Ditambahkan, tahun ini, Dispendikbud mencatat setidaknya ada 17 PKBM baru, yang akan berdiri di wilayah Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan, jumlah PKBM yang ada saat ini masih terbilang kecil, dikarenakan belum menyentuh sampai di tingkat pedesaan.

“Makanya, tahun ini ada tambahan sampai 17 PKBM baru yang siap membantu warga belajar mendapatkan akses yang sama dengan para pelajar yang mengenyam bangku pendidikan formal,” kata Krisni, saat meninjau ujian kejar Paket A, B dan C di UPT Rehabilitasi Sosial Dina Daksa Pasuruan, Rabu (15/10/2025) tadi.

Dijelaskan Krisni, penambahan jumlah PKBM semata-mata menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lama sekolah yang masih di angka 7,46 tahun. Artinya, rata-rata warga Kabupaten Pasuruan belum lulus SMP.

Baca juga :

“Seperti yang ditegaskan oleh Bapak Bupati Rusdi Sutejo, bahwa IPM di Kabupaten Pasuruan harus ditingkatkan. Karena rata-rata warga Kabupaten Pasuruan belum lulus SMP, makanya jumlah PKBM diperbanyak agar akses pendidikan masyarakat merata,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dispendikbud Kabupaten Pasuruan, Aris Prilatama, menambahkan bahwa setiap PKBM yang mendapatkan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) dari pemerintah. Mengenai besarannya, tergantung dari jumlah warga belajar (WB) yang mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di PKBM itu sendiri.

“Tergantung dari jumlah WB yang ada di PKBM itu sendiri. Semakin banyak ya jumlah BOP yang diterima juga semakin besar,” terangnya.

Untuk mendapatkan BOP, setiap PKBM wajib memenuhi seluruh persyaratan administrasi seperti kepemilikan izin operasional, terdata di Dapodik, serta melengkapi dokumen seperti surat permohonan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), rekening bank atas nama lembaga dan persyaratan lainnya. “Syaratnya banyak dan itu harus dilengkapi seluruhnya oleh PKBM yang akan mendapatkan BOP,” tegasnya.

Nantinya, setiap WB yang akan selesai mengikuti pembelajaran, akan mengikuti ujian sekaligus ijazah, baik Kejar Paket A, B maupun C dari pemerintah pusat. “Ijazahnya bukan lagi dari dinas, tapi dari kementerian,” tambahnya. (kom/pas/gie)

Sementara dalam musibah itu, rumah korban yang dihuni satu keluarga besar itu dihantam batu yang dilontarkan dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, bersamaan dengan hujan dan sambaran petir malam tadi. “Hancur, kami tidak bisa selamatkan diri. Tolong bantu kami,” kata salah satu warga, Bernad Tukan.

Dirinya mengatakan, tim evakuasi gabungan sudah berhasil menemukan enam orang yang sebelumnya terjebak dalam tumpukan tanah. Keenam jenazah itu, sementara disemayamkan di teras depan rumah tetangganya. Sedangkan satu orang yang juga anggota keluarga, masih dalam proses evakuasi.

Selain satu keluarga, dua korban lain juga dikabarkan meninggal dunia dan salah satunya sempat mendapat pertolongan medis di UGD Puskesmas Boru. Selain korban jiwa, ratusan rumah dan fasilitas umum di wilayah itu dilaporkan rusak.

Saat ini, nama dan identitas korban meninggal dan luka-luka masih dalam proses penelusuran.

Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-Laki dari Level III Siaga menjadi Level IV atau Awas mulai 3 November pukul 24.00 Wita. Kepala PVMBG, P Hadi Wijaya, dalam keterangan yang dilaporkan di Kupang, menyebutkan bahwa peningkatan status tersebut berdasarkan hasil evaluasi aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki periode 23 Oktober hingga 3 November 2024 pukul 18.00 Wita.

Baca juga :

“Berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan terjadi peningkatan aktivitas vulkanik pada Gunung Lewotobi Laki-laki yang cukup signifikan,” katanya, Senin (04/11/2024) tadi.

Berdasarkan laporan terakhir PVMBG, Gunung Lewotobi Laki-Laki mengalami erupsi pada Senin (4/11/2024), pukul 02.58 Wita. Tinggi kolom erupsi tidak teramati. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 17 mm dan durasi 185 detik.

Masyarakat dan wisatawan yang berada di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki dilarang beraktivitas apapun dalam radius 7 Km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki serta sektoral 7 km pada arah Utara-Timur Laut dan 7 Km pada sektor Timur Laut.

