Menurut Baidowi, salah satu syarat utama yang harus dimiliki oleh hewan kurban, yakni dari sisi kesehatan. Ini, harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Kurban itu harus binatang yang sehat, yang tidak ada ciri mengidap PMK berat. Kalau mengidap PMK yang berat, secara hukum tidak boleh untuk kurban,” ucap Baidowi, Sabtu (18/06/2022) tadi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dijelaskannya, jika hewan kurban itu memiliki gejala ringan dengan tidak mengurangi kualitas daging, maka hukum kurban itu sah. Namun, jika hewan kurban bergejala berat hingga tidak bisa disembuhkan penyakitnya, maka tidak diperbolehkan untuk disembelih.

“Karena situasi saat ini seperti ini, adanya gejala PMK, maka harus lebih diperhatikan. Secara hukum, sah jika hewan ternak itu mengalami PMK ringan dengan tidak mengurangi kualitas daging hewan itu,” jelasnya.

Sebagai informasi, untuk PMK ringan itu memiliki ciri seperti lesu, demam, tidak nafsu makan, lepuh pada sekitar dan dalam mulut (lidah, gusi), keluar air luar dari biasanya dan dapat disembuhkan dengan pengobatan. Sedangkan PMK berat, itu memiliki ciri seperti lepuh hingga lepas pada kuku, cacat, kurus permanen hingga tidak bisa disembuhkan. (rsy/gie)

Mengawali sambutannya, Bupati Malang menyampaikan dukungan dan ucapan selamat atas terlaksananya Rakerda MUI Kabupaten Malang Tahun 2021. “Semoga, dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, serta dapat dijadikan momentum konsolidasi yang akan memperkuat peran ulama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai dengan khittah awal didirikan lembaga MUI,” kata Bupati Malang.

Baca juga

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Keberadaan ulama akhir-akhir ini, tambah Bupati Malang, semakin diharapkan dapat memaksimalkan peran dan fungsinya. Di tengah-tengah arus perubahan yang deras menyiratkan kehidupan yang hedonis dan materialistis, merupakan pekerjaan rumah bagi semua pihak.

Khususnya peran ulama, tidak saja berdiri di garis terdepan dalam mengokohkan sendi-sendi moral, etika, dan spiritual semata. Tetapi, lebih dari itu ulama diharapkan mampu mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat yang agamis, serta mampu memberikan contoh dan tuntunan untuk memelihara kerukunan antar umat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masih menurut Bupati Sanusi, agar para ulama dan umara dapat bersinergi untuk terus menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Hal tersebut, bertujuan untuk mewujudkan kebersamaan dan menyatukan umat, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Malang yang rukun dan damai, sejalan dengan tema yang digaungkan yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu juga, diharapkan Rakerda ini dijadikan sebagai media yang efektif untuk mengumpulkan tokoh-tokoh agama. “Sekaligus saling berembug agar semua program MUI dapat berjalan lancar dan mampu memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat,” terangnya. (pro/sit)

“Pada saat ini umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa Bulan Suci Ramadhan di tengah suasana pandemi yang masih berlanjut. Maka marilah kita ikuti semua kebijakan pemerintah, terutama pelarangan mudik saat Idul Fitri 1442 H,” ungkapnya, Selasa (11/05).

Baca juga:

• Menengok Telaga ‘Bidadari’ di Pantai Malang Selatan (2)
• ABG Madyopuro Pintar Curi Motor, Polisi Lacak Siapa yang Ngajari
• Ngebut Dikejar Polisi, Mobil 4 Rampok Nyemplung Sungai

Menurutnya, aturan pemerintah tersebut untuk kebaikan warganya, untuk keselamatan bangsa, dan untuk mencegah bahaya-bahaya yang akan timbul apabila dilaksanakan mudik.
Lebih lanjut, KH Baidlowi menegaskan bahwa mudik hanyalah budaya yang melekat pada masyarakat.

“Mudik itu sebetulnya hanya merupakan budaya, bukan perintah agama. Memang isinya disana ada silaturahim dan juga saling maaf memaafkan, itu memang baik. Tapi itu bisa dilakukan tanpa harus mudik, misalnya kita pakai HP saja,” terangnya.

Tak hanya itu, dirinya pun turut berujar bahwa Hari Raya Idul Fitri merupakan ibadah sunnah muakkadah. Dimana pelaksanaannya tidak harus berjamaah terlebih saat ini merupakan kondisi darurat.

“Memang kalau bisa jangan sampai tidak sholat ied, hanya saja sekarang pelaksanaannya tidak harus berjamaah. Karena situasinya seperti sekarang ini darurat, maka jamaah jangan banyak-banyak. bahkan boleh dilakukan di rumah masing-masing, dengan seorang imam yang lainnya jadi makmum,” tambahnya.

