Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa Musrenbang RKPD merupakan rangkaian lanjutan dari penjaringan aspirasi masyarakat mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Termasuk juga, usulan tematik dan pokok pikiran DPRD.

“Seluruh usulan yang masuk telah melalui proses verifikasi untuk menentukan skala prioritas. Dari hasil pembahasan sementara, kalau kita lihat, memang lebih banyak kepada infrastruktur. Infrastruktur dan kebutuhan pengadaan barang,” ujar Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa penyusunan RKPD tahun 2027 menggabungkan konsep top-down planning dan bottom-up planning. Artinya, aspirasi masyarakat tetap menjadi dasar perencanaan, namun harus selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun nasional.

Namun, nantinya Pemkot Malang juga masih akan menyesuaikan usulan pembangunan dengan regulasi serta skema pembiayaan yang ditetapkan pemerintah pusat dan provinsi.

“Nanti kita lihat juga hasil Musrenbang provinsi dan kebijakan nasional. Di situ nanti top-down dan bottom-up akan bertemu, termasuk soal pembiayaan,” katanya.

Selain itu, menurutnya besaran program yang bisa direalisasikan juga masih menunggu kepastian kebijakan anggaran tahun 2027. “Prioritasnya sudah terverifikasi dan rata-rata memang dominan ke infrastruktur. Tapi seberapa besar fasilitasi anggarannya nanti menyesuaikan kebijakan pusat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, Bupati Sanusi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, yang telah berpartisipasi dalam kegiatan RKPD. Kehadiran para peserta, pun dinilai memiliki arti penting dalam upaya memaksimalkan penjaringan aspirasi masyarakat, sekaligus menginventarisasi berbagai permasalahan riil yang terjadi di Kabupaten Malang.

“Saya sampaikan, bahwa Musrenbang yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Malang tahun 2027 ini memiliki arti yang sangat penting sebagai wadah untuk melakukan sinkronisasi, sinergi dan integrasi berbagai kepentingan. Baik itu bagi para pemangku kepentingan pembangunan, maupun unsur kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Malang, Malang Raya, regional Jawa Timur, hingga tingkat nasional,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mewakili Gubernur Jawa Timur dan Kepala BPS, yang telah memaparkan materi mengenai arah kebijakan. Harapannya, hal ini melengkapi informasi sekaligus menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Malang tahun 2027.

“Untuk itu, kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Malang diharapkan memberikan perhatian serius serta terlibat aktif dalam setiap tahapan Musrenbang RKPD tahun 2027, agar perencanaan dan penganggaran partisipatif dapat terwujud. Sehingga, pembangunan ke depan semakin terarah, terukur dan akuntabel,” tambahnya.

Baca juga :

Dalam RKPD Kabupaten Malang tahun 2027, mengambil tema ‘Penguatan Ekonomi melalui Pemantapan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat’. Tema ini, memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Mengingat secara substansial, RKPD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Secara formal, RKPD menjadi dasar penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan R-APBD tahun 2027. Secara operasional, RKPD memuat arahan peningkatan kinerja pelayanan oleh perangkat daerah. Sementara itu, secara faktual RKPD menjadi instrumen evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2027,” urainya.

Perencanaan pembangunan yang dirancang pada kesempatan ini, ujarnya, diharapkan tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan saat ini. Namun, juga mampu mengantisipasi tantangan di masa mendatang.

“Oleh karena itu, diperlukan kepekaan terhadap berbagai persoalan pembangunan, disertai komitmen kuat untuk menanganinya secara komprehensif, inovatif, berkelanjutan dan terintegrasi melalui pendekatan kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan,” imbuhnya.

