Hal itu, disampaikan oleh Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setda Kabupaten Probolinggo, Julianto. Diuraikan, bahwa pihaknya sudah menelusuri terkait sulitnya LPG 3 Kg ke pihak pengisian SPBE dan agen di Probolinggo. Dari hasil penelusuran itu, pihaknya tidak menemukan pengurangan pengiriman LPG terhadap agen LPG.

“Saat ini kami masih belum bisa memberikan jawaban pasti mengenai penyebabnya. Jadi, ini masih kami telusuri,” katanya, Rabu (26/07/2023) tadi.

Di Probolinggo sendiri, ujarnya, terdapat empat SPBE yang menaungi sejumlah agen. Ke empat SPBE tersebut terletak di Kecamatan Tongas, Kecamatan Leces, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo dan Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Dari ke empat SPBE tersebut, tidak ada perbedaan pengisian selama sepekan ini. Bahkan, pengiriman kepada agen dilaporkan normal seperti biasa.

“Kalau yang terjadi di Krejengan sama Pajarakan, ini saya minta waktu. Soalnya, yang lain tidak ada problem (masalah),” terangnya.

Baca juga:

Pihaknya meminta kepada masyarakat, agar tidak panik terkait sulitnya LPG subsidi. Hal itu dikarenakan, hari besar dan acara mantenan, sudah dilalui. “Kecuali ada pengurangan, tapi nyatanya tidak ada pengurangan. Karenanya, kami akan cari tahu yang terjadi,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, di Kabupaten Probolinggo mengalami kesulitan gas LPG 3 Kg. Seperti di Desa Jatiurip, Kecamatan Krejengan, Desa Ketompen, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Dengan kasus tersebut, masyarakat pun harus menggunakan tungku untuk memasak kebutuhan sehari-hari sebagai alternatif saat langka gas LPG 3 Kg. (nun/pix/gie)

Seperti yang disampaikan salah satu penjual LPG 3 Kg di Desa Jatiurip, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Abdurrahman. Dirinya mengatakan, bahwa terakhir kali mendapatkan pasokan LPG dari agennya sebanyak 10 tabung LPG pada Sabtu (22/07/2023) lalu.

Dengan 10 tabung LPG tersebut, biasanya akan bertahan selama tiga sampai empat hari. Sedangkan, dengan jumlah pasokan yang mulai menurun, seperti halnya pada Sabtu (22/07/2023) lalu, maka hanya mendapat lima biji tabung yang langsung habis tidak sampai sehari.

“Bahkan, orang luar desa dan luar kecamatan, itu sampai mencari gas ke toko saya. Berarti, bukan cuma di daerah Krejengan saja yang sulit gas LPG 3 Kg sekarang. Biasanya, sekali ambil saya 10 tabung dan sejak Sabtu kemarin hanya dapat lima tabung,” terangnya, Senin (24/07/2023) tadi.

Dengan sulitnya pasokan gas LPG 3 Kg, maka tidak mempengaruhi harga jual tabung gas LPG. Karena, sampai saat ini harga gas LPG 3 Kg masih bertahan dikisaran harga Rp 18 ribu.

Baca juga :

“Kalau harga masih tetap Rp 18 ribu dan tidak ada perubahan. Tadi malam saja, mungkin sekitar sepuluh orang yang datang ke toko mencari gas LPG 3 Kg,” ujarnya.

Sementara itu, warga Desa Ketompen, Kecamatan Pajarakan, Muh Rizkil Hidayat, juga mengaku kesulitan mencari tabung gas LPG 3 Kg. Sulitnya keberadaan gas LPG tersebut, membuatnya harus menggunakan alternatif lain untuk memasak makanan sebagai kebutuhan sehari-hari dengan tungku.

“Ya mau bagaimana lagi, harus kembali ke kebiasaan zaman dahulu. Harus pakai tungku. Kalau tidak pakai tungku seperti kita yang di desa, mau pakai apa lagi. Alat canggih mungkin hanya magicom untuk masak nasi. Namun untuk goreng atau masak lauk dan lainnya, tetap butuh api. Jadi ya hanya tungku itu solusinya,” curhatnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam Kabupaten Probolinggo, Jurianto, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menelusuri terkait kebenaran terkait kesulitan gas LPG 3 Kg tersebut.

Pihaknya tidak melakukan pengurangan ataupun penambahan stok untuk kesediaan LPG 3 Kg.

