“Di lokasi yang direncanakan itu, sekarang saja sudah semerawut. Jadi, jika ditambah lagi MPP di kawasan Alun-alun, apa tidak tambah semerawut lagi,” ungkap Sekretaris Komisi C DPRD Lumajang, Ahmad Faruq Qotibi, Minggu (25/06/2023) tadi.

Ditambahkannya, terkait rencana tersebut, memang ada beberapa pilihan untuk lokasi MPP. Seperti, di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jalan Slamet Wardoyo Desa Labruk Lor, Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigasi di Jalan Veteran dan KWT di Kecamatan Kedungjajang.

Baca juga :

“Dari tiga pilihan itu, kami sepakat di KWT. Pasti nantinya akan banyak orang yang datang. Karena selain jangkauan untuk warga, juga karena arealnya yang luas. Sehingga, akan lebih efektif,” paparnya.

Di areal KWT ini, ujar anggota DPRD dari Kecamatan Kedungjajang, akan menambah pusat ekonomi baru. Sebab, di situ sudah ada wisata water park. Jadi, warga yang ingin mendapatkan pelayanan bisa mengajak keluarga sambil berekreasi.

“Kalau kendala masalah anggaran, maka pembangunan MPP bisa dibangun bertahap. Tidak perlu mewah, namun sementara ada pelayanan terpadu dan terus diperbaiki sarana dan prasarananya,” paparnya. (adi/sit)

Saat ditemui usai melangsungkan pernikahan, pasangan tersebut mengatakan jika merasa tegang dan merasa gelisah. Sebab, kabar pernikahan yang didapatkan juga begitu mendadak.

“Sebelumnya tadi sangat tegang sekali, karena disaksikan sama pejabat tinggi Kota Malang. Kita tidak ada persiapan yang matang, dan juga mendadak sekali,” kata Mukhlas, saat dikonfirmasi di Balai Nikah Layanan Kantor Kemenag, MPP Merdeka, Kota Malang.

Kemudian, Mukhlas juga menceritakan jika memang rencana pernikahannya digelar pada hari ini di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, karena mendapatkan kabar dari Kepala Kemenag, jika pernikahannya akan diselenggarakan di MPP Merdeka Kota Malang dan disaksikan Wali Kota Malang, malah menambah rasa kecemasannya.

Baca juga :

“Rencananya memang nikah hari ini, di KUA, kemarin dikasih tau sama kepala KUA kalau nikah nya di sini (MPP Merdeka) dengan disaksikan sama pak Wali Kota. Jadi agak tegang,” ucapnya.

Meski awalnya merasakan kecemasan, pasangan tersebut akhirnya bisa bernapas lega setelah proses pernikahan mereka berjalan lancar. Dalam suasana yang penuh haru dan kebahagiaan, pasangan tersebut berhasil melalui momen bersejarah dalam hidup mereka.

“Alhamdulillah, setelah awalnya merasa tegang, sekarang sudah lega. Tentu saya juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan dan dukungan dari Wali Kota Malang dalam pernikahan yang sudah kami lakukan tadi,” ujar Mukhlas.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika pihaknya siap menjadi saksi dalam pernikahan warga Kota Malang. Terlebih layanan yang diberikan oleh kantor Kemenag juga begitu luar biasa, sehingga menjadi keharusannya untuk melayani masyarakat.

“Saya memang dibutuhkan masyarakat sewaktu-waktu. Monggo, kalau mau nikah saya juga siap jadi saksi,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit)

“Harapannya, dengan adanya MPP ini menjadi mal layanan bagi masyarakat kita semua. Apalagi dengan penambahan tenant Kemenag ini, akan semakin memperkaya ragam layanan publik yang tersedia di Kota Malang ini,” kata Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, tambahnya, di dalam tenant layanan Kemenag tersebut juga dilengkapi dengan wedding corner (balai nikah, red). Tentu menurutnya, itu bisa dinikmati oleh masyarakat yang akan menikah, dengan tidak dipungut biaya (gratis).

