Pameran yang menampilkan 60 karya seni dari anak-anak usia 5 hingga 17 tahun, itu mengambil tema pelestarian budaya Indonesia. Uniknya, karya seni tersebut dikemas dalam bentuk permainan Monopoli, yang menampilkan kekhasan budaya dari 38 provinsi di Indonesia.

“Anak-anak sekarang cenderung sudah tergerus oleh budaya luar. Lewat ajang seperti ini, kita ajarkan bagaimana mengenal budaya sendiri, dengan cara yang menyenangkan. Kalau sekarang tidak diperkenalkan, bagaimana nanti di 2045 saat Indonesia Emas, generasi muda justru tidak tahu budaya bangsanya sendiri,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga mengapresiasi, karya seni anak-anak yang turut dipamerkan. Karena sebagian hasil penjualannya, akan didonasikan ke Karimun Art, sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya.

“Dari anak-anak yang melukis, kita bisa melihat bagaimana mereka memahami budaya lewat cerita dalam gambar,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Public Relations (PR) Zumenart, Yoga Devian, mengatakan bahwa pameran tersebut merupakan bentuk ekspresi nasionalisme anak-anak yang dikemas dalam permainan edukatif. “Permainan Monopoli dipilih karena dekat dengan dunia anak-anak. Dalam pameran ini, setiap kotak dan atribut Monopoli adalah hasil karya seni anak-anak, mulai dari lukisan akrilik, goache, digital, hingga watercolor,” jelas Yoga.

Selain sebagai media edukasi budaya, kegiatan tersebut juga menanamkan semangat sosial. Anak-anak diajak berdonasi kepada Yayasan Asmorobangun, yang dikenal sebagai pelestari Tari Topeng Malangan secara turun-temurun.

“Anak-anak bukan hanya belajar seni, tapi juga memiliki pengalaman memberi. Ini penting untuk membentuk karakter generasi muda yang peduli dan cinta budaya,” imbuh Yoga.

Adapun karya yang dipamerkan, meliputi 22 lukisan akrilik, 8 karya digital, 12 lukisan goache dan 18 karya watercolor. Karya-karya tersebut akan dipamerkan secara umum hingga Rabu, 30 Juli 2025. (rsy/sit)

“Setiap musim panen garam harga selalu anjlok dengan berbagai macam alasan yang hanya dibuat-buat, ini perlu ada ketegasan dari tim kabupaten maupun provinsi. Jangan sampai di Pamekasan, pasar garam dimonopoli oleh satu perusahaan,” katanya.

Bahkan Suli menghimbau agar pemerintah sesegera mungkin untuk dapat membongkar adanya praktek monopoli dalam menentukan harga garam. Jika dibiarkan, dampaknya cukup besar terhadap penentuan harga dan harga menjadi fluktuatif. Sebab garam rakyat bisa ditentukan secara bebas dan cenderung sepihak.

Menurutnya, pemerintah harus bisa mencari perusahaan alternatif lain yang bisa masuk ke Pamekasan dan Madura pada umumnya untuk membeli garam petani. Sehingga keterlibatan pemerintah bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Jangan sampai persoalan harga diserahkan pada mekanisme pasar. Harus ada campur tangan pemerintah dan menekan harga biar tidak anjlok.

“Hemat saya, kita harus bongkar konspirasinya. Jangan sampai ada monopoli. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak untuk urusan garam harus ditarik ke Pamekasan untuk berkompetisi membeli garam. Bahkan kalau perlu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT AUMM bisa digerakkan, masalah anggaran kita siapkan untuk beli, toh itu pasti untung,” ujarnya. (go/edo/mmx/yan)