Ketua Yayasan Museum Omah Munir, Suciwati, mengatakan bahwa dalam penandatanganan kesepakatan itu, lingkup kerjasamanya yaitu meliputi penyediaan tenaga ahli, penyusunan rencana pengembangan dan isi museum, penyelenggaraan pameran dan pelaksanaan kegiatan di museum. “Sesuai dengan PKS yang telah ditandatangani, Yayasan Museum HAM Omah Munir memiliki kewajiban untuk menyediakan tenaga ahli, menyusun rencana pengembangan museum dan memberikan dukungan dalam pembelajaran HAM dan promosi wisata pendidikan HAM,” terangnya, saat dihubungi ponsel, Senin (05/06/2023) tadi.

Sedangkan, tambahnya, Pemkot Batu melalui Dinas Pariwisata, memiliki kewajiban untuk menetapkan tenaga ahli dalam pengelolaan museum, melaksanakan pengelolaan museum, menetapkan rencana pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan eksibisi dan pembelajaran HAM. Kendati demikian, yang disesalkan sampai sekarang, itu masih belum ada kejelasan terkait perencanaan sebagai upaya pengembangan museum tersebut.

Justru, paparnya, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya sebagai museum HAM. “Yang jelas, kami telah memenuhi kewajiban yang telah disampaikan dalam kesepakatan tersebut. Tetapi sampai sekarang, ini belum mendapat kejelasan tentang bagaimana langkah-langkah pengembangan museum yang dilakukan oleh Pemkot Batu, melalui Dinas Pariwisata,” ujarnya.

Baca Juga :

Untuk itu, tegas Suciwati, Yayasan HAM Omah Munir mendesak Dinas Pariwisata untuk segera memutuskan dan menjalankan agenda pengembangan museum sesuai MoU dan PKS secara transparan. Termasuk, menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan itu kepada publik.

“Kami akan melayangkan somasi kepada Pemkot Batu, untuk segera menyelesaikan pembangunan Museum HAM Munir,” paparnya.

Sementara itu, di dalam Kantor Museum HAM Munir, saat didatangi terdapat empat orang pegawai Dinas Pariwisata Kota Batu. Satu diantaranya yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa sejak minggu lalu, sejumlah buku-buku yang berada di Rumah Munir Jalan Bukit Berbunga sudah dipindahkan di Museum HAM Munir Jalan Sultan Hasan Halim, Kota Batu.

“Sebenarnya, sejak minggu yang lalu semua buku-buku yang berada di Rumah Munir, sudah dipindahkan semua ke museum. Kami hanya menaruh ditempatnya dan tidak berani menatanya. Karena, itu wewenang pengelola museum. Dan, kami dari Dinas Pariwisata di sini hanya perawatan gedung museum untuk selanjutnya di pimpinan kami,” jelasnya.

Sekedar diketahui, Museum HAM Munir yang dibangun di atas lahan seluas 2.200 meter persegi, itu terletak di Jalan Sultan Hasan Halim, Kelurahan Sisir, Kecamatan/Kota Batu. Museum itu dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur 2019 dan 2020, sebesar Rp 10 miliar lebih. Sementara kondisi saat ini, seperti bangunan tidak terurus dengan banyaknya rumput liar di tangga naik gedung. Sedangkan, dalam sisi ruangan bawah justru diisi dengan alat musik. (put/sit)

Yusuf Irawan, selaku juru bicara Tim 7 menerangkan bahwa kedatangan tersebut dalam rangka hearing permasalahan proses pembangunan Museum HAM di Kelurahan Sisir. “Pada intinya kami warga RW 06 tidak apatis atau tidak menolak program pembangunan Museum HAM oleh Pemkot Batu dan Pemprov Jatim di wilayah kami, hanya meminta pada Pemkot agar pada setiap kegiatan pembangunan di wilayah Rw 06 hendaknya melalui tahapan yang benar, semisal sosialisasi maupun komunikasi, tidak ujuk-ujuk (tiba-tiba) berkegiatan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,” ujar Yusuf kepada media usai hearing.

Bahkan, lanjut dia pihaknya selalu mensupport selama itu untuk kemaslahatan masyarakat. Namun pihaknya kecewa, karena dalam prosesnya pihak Pemkot tidak permisi atau sosialisasi terlebih dahulu terkait pembangungan Museum HAM kepada lingkungan terdampak. Dalam hal ini adalah warga RW 06 Kelurahan Sisir.

Selain tidak adanya sosialisasi, pihaknya juga mengeluhkan pembangunan yang mengganggu masyarakat sekitar, seperti aktifitas pengerjaan yang rencananya berlangsung 24 jam. “Alhamdulilah kami sudah dimediasi oleh Pemkot Batu. Dengan Bu Wali, Pak Sekda dan OPD dan hari ini kita akhiri dengan Komisi C DPRD Kota Batu. Sudah kita bahas semua kesepakatan-kesepakatan dengan Pemkot,” bebernya.

Diantara kesepakatan itu, antara warga dengan pelaksana dan warga dengan pemerintahan. Untuk menguatkan itu, pihaknya minta agar dikawal langsung oleh DPRD Kota Batu. Khususnya Komisi C. Beberapa kesepakatan tersebut meliputi kompensasi atas pembangunan museum HAM jadi warga sekitar harus dilibatkan dalam manajemen operasioal Museum HAM nantinya. “Selain itu kami minta adanya pembangunan gedung serba guna untuk RW di ex rumah potong hewan (RPH), relokasi pasar hewan, rencana pembangunan lapangan voly, dan pembangunan box culvert di Jalan Panderman, penetapan lahan makam Sisir yang baru dan akses jalannya,” terangnya.