“Nikah di KUA memang gratis, nikah di sini pun juga sama gratis. Tetapi kalau di luar, kan bayar Rp 600 ribu,” ujarnya.

Saat disinggung mengenai jumlah tenant yang berada di MPP Merdeka Kota Malang, pihaknya menyampaikan jika masih belum mengetahui secara pasti. Namun, Wali Kota Sutiaji memastikan jika semua dinas sudah memiliki tenant di sana. Pihaknya berharap, ke depan akan semakin banyak dilengkapi oleh instansi lainnya.

Baca juga :

“Harapannya selain itu nanti di tahap ketiga, akan diperluas sehingga memberi ruang yang lebih luas kepada para pengunjung. Selain itu, di tahun ini juga akan dibangun akses disabilitas. Sehingga, nanti layanannya memakai akses lift untuk memberikan kemudahan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Malang, Achmad Shampton, menyampaikan jika layanan yang di berikan di MPP Merdeka Kota Malang, meliputi konsultasi informasi keagamaan, layanan pendampingan sertifikasi halal, pendaftaran, pembatalan dan pelimpahan haji, pendampingan daftar nikah online dan layanan rekomendasi nikah. “Jadi layanan kami di sini sama saja. Mengurus haji juga bisa, lalu konsultasi informasi keagamaan pun juga bisa, jadi tidak perlu lagi ke BP4 di Kemenag, cukup di sini saja. Bulan-bulan ini malah kami pusatkan ke sini semua karena kan kantor Kemenag juga sedang dibangun,” tutur Shampton, sapaannya.

Lebih lanjut menurut Shampton, untuk mengenai layanan balai nikah yang juga telah disiapkan itu, sementara ini hanya dapat digunakan oleh KUA Kecamatan Klojen saja. Sementara ini, pihaknya juga masih merumuskan agar KUA kecamatan lainnya juga bisa bergabung dengan layanan yang ada di MPP tersebut.

“Karena kita kan belum punya regulasi. Ada proses layanan pemerintah yang menyesuaikan kondisi, sekarang ini kita sudah proses ada rancangan peraturan Menteri Agama yang membuat perubahan basis-basis. Jadi tidak ada lagi basis kecamatan tapi basis nanti SK nya,” jelasnya.

Sebagai informasi, selain meresmikan layanan Kantor Kemenag di MPP Merdeka Kota Malang, Wali Kota Malang, Sutiaji, dan Kepala Kemenag Kota Malang, Achmad Shampton, juga menjadi saksi nikah dari salah satu masyarakat Kota Malang yang juga melangsungkan pernikahan di Balai Nikah tersebut. (hms/rsy/sit)

Dalam pantauan Memontum.com, masyarakat begitu antusias untuk mengantre di beberapa layanan yang ada. Seperti pada stan layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Salah satu pengunjung, Supiati, mengatakan jika dengan adanya MPP memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Malang, untuk mengurus administrasi yang diperlukan. Seperti halnya, dirinya memanfaatkan pelayanan MPP untuk mengurus KTP.

“Tentu di sini memberikan kemudahan. Jadi, saya tidak perlu jauh-jauh untuk mengurusnya. Karena ini juga baru pertama kali menguruskan anak untuk KTP dan usianya sudah 17 tahun,” kata Supiati, saat ditemui di MPP Kota Malang, Jumat (28/04/2023) tadi.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kemudian, tambahnya, fasilitas yang ada di MPP menurutnya juga sudah cukup bagus. Namun, dirinya menyayangkan jika jam operasional hanya hingga pukul 15.00 WIB. Apalagi, ketika di hari Jumat, hanya sampai setengah hari saja.

“Karena tadi ke sini juga agak siang dan harus mengantre, jadi ini masih menunggu. Tutupnya juga pukul 14.00, kalau tidak salah hari ini,” kata Supiati, yang juga sebagai warga Kecamatan Lowokwaru.

Sementara itu, warga Kelurahan Kauman, Budi, mengatakan jika pelayanan yang diberikan sudah cukup bagus, cepat dan tanggap. Pasalnya, ia membuat KTP baru hanya butuh waktu selama satu minggu saja.