Bupati Malang juga menambahkan, penguatan desentralisasi pembangunan kewilayahan serta program-program inovatif di Kabupaten Malang, diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara perangkat daerah dan para pemangku kepentingan. Sehingga, berbagai terobosan yang dilakukan dapat menjawab keterbatasan serta menghasilkan perencanaan pembangunan yang strategis dan tepat sasaran. (pro/gie)

“Perencanaan penyusunan pembangunan daerah 2027 dihadapkan dalam situasi global yang tidak pasti. Konflik di Timur Tengah telah memicu gejolak ekonomi dunia. Berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia, mengganggu rantai pasok, serta tekanan inflasi,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkannya, isu strategis nasional juga menjadi perhatian. Diantaranya, penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai respons terhadap ketidakpastian global dan perubahan iklim, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan pengurangan stunting sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkualitas.

Lalu, ada transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan UMKM dan digitalisasi sektor-sektor produktif; penguatan kualitas SDM melalui reformasi pendidikan dan layanan kesehatan yang merata, serta pengendalian inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. “Oleh karena itu, kami mengajak semuanya untuk melihat ke depan, menyikapi semua tantangan dan merubahnya menjadi peluang. Berupaya sekuat tenaga mencari solusi terbaik untuk menstimulasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi,” tambahnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Ipuk membeberkan delapan prioritas program yang akan dijalankan di 2027. Mulai peningkatan kualitas SDM, reformasi perlindungan sosial, transformasi ekonomi lokal, pariwisata berkelanjutan dan UMKM naik kelas, produktivitas pertanian.

“Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kita beri larangan mendirikan bangunan permanen di atas lahan sawah. Ini sejalan dengan swasembada pangan bapak Presiden,” ungkap Bupati Ipuk.

Baca juga :

Sedangkan untuk penguatan SDM responsif, Pemkab meluncurkan ‘Banyuwangi Progresif’. Beasiswa ini, difokuskan pada sektor kesehatan sebagai fondasi pembangunan SDM.

Pemda juga menggelar Kompetisi Inovasi Kabupaten Banyuwangi (Koinwangi), untuk menjaring talenta-talenta inovatif yang unggul. Selain itu, bagian dari delapan program prioritas itu antara lain pembangunan infrastruktur berkelanjutan, digitalisasi layanan publik dan efektifitas efisien pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan hidup yang parsitipatif dan ketahanan bencana, serta harmonisasi masyarakat dan kondusifitas wilayah.

“Untuk infrastruktur, kita akan tuntas habiskan perbaikan jalan poros antar kecamatan. Keluhan terbesar rakyat hari ini adalah tentang infrastruktur. Kami akan fokuskan sisa kekuatan fiskal untuk menyambungkan urat nadi antar wilayah ini, rakyat bisa melintas dengan aman dan lancar,” tegas Bupati Ipuk.

Musrenbang RKPD 2026 diikuti secara luring maupun daring jajaran OPD, kepala desa, lurah, dan camat se-Banyuwangi. Turut hadir Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim, Dydik Rudy Prasetya, Wakil Ketua DPRD, Wakapolresta Banyuwangi, Ketua MUI Banyuwangi, hingga lintas elemen masyarakat mulai perguruan tinggi, tokoh lintas agama, budayawan, termasuk pimpinan organisasi masyarakat.

Bupati Ipuk juga berpesan, agar musyawarah tersebut dapat menghasilkan solusi terbaik untuk menyikapi berbagai isu penting nasional maupun provinsi, serta tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat Banyuwangi. “Semoga setiap langkah pembangunan yang kita rancang bersama diberi kemudahan, keberkahan, serta membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Banyuwangi hari ini dan di masa yang akan datang,” papar Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Pelaksanaan ini, merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan pelaksanaan, adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang.

Forum Pra Musrenbang sendiri, menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan. Termasuk, usulan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Dalam momen itu, Bupati Sanusi menekankan akan pentingnya perencanaan yang partisipatif, transparan dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dirinya juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas program yang inovatif, efektif dan tepat sasaran, guna mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Bupati Sanusi juga berharap, melalui Forum Perangkat Daerah ini, seluruh usulan program dan kegiatan dapat terakomodasi dengan baik. Sehingga, menghasilkan dokumen RKPD Tahun 2027 yang berkualitas, terarah dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang.