“Kami masih lakukan penelusuran ke lapangan. Dan dari kami sendiri tidak mengurangi jumlah stok maupun penambahan stok, jadi semuanya normal,” terangnya. (nun/pix/gie)

Tidak hanya itu, sebagian sudah mulai pengerjaan dan sebagian lainnya masih proses penandatanganan. Saat ini, ada empat proyek dalam pengerjaan. Di antaranya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sembilan belas proyek menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Staf Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Wahyu Jatmiko, menjelaskan bahwa saat ini sedang dilaksanakan perbaikan di beberapa ruas jalan Kabupaten Madiun. “Ada empat ruas jalan menggunakan DAK yakni ruas jalan Muneng-Kenongorejo sepanjang 7,57Km, Kenongorejo-Dawuhan 3,48 Km, kemudian ruas jalan Bulu batas Bojonegoro 7,52 Km dan Ngujur batas Ponorogo 9,30 Km,” katanya, Kamis (20/07/2023) tadi.

Baca juga :

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, perbaikan jalan yang dilaksanakan saat ini bukan karena viral di media sosial. Akan tetapi, sudah berkomitmen sejak lama mengagendakan perbaikan. Bahkan, ada proses yang harus dilalui yakni perencanaan, lelang, baru pelaksanaan.

Sementara itu, untuk ruas jalan Muneng-Kenongorejo sepanjang 7,5 Km, diperbaiki dengan aspal sepanjang 3,5 kemudian rigid 1,1 Km. Ruas jalan tersebut memerlukan penanganan khusus, yakni timbunan tanah urug setinggi 60 sentimeter kemudian Lapis Pondasi Agregat (LPA) dan rigid dengan ketinggian 1 meter.

“Kami mohon masyarakat untuk bersabar karena akses jalan terganggu sampai perbaikan selesai,” ujar Wahyu. (kom/gie)

Kuasa Hukum Manajemen Malang Plaza, Solehoddin, menyampaikan bahwa dengan dilakukannya soft launching tersebut juga mengenalkan pada masyarakat Kota Malang, dengan hadirnya pusat jual beli HP di Mal tersebut. “Sekarang pengenalan dari tenant-tenant yang menempati di Mal Sarinah Kota Malang ini dan alhamdulillah hampir 99 persen sudah selesai. Ini juga dari hasil undian yang sudah kami lakukan kemarin. Namun, memang masih perlu adanya beberapa perbaikan-perbaikan,” ujar Solehoddin.

Kemudian, paparnya, untuk jumlah tenan sendiri yang disediakan ada 100 tenan. Namun, saat ini keterisiannya hanya sekitar 70 tenan. Itu, diberikan secara gratis selama empat bulan ke depan dan selanjutnya dari penyewa yang akan melakukan pembayaran secara individu kepada manajemen Mal Sarinah.

Baca juga:

“Jadi, ini nanti terhitung mulai grand opening yang rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat ini juga. Empat bulan gratis, selanjutnya mereka sendiri yang melanjutkan,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai kendala yang dialami, sehingga menyebabkan tertundanya relokasi, pihaknya menyampaikan jika banyak persyaratan yang harus disiapkan oleh pihak Mal. Sehingga, pihaknya juga harus mengikuti syarat-syarat tersebut.

“Jadi banyak persyaratan yang diambil oleh pihak Mal Sarinah ini. Seperti standarisasi kaca, tempat jual belinya, kabel, listrik, itu yang menjadi kendala. Sehingga, kami juga mengikuti syarat-syarat yang diikuti oleh pihak sarinah,” lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator Pedagang Malang Plaza, Fathkul Azis, mengatakan rasa syukurnya karena sudah bisa melakukan transaksi jual beli HP, walaupun di tempat baru. Sehingga, dirinya berharap di tempat tersebut bisa lebih baik dari sebelumnya.

“Alhamdulillah, apapun itu kita harus terima. Yang jelas ini lahan baru bagi kita, mau tidak mau ya harus dilakukan dengan niat. Memang kekurangan itu pasti ada, tetapi mudah-mudahan kedepannya lebih baik dari yang kemarin,” kata Azis.

Untuk ukuran tenan yang dipergunakan jual beli HP di lokasi tersebut, menurut Azis sama semua, yakni kurang lebih sepanjang dua meter. Namun, ada lima tenant berbeda ukuran dengan lainnya. Itu karena, diperuntukkan untuk penjual aksesoris dan spaperpart HP.

“Kalau yang besar untuk aksesoris aja, karena kalau aksesoris itu butuh yang besar. Kalau untuk HP sama aja,” tambahnya.

Lebih lanjut, mengenai tarif sewa yang harus dibayarkan usai diberikan gratis selama empat bulan, yaitu bermacam-macam mulai Rp 1,2 juta, Rp 2,2 juta hingga Rp 3,5 perbulannya. Dengan adanya tarif tersebut, pihaknya tidak merasa keberatan.

