Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono, menjelaskan bahwa Manajemen Talenta bukan sekadar penggunaan aplikasi digital, melainkan sistem menyeluruh untuk memetakan kinerja serta potensi ASN secara objektif. “Manajemen Talenta ini bukan hanya terkait aplikasi. Aplikasi hanya menjadi media untuk membantu memproses penilaian kinerja dan potensi setiap ASN,” ujar Hendru, Rabu (20/05/2026) tadi.

Menurutnya, dalam mekanisme tersebut melibatkan Tim Komite Manajemen Talenta yang memiliki fungsi hampir serupa dengan tim penilai kinerja ASN. Tim tersebut, bertugas memberikan pertimbangan kepada Wali Kota Malang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terkait ASN yang layak menduduki jabatan strategis.

Baca juga :

“Tentunya yang bisa menduduki jabatan atau promosi ini mereka yang masuk di box 7, 8 dan 9,” katanya.

Ditambahkannya, bahwa pembentukan Tim Komite Manajemen Talenta telah dilakukan sejak April 2026 lalu, melalui proses ekspose internal pemerintah daerah. “Tim komite sudah terbentuk. Nantinya mereka bekerja memberikan pertimbangan kepada Pak Wali Kota terkait ASN yang bisa menduduki jabatan,” jelasnya.

Sesuai dengam ketentuan, anggota tim komite menurutnya dapat berasal dari kalangan ASN Pemkot Malang. Keterlibatan unsur akademisi dimungkinkan, namun tidak menjadi kewajiban. Dengan telah terpenuhinya tahapan administratif dan kelembagaan, Hendru membuka peluang pelaksanaan rotasi maupun mutasi pejabat dalam waktu dekat.

“Sangat memungkinkan dilakukan pada bulan Mei ini,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa proses mutasi nantinya akan tetap berjalan. Namun, dilakukan seiring implementasi manajemen talenta yang segera diberlakukan. “Kita sambil jalan. Mutasi tetap berjalan, tetapi disesuaikan dengan manajemen talenta yang segera berlaku,” jelas Wali Kota Wahyu, Jumat (01/05/2026) tadi.

Melalui sistem baru tersebut, mutasi dan pelantikan pejabat dipastikan dapat berlangsung lebih cepat. Sebab, manajemen talenta dinilai mampu memangkas proses birokrasi yang selama ini cukup panjang dalam pengisian jabatan.

Baca juga :

“Kalau manajemen talenta sudah berjalan, kita tidak perlu izin lagi setiap kali melakukan penataan. Semua sudah berbasis rekomendasi BKN,” ujarnya.

Dengan sistem tersebut, kepala daerah menurutnya dapat melakukan pelantikan maupun rotasi jabatan secara lebih fleksibel karena data kompetensi ASN telah tervalidasi melalui pemetaan talenta. “Satu hari bisa melantik, besok juga bisa melantik lagi atau mengganti jabatan karena semuanya sudah berbasis talenta,” imbuhnya.

Selain mempercepat mutasi, manajemen talenta juga membuka peluang kerja sama antar daerah maupun instansi pemerintah dalam pengisian jabatan strategis sesuai kebutuhan kompetensi. Pemkot Malang nantinya cukup melihat posisi pegawai dalam pemetaan talenta sebelum melakukan penempatan jabatan, tanpa harus melalui mekanisme Seleksi Terbuka (Selter) yang selama ini membutuhkan waktu relatif lama. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa proses mutasi jabatan terus berjalan, namun harus melalui tahapan revisi administrasi sesuai regulasi terbaru dari BKN. “Prosesnya terus bergerak. Semua yang kami ajukan, harus disesuaikan kembali karena ada aturan baru dari BKN terkait penempatan jabatan yang harus sesuai kompetensi, kinerja dan ketentuan lainnya,” kata Wali Kota Wahyu, Senin (20/04/2026) tadi.

Wali Kota Wahyu menjelaskan, regulasi baru tersebut mengatur sejumlah pembatasan, termasuk larangan memindahkan pejabat yang baru dilantik sebelum memenuhi masa jabatan minimal. Selain itu, penyesuaian juga mempertimbangkan kepangkatan dan kesesuaian jabatan.

Baca juga :

Menurutnya, saat ini Pemkot Malang masih melakukan konsultasi intensif dengan BKN sebelum mutasi dapat direalisasikan. “Kalau pekan ini sudah ada hasil positif dari BKN, maka kami langsung bergerak. Karena kebijakan mutasi tidak bisa lepas dari arahan dan persetujuan BKN,” tegasnya.