Adanya beberapa permintaan tersebut, menurut Yusuf, karena selama ini setiap tahunnya permintaan warga dalam Musrenbang tidak pernah diakomodir. Tapi sebaliknya, ketika ada pembangunan seperti rumah veteran, taman, dan Museum HAM tidak pernah disosialisasikan pada warga. “Mudah-mudahan harapan kami untuk kedepannya setiap program pembangunan di Kota Batu itu di sosialisasikan dengan baik dan benar pada masyarakat. Ini supaya masyarakat tahu dan merasakan apa dampak dari program dan masyarakat ikut mensupport program pemerintah,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C Kota Batu, Khamim Tohari menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan dalam pembangunan Museum HAM. Namun banyak kesepakatan yang belum terealisasi. Sehingga warga kecewa dan melapor ke Dewan.

“Sesegera mungkin kami akan panggil Dinas Perumahan. Apa tuntutan dari warga RW 06 Kelurahan Sisir akan kami sampaikan ke OPD agar tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan dan segera direalisasikan,” tegasnya.

Khamim menambahkan bahwa warga RW 06 tidak menolak pembangunan. Hanya mereka keberatan pembangunannya karena tidak sosialisasi terlebih dahulu. (bir/syn)

Dalam sambutannya Khofifah menyampaikan bahwa Museum HAM akan dibangun diatas lahan aset Pemkot Batu seluas 220 meter persegi yang dimulai pada tahun 2020. Dengan pembangunannya dilakukan multi years melalui anggaran Pemprov Jatim senilai Rp 5 miliar.

“Dalam pembangunan Museum HAM ini, Pemkot Batu menyediakan lahan. Sementara pembangunan dibantu oleh Pemprov Jatim yang sudah disetujui tahun depan,” ujar Khofifah kepada awak media.

Ia menerangkan, untuk tahun depan disetujui Rp 5 miliar untuk anggaran. Sedangkan setelah dilakukan perhitungan sesuai dengan RAB mencapai Rp 10 miliar lebih. Artinya kekurangan akan dianggarkan pada tahun berikutnya.

Sedangkan untuk pengelolaan Museum HAM Munir ini akan dikelola oleh Yayasan Omah Munir. Lalu untuk perawatan dibiayai oleh Pemkot Batu.

“Kami harap dengan adanya museum HAM pertama di Indonesia dan Asia Tenggara ini akan menjadi proses pembelajaran, literasi, edukasi mengenai HAM yang disampaikan secara masif,” harapnya.

Mantan Mensos ini juga menghimbau agar dalam museum juga dimasukkan pembelajaran HAM dari agama-agama. Sehingga ada pembelajaran tentang prinsip universal kemanusaian.

Prinsip universal kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan menyampaikan pendapat, menjaga kebebasan memeluk agama masing, menjaga jiwa atau nyawa seluruh warga bangsa. Serta menjaga hak milik, menjaga kehormatan generasi penerus.

Pembangunan museum HAM ini, lanjut Khofifah juga menjadi pelengkap destinasi wisata di Kota Batu. Mengingat Kota Batu menjadi daerah yang memiliki pembangunan berkeadilan dan pemerataan kesejahteraan terbaik di Jatim. Serta angka kemiskinan dan rasio terendah di Jawa Timur.

“Jadi dengan adanya museum HAM Munir ini pada intinya untuk membangun Indonesia yang lebih berkeadilan,” imbuhnya.

Suciwati, istri Munir mengungkapkan musem HAM ini pertama di Indonsia dan Asia Tenggara. Dengan bedirinya museum HAM tak hanya menjadi tonggak secara fisik, tapi sebagai titik tolak menjalankan nilai-nilai HAM saat ini dan masa depan.

“Nanti museum ini bukan hanya menjadi tempat koleksi sejarah HAM. Tapi juga menjadi pusat pembelajaran bagi siapun untuk membangun informasi yang berkeadilan dan menghormati warganya,” beber Suci.

Selain itu, lanjut dia, pembangunan museum HAM diharapkan bisa lebih hidup dan bernyawa melalui visi dan program. Karena tanpa visi dan program museum ini tak akan bermakna.

“Kita harap museum ini nanti menjadi lembaga yang menyuguhkan nilai HAM di Indoesaia kedepan,” tegasnya.

Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso menambahkan bahwa kehadiran museum HAM memperkaya destinasi wisata di Kota Batu. Berharap museum HAM ini jadi tempat pembelajaran bagi anak-anak untuk belajar HAM.

Diketahui sebelumnya, untuk konsep pembangunan museum menggunakan konsep rumah Pepeling atau rumah pengingat yang ramah lingkungan. Rumah Pepeling menjadi pemenang sayembara arsitektur museum Munir karya Achmad D Tardiyana asal Bandung yang mengalahkan 160 peserta.

Kriteria penilaian dilihat dari perawatan murah, material yang mudah, segi desain menarik, serta memiliki unsur edukasi dan wisata. Rencananya museum HAM Munir dibangun tiga tingkat dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Turut hadir dalam peletakan batu pertama Museum HAM Munir Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso M.M, Ketua Yayasan Omah Munir, Andi Achdian, Suciwati selaku istri mendiang Munir, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, serta Juri dari sayembara museum Munir, Butet Kertaradjasa. (bir/yan)