Menurut keterangan perwakilan Forum Anak Trenggalek, dirinya menyampaikan kondisi taman bermain anak saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, dirinya mengaku sempat melihat dengan mata kepala sendiri, jika taman bermain anak di Green Park Trenggalek disalahgunakan untuk tindakan asusila.

“Selain melihat sendiri, ada laporan yang masuk melalui layanan suara anak. Jika di Green Park Trenggalek, itu disalahgunakan untuk tindakan asusila. Dan tentu, pemandangan itu sangat tidak pantas dipertontonkan di depan anak-anak,” ungkap Ahmad Fahrul Muna.

Ditegaskan Fahrul, kejadian seperti berpacaran yang berlebihan, itu sangat merugikan anak-anak. Mereka (Anak-anak, red) yang seharusnya dapat bermain, menikmati fasilitas taman bermain yang disediakan justru mendapati pemandangan yang tak pantas.

“Intinya, kami meminta agar Pemerintah Daerah lebih bisa meningkatkan segi pengawasan di sejumlah taman bermain anak. Atau jikalau sudah dilakukan pengawasan, agar lebih ditingkatkan lagi. Sehingga taman bermain ini tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya,” imbuhnya.

Baca juga:

Kritikan forum anak ini, pum memantik perhatian masyarakat Trenggalek, utamanya para orang tua. Diharapkan, Pemerintah Daerah bisa segera bertindak dalam meningkatkan pengawasan, keamanan dan kenyamanan anak-anak di taman bermain.

“Kami juga berharap, Pemkab segera mengambil langkah-langkah strategis kedepannya. Agar kejadian semacam itu tidak kembali terjadi, sehingga anak-anak lebih bisa menikmati fasilitas taman bermain yang seharusnya,” harap Fahrul.

Menanggapi kritikan dari forum anak itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardiny, langsung memberikan respon positif. Salah satu, solusi yang diberikan untuk menghindari adanya oknum pengunjung yang berbuat tak senonoh di taman bermain anak adalah mengusulkan penerapan sistem pengawasan secara digital.

Disampaikan suami Bupati Trenggalek ini, usulan inovatif untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan di tempat-tempat publik termasuk taman bermain anak adalah dengan membuat sistem pengawasan digital yakni pengadaan CCTV. Hal ini, dinilai dapat memantau aktifitas di taman bermain anak dan mencegah tindakan asusila.

“CCTV ini nantinya akan dipasang di beberapa titik di kawasan Green Park. Tujuannya, mengawasi kawasan tersebut. Nanti saya akan mengusulkan ke bupati supaya ruang publik seperti Green Park dapat diawasi dengan CCTV yang terintegrasi dengan pihak kepolisian atau instansi terkait lainnya,” tuturnya.

Masih kata Novita, kalau hanya mengandalkan human saja, seperti Forkopimda, polisi dan Dandim, itu bisa. Namun, dimungkinkan tidak bisa optimal. Sebaliknya, manusia akan menjadi optimal kalau bisa berteman dengan teknologi.

Novita Hardini juga menyoroti pentingnya literasi digital bagi masyarakat. Termasuk anak-anak, agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak dan menghindari potensi kekerasan.

Dirinya juga berharap, dengan sistem pengawasan digital dan edukasi literasi digital, taman bermain anak di Trenggalek dapat menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak. “Hari ini kalau kita tidak mendidik diri kita untuk paham literasi digital maka kita nanti akan ketinggalan. Termasuk juga membiasakan anak-anak kita paham tentang digital, agar pertama ya tidak ada kekerasan. Kedua, kita bisa menjadikan digital itu teman kita,” papar ibu tiga anak ini.

Inisiator Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan (Sepeda Keren) ini berharap, DPRD dan Bupati Trenggalek dapat mendukung penerapan sistem pengawasan digital di taman bermain anak. Sekiranya nanti DPRD Trenggalek mungkin bisa bersuara juga kalau misalnya di tahun 2024 atau 2025 akan mulai direncanakan dan dianggarkan.

