Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan ucapan selamat pada pasangan terpilih. Pihaknya juga optimis, bahwa Kota Malang akan semakin maju di bawah pimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Pak Wahyu dan Pak Ali. Semoga amanah dan dapat menjalankan harapan masyarakat maupun Pemerintah Kota Malang. Pak Wahyu yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Wali Kota selama 10 bulan tentu memiliki modal kuat untuk melanjutkan program-program yang telah direncanakan,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Tidak hanya itu, dirinya juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menangani berbagai tantangan di Kota Malang. Menurutnya, ada 11 prioritas yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan banjir dan pengembangan Pasar Besar.

Baca juga :

“Saya di Kemendagri siap direpoti untuk Kota Malang dan siap berkolaborasi untuk kemajuan Kota Malang,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa ada beberapa kebijakan yang harus diperbaiki di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Pihaknya juga akan memberikan tongkat estafet kepemimpinan dari Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan pada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih.

“Ada beberapa kebijakan yang harus kita perbaiki di pemerintahan Kota Malang, nanti akan kami laksanakan dan akan kami eksekusi apa yang sudah terselesaikan dan nantinya butuh keberlanjutan,” ujar Amithya.

Di akhir, pihaknya juga menyampaikan ucapan selamat dan diharapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dapat menjalankan amanat serta tanggung jawab sebaik mungkin.

“Selamat atas sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Sehingga saya berharap tanggung jawab sebagai pimpinan kedepan dapat bersama- sama dilakukan dengan kami yang ada di legislatif. Sehingga dapat mengantarkan masyarakat Kota Malang menuju yang lebih baik,” imbuh Amithya. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Toyyib, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diumumkan melalui Keputusan KPU Kota Malang Nomor 5 Tahun 2025 dan mulai berlaku sejak ditetapkan. Dari keputusan tersebut, pasangan calon memperoleh 203.257 suara atau setara dengan 49,62 persen dari total suara sah.

“Penetapan ini merupakan hasil dari seluruh tahapan pemilihan yang telah berlangsung sesuai regulasi, termasuk penyelesaian sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini juga diambil setelah melalui seluruh tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, serta Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah,” ujar Toyyib, Jumat (07/02/2025) tadi.

Baca juga :

Selain itu, KPU Kota Malang juga merujuk pada Keputusan MK Nomor 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang menjadi dasar penetapan pasangan calon terpilih. Penetapan ini juga sekaligus menjadi dasar bagi tahapan selanjutnya, yaitu pelantikan pasangan terpilih sesuai jadwal yang akan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pelantikan secara serentak akan dilaksanakan pada 20 Februari di Jakarta. Setelah penetapan nanti kita akan segera mengusulkan ke DPRD atau Pemkot untuk segera pelantikan,” tambahnya.

Sebagai informasi, KPU Kota Malang juga akan menggelar penyampaian keputusan tentang penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih tahun 2024, pada Jumat (07/02/2025) nanti malam. (rsy/sit)

Peneliti LSI Denny JA, Fadhli Fakhri Fauzan, menyampaikan jika berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 11 hingga 17 November 2024, pasangan calon (Paslon) Wahyu Hidayat dan Ali Mutohirin, meraih elektabilitas tertinggi. Survei tersebut, melibatkan 880 responden berusia 17 tahun ke atas dengan hak pilih.

“Dalam metode pengambilan sampelnya ini dilakukan dengan multistage random sampling, melibatkan tahapan dari pengacakan wilayah hingga tingkat individu responden. Survei ini memiliki margin of error sebesar 3,4 persen, dengan metode wawancara tatap muka,” ujar Fadhli, dalam konferensi pers.

Hasil elektabilitas dari ketiga Paslon Pilkada Serentak 2024 di Kota Malang, yakni Wahyu Hidayat-Ali Mutohirin 41,3 persen, Mochamad Anton-Dimyati Ayatullah 34,5 persen dan Heri Cahyono-Ganis Rumpoko 14,3 persen. Dari total 880 responden, 578 orang mengaku mengenal ketiga pasangan calon.

“Di antara ketiga Paslon, mereka mengenal ketiganya tetapi pasangan Wahyu Hidayat-Ali Mutohirin tetap mendominasi dengan tingkat pengenalan 48,4 persen, disusul pasangan Mochamad Anton-Dimyati Ayatullah dengan 30,1 persen dan pasangan Heri Cahyono-Ganis Rumpoko 15,6 persen,” tambahnya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Paslon Wahyu Hidayat-Ali Mutohirin menurutnya unggul di semua tingkat pendidikan, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian pada tingkat pendapatan juga unggul di kategori pendapatan menengah hingga tinggi, sementara pasangan Abadi unggul tipis di kelompok dengan pendapatan di bawah Rp 2 juta perbulan. 

“Secara geografis, pasangan Wahyu Hidayat-Ali Mutohirin unggul di empat kecamatan, yakni Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Sukun. Sementara, untuk pasangan Mochamad Anton-Dimyati Ayatullah unggul di Kecamatan Lowokwaru dengan perolehan 43,3 persen,” tambahnya.

Di akhir, ditambahkannya bahwa dinamika politik yang terjadi selama menjelang Pilkada Kota Malang, menurutnya telah banyak beredar update survei dari sejumlah lembaga survei. Hasilnya, tentu ada yang berbeda atau memiliki hasil yang sama.