“KTP saya hilang, sudah lapor ke kantor polisi dan sebagainya, lalu ngurus KTP baru disini. Pelayanannya bagus, cepat, tidak perlu yang lain-lainnya. Hari ini sudah jadi, saya tinggal ambil saja,” kata Budi.

Lebih lanjut, dalam pelayanan tersebut menurut Budi juga tidak dipersulit hal apapun. Fasilitas yang ada juga sangat mendukung masyarakat, sehingga tidak perlu repot untuk jauh-jauh ke kantor utama Dispendukcapil.

“Rumah saya di Kauman, jadi kalau pergi ngurus kesini cukup dekat. Pelayanannya baik, tidak dipersulit, tidak aneh-aneh ngurusnya,” imbuh Budi. (rsy/sit)

Hadir melakukan soft launching MPP Mini di wilayah Lamongan selatan, tepatnya di Kantor Kecamatan Ngimbang, Senin (27/02/2023) tadi, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengungkapkan dengan hadirnya MPP Mini, merupakan bentuk pengembangan pelayanan publik. Salah satunya, upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di pelosok desa.

“Bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan saya dan Pak Rouf (Wabup, red), kami melaunching MPP mini berbasis digital. Melalui pelayanan digital, diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi, sekarang masyarakat yang ada di wilayah Selatan kalau mengurus administrasi kependudukan, bayar pajak PBB sampai mengurus izin usaha tidak usah jauh-jauh ke kota, cukup di MPP mini Kecamatan Ngimbang,” terangnya.

Tidak hanya masyarakat Lamongan Selatan yang memiliki akses kemudahan, masyarakat Lamongan Barat dan Utara, juga memiliki akses yang sama. Karena, Pemkab Lamongan telah menghadirkan MPP mini di wilayah Lamongan Utara, tepatnya di Kecamatan Paciran dan MPP mini di wilayah Lamongan Barat, tepatnya di Kecamatan Babat lengkap dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Sekali lagi, pemerintah ingin mendekatkan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat Lamongan, diseluruh pelosok desa. Dengan hadirnya layanan MPP di berbagai wilayah, nantinya tingkat kunjungan akan semakin berkurang. Tetapi sebaliknya, tingkat pelayanan masyarakat yang dilayani justru akan semakin banyak. Itulah sebenarnya yang ingin kita ciptakan dari MPP mini ini. Ke depan, tidak hanya di tiga titik kecamatan saja, namun seluruh kantor kecamatan ada MPP mini,” lanjutnya.

Sekretaris Kabupaten Lamongan, Mohammad Nalikan, menambahkan bahwa meskipun saat ini baru tiga dinas yang dapat memberikan pelayanan yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pelayanan Pendapatan Daerah, tidak menutup kemungkinan akan terus ditambah sesuai kebutuhan masyarakat. Layanan MPP mini, akan melayani warga selama lima hari di jam kerja mulai Senin hingga Jumat, sampai jam 14.00 WIB.

“Untuk mengurus izin usaha, membayar pajak dan pelayanan administrasi kependudukan, masyarakat cukup datang di mall pelayanan public mini di wilayah terdekat masing-masing. Bahkan, pelayanan digital ini bisa langsung jadi di hari itu. Sehingga tidak perlu sampai meninggalkan pekerjaan atau aktivitas lainnya,” paparnya.

Usai melaunching MPP mini di Kecamatan Ngimbang, Bupati Yuhronur juga hadir membuka Pencanangan Bulan Panutan Pembayaran Pajak Daerah melalui MPP Mini berbasis digital di Kecamatan Babat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama Wabup Abdul Rouf dan Sekda Moh Nalikan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sekaligus menjadi pionir dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Lamongan. (zen/sit)

Sekda Kabupaten Situbondo, Wawan Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa MPP merupakan bagian dari pemenuhan oleh Pemkab Situbondo, atas harapan dan keinginan masyarakat. Tentunya, agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik secara mudah, cepat dan tepat.