“Intinya saya berharap dengan adanya sistem pengawasan berbasis digital ini, taman bermain anak seperti Green Park akan menjadi lebih aman dan nyaman bagi anak-anak serta keluarga yang mengunjunginya. Penerapan teknologi di berbagai aspek pembangunan diharapkan juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Trenggalek,” paparnya. (mil/sit)

Sementara dalam Musrena Keren itu, perwakilan perempuan, anak dan disabilitas menyuarakan langsung aspirasinya. Termasuk, seperti usulan perwakilan perempuan, salah satunya menyuarakan tentang ajakan bersama mendorong dan meningkatkan jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak.

Selain itu, juga ada usulan mendorong perempuan untuk mendapatkan pelatihan kepemimpinan di desa dan di ormas perempuan. Kemudian, meningkatkan literasi hukum bagi perempuan sebagai pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang.

Baca juga:

“Alhamdulillah, antusias mereka yang hadir dalam Musrena Keren ini cukup baik. Banyak aspirasi yang kita terima, diantaranya permintaan meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan baik pemahaman tentang hak asasi manusia, hak asasi perempuan dan hak asasi anak. Serta, menumbuhkan kepekaan kesadaran dan komitmen dalam menegakkan keadilan gender, advokasi kebijakan meningkatkan minat perempuan untuk berperan aktif dalam organisasi atau lembaga politik,” kata Bupati Trenggalek, Selasa (05/03/2024) tadi.

Kemudian, sambungnya, juga permintaan untuk melanjutkan 5000 wirausaha perempuan melalui e-commerce, pendampingan usaha dan kemudahan akses permodalan. Lalu, meningkatkan keterampilan konselor Desa dan kuota bagi perempuan kepala keluarga peka untuk memperoleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Sedangkan aspirasi perwakilan anak diantaranya permintaan sekolah gratis sampai jenjang sekolah menengah. Fasilitasi anak putus sekolah untuk bisa kembali ke sekolah,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, edukasi tentang pencegahan perkawinan anak, pelatihan kepada orang tua agar menjadi orang tua hebat juga disampaikan. Edukasi tentang internet sehat dan aman. Tertibkan tempat-tempat yang berisiko menimbulkan seks bebas, miras dan mengganggu dan juga rumah pintar untuk mengembangkan kreativitas dan bermain yang ramah anak.

Disisi lain, ada perwakilan disabilitas dalam Musrena Keren itu, yang turut berterima kasih kepada Bupati Trenggalek karena sejumlah 667 orang penyandang disabilitas telah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024 ini. “Harapannya, angka ini bisa diperluas lagi di tahun 2025 nanti. Permohonan lain BPJS Kesehatan untuk seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek,” kata Mas Ipin-sapaan akrabnya.

Masih menurut suami Novita Hardiny ini, edukasi pencegahan kekerasan kepada penyandang disabilitas, pendidikan kesetaraan melalui kejar Paket A dengan Pamong guru SLB atau guru khusus, pada lokasi yang terjangkau juga menjadi perhatian dalam Musrena Keren ini. Peningkatan kapasitas guru reguler menjadi guru pendamping khusus, untuk mata pelajaran bahasa isyarat serta kesempatan kerja kepada disabilitas sebanyak 1 persen di sektor swasta dan 2 persen di sektor pemerintah. Desa yang ramah perempuan, anak dan disabilitas.

“Jadi merespon banyak aspirasi dari forum anak, kemudian dari perwakilan perempuan dan juga teman-teman difabilitas tadi, merupakan PR yang paling besar di Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, red). Bagaimana mengaplikasi mendorong seluruh desa untuk desa ramah perempuan, anak dan disabilitas,” tuturnya.

Dirinya juga meminta kepada seluruh OPD untuk punya data terpilah gender. Dengan begitu, pembangunan manusia yang berbasis gender benar-benar berbasis data. Indeks pembangunan gender Kabupaten Trenggalek, saat ini 93 persen, yang artinya masih ada sisa 7 persen.

