“Alhamdulillah dengan adanya sertifikat hak atas tanah ini, sekarang bapak dan ibu sudah memiliki legalitas kepastian hukum atas tanah yang selama ini ditempati maupun dikelola. Atas nama pemerintah daerah, kami ucapkan terima kasih kepada kementerian yang telah memfasilitasi nelayan dengan pengurusan sertifikat ini,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya menambahkan, dengan memiliki sertifikat, selain memberikan kepastian hukum juga akan meningkatkan nilai ekonomi dari aset tanah milik para nelayan. Karenanya, dirinya juga berpesan, agar sertifikat tersebut dapat digunakan dengan bijak. Jika memang diperlukan, hanya digunakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga bukan untuk tujuan konsumtif.

Baca juga :

Dalam momen ini, Bupati Ipuk juga mendorong agar para nelayan, selain menangkap ikan juga bisa membuka usaha. Seperti mengolah ikan hasil tangkapan laut menjadi makanan siap saji atau olahan yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Kepala Kantor Pertanahan Banyuwangi, Nasep Vandi Sulistiyo, mengatakan nelayan penerima sertifikat berasal dari dua desa yakni 86 nelayan dari Desa Tembokrejo dan 100 nelayan dari Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar. “Terima kasih atas kolaborasi yang baik dengan Pemkab Banyuwangi. Semua nelayan penerima ini merupakan usulan dari Dinas Perikanan Banyuwangi,” ujarnya.

Salah satu nelayan dari Desa Kedungringin, Haris Mawardi, sangat senang telah mendapat sertifikat. Dirinya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya dalam program ini. “Saya sangat bahagia sekali. Program ini yang kami harapkan selama ini. Sekarang aset kami sudah jelas kepemilikannya. Prosesnya sangat singkat dan cepat. Hanya 3 bulan sejak pertama kami mulai ikut program ini,” jelasnya. (kom/bwi/gie)

Diketahui, bahwa sebelumnya sejumlah wilayah di Banyuwangi, mengalami banjir setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Salah titik itu, adalah wilayah Kecamatan Muncar. Beberapa dusun di Muncar, tergenang banjir akibat luapan Sungai Kedungrejo, yang mengaliri kecamatan tersebut.

Tercatat, banjir sempat menggenangi Dusun Palurejo, Desa Tembokrejo, tiga dusun di Desa Kedungringin, dua dusun di Desa Wringin Putih dan Dusun Kedungkandang, Desa Tapanrejo. Banjir sendiri, diakibatkan jembatan tersumbat material bambu dan tumpukan sampah. Sehingga, mengakibatkan air sungai ke pemukiman warga.

Air sendiri, mulai masuk ke rumah warga mulai Senin (15/12/2025) perang hingga pukul 21.00. Sekitar 23.00, air mulai surut di sejumlah dusun.

Petugas dan relawan bencana sejak tadi malam telah menyisir dan melakukan penanganan ke warga terdampak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Baca juga :

“Hasil analisa BPBD, banjir karena hujan intensitas tinggi di sisi hulu. Di hilir, tumpukan sampah dan bambu-bambu yang hanyut menyumbat jembatan hingga air meluber,” jelas Bupati Ipuk.

Dirinya juga meminta Dinas PU Pengairan, untuk segera membersihkan sumbatan dan mulai menyisir drainase yang tersumbat. “BPBD bersama warga besok segera akan melakukan perbaikan drainase dan menghilangkan sumbatan-sumbatan di sepanjang aliran. Tadi kita cek, ada terpal besar yang menyumbat saluran air di jalan utama. Nah itu kan bikin aliran air macet, jadinya banjir,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga menegaskan, jalan desa yang rusak berat akibat banjir semalam akan segera diperbaiki, terutama yang akses utama warga. “Insyaallah pekan depan Dinas PU akan melakukan perbaikan jalan yang rusak. Tadi kita lihat pavingnya berantakan karena derasnya aliran air banjir,” ujar Bupati Ipuk.

Dalam momen itu, Bupati Ipuk juga mengajak warga Banyuwangi, untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi hujan dengan intensitas tinggi yang masih akan berlangsung. Dirinya juga mengajak warga, agar ikut melakukan pencegahan banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan.