Masyarakat diimbau agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yan tidak jelas sumbernya. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-Laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi Laki-laki diharapkan memakai masker atau penutup hidung-mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan.

Sepanjang 2024, Gunung Lewotobi Laki-Laki tercatat sudah meletus sebanyak 871 kali. Per hari Minggu (3/11/2024), pukul 24.00 Wita, Gunung Lewotobi Laki-Laki berstatus Awas (Level IV). (lip/sit)

Diketahui, untuk BEP tembakau di Tahun 2024, pada tembakau sawah dihargai Rp 46.725 perkg. Sedangkan, tembakau tegal Rp 52.639 perkg. Kemudian tembakau gunung sebesar Rp 63.233 perkg.

Patokan harga tembakau yang dikeluarkan itu, naik 10 persen dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2023, tembakau sawah dihargai Rp 41.193 perkg, tembakau tegal Rp 47.653 perkg. Kemudian tembakau gunung sebesar Rp 56.597 perkg.

Pj Bupati Pamekasan, Masrukin, mengatakan bahwa BEP tahun ini mengalami peningkatan di atas 10 persen dibandingkan Tahun 2023. Dimana, Pemkab memproteksi pengeluaran petani untuk tanam tembakau sampai panen tidak mengalami kerugian.

“BEP ini angka dasar di lapangan prakteknya di atas harga itu. Saya yakin, para pabrikan berburu tembakau dengan mendapatkan kualitas yang bagus,” katanya.

Baca juga :

Pj Bupati Masrukin menyampaikan, dari harga yang sudah ditetapkan, pengusaha pabrikan di kabupaten sudah menyetujui dengan kenaikan harga tembakau 2024 tersebut. “Secara umum, pabrikan sudah sepakat dinaikkan dan ini dilakukan karena kami harus berpihak kepada petani, dimana petani ink paling berjasa,” tambahnya.

Mantan Sekda Pamekasan itu menghimbau, agar pabrikan membeli tembakau sesuai dengan kualitas. Termasuk, pabrikan menghindari campuran tembakau Jawa – Madura yang mengakibatkan kualitas menurun.

“Supaya pabrikan ini belinya tinggi, maka kualitas tembakau para petani juga bagus,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan, Nolo Garjito, berharap agar pabrikan membeli tembakau para petani diharga tinggi. “Mudah-mudahan gudang besar seperti Gudang Garam, Djarum, Wismilak dan lainnya bisa berebut harga tinggi untuk mendapatkan tembakau Madura,” ujarnya.

Dirinya juga menyebut, dalam penentuan BEP itu sudah diperkirakan keuntungan penjual dan pembeli. Artinya, dengan harga yang sudah ditetapkan maka pabrikan dan petani tidak akan mengalami kerugian.

“Penentuan BEP ini sudah melalui perhitungan yang jelas dan tentu tidak ada kerugian dari kedua belah pihak, intinya sama-sama menguntungkan,” paparnya. (azm/sit)

Keputusan tersebut ditegaskan melalui Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/156/KEP/427.12/2024, yang mengacu pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, di Aula Kantor BPBD Kabupaten Lumajang, Jumat (19/04/2024) tadi.

Sekda Agus Triyono menegaskan, bahwa langkah tersebut diambil untuk memastikan penanganan darurat dampak bencana hidrometeorologi dapat dilakukan secara efektif. Karenanya, pentingnya kerja sama lintas sektor dan koordinasi yang efektif antara instansi terkait menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut.

Baca juga :

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Lumajang menaikkan status dari Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi menjadi Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi,” terangnya.

Dalam upaya penanganan bencana, terutama dalam kondisi status Tanggap Darurat, koordinasi yang terpadu dan sistem komando yang efisien sangat diperlukan. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah membentuk Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) sesuai dengan SK Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/157/KEP/427.12/2024.

“Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalkan korban dan kerugian baik dalam hal jiwa maupun harta benda. Serta memberikan respons yang cepat, tepat dan efektif dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Lumajang,” jelasnya. (adi/gie)

Penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah serta restrukturisasi pajak daerah dan rasionalisasi retribusi daerah, dilakukan dalam rangka mengurangi beban masyarakat untuk mengakses layanan dasar publik menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang terus menggenjot kinerja dalam rangka upaya peningkatan PAD di Kota Malang. Terbaru, dengan terbitnya Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022  tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi dasar bagi Bapenda Kota Malang untuk melakukan pemungutan Pajak di tahun 2024.