“Kami sudah bisa menerima, karena memang variatif. Mungkin bagi yang Lantai I di Malang Plaza, dahulu sudah terbiasa bayar segitu, karena dulu pakai roling door. Bisa dikatakan kalau dari pengeluaran murah. Tapi kalau yang diatas kan biasanya murah, disini mungkin agak lebih mahal perbandingannya,” lanjutnya.

Namun, Azis mengeluhkan jika di Mal tersebut, tarif parkir cukup mahal dan lahan parkir yang ada juga cukup sedikit. Sehingga, pihaknya berharap ke depan nanti manajemen Mal Sarinah bisa menambah lahan parkir dan memberikan harga khusus bagi pemilik tenan.

“Parkirnya terlalu sedikit, jadi kami mengusahakan negosiasi khusus pemilik tenan dan krunya. Kami minta yang di trotoar itu tapi masih belum tahu boleh atau tidak. Karena, kalau masuk di Sarinah semua kasian pengunjungnya dan ada harga khusus nanti, apalagi untuk jangka panjang,” imbuh Azis. (rsy/sit)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Aries Setiawan, menyampaikan saat ini Pemkot Batu bersama DPRD Kota Batu, telah mematangkan rencana kenaikan tarif retribusi sampah dalam pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi. “Tahun 2024 mendatang, tarif retribusi sampah di Kota Batu bakal dinaikkan. Ini sangat penting, karena sejak tahun 2010, Perda itu belum pernah dilakukan perbaikan,” terangnya di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Kamis (06/07/2023) sore.

Di Perda yang lama, tambahnya, untuk retribusi persampahan dibagi menjadi kawasan jalan provinsi, kota dan desa yang dikenai tarif mulai Rp 1.500 sampai Rp 3.500. Maka, di Perda yang baru diusulkan tarifnya sama, yakni menjadi Rp 3.500 perbulan.

“Di Perda yang baru nantinya restribusi sampah perbulan untuk wisata buatan seperti Jatim Park Group dan lainnya akan dinaikkan dari Rp1,4 juta jadi Rp 2,8 juta. Lalu, mal dari Rp 250 ribu jadi Rp 872 ribu, pertokoan besar seperti toko oleh-oleh dari Rp15 ribu jadi Rp 222 ribu, toko kecil seperti apotik dari Rp12 ribu jadi Rp 25 ribu dan khusus minimarket dari Rp 75 ribu ke Rp 117 ribu,” jelasnya.

Baca juga :

Selain itu, menurut Aries, untuk hotel juga dilakukan klasifikasi. Misalnya, hotel bintang 1 dikenai Rp 588 ribu. Lalu, bintang 2 dikenai Rp 738 ribu, dan bintang 3 dikenai Rp1 juta dan bintang 4 dari Rp1,2 juta menjadi Rp1,4 juta. Sedangkan, untuk hotel bintang 5 sebesar Rp 4,9 juta.

“Untuk hotel bintang 1 sampai 3 retribusi terbilang kecil karena diketahui okupansi hotel rendah. Kalau untuk hotel non bintang dari Rp175 ribu jadi Rp 363 ribu. Untuk villa atau home stay dari Rp 30 ribu jadi Rp 53 ribu. Ini, tarif retribusi sampah perbulan,” ujarnya.

Ditambahkannya, untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dari tarif retribusi sampah perbulan Rp 15 ribu menjadi Rp 60 ribu. Dan, PKL musiman dari Rp 500, menjadi Rp 2 ribu perhari.

“Untuk kegiatan event dan pernikahan juga akan kita tarik retribusi sesuai kapasitas penonton, misal untuk kapasitas penonton 350 orang dikenakan Rp 250 ribu. Dan, DLH juga menambah objek retribusi persampahan yang baru. Di antaranya ada panti pijat dan tempat karaoke akan dikenai retribusi persampahan Rp 297 ribu dan industri UMKM Rp 99 ribu,” tegasnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman, dikonfirmasi terpisah membenarkan dan menjelaskan bahwa DPRD Kota Batu telah menyelesaikan pembahasan Raperda tentang pajak dan retribusi. “Benar, kami bersama Pemkot Batu sudah menyelesaikan pembahasan Raperda. Dan, Jumat (07/07/2023) besok kita laksanakan uji publik,” jelasnya. (put/gie)

Kepala Kemenag Pamekasan melalui Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Abdul Halim, mengatakan pemberangkatan dan kepulangan para jamaah berjalan dengan lancar. “Alhamdulillah, pemberangkatan hingga kedatangan jamaah berjalan dengan lancar. Jamaah juga sudah kembali ke keluarga masing-masing,” katanya, melalui WhatsApp, Kamis (06/07/2023) tadi.