Baca juga :

“Forum Perangkat Daerah ini merupakan tahapan strategis dalam penyusunan RKPD tahun 2027, yang tidak hanya menjadi arah pembangunan tahunan, tetapi juga sebagai jembatan untuk mencapai target-target pembangunan jangka menengah daerah,” kata Bupati Malang.

Bupati Sanusi juga mengharap, agar seluruh perangkat daerah benar-benar memahami isu-isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, serta mampu bersikap lebih obyektif dan terukur dalam menetapkan target kinerja pada rencana kerja tahun 2027. “Melalui forum ini, kita harus mampu menyinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah, sehingga tidak terjadi duplikasi maupun tumpang tindih. Selain itu, kita juga perlu memastikan keselarasan antara usulan masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang Kecamatan dengan prioritas pembangunan daerah,” urainya.

Melalui forum yang digelar ini, Bupati Sanusi berharap forum ini mampu memperkuat integrasi antara RPJPD, RPJMD dan dokumen perencanaan sektoral. Sehingga, setiap program yang direncanakan benar-benar efektif, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan memiliki manfaat yang jelas, terukur, serta berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang,” tambah Bupati Sanusi.

Selain itu, forum ini juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi prioritas pembangunan yang benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. “Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk bekerja dengan semangat kolaboratif, inovatif dan penuh integritas, agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Malang,” paparnya. (pro/gie/adv)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu, menyampaikan bahwa dinamika Kecamatan Lowokwaru paling tinggi di Kota Malang. Mulai dari kepadatan penduduk, arus pendatang, hingga aktivitas masyarakat menjadikan wilayah ini memiliki persoalan yang lebih kompleks dibanding kecamatan lain.

“Lowokwaru ini dinamikanya paling tinggi. Pengunjung dan pendatang terbanyak ada di sini, ditambah jumlah perguruan tinggi yang juga paling banyak,” ujar Wali Kota Wahyu, saat di Kantor Kecamatan Lowokwaru.

Dalam pembahasan RKPD 2027, Pemkot Malang menekankan agar seluruh usulan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan melalui RT/RW, kelurahan, kelompok masyarakat hingga Musrenbang diminta selaras dengan aspirasi warga dan visi-misi pemerintah daerah.

“Jadi secara hierarki tidak bertentangan dengan yang di atasnya. Selain itu juga dengan bottom-up-nya, keinginan masyarakat supaya top and down-nya ada regulasi, keinginan masyarakatnya ada di tengah-tengah,” katanya.

Baca juga :

Selain itu, Wali Kota Wahyu juga menyoroti masih minimnya keterlibatan pendatang dalam menyampaikan aspirasi pembangunan. Padahal, kelompok tersebut turut memengaruhi dinamika sosial dan kebutuhan wilayah Lowokwaru.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani, menegaskan bahwa Musrenbang di Lowokwaru harus mampu menjawab persoalan khas perkotaan. Mulai dari konflik sosial, drainase, persampahan, lingkungan, penguatan UMKM, hingga parkir dan lalu lintas.

“Setiap kecamatan punya karakter berbeda. Usulan pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing, termasuk Lowokwaru yang persoalannya sangat urban,” tambah Mia, sapaannya.

Mia berharap sinkronisasi usulan antar kecamatan dapat dilakukan di Musrenbang tingkat Kota. Menurutnya, kebutuhan Lowokwaru tentu berbeda dengan kecamatan lain, seperti Kedungkandang, yang masih memerlukan pendekatan pembangunan berbeda, terutama terkait pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan.