Berdasarkan Perda tersebut, tercatat beberapa perubahan atas penyesuaian tarif berdasarkan UU HKPD yang ditindaklanjuti dengan Perda PDRD. Yaitu pertama, Pajak parkir berubah nama menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir. Dimana, ketentuan pengenaan berubah dari sebelumnya 25 persen dari total penghasilan menjadi 10 persen. Sementara yang termasuk obyek dari pajak parkir, antara lain parkir mall, hotel, RS, ruko atau resto yang menempati lahan sendiri.

Baca juga:

“Jadi, pajak parkir ini tidak termasuk parkir tepi jalan karena parkir tepi jalan masuk retribusi yg dikelola Dinas Perhubungan,” kata Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, Jumat (05/01/2024) tadi.

Kedua, lanjutnya, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dari 60.000.000 menjadi 80.000.000, NPOPTKP waris dari 300.000.000 menjadi 400.000.000 dan berlaku progresif. Artinya, setiap Wajib Pajak mendapat satu kali NPOPTKP pada perolehan hak pertama yg dimulai sejak tahun 2024 ini.

Kemudian ketiga, papar Handi, Pajak Bumi Bangunan (PBB). Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut. NJOP 0 sampai Rp 1.500.000.000,00 dikenakan tarif 0,055 persen. NJOP Rp 1.500.000.001,00 sampai Rp 5.000.000.000,00 dikenakan tarif 0,112 persen. NJOP Rp 5.000.000.001,00 sampai Rp 100.000.000.000,00 dikenakan tarif 0,145 persen. Serta, NJOP lebih dari Rp 100.000.000.000,00 dikenakan tarif 0,167 persen.

Kemudian keempat, lanjutnya, yaitu Pajak Hiburan berubah nama menjadi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. Penyesuaian tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan ditetapkan sebagai berikut.

Poin satu, Tontonan film sebesar 10 persen (tetap). Dua, Pergelaran kesenian, musik, tari dan atau busana dari 15 persen menjadi 10 persen. Tiga, Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya dari 15 persen menjadi 10 persen. Empat, Pameran dari 15 persen menjadi 10 persen. Lima, Diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar 50 persen (tetap). Enam, Karaoke keluarga dari 25 persen menjadi 50 persen. Tujuh, Karaoke non keluarga dari sebesar 35 persen menjadi 50 persen. Delapan, Sirkus, akrobat dan sulap dari sebesar 15 persen menjadi 10 persen.

“Sembilan, Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dari sebelumnya 15 persen menjadi 10 persen. Sepuluh, Panti pijat, refleksi dan pusat kebugaran (fitness center) serta sejenisnya dari 25 persen menjadi 10 persen. Sebelas, Mandi uap atau spa dari 25 persen menjadi 50 persen. Dua belas, Pertandingan olah raga dari 15 persen menjadi 10 persen,” terang Handi.

Perubahan atas penyesuaian kelima, ungkapnya, yakni Tarif PBJT atas Tenaga Listrik yang sebelumnya bernama Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dimana penggunaan untuk rumah tangga sebesar 7 persen dari nilai jual tenaga listrik menjadi 10 persen dan penggunaan untuk bisnis sebesar 5 persen dari nilai jual tenaga listrik menjadi 10 persen. Penggunaan tenaga listrik yang dikecualikan dengan tarif 0 persen yaitu untuk konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.

“Tarif tersebut di atur pada Pasal 58 ayat (1) UU no 1 tahun 2022 tentang HKPD dan pasal 25 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PDRD,” imbuhnya.

Kepala Bapenda juga menjelaskan, bahwa Pemkot Malang dalam menerapkan pengelolaan keuangan berorientasi pada asas kemandirian daerah, khususnya dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak daerah serta dari hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain (PAD) yang sah. “Kemandirian keuangan daerah ini menunjukkan kemampuan Pemkot Malang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara umum. Gambaran dalam bingkai otonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut dibandingkan dengan pendapatan daerah secara keseluruhan” tuturnya.

Sehingga, lanjut Handi, pemberlakuan pajak yang dipungut oleh Bapenda Kota Malang juga sangat mempengaruhi tingkat kemandirian daerah. “Kami berharap dengan berlakunya Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang PDRD ini, akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan suksesnya pembangunan berkelanjutan di Kota Malang,” terangnya.

Sebagai informasi, setelah diberlakukan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yang ditindaklanjuti dengan Perda No. 4 Tahun 2023 tentang PDRD, maka jenis Pajak Daerah di Kota Malang menjadi sebagai berikut. Pertama, PBB-P2. Kedua, ⁠BPHTB. Tiga, ⁠PBJT atas Makanan dan atau minuman, Tenaga listrik, Jasa perhotelan, Jasa parkir, Jasa kesenian dan hiburan. Empat, Pajak Reklame. Lima, PAT (Pajak Air