Secara fisik, tambahnya, bangunan MPP sudah siap dan terkait unsur-unsur perangkat lainnya, akan disiapkan. Sebab, ini masih dilakukan kajian dan diharapkan dalam beberapa bulan ke depan, sudah bisa terselesaikan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Berdasarkan arahan Menpan RB yang terbaru, ujarnya, sebagaimana ketentuan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka MPP ini merupakan bagian dari SPBE konsepsi baru yaitu MPP digital. “Pembentukan MPP ini menjadi bagian target kami di Pemkab Situbondo. Sebab, MPP merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagaimana tuntutan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kita berkomitmen untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan dari kita secara cepat dan tepat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Situbondo, Qurrotul Aini, menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan forum konsultasi publik ini untuk menjaring saran serta menghimpun aspirasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan MPP di Kabupaten Situbondo. Yaitu, dengan harapan di tahun 2023 ini, persiapan penyelenggaraan MPP baik secara fisik ataupun administrasi sudah dapat diselesaikan dengan baik.

Sedangkan lokasi MPP, ujarnya, berada di eks Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, tepatnya di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan. “Dengan adanya MP, maka pelayanan akan lebih mudah, efektif, efisien dan cepat. Karena, ini sudah terintegrasi dalam satu gedung. Dalam kegiatan ini kami mengundang pihak Forkopimda, instansi vertikal, BUMN, BUMD dan swasta,” ujarnya. (her/gie)

Disampaikan Kepala DPMPTSP Kota Batu, Muji Dwi Leksono, bahwa kegiatan Njagong Bareng menjadi wadah bagi UMKM di Kota Batu, untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi terkait berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelaku usaha. “Persaingan UMKM ke depan akan luar biasa, dengan berbagai regulasi yang baru. Kami hadir, dengan tujuan untuk melakukan pendampingan agar UMKM di Kota Batu bisa bertumbuh dan bisa naik kelas,” terangnya, saat di Gazebo Plut Kota Batu, Jumat (10/02/2023) tadi.

DPMPTSP bersama Dinas Kesehatan Kota Batu, PLUT Kota Batu dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu, tambahnya, memfasilitasi UMKM di Kota Batu agar mampu naik kelas dan bermitra dengan pembinaan kemandirian UMKM untuk kesiapan naik kelas dan bermitra dengan penanaman modal dalam negeri/penanaman modal asing lokal maupun nasional. Sedangkan, mengenai keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Among Warga, menurut Muji, punya tujuan sebagai layanan satu pintu bagi UMKM.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Jadi, adanya MPP ini menjadi alternatif pelayanan bagi pelaku UMKM. Pelaku usaha bisa mengurus perijinan, mengajukan BPOM hanya dalam satu tempat,” imbuhnya.

Dengan adanya pembinaan dan kolaborasi bersama berbagai dinas terkait ini, diharapkan bisa menjadi solusi bagi UMKM untuk bertumbuh dan berkembang sehingga mendorong peningkatan perekonomian.

Menanggapi kegiatan yang dilakukan DPMPTSP Kota Batu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, berharap bisa berjalan dengan baik. Sehingga, pelaku usaha di Kota Batu ini bisa menjalankan usahanya dengan sangat maksimal. Tentunya, pembinaan oleh dinas terkait bisa memberikan manfaat bagi UMKM di Kota Batu.

“Karena setelah pandemi. Ekonomi sudah mulai membaik. Harapan kami, dengan adanya perijinan yang difasilitasi oleh dinas terkait bisa membawa dampak positif bagi pelaku UMKM di Kota Batu,” tuturnya, saat dihubungi via ponsel.

Dengan jelasnya legalitas UMKM, tambahnya, maka pelaku usaha tidak merasa ragu dalam menjalankan usahanya. Serta, bisa menggandeng pihak perbankan untuk permodalannya.

“Yang pasti, adanya dinas terkait menjemput bola ke pelaku UMKM tentunya sangat menggembirakan bagi kami. Dan, kami berharap ini kedepannya lebih baik lagi,” tegas Khamim.

