Ramadan sampai akhir Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri 1446 H, masih mencukupi. Meski demikian, OPD terkait diharapkan dapat berkoordinasi jika ada Operasi Pasar atau Pasar Murah, agar berkolaborasi dengan Indomarco terkait produk yang ada.

Sedangkan hasil monitoring di Some food, pihak Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), pun mengaku siap berpartisipasi dan berkolaborasi apabila ada Even Pasar Murah dengan menyediakan beras medium dengan HET Rp 12.500 perkg. Rencananya, kegiatan Pasar Murah akan diagendakan dua kali seminggu.

Wakil Bupati Jombang, M Salmanudin, menyampaikan bahwa dari hasil pantauan muncul adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan. Terutama dari hasil temuan, yaitu cabai rawit kecil dan beras.

Baca juga :

“Cabai rawit harga Rp 100 ribu dari sebelumnya di harga Rp 90 ribu. Peningkatan juga terjadi pada cabai besar dari Rp 50 ribu menjadi Rp 60 ribu perkilogram dan beras medium dari Rp 12.500 menjadi Rp 13.500,” kata Wabup Jombang.

Kenaikan harga cabai, imbuhnya, disebabkan oleh kelangkaan panen, yang merupakan penyakit tahunan dan tahun depan harus diselesaikan. Meskipun terjadi kenaikan harga, namun pemerintah memastikan stok bahan kebutuhan pokok aman selama Ramadan.

“Minyak aman, beras aman, cabe Insyaallah juga aman. Kalau kenaikan cabe, inikan penyakit tahunan. Kalau beras kita masih punya stok lebih dari 120 ton,” tegasnya

Selain itu, untuk menekan kenaikan harga beras, Pemerintah Kabupaten Jombang akan menggelar Operasi Pasar yang sama dengan Perpadi sebagaimana hasil pemantauan kerja di Sumo Food. “Untuk menurunkan harga beras, kita akan mengadakan Operasi Pasar kerja sama dengan Perpadi. Tadi sudah kita sepakati setiap Minggu kita Operasi Pasar dua kali setiap titik 15 ton. Stok beras kita aman sampai lebaran 120 ton,” terang Gus Salman.

Wabup Salmanudin juga mengimbau, agar masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik. Sebab, untuk ketersediaan beras sangat cukup aman. Sedangkan untuk cabe sudah biasa terjadi kenaikan harga, sebab panen sedikit.

“Tidak usah panik, karena Pemerintah Kabupaten Jombang terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang,” tambahnya. (azl/gie)

Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, bersama Sekretaris Daerah, Yudha Triwidya Sasongko, mengawali pemantauan harga di Pasar Ngempit. Di lokasi itu, rombongan mengecek harga di beberapa lapak pedagang Sembako, seperti beras, minyak goreng, gula pasir dan telur. Tidak terkecuali, jug mengunjungi kios yang khusus menjual daging sapi, daging ayam serta aneka komoditas lain, seperti cabai, bawang putih dan bawang merah.

Baca juga :

Dalam momen tersebut, Gus Shobih-sapaan akrab Wakil Bupati Pasuruan, juga berdialog dengan para penjual. Hal itu dilakukannya, untuk memastikan pasokan Bapokting aman dan tidak ada kenaikan harga berarti. Sehingga, masyarakat dapat membelinya dengan harga wajar.

Sementara itu, dalam pemantauan berikutnya di Pasar Warungdowo, diketahui bahwa ada beberapa komoditas Bapokting yang harganya naik. Diantaranya, daging ayam, cabai, telur dan bawang putih dengan rata-rata kenaikan harga antara Rp 1.000 hingga Rp 2.000 dari harga sebelumnya.

“Pemerintah daerah hadir untuk memastikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan tidak naik. Kami akan terus memantau. Termasuk, manti akan dilakukan operasi pasar di beberapa lokasi, terutama menjelang Lebaran,” kata Wabup Pasuruan. (kom/pas/gie)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan sendiri, yakni di sepanjang Jalan PB Sudirman dan sekitar Alun-Alun Lumajang. Hal ini bertujuan, untuk menertibkan sistem retribusi parkir agar lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dishub juga ingin memastikan bahwa setiap penerimaan retribusi dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar masuk ke kas daerah.

Baca juga :

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir di tepi jalan umum serta memastikan bahwa retribusi yang dipungut sesuai aturan dan berkontribusi nyata terhadap PAD,” kata Kepala Dishub Lumajang, Rasmin, Senin (24/02/2025) tadi.

Dalam pelaksanaan tersebut, Dishub Lumajang meninjau berbagai aspek, termasuk penerapan tarif retribusi, mekanisme pengelolaan parkir oleh petugas serta sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan retribusi. Evaluasi ini, juga mencakup aspek pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kenyamanan pengguna jasa parkir.

Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, Dishub Lumajang berharap dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir, menekan potensi kebocoran pendapatan serta memberikan layanan parkir yang lebih tertata bagi masyarakat. “Upaya ini diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan PAD serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan,” paparnya. (kom/adi/gie)