“Sehingga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bisa mengurangi juga efek-efek yang disebabkan oleh mungkin maintenance dari masing-masing lingkungan yang ada,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Penghargaan yang diberikan ini, merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Kota Malang kepada dunia usaha, atas kontribusinya dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, fasilitas publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara BRI Regional Office 13 Malang sendiri, menjadi satu dari enam perusahaan penerima penghargaan, karena dinilai konsisten menjalankan berbagai program sosial yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan pondasi keberhasilan pembangunan di Kota Malang. “Terdapat hal-hal yang diprioritaskan dalam program strategis nasional dan kolaborasi merupakan kata kunci. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, sehingga perlu membangun sinergi dan saling berbagi peran melalui pelaksanaan CSR yang tepat sasaran dan berdampak luas,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, bahwa kontribusi CSR di Kota Malang mencapai Rp 4,8 miliar, pada tahun 2024. Atau, meningkat menjadi Rp 7,1 miliar per Oktober 2025.

Sementara itu, Regional Support Business Head BRI Region 13 Malang, Ivan Andrea, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi BRI untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami berterima kasih atas apresiasi dari Pemerintah Kota Malang. Bagi kami, program CSR bukan hanya bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga bagian dari komitmen BRI untuk tumbuh bersama masyarakat. Melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan sosial, kami ingin terus menghadirkan manfaat yang berkelanjutan,” kata Ivan.

Dirinya juga menegaskan, bahwa kolaborasi antara BRI dan Pemerintah Kota Malang akan terus diperkuat dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif, maju dan berdaya saing, demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di wilayah Malang Raya. Penghargaan yang diberikan ini, menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam mengimplementasikan prinsip Sustainability dan Creating Shared Value (CSV) di seluruh wilayah operasional. Hal tersebut, juga sebagai wujud BRI mendukung ekonomi kerakyatan dan asta cita Presiden Prabowo Subianto. (hms/sit)

Dari prosentase itu, ujarnya, pihaknya meminta untuk diarsir warga yang masuk kategori rentan, miskin maupun miskin ekstrem. “Saya minta diarsir dan yang masuk kategori miskin ekstrem, ini saya minta untuk segera diselesaikan,” kata Mas Dhito, saat membuka Musrenbang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Pendopo Panjalu Jayati, Selasa (06/05/2025) tadi.

Menurut Mas Dhito, persoalan berkaitan dengan pelayanan dasar yang dapat menyumbang kemiskinan ekstrem harus bisa diselesaikan. Sebagai contoh bidang pendidikan, bagaimana anak-anak yang putus sekolah bisa kembali mau bersekolah.

Berdasarkan data yang ada, dari 10.454 anak tidak sekolah hingga 2 Mei 2025 ini tercatat 5.427 anak sudah bisa dikembalikan untuk sekolah. Dari data itu, menjadi tugas bersama bagaimana 5.027 anak bisa menyusul kembali bersekolah.

Begitu pula di sektor kesehatan, terkait stunting harus bisa diselesaikan. Untuk itu pihaknya mendorong bagaimana angka stunting yang kini mencapai 7 persen bisa ditekan menjadi zero digit stunting, bahkan zero growth stunting.

Baca juga :

“Ini semua berkaitan, kalau stunting tidak diselesaikan, kalau anak putus sekolah tidak diselesaikan maka ini akan menyumbang angka kemiskinan. Maka semua OPD saya minta untuk dapat bekerja bersama,” ungkapnya.

Selain dua hal tersebut, menjadi perhatian Mas Dhito bagaimana menangani tingkat pengangguran terbuka. Meski mengalami penurunan dari 5,24 persen di 2020 menjadi 5,1 persen di 2024, persoalan ini harus mendapatkan perhatian dan kerja bersama.

Kehadiran berbagai pihak dalam Musrenbang tersebut, baik DPRD, ketua OPD, Tim Penggerak PKK, instansi vertikal maupun yang lain diharapkan dapat membangun semangat kebersamaan dalam menangani berbagai persoalan di Kabupaten Kediri.

“Saya harap ini bisa menjadi langkah bagi kita bersama untuk merajut 5 tahun ke depan kabupaten ini tetap menjadi kabupaten yang memberikan ruang bagi mereka yang tadinya miskin menjadi keluarga mampu,” harap Mas Dhito.