Sekedar diketahui bahwa berdasarkan data tahun 2022 disebutkan jumlah UMKM di Kota Batu mencapai 23 ribu. Dan, jumlah tersebut merupakan potensi penggerak ekonomi masyarakat. (put/sit)

“Jadi, nanti MPP itu kita sarankan betul-betul menjadi layanan publik tanpa ada pusat perbelanjaan di situ. Karena, orang yang baru masuk melihat itu, bukan mall pelayanan. Tetapi, lebih kepada pusat perbelanjaan. Sehingga, kami menyarankan untuk dioptimalkan saja untuk pelayanan. Sudah tidak ada lagi hal-hal yang lain,” ucap Made, Sabtu (12/11/2022) tadi.

Dirinya juga memandang, apabila diukur secara ekonomis, adanya pusat perbelanjaan di lokasi tersebut tidak secara signifikan mendongkrak PAD Kota Malang. Sehingga rencana kebijakan tersebut dinilai sangat pro Rakyat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Apabila itu dapat direalisasikan, maka seluruh instansi yang ada di Kota Malang yang berkaitan dengan pelayanan dapat diakomodir di dalam MPP tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk rencana tersebut juga sembari melihat perjanjian kerjasama antara Ramayana dengan Pemerintah Kota Malang. Berdasarkan pengakuannya, pihak ketiga dalam menyewa lokasi tersebut hanya berlaku selama dua tahun.

“Sudah kita wacanakan dan kita nanti lihat perjanjian kerjasamanya selesai kapan. Tapi maksimal kan lima tahun, kemarin ada perjanjian hanya dua tahun kalau tidak salah. Dimana pertahunnya Rp 600 juta,” imbuh Made. (rsy/sit)

Dalam kesempatan tersebut, Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa saat ini beberapa program telah berjalan dan terlaksana. Seperti halnya, pembuatan KTP dan administrasi kependudukan yang baik bisa tuntas di kecamatan.

“Saya dan Bunda Indah berkomitmen untuk terus menjadikan pelayanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Lumajang, untuk betul-betul dalam posisi masyarakat mudah mendapatkan pelayanan,” ujarnya.

Mall Pelayanan Publik, tambahnya, merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Lumajang. Namun, saat ini masih dalam proses pembangunan kelengkapan-kelengkapan yang lainnya.

“Prioritas program kami adalah Mall Pelayanan Publik. Sehingga, berbagai pelayanan yang terkonsep dalam satu tempat. Pelayanan dasar nantinya akan kita tuntaskan 128 jenis pelayanan dan saat ini 17 pelayanan sudah hadir di Mall Pelayanan Publik ini,” jelasnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Taufik Hidayanto, berharap adanya Mall Pelayanan Publik mampu mendorong para ASN bisa mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk itu, keberadaan MPP di Kabupaten Lumajang, harus mampu mengedepankan sarana dan prasarana. Sehingga, kenyamanan dan kepuasan masyarakat bisa dirasakan masyarakat pengguna pelayanan.

“Harapan kami kepada seluruh pegawai MPP di Kabupaten Lumajang, untuk terus berkomitmen menjalankan MPP mulai dari pimpinan sampai dengan level bawah untuk mengutamakan pelayanan yang berkualitas dan profesional,” paparnya.

Beberapa unit penyelanggara pelayanan publik yang ada di MPP yaitu, Polres Lumajang (Samsat Corner), Kantor Pertanahan, Kantor Kementerian Agama, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP), Pelayanan Samsat Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahunan, PT PLN (Persero) ULP, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jatim, Perumda Air Minum Tirta Mahameru, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dispendukcapil, DLH, DPKP serta Dinas PUTR.

Turut hadir dalam peresmian itu, Forkopimda Kabupaten Lumajang, Sekretaris DPMPTSP Provinsi Jatim, Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim, Sekda Lumajang, Ketua dan anggota Komisi C DPRD Lumajang, Asisten hingga kepala OPD di lingkungan Pemkab Lumajang. (kom/adi/sit)