Baca juga

Ditambahkan Abdul Halim, dari total jumlah jamaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci, terdapat lima Jamaah Haji yang meninggal dunia lantaran sakit ketika sampai di Tanah Suci Mekah. “Meninggal lima orang, yang disebabkan karena sakit. Semoga semua diampuni dosanya, diterima amalnya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” tambahnya.

Abdul Halim juga rincian, bahwa jamaah haji yang meninggal itu domisili di beberapa kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Sedangkan mengenai asuransi jamaah, nantinya akan diberikan asuransi.

“Saya masih diperjalanan. Jadi, nanti ada asuransi untuk ahli waris,” jelasnya.

Sekedar diketahui, Kabupaten Pamekasan memperoleh kuota 1.064 jamaah pada pemberangkatan 2023.  (azm/gie)

Dari pantauan Memontum.com, di sekitar monumen TGP sudah terpasang penutup proyek. Termasuk, pada bagian aspal jalan juga sudah tersketsa berbentuk lingkaran yang seolah akan diposisikan untuk lokasi baru monumen.

“Untuk relokasi, khususnya Monumen TGP dan Tugu Adipura sudah sampai pada hasil putusan pemenang oleh Badan Layanan Pengadaan (BLP) dan sudah ada kegiatan rapat untuk pelaksanaan kegiatan. Salah satunya, sudah ada persiapan di lokasi dengan adanya pra pendahuluan, persiapan kegiatan pelaksanaan dan menutup area lokasi yang akan dilakukan relokasi,” kata Rahman.

Kemudian, dijelaskannya, jika penggeseran monumen tersebut yaitu antara titik existing yang ada sekarang digeser ke arah Selatan. Sehingga, para pengendara dari arah Jalan Bromo menuju Stadion Gajayana, tidak perlu untuk serong ke kiri ketika di dekat Monumen TGP.

“Jadi, memang ini penggeseran antara titik existing sekarang digeser ke arah sisi sebelah Selatan. Kondisi jalannya di situ memang tidak enak, maka dilakukan perbaikan. Terlebih, juga untuk pengaturan arus lalu lintas satu arah,” tambahnya.

Baca Juga :

Untuk target penyelesaian penggeseran monumen tersebut, imbuhnya, yaitu selama 120 hari kerja atau kurang lebih selama empat bulan. Dengan anggaran yang digunakan, yaitu sekitar Rp 400 hingga Rp 500 juta.

“Harapan kami dari DLH, semua sesuai dengan metode pelaksanaan sesuai dengan timeline yang sudah diatur dalam kontrak. Sekarang tahap persiapan pendahuluan dan nanti di timeline sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Kemarin SPK di Juni, kemudian di bulan Juli ini progres persiapan untuk pendahuluan. Mungkin di minggu berikutnya, sudah pekerjaan persiapan dan pelaksanaan,” tuturnya.

Lebih lanjut Rahman menegaskan, jika konsep dari Monumen TGP akan di desain sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) saat penyusunan perencanaan. Tentu, penggeseran yang dilakukan itu dengan membongkar.

“Kalau digeser itukan ada rodanya di bawah. Jadikan itu tidak mungkin. Sehingga, mesti dibongkar. Kita tidak menghilangkan, tetapi nanti akan kita kembalikan dengan konsep desain yang baru sesuai DED perencanaan, kondisi existing tidak ada yang frontal diubah,” imbuh Rahman.

Sebagai informasi, selain dilakukan penggeseran Monumen TGP, juga akan dilakukan penggeseran Tugu PKK dan Tugu Adipura yang berada di satu lokasi tersebut. Hal ini, dilakukan juga untuk memperlancar kendaraan akibat pemberlakuan satu arah yang telah diterapkan oleh Pemkot Malang. (rsy/sit)

Salah satu petugas lapangan Dinas Perhubungan Kota Batu, Agung, mengatakan bahwa sejak Sabtu (01/07/2023) kemarin, dinasnya sudah memberlakukan aturan itu. Artinya, hanya khusus untuk roda empat standar atau bukan kendaraan besar.

“Memang sejak kemarin, di Jalur Klemuk ini sudah bisa dilewati kendaraan roda empat. Baik itu untuk kendaraan dari arah Kota Batu, maupun dari Pujon,” terangnya di portal bagian bawah Jalur Klemuk, Minggu (02/07/2023) tadi.