Dalam forum itu, Mas Dhito juga menekankan kepada tiap kepala OPD di Pemkab Kediri supaya 5 tahun ke depan tidak lagi membuat program copy paste atau mengulang program sebelumnya. Selain itu, pihaknya meminta supaya lapak-lapak bagi PKL di kawasan Simpang Lima Gumul dapat diaktifkan. (kom/pan/gie)

Gelaran Musrenbang ini, menjadi forum strategis untuk menyelaraskan visi dan misi kepala daerah dengan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Selain itu, Musrembang RPJMD ini untuk memastikan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan.

Baca juga :

Dalam sambutannya, Bupati Fawait menegaskan bahwa RPJMD 2025-2029 disusun berdasarkan visi misi pembangunan di Kabupaten Jember yang diselaraskan dengan RPJMN pemerintah pusat dan RPJMD provinsi. “Adapun tiga fokus prioritas utama pembangunan di Kabupaten Jember, yakni pembangunan ekonomi, pertumbuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Bupati Fawait juga menekankan, akan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. “Dengan begitu, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Jember selama lima tahun ke depan dapat berjalan lebih terarah, terukur dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk mewujudkan Jember Baru, Jember Maju,” imbuhnya. (kom/rio/gie)

Musrenbang yang digelar di Pendopo Sabha Swagata, ini diikuti berbagai unsur masyarakat. Mulai Forpimda, kepala desa dan lurah, Ormas, LSM, PKK, akademisi dan instansi vertikal. Turut hadir pula, Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono dan Pj Sekda, Guntur Priambodo.

“Di forum ini, kami menyampaikan sejumlah target pembangunan yang akan dicapai hingga 5 tahun ke depan. Ini akan menjadi komitmen kita semua untuk membuat program pembangunan agar lebih terarah,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya lalu memaparkan, bahwa Pemkab telah menetapkan program prioritas yang akan dikerjakan, yakni prioritas utama, prioritas wajib dan prioritas pengungkit. “Program prioritas utama daerah adalah mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Target kami angka kemiskinan turun menjadi 4,39 persen,” tegas Bupati Ipuk.

Sebelumnya, angka kemiskinan Banyuwangi telah turun, dari 8,07 persen di tahun 2021 menjadi 6,54 persen pada tahun 2024. Sedangkan untuk program prioritas wajib, tetap fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan pada prioritas pengungkit, dilakukan penguatan di sektor unggulan rakyat seperti pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif.

Baca juga :

“Juga akan dilakukan pemerataan infrastruktur dasar, sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup serta digitalisasi layanan publik,” kata Bupati Ipuk.

Target pembangunan lain yang akan dicapai, lanjutnya, salah satunya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi daerah telah meningkat dari 4,09 persen pada 2021 menjadi 4,68 persen pada 2024.

“Untuk memajukan ekonomi daerah, langkah yang akan dilakukan adalah penguatan kerjasama untuk menarik investasi, penyederhanaan dan digitalisasi perizinan, meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan hidup,” ungkap Bupati Ipuk.

Target lain yang hendak dicapai, seperti Indeks Kesejahteraan Sosial meningkat menjadi 75, Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,65, serta Indeks Reformasi Birokrasi meningkat menjadi berpredikat AA. “Tentu perencanaan ini masih belum sempurna dan nantinya dalam penyusunan rancangan akhir dan pengesahan tidak menutup kemungkinan ada penyesuaian. Karena adanya perubahan kebijakan, isu aktual, regional, nasional maupun global,” jelas Bupati Ipuk.

Dalam kesempatan itu, juga disampaikan sejumlah capaian yang telah diraih Banyuwangi. Indeks Gini turun dari 0,351 pada tahun 2023 menjadi 0,312 pada 2024. Pendapatan Perkapita meningkat dari Rp. 49,99 juta di tahun 2021 menjadi Rp 62,09 juta di tahun 2024. Serta indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,62 pada 2021 menjadi sebesar 74,30 pada 2024. (kom/bwi/gie)