Wali Kota Wahyu menambahkan, revisi usulan yang sebelumnya dikembalikan BKN, lebih banyak berkaitan dengan aspek kompetensi pejabat yang akan menempati jabatan tertentu. Selain mutasi, Pemkot Malang juga berencana membuka Seleksi Terbuka (Selter) untuk mengisi sejumlah jabatan yang saat ini masih kosong.

“Nanti ada beberapa jabatan kosong yang akan kita selterkan. Kriterianya akan kita rapatkan lagi sesuai arahan dari BKN,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa penempatan jabatan nantinya tidak didasarkan pada faktor usia, melainkan pada kinerja dan tanggung jawab selama menjalankan tugas. “Saya tidak melihat tua atau muda, tapi kinerjanya. Saat ini prosesnya masih melalui sejumlah tahapan administrasi, termasuk uji kesesuaian jabatan atau job fit sebelum dilanjutkan dengan Seleksi Terbuka (Selter),” kata Wali Kota Wahyu, Senin (13/04/2026) tadi.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa seluruh tahapan mutasi dilakukan melalui koordinasi intensif bersama BKN karena setiap perubahan jabatan harus memperoleh persetujuan dan rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku. “Prosesnya ada job fit, kemudian Selter. Jadi kita harus banyak konsultasi dengan BKN karena ada aturan dan persyaratan tertentu,” tambahnya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu menyebut, hampir satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Malang, menjadi momentum evaluasi untuk menilai performa para pejabat. Penilaian dilakukan berdasarkan laporan kinerja, kedisiplinan, serta tanggung jawab yang telah dijalankan.

“Kita sudah bisa melihat bagaimana kinerja masing-masing, baik dari laporan, disiplin, maupun tanggung jawab selama ini. Itu yang menjadi pertimbangan,” jelasnya.

Pelaksanaan mutasi, menurutnya baru dapat dilakukan setelah seluruh tahapan memperoleh persetujuan BKN. Wahyu pun juga belum dapat memastikan waktu pelaksanaannya karena masih menyesuaikan proses koordinasi serta regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

“Eksekusi dilakukan setelah ada persetujuan. Jadi semuanya masih berproses,” imbuhnya. (rsy/sit)

Perlu diketahui, saat ini terdapat enam jabatan Eselon II yang masih kosong. Diantaranya, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten 2 Administrasi Umum, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Inspektur Inspektorat Kota Malang, Kepala BKPSDM dan Kepala Bakesbangpol.

“Insyaallah dalam waktu dekat ini. Kita sedang proses dan kami sudah ada beberapa penilaian. Tentu saya juga berdiskusi dengan Wakil Wali Kota, tetapi keputusannya tetap ada di saya,” kata Wali Kota Wahyu, Senin (26/01/2026) tadi.

Dalam pelaksanaan ini, Wali Kota Wahyu menjelaskan bila dirinya tidak ingin gegabah. Seperti dicontohkan, bila mutasi akan didasarkan pada hasil evaluasi kinerja selama tahun 2025. Selama hampir setahun menjabat, dirinya juga memantau langsung kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak hanya melalui laporan formal, tetapi juga dengan turun ke lapangan.

“Saya tidak hanya menerima laporan. Kalau ada informasi atau laporan tertentu, saya bisa langsung cross check. Kota Malang wilayahnya tidak luas, jadi relatif mudah untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan,” tambahnya.

Baca juga :

Dijelaskannya, mutasi akan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, mulai dari tingkat OPD hingga ke bawah. Namun, dalam proses penempatan jabatan, dirinya menegaskan akan tetap berkonsultasi dengan pimpinan OPD terkait agar penempatan benar-benar sesuai kebutuhan organisasi.

“Saya ingin penempatan ini tepat. Bukan sekadar karena dari atas, tapi juga mempertimbangkan masukan dan kebutuhan dari kepala OPD,” ungkapnya.

Wali Kota Wahyu juga memberikan peringatan keras kepada ASN, agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan dirinya maupun Wakil Wali Kota, dengan iming-iming jabatan tertentu disertai permintaan imbalan. “Saya tegaskan, jangan percaya oknum yang mengatasnamakan saya atau Wakil Wali Kota. Kalau ada, laporkan. Kalau terbukti, akan kami proses semuanya, baik yang memberi maupun yang menerima,” tegasnya.