Baca juga :

Sedangkan, tambahnya, meskipun sudah dibuka untuk dilewati kendaraan roda empat, namun penjagaan terus dilakukan. Termasuk, mengawasi klasifikasi kendaraan yang boleh roda empat yang boleh melintas. Yaitu, batas portal yang sudah terpasang yakni ketinggian kendaraan tidak lebih dari 2,2 meter.

“Yang lewat ini, khusus kendaraan roda empat bermuatan kecil. Jadi, untuk kendaraan besar, tetap dilarang lewat,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, paska musibah kecelakaan yang mengakibatkan tiga orang meninggal, Jalur Klemuk tertutup untuk kendaraan berat. Sejumlah antisipasi mulai pemasangan tanda larangan dan portal, dipasang di jalur itu. Bahkan, petugas juga terus melakukan pengawasan.

Sementara itu, untuk mengantisipasi kendaraan blong, beberapa ruas juga diberi lajur pembuangan. Sehingga, selain diharapkan masih tetap sebagai langkah antisipasi untuk pengguna jalan. (put/sit)

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat, menyampaikan jika ada beberapa persyaratan dasar yang dilakukan untuk membuka segel dan banner penutupan ke dua penginapan. Diantaranya, yaitu terkait dengan perizinan yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP)

“Perizinan dari PMPTSP di OSS nomor induk usahanya bukan hotel. Baik itu hotel bintang maupun melati. Di sini, ternyata hanya Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 55900 akomodasi lainnya untuk kegiatan usaha dengan jangka waktu tertentu, yaitu penginapan dengan jangka waktu tertentu. Contohnya rumah kos,” jelas Rahmat, seusai melakukan pembukaan segel dan banner tadi.

Baca juga:

Sehingga, pihaknya memverifikasi terkait dengan izin rumah kos sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2006 tentang penyelenggaraan pemondokan. Di dalam aturan itu, bisa berjalan apabila pengelola atau pemilik melaksanakan rumah kos.

“Rumah kos di sini salah satu syarat utamanya tidak boleh campur. Harus jelas, antara putri atau putra. Tapi berdasarkan berita acara tadi, di sini dua-duanya menyatakan sama-sama kos putra dan suami istri (pasutri). Tentu, ini tidak boleh memasukkan tamu lawan jenis ke dalam kamar. Kecuali, dengan menunjukkan surat nikah,” ujarnya.

Lalu, kedua kos-kosan tersebut menurutnya harus memiliki fasilitas ruang tamu. Dimana, itu difungsikan bagi tamu yang berkunjung dan berlawanan jenis. Namun, disebutkan jika ada catatan yang paling krusial, yaitu masalah tempat parkir.

“Ke dua pemilik usaha sepakat bahwasanya tamu di sini hanya menyesuaikan dengan daya tampung parkir yang ada. Jadi, kalau daya parkirnya hanya cukup berapa kamar ya itu. Ke depan, apabila meluber ke jalan, maka siap untuk membongkar bangunan dalam untuk disediakan parkir,” lanjutnya.

Selain itu, kedua kos-kosan tersebut juga siap melaksanakan Perda Nomor 8 tahun 2005 tentang tempat larangan pelacuran dan perbuatan cabul. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka kedua usaha siap diberikan sanksi dan teguran.

“Kemarinkan isunya ke sana, maksudnya kita pernah razia ke arah sana. Mereka siap untuk sanksi. Apabila nanti dilanggar, nanti kita berikan teguran. Baik itu teguran satu, dua, tiga, kemudian rekomendasi untuk izinnya dicabut. Kalau izin dicabut mereka tidak bisa usaha apa-apa, karena melanggar ketentuan itu,” katanya.

Kemudian, mengenai Perda Nomor 3 tahun 2012, mengenai ketertiban umum dan lingkungan, yaitu untuk tidak membuat gaduh. Seperti, jalan-jalan dengan mengenakan pakaian yang tidak pantas, dan beteriak mengganggu ketenangan.

“Kalau membuat gaduh, itu bisa kena perda Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tantribum),” tambahnya.

Terakhir, yaitu Perda Nomor 16 tahun 2013 tentang kepariwisataan. Yaitu terkait dengan tindak asusila, dilarang adanya kegiatan prostitusi, minuman beralkohol, narkoba, dan sebagainya.

“Apabila Perda-perda itu dilanggar, maka sanksi administrasinya itu mulai teguran satu dua tiga sampai ke rekomendasi pencabutan izin. Di kedua kos-kosan itu juga nantinya harus ada induk semangnya untuk mengawasi kegiatan dari mereka,” imbuhnya. (rsy/sit)