“Salah satu yang menyebabkan banjir, selain intensitas hujan yang tinggi juga adanya sumbatan di saluran drainase, selokan dan sungai akibat sampah. Ayo bersama-sama menjaga agar kejadian musibah banjir bisa diminimalisir,” papar Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Adapun ruas jalan yang dilakukan peninjauan, diantaranya seperti ruas Jalan Ikan Kerapu Dusun Palurejo Desa Sumbersewu, Jalan menuju SMPN Muncar, Jalan Kedungringin Dusun Sumberberas Desa Tembokrejo dan Jalan Sumberberas. “Kami terus memastikan bahwa pembangunan jalan di tahun 2024 berjalan lancar dan bisa tuntas jelang akhir tahun. Alhamdulillah, untuk wilayah Kecamatan Muncar ada 100 titik jalan yang telah selesai dibangun dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Bupati Ipuk, ketika melakukan peninjauan di Jalan Kedungringin-Sumberberas.

Bupati Ipuk menambahkan, bahwa wilayah Kecamatan Muncar merupakan salah satu wilayah di Banyuwangi yang pembangunan jalannya dilakukan dengan cukup masif. Sejak 2021 hingga 2024, jalan yang dibangun dan diperbaiki di wilayah tersebut sebanyak 344 titik ruas jalan dengan panjang total 90,386 KM.

Pembangunan jalan tersebut, tambahnya, dilakukan untuk memperlancar aktivitas masyarakat, baik untuk keperluan ekonomi, pendidikan dan lainnya. Selain itu, pembangunan jalan di wilayah Muncar juga untuk mendukung kelancaran aktivitas industri perikanan di kawasan tersebut.

“Semoga pembangunan jalan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ayo kita jaga bersama agar kondisi jalan awet dan tidak cepat rusak,” paparnya.

Baca juga :

Bupati Ipuk juga mengurai, bahwa pembangunan infrastruktur jalan akan tetap menjadi salah satu program prioritas pembangunan Banyuwangi ke depan. Diantaranya, ruas-ruas jalan yang telah masuk dalam daftar usulan rencana pembangunan daerah 2025.

“Memang belum semua bisa dibangun sekaligus. Semua bertahap dan dilakukan sesuai ketersediaan anggaran yang juga harus dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, gaji guru, gaji tenaga kesehatan, pertanian, UMKM, pariwisata, pelayanan publik dan sebagainya,” ujar Bupati Ipuk.

Sementara itu, Plt Sekretaris Dinas PU Cipta Karya Banyuwangi, Ebta Andharisandi, menerangkan bahwa untuk anggaran 2024, di wilayah Kecamatan Muncar terdapat 100 ruas jalan yang telah selesai dibangun maupun diperbaiki. “Rinciannya, sebanyak 80 titik ruas jalan dibangun dengan anggaran APBD 2024 dan ditambah 20 titik ruas jalan yang merupakan usulan tambahan dan dibangun dengan anggaran APBD Perubahan 2024. Pembangunan tersebut, dilakukan dengan metode hotmix maupun dengan pavingisasi,” ujarnya.

Ebta menambahkan, untuk semua ruas jalan di wilayah Kabupaten Banyuwangi lainnya, saat ini juga tengah dituntaskan. “Total jalan yang dibangun untuk tahun 2024 adalah sepanjang 821, 48 KM,” paparnya. (kom/bwi/sit)

Meski di tengah wabah Covid-19, tradisi yang selalu digelar pada 15 Muharram itu tetap dilaksanakan walaupun secara sederhana. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko.

Yusuf mengatakan, tema petik laut yang diangkat pada tahun ini sangat luar biasa. Karena mengingatkan kepada semua orang betapa pentingnya menjaga laut untuk anak cucu. “Melestarikan laut sampai anak cucu kita ini menurut saya luar biasa, kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mulai,” ungkap Yusuf.

Yusuf juga mengingatkan warga akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di kehidupan sehari-hari. Pembiasaan new normal harus dilakukan salam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu ketua panitia petik laut, Sihat Af Tarjo mengatakan, tradisi ini digelar sebagai rasa ungkap syukur nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilimpahkan dalam bentuk hasil tangkapan ikan masyarakat nelayan Muncar. “Ini juga sekaligus memohon berkah dan keselamatan,” kata Sihat.

Namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan semeriah mungkin, di tahun ini ritual yang dimulai sejak tahun 1901 itu digelar sesederhana mungkin untuk menghindari kerumunan masa yang lebih banyak.

Tradisi ini dilakukan dengan melarung hasil bumi di atas gitik atau replika perahu kecil berukuran lima meter ke tengah samudra. “Pisang raja ini mempunyai filosofi nelayan seakan-akan menjadi raja lautan ketika melaut, sedangkan kinangan sirih berfilosofi lambang masyarakat yang selalu ingat petuah dan menghormati leluhurnya,” tambah Sihat. (tut/mzm)

Memontum Banyuwangi – Ratusan warga Dusun Kalimati RT.01/05 dan RT.03/05 Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar demo menolak pembangunan tower Telkomsel di DPRD Banyuwangi, Jum’at (10/11/2017) siang.
Warga menduga, proses tanda tangan warga yang diperuntukan persyaratan perijinan itu dipalsukan. Agar tidak terjadi keributan, warga meminta kepada DPRD Banyuwangi agar mendesak Pemkab mencabut ijin pendirian tower tersebut.