“Jadi, kalau mau indeks pembangunan gender yang bagus itu nilainya 100. Kalau 100, maka benar-benar setara antara laki-laki dan perempuan,” ujarnya.

Delapan tahun kebersamaan bersama jajarannya selama ini, Mas Ipin ingin bukan lagi cerita-cerita yang keluar dari mulut bupati atau kepala dinas. Tetapi cerita-cerita itu keluar dari aksi-aksi yang dilakukan.

“Contoh, sering kita setiap hari laporan dari kepala desa, telepon atau siapa telepon, rata-rata mau berobat nggak punya biaya minta keringanan dan segala macam. Ada nggak aksi radikal yang bisa kita dorong yang nggak berbelit-belit. Okelah Gertak sudah tidak bagus, tapi boleh dong cita-cita lebih bagus bagaimana mulai dihitung rumah sakit Kelas III Itu bisa nggak ngasih gratis,” papar Bupati Arifin. (mil/sit)

Hadir bersama Bupati Trenggalek, Ketua TP PKK Novita turut mendukung semua aspirasi yang digelorakan perwakilan perempuan, forum anak dan juga penyandang disabilitas. Bahkan, dirinya bertekad untuk mengawal dan berharap usulan-usulan kelompok rentan ini bisa diakomodir dalam penyusunan APBD tahun 2025.

“Alhamdulillah suasana yang baru, karena kita juga menonjolkan kekayaan alam kita. Mungkin tidak semua kabupaten punya lokasi semenarik Kabupaten Trenggalek, dengan banyak laut dan banyak gunung. Dan hari ini kita sudah melaksanakan Musrena Keren dengan lancar,” kata Ketua TP PKK Novita saat dikonfirmasi, Selasa (05/03/2024) pagi.

Baca juga:

Dirinya memastikan, bahwa semua aspirasi sudah tersampaikan dengan baik. Sehingga, nantinya akan dikawal terus sampai bisa dieksekusi di tahun 2025 nanti.

Disinggung terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan, Ketua TP PKK Trenggalek ini berjanji UMKM akan terus berjalan. Pemerintah Daerah akan lebih aktif mendampingi UMKM yang mulai atau baru mempunyai UMKM untuk bisa terbitkan NIB, sertifikat halal dan lain sebagainya.

“Kemudian juga pendampingan terkait packaging dan management bisnis. Bagaimana menjual dan bagaimana kami dari Pemerintah Trenggalek dan spesialisasi saya di UPRINTIS, untuk bisa membawa mereka bertemu networking-networking yang tepat. Sehingga dengan begitu, mereka dapat berjalan,” terangnya.

Istri Bupati Trenggalek ini berharap, sekolah perempuan ini akan terus berjalan dengan strategi pengembangan yang baru. Kemudian mendampingi kapasitas perempuan dan kelompok rentan melalui Sepeda Keren lebih baik juga fitur-fitur yang lebih disempurnakan lagi.

“Sedangkan untuk anak-anak yang menjelang remaja, mereka bisa menjadi komunitas yang sehat. Nanti harapannya, sebulan dua bulan sekali ia akan menjadwalkan diri untuk bertemu dan memberi pelajaran tentang me jadi konten kreator. Sehingga mereka bisa menghidupkan dunia digital di wilayah masing-masing,” jelas Novita.

Mengingat, anggaran yang terbatas di Kabupaten Trenggalek saat ini diharapkan kedepannya bisa lebih banyak. Artinya, dengan anggaran utamanya untuk perbaikan jalan, maka mobilisasi UMKM juga akan lebih maksimal.

“Namun juga tidak boleh lupa, mahalnya logistik juga dipengaruhi dari baik dan tidaknya infrastruktur jalan. Dan tetap ini menjadi prioritas saya di tahun 2024 ini untuk saya sampaikan kepada bapak bupati. Tolong ratakan pembangunan jalan di Kecamatan Pule,” paparnya. (mil/sit)