Walaupun sejauh ini belum ada laporan resmi, namun dirinya sudah menerima sejumlah informasi dan isu yang berkembang di lapangan terkait dugaan praktik tersebut. Menurutnya, isu itu muncul karena adanya oknum yang mencoba memanfaatkan situasi.

“Memang ada tengara-tengara oknum yang menyalahgunakan nama kami. Karena kami orang baru, kami ingin benar-benar mengenal kondisi secara langsung, bukan hanya dari laporan formal,” katanya.

Wali Kota Wahyu juga menambahkan, berbagai masukan, termasuk dari wartawan dan masyarakat yang disampaikan secara informal, turut menjadi bahan evaluasi. Semua informasi tersebut, akan dikroscek sebelum dijadikan dasar pengambilan keputusan.

“Mutasi nanti punya alasan yang kuat. Data yang kami pakai bukan hanya administratif, tapi juga hasil pengamatan langsung dan masukan dari berbagai pihak,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

“Mutasi dan promosi jabatan,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto, Jumat (07/11/2025) tadi.

Dalam kasus ini, KPK belum merinci jumlah orang yang ditangkap dalam OTT di Ponorogo. Fitroh baru menyebut, bahwa Bupati Ponorogo menjadi salah satu pihak yang telah diamankan.

Baca juga :

Untuk sementara, para pihak yang ditangkap saat ini masih berstatus terperiksa. KPK memiliki 1×24 jam untuk menentukan status hukum.

Sekedar diketahui, sebelumnya Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, telah melantik 138 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, di Pringgitan Rumah Dinas Bupati, Jumat (07/11/2025) tadi. (gie)

Sementara apresiasi yang diberikan JCP, diantaranya yaitu  memberikan karikatur kepada Kapolres AKBP Jazuli Dani Iriawan, pada saat acara Pamit Kenal di Aula Tatag Trawang Tungga Polres Pamekasan, Jumat (17/01/2025) tadi.

Ketua Jurnalis Center Pamekasan, Achmad Jadid, mengatakan bahwa Kapolres AKBP Dani telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan. “Kinerjanya yang responsif terhadap berbagai permasalahan sosial di daerah ini, sangat dihargai oleh pers maupun masyarakat Pamekasan,” kata Ketua JCP Achmad Jadid.

Baca juga :

Dikatakannya, Kapolres juga sangat terbuka terhadap wartawan dan senantiasa mendukung kerja-kerja jurnalis dalam memberikan informasi yang akurat kepada publik. Bahkan, selalu memberi ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan informasi secara transparan.

“Kerja sama yang baik antara Polres Pamekasan dan rekan-rekan jurnalis menjadi salah satu faktor yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik,” paparnya.

Di saat yang sama, AKBP Dani menyampaikan agar insan pers tetap menjalin silaturrahmi yang telah dibangun selama berada di kota gerbang salam Pamekasan. “Terima kasih rekan-rekan JCP, semoga silaturrahmi ini terus berlanjut, jangan lupa mampir ke Pasuruan,” singkatnya. (azm/sit)

Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli, menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan dinamika organisasi sebagai bentuk pengambangan dan pembinaan yang senantiasa berlangsung secara konsisten pada lingkup internal Polri. “Jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Sehingga, setiap pejabat Polri dituntut untuk dapat bekerja dengan benar dan baik serta dapat membawa perubahan pada masing-masing satuan fungsi di lingkungannya,” katanya.

AKBP Jazuli juga mengucapkan selamat kepada pejabat baru sebagai Kapolsek di wilayah Polres Pamekasan. “Kami meminta kepada para perwira yang sudah melaksanakan Sertijab dan mengemban tugas yang baru untuk segera beradaptasi dengan lingkungan wilayah tugasnya. Jalinan koordinasi dengan instansi terkait seperti Forkopimka, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Ormas yang ada,” tambahnya.

Baca juga :

Kapolres Pamekasan juga mengucapkan terima kasih kepada AKP L Rahmad Budiarto atas kinerja serta dedikasinya dalam melaksanakan tugas selama menjabat sebagai Kasatlantas Polres Pamekasan dan berpindah jabatan sebagai Kasikum Polres Tulungagung. “Tingkatkan kepekaan, kewaspadaan dan ketanggapan saudara terhadap setiap perkembangan dan laporkan segera perkembangan yang terjadi sekecil apapun kepada pimpinan secara hierarki,” tegasnya.