Usai menggelar orasi, perwakilan warga Dusun Kalimati diminta untuk menghadiri hearing bersama Komisi 1 DPRD Banyuwangi, yang didampingi kuasa hukum warga, Suwandi. Di hadapan anggota Komisi 1, perwakilan warga mengungkapkan, proses perijinan pendirian tower itu menyalahi aturan. Menurut Suwandi, pendirian tower yang ada di Dusun Kalimati jika ditinjau dari aspek hukum jelas tidak benar, dan ini sudah menyalahi aturan.
“Karena warga sekitar tower menolak, ya harus dicabut ijin pendirian tower itu, nunggu apa lagi,” pinta Suwandi kepada Ketua Komisi 1, Vicky Septalinda.

Disamping itu, lanjut Suwandi, sudah sejak dahulu, saat pertama kali warga dimintai tanda tangan, warga Dusun Kalimati sudah menolak, dan tidak mau tandatangan.
“Kenapa ijin pembangunan atau pendirian tower Telkomsel itu, kok keluar,” tanya Suwandi.

Agar persoalan cepat selesai, Vicky meminta kepada Dinas Perijinan Banyuwangi menjelaskan terbitnya perijinan tower tersebut.
Perwakilan Dinas Perijinan, Tri Setia mengungkapkan, pihaknya mengeluarkan ijin pendirian tower itu karena sudah melengkapi perayaratan proses pendirian sudah lengkap. Dan saat tinjau lokasi tidak ada permasalahan, sehingga pihaknya menerbitkan ijin pendirian tower tersebut.
“Karena persyaratan sudah lengkap, saat tinjau lokasi, kami bersama Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas PU Binamarga, dan Dinas Kominfo melakukan cek lokasi, tidak ada persoalan, dan warga sekitar lokasi ya tidak menolak,” terangnya.

Sedangkan perwakilan dari pihak CV. Daya Mitra, selaku kontraktor pembangunan tower Telkomsel, Saiful Anam mengaku proses perijinan pendirian tower itu dilakukan sejak Januari hingga Juni 2017. Namun tidak berhasil, kemudian dirinya bersama Desa Kedungrejo melakukan sosialisasi kembali, dan dihadiri puluhan masyarakat Dusun Kalimati tidak mempermasalahkan.
“Saya ngurus ijin sejakJanuari hingga bulan Juni 2017 namun tidak berhasil, warga menolak, namun setelah itu kami melakukan sosialisasi kembali, yang dihadiri puluhan warga, dan pada sosialisasi kedua ini, warga Dusun Kalimati tidak mempernasalahkan, makanya ijin pembangunan tower ini bisa berlanjut,” terangnya.

Salah satu anggota Komisi 1 dari Fraksi Gerindra, Eko mengatakan, sangat salut dengan kuasa hukum warga Dusun Kalimati yang mau berlelah-lelah mendampingi warga Kalimati datang ke DPRD tanpa meminta bayaran. Selain itu, Eko juga mempertanyakan ketidakhadiran Kepala Desa (Kades) Kedungrejo, Abdurrahman dalam hearing ini. Padahal pihaknya ingin mempertanyakan permasaahan ini kepada Kades. “Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Kades Kedungrejo kok tidak hadir, padahal Camat Muncar saja hadir. Karena terbitnya ijin pembangunan tower ini, salah satunya yang menandatangani Kades, seharusnya dia harus hadir juga,” kata anggota Komisi 1.
Jika warga sekitar lokasi pembangunan tower menolak, pembangunan tower itu tidak bisa dilanjutkan, dan ijin pendirian tower harus ducabut.
“Ya harus ditinjau kembali pembangunan tower itu, dan saya meminta kepada Dinas aperijinan mendengarkan aspirasi masyarakat, karena sudah menolak, ya harus dicabut dong ijin pendirian tower itu,” pinta Eko.

Pimpinan Komisi 1 DPRD Banyuwangi Vicky Septalinda, setelah mendengarkan pernyataan dari berbagai pihak dari hearing tersebut, meminta agar Dinas Perijinan mengevaluasi kembali ijin pendirian tower yang ada di Dusun Kalimati. (ras)