Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kota Kediri, yang juga ditunjuk untuk mengikuti acara ini mengatakan bahwa sosialisasi ini sangat diperlukan guna meminimalisasi kesalahan selama proses optimalisasi dilakukan utamanya dalam clearance belanja TIK. Hal ini, sebagaimana yang diungkapkan Kepala Diskominfo Kota Kediri, Apip Permana.

“Dengan kesertaan kami dalam sosialisasi ini, tentunya merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung upaya pemerintah pusat dalam hal percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional untuk mengoptimalisasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu berbasis arsitektur SPBE pemerintah daerah,” kata Kadiskominfo.

Jadi, ujarnya, dalam proses pelaksanaanya bisa sesuai aturan dan pakem yang ada. Sehingga, dapat meminimalisasi kesalahan dan percepatan transformasi digital dapat segera tercapai secara utuh.

“Dengan langkah ini, diharapkan bisa meminimalisir kesalahan,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementrian PPN/Bappenas, Erwin Dimas, menjelaskan bahwa upaya ini juga dilakukan guna mendukung salah satu fokus prakarsa Peraturan Presiden mengenai percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital nasional yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Satu Data Indonesia untuk menyediakan layanan Satu Data Indonesia sebagai platform pertukaran data. Sejalan dengan tujuan tersebut, guna memastikan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran SPBE dan SDI pada setiap kementerian dalam melaksanakan kegiatan atau proyek berupa pembangunan atau pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

“Seperti penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE, pengadaan lainnya yang bersifat non teknis dalam rangka untuk penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan dan atau dokumen strategis mendukung transformasi digital pemerintah, pendataan (sensus, survei, registrasi, kompilasi produk administrasi), pemetaan, produksi, pembelian data, dan pengumpulan data dalam bentuk lainnya,” ujarnya.

Ditambahkannya, dibutuhkan rekomendasi (clearance) dari kementrian yang membidangi pelaksanaan SPBE dan SDI. “Dalam pelaksanaan Clearance TIK tingkat Daerah akan melibatkan Sekretaris Daerah, Ortala, Inspektorat, Diskominfo, BPKAD, dan Bappeda dari mulai proses verifikasi hingga pemberian rekomendasi Clearance TIK tingkat Daerah,” papar Erwin.

Diharapkan, lanjutnya, melalui kegiatan ini setiap instansi terkait utamanya pemerintah daerah dapat memahami manfaat clearance belanja TIK. Termasuk, ruang lingkup dan kriteria clearance belanja TIK, mekanisme penyelenggara clearance belanja TIK, linimasa dan strategi implementasi clearance belanja TIK, kendala dan evaluasi dari pelaksanaan clearance belanja TIK pusat. (kom/pan/sit)

Presiden RI Joko Widodo membuka secara langsung Musrenbangnas dan dihadiri oleh Wakil Presiden (wapres) Ma’ruf Amin, pimpinan lembaga, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para kepala daerah se-Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengawali kegiatan Musrenbangnas yang dihadiri 700 orang ini menjelaskan bahwa RPJMN 2020-2024 memuat rencana kerja nasional 5 tahun ke depan. RPJMN tersebut, lanjut Suharso, saat ini telah disusun dan telah memasuki tahapn finalisasi sebelum ditetapkan dalam peraturan presiden (perpres) pada Januari 2020.

Presiden RI Joko Widodo dalam pidato arahannya menjabarkan agenda utama pemerintah selama lima tahun mendatang. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga transformasi ekonomi. Presiden menegaskan, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan. Sebab, pemerintah ingin memperkuat fondasi dalam rangka berkompetisi dengan negara lain.

“Sesakit apa pun, harus berani kita tahan agar yang namanya pembangunan infrastruktur betul-betul rampung dan selesai. Artinya kelanjutan pembangunan infrastruktur tetap kita laksanakan,” tegas Presiden.

Presiden menambahkan, berkaitan dengan reformasi birokrasi dengan penyederhanaan untuk merespons perubahan-perubahan dunia yang begitu cepat. Diperlukan birokrasi yang ramping, tapi fleksibel.

“Ada perubahan dunia apa, repsonsnya cepat. Ada perubahan dunia apa, tindakan kita cepat. Jangan sampai karena kapal besar kita, kita mau membelokkan saja kesulitan, lamaa, tertinggal semua negara kita kalo seperti ini ” ujar Jokowi.

Presiden memastikan bahwa pendapatan pegawai yang terkena pemangkasan tidak akan dikurangi. Menurut Presiden, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Presiden menjelaskan, pemangkasan eselon III dan IV sedang dikaji dan dikalkulasi. Presiden juga menambahkan, tidak tertutup kemungkinan nantinya kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau disingkat AI menggantikan sejumlah kerja birokrasi.

Selaras dengan apa yang ditegaskan Presiden Jokowi terkaitan fokus pembangunan infrastruktur, Walikota Malang Sutiaji menegaskan komitmennya untuk melakukan penyelarasan gerak.

“Pasti itu kita lakukan, karena selain pendidikan dan kesehatan, infrastruktur menjadi bagian prioritas penting dalam skenario pembangunan di kota Malang. (*yan)