“Dalam konteks riset, sah-sah saja, tinggal nanti melihat kapan waktu riset diambil, berapa jumlah responden dan bagaimana metodologinya serta track record lembaga surveinya sendiri,” imbuhnya. (rsy/sit)

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ali Mutohirin, menyampaikan bahwa klarifikasi yang dilakukan di KPU Kota Malang tersebut adalah bagian dari proses perlengkapan berkas administrasi. Untuk surat pengajuan pengunduran diri dari perusahaan BUMN, itu sudah diajukan sejak Juni 2024 lalu.

“Sekarang hanya menunggu keputusan resmi dari perusahan BUMN, bahwa telah mengundurkan diri. Mungkin besok atau lusa, kami akan serahkan surat tanda terima dari kantor ke KPU Kota Malang ini,” kata Ali.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa klarifikasi tersebut dilakukan untuk menjaga integritas serta nama baik, agar tidak terjadi konflik kepentingan. Sebagai bakal calon Wakil Wali Kota, menurutnya tidak boleh menggunakan fasilitas dari negara atau BUMN.

“Kalau sudah terjun begini tidak boleh menggunakan fasilitas dari negara, baik dari BUMN. Berkas pengunduran diri sudah diajukan. Tinggal menunggu keputusan resmi yang menyatakan bahwa saya sudah mengundurkan diri,” ujar Ali.

Ali juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah bekerja sejak tahun 2020 lalu di perusahaan tersebut. Dengan statusnya sebagai Komisaris Independen terakhir kali diperpanjang pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Juni 2024 lalu.

“Di BUMN, jabatan bisa diganti sewaktu-waktu oleh pemilik saham. Oleh karena itu, saya mengikuti proses sesuai aturan yang berlaku,” imbuh Ali. (rsy/sit)

Menurut Ali, dukungan konkret kepada para penyandang disabilitas perlu dilakukan agar nantinya dapat mencapai inklusi sosial yang sebenarnya. “Setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kesempatan yang setara dan merasa diterima dalam masyarakat. Inilah yang menjadi tujuan kita bersama, yaitu menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah untuk semua,” kata Ali.

Tidak hanya itu, di bidang pendidikan, Ali juga mendukung pelatihan bagi para Guru Pendidikan Khusus (GPK). Hal itu dirasa sangat penting untuk melengkapi kompetensi yang memadai, agar mampu menangani anak-anak berkebutuhan khusus dengan baik.

“Kita perlu memastikan pemerataan kompetensi guru sehingga mereka bisa menangani anak-anak disabilitas dengan cara yang tepat. Pelatihan bagi GPK harus menjadi prioritas, karena mereka adalah garda terdepan dalam mendukung pendidikan inklusif,” jelas Ali.

Selain pelatihan, Ali juga menyoroti tantangan yang dihadapi anak-anak disabilitas setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Banyak dari mereka yang masih kebingungan mengenai langkah selanjutnya, seperti pekerjaan atau pendidikan lanjutan.

“Anak-anak ini seringkali merasa bingung dengan masa depan mereka. Kita harus menyediakan panduan dan dukungan yang jelas agar mereka bisa merencanakan masa depan dengan percaya diri. Ini termasuk memastikan mereka mendapatkan kesempatan kerja yang layak setelah menyelesaikan pendidikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, pada kegiatan tersebut Ali juga menerima masukan dan keluhan dari yayasan dan keluarga penyandang disabilitas. Dalam hal ini, menurutnya perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas.

Baca juga :

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa semua warga Kota Malang dapat hidup dengan martabat dan tanpa diskriminasi. Langkah-langkah yang telah diambil harus diikuti dengan kebijakan yang efektif dan pelaksanaan yang nyata. Kita harus bergerak bersama untuk memastikan inklusi benar-benar terwujud di Kota Malang,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Waroeng Inklusi, Afifah, mengungkapkan beberapa kendala yang saat ini dihadapi dalam upaya menjadikan Kota Malang sebagai kota inklusi. Salah satunya adalah minimnya dukungan finansial bagi Guru Pendamping Khusus (GPK) dan ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan di lapangan.

“Guru Pendamping Khusus (GPK) saat ini bekerja 36 jam per minggu, namun hanya mendapatkan pembayaran separuh dari sekolah dan separuh dari wali murid. Ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum mendukung inklusi dengan baik,” ujar Afifah.

Selain itu, menurutnya meskipun saat ini sudah ada Peraturan Daerah (Perda) mengenai sekolah inklusi, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Banyak sekolah yang belum menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan alasan keterbatasan fasilitas dan sumber daya.

“Inklusi dalam pendidikan harus lebih dari sekadar peraturan, kita butuh pelaksanaan yang nyata. Tanpa tindakan konkret, inklusi akan tetap menjadi sekadar wacana,” tegasnya.

Terpisah, salah satu orang tua dari anak tunarungu, Rizki Amaliah, menyampaikan bahwa ada tantangan yang dihadapi. Yakni mengenai biaya untuk alat bantu dengar dan pendampingan di sekolah menjadi beban yang signifikan bagi keluarganya.

“Kami merasa terbebani dengan biaya alat bantu dengar dan Guru Pendamping Khusus. Sekolah belum memberikan solusi yang memadai, sehingga kami sebagai orang tua harus menanggung beban ini sendirian,” keluh Rizki. (rsy/sit)