Sehingga pihaknya menekankan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dimanapun tempatnya. Bahkan meski sholat sekalipun, tak masalah mengenakan masker. “Marilah kita tetap menjaga prokes dengan memakai masker dimana saja, termasuk juga saat ke masjid. Boleh sholat pakai masker, karena pas sujud yang harus menyentuh lantai itu hanya bagian atas saja. Sedangkan bagian hidung hanya sunnah,” paparnya.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan apabila sholat berjamaah, sebelum memasuki masjid harus cuci tangan dahulu. Kemudian tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lain. “Dengan demikian mudah-mudahan upaya-upaya yang baik tadi itu sudah cukup menjadikan kita selamat dunia akhirat,” harap Ketua MUI. (mus/ed2)

“Ini yang dinamakan kerukunan, bukan mencampuradukkan,” ujar pengasuh PP Miftakhul Huda Gading Pesantren Kota Malang. Ini disampaikan dalam acara Dialog Kebangsaan MUI Kota Malang, Rabu 18 September 2019 di gedung BAU UMM.

Dialog Kebangsaan ini mengambil tema, Menebar Salam Untuk Kedamaian Bangsa. Ketua Panitia Dr Abdul Haris dalam sambutannya, menyampaikan jika peran MUI adalah menjaga nilai nilai kebangsaan dan NKRI.

“MUI berperan aktif mewujudkan kedamaian bangsa. Karena itu tema dialog kebangsaan ini, untuk kedamaian bangsa,” ujar Ketua Muhammadiyah Kota Malang ini.

Sementara itu, Ketua MUI Jatim KH Abdus Somad Buchori, menekankan pada penggunaan kalimat salam. Bahwa salam setiap agama adalah doa, maka sudah masuk wilayah ibadah masing-masing agama.

“Karena itu, tidak boleh diucapkan oleh orang yang beragama lain. Di dalam ucapan salam, terdapat doa masing-masing agama. Indonesia adalah negara Pancasila yang beragama. Maka harus saling menghormati dan menghargai agama lain. Caranya, jangan mencampuri atau mengganggu ibadah agama lain,” tegas KH Abdus Somad Buchori.

Acara ini dihadiri peserta sekitar 100 orang. Terdiri dari utusan organisasi Muhammadiyah, NU, pemuda Muhammadiyah, Ansor, Aisiyah, Muslimat, mahasiswa, perwakilan Pemkot Malang, Polres Malang Kota, Kejari dan PN Kota Malang, Warek UMM dan perwakilan Korem 083.(yan)

Menyadari hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang kembali mengingatkan masyarakat terkait keputusan hukum jual-beli uang baru adalah haram. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang tergiur secara mudah membeli uang baru tanpa harus antri. MUI pun mengeluarkan surat edaran ke sejumlah instansi terkait putusan tersebut.

“Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan dari berbagai kalangan tentang status hukum jual beli mata uang, maka MUI Kota Malang memutuskan bahwa transaksi jual beli uang hukumnya haram,” kata Ketua MUI Kota Malang, KH Baidowi Muslich.

Salah satu pengasuh Ponpes di kawasan Gading Kasri ini menjelaskan, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh. Namun ada sejumlah syarat dan ketentuan, misalnya tidak ada spekulasi, ada kebutuhan transaksi atau simpanan. “Jika transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Namun apabila lain jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai,” terangnya.

Terkait kasus jual-beli mata uang di jalanan, tergolong haram jika terpenuhi unsur riba dalam proses tukar menukarnya. “Contohnya, uang Rp 100 ribu ditukar dengan perjanjian jadi Rp 120 ribu. Yang demikian ini terdapat unsur diperjanjikan keuntungan, sehingga tukar menukar yang demikian tergolong riba yang haram hukumnya,” tegas KH. Baidowi.

Disebutkannya, tukar menukar seharusnya sesuai dengan nilai awal atau tidak ada unsur diperjanjikan. Misalnya, uang Rp 100 ribu yang ditukar, akan mendapatkan uang dengan nilai yang sama yakni Rp 100 ribu. “Tetapi jika ada unsur tolong menolong dan tanpa unsur diperjanjikan, maka proses tukar menukar yang dilanjutkan dengan uang tanda terima kasih, hukumnya diperbolehkan,” tambah KH. Baidowi

KH Baidowi pun mengimbau agar mayarakat menggunakan jalur resmi dalam penukaran uang tersebut. “Kan pemerintah melalui Bank Indonesia atau bank-bank lain itu sudah memberikan fasilitas penukaran uang. Itu gratis, jadi boleh. Kalaupun malas antre, bisa disiasati menukarkan di awal Ramadan,” tandas KH. Baidowi. (adn/yan)