Sekedar diketahui, pejabat yang menerima rotasi jabatan diantaranya AKP L Rahmad Budiarto yang sebelumnya sebagai Kasatlantas Polres Pamekasan digantikan AKP Bagus Wijanarko. Sedangkan untuk jajaran Polsek, Kapolsek Tamberu yang sebelumnya dijabat oleh AKP Muh Syaiful Maulana digantikan Iptu Edi Sugiantoro, Kapolsek Waru yang sebelumnya dijabat oleh Iptu Subroto digantikan AKP Jupriadi dan Kapolsek Pasean yang sebelumnya dijabat oleh AKP Kusairi digantikan AKP Safril Selfianto.

Kemudian, Kapolsek Pagantenan yang sebelumnya dijabat oleh AKP Adi Zizwanto digantikan Iptu Heri Siswanto, Kapolsek Proppo yang sebelumnya dijabat oleh AKP Bala Hananto digantikan Iptu Nanang Hery Purnomo dan Kapolsek Pakong yang sebelumnya dijabat oleh AKP Safril Selfianto digantikan Iptu Suyanto. (azm/gie)

Adapun pejabat yang dilantik itu, meliputi satu jabatan tinggi pratama (Kepala Satpol PP dan Kebakaran), 26 pejabat administrator dan 23 posisi jabatan pengawas. “Hari ini selain mutasi, ada sekitar 70 persen pejabat yang dilantik untuk mendapatkan promosi jabatan. Seperti Ardin T Hasoloan Nadeak yang mendapatkan promosi menjadi Kabag Organisasi. Kemudian, N Adib Mashuri mendapatkan promosi menjadi Kabag Kesra Setda Trenggalek. Selain dua nama itu, masih banyak nama-nama lain yang mendapatkan promosi jabatan,” kata Bupati Arifin, Rabu (10/01/2024) siang.

Baca juga:

Dijelaskan suami Novita Hardiny ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Trenggalek, diisi oleh Habis Solehudin, yang mana sebelumnya untuk yang bersangkutan menjabat sebagai Kabag Kesra Setda Trenggalek. Sedangkan untuk yang lain, Kabag Organisasi yang diisi oleh Sri Agustiani menduduki posisi jabatan lamanya Sebagai Kabag Hukum Setda Trenggalek.

Untuk Kabag Hukum, Agung Yudyana menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Trenggalek. Kemudian, Sekretaris Dinas Pariwisata Surjono dan Kebudayaan menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

“Kenapa pengisian Kepala Satpol PP dan Damkar ini sedikit memakan waktu karena yang menjabat itu harus ada sertifikasi. Dan sertifikasi PPNS kemarin memang sempat tertunda. Sehingga perlu diklat-diklat dulu baru kemudian bisa dilantik,” imbuhnya.

Masih menurut Mas Ipin-sapaan akrab Bupati Trenggalek, pihaknya sudah melakukan evaluasi akhir tahun dalam menghadapi tahun 2024. Oleh karena itu, dengan adanya mutasi sejumlah pejabat diawal tahun ini bisa lebih memaksimalkan kinerja mereka ditempat masing-masing.

“Kemudian juga ada yang kosong kita isi, sehingga harapannya nanti ke depan pekerjaannya bisa lebih baik. Untuk posisi kosong sudah tidak terlalu banyak, semuanya hampir sudah terisi. Mungkin ada beberapa yang paling kita antisipasi yang pensiun dan sebagainya,” jelas Bupati Arifin.

Kepada pejabat yang dilantik, bapak tiga anak ini menekankan bahwasannya di tahun 2024 banyak tantangan yang harus dicapai. Kemudian juga banyak perencanaan yang perlu segera di eksekusi dengan cepat. Diharapkannya kesemuanya bisa segera menyesuaikan dengan cepat.

“Belajar di tempat yang baru dan yang promosi seharusnya lebih semangat. Semoga jabatan yang diberikan, bisa menjadi jabatan yang tepat. Terlebih, untuk masyarakat Kabupaten Trenggalek. Jadi, niatkan dari sekarang bahwa jabatan dan amanah yang dipercayakan ini dapat dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat dan tidak untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,” sambungnya.

Bupati Arifin menyakini, pejabat yang dilantik memiliki kemampuan dan kemauan untuk memberikan dedikasi terbaik, terlebih di tahun 2024 yang merupakan tahun politik untuk dapat menjaga netralitas, sinergitas dan menciptakan keamanan di tengah masyarakat sehingga terwujudnya suasana yang kondusif. “Mudah-mudahan tugas dan pengabdian kita bermanfaat bagi masyarakat dan mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT,” papar Bupati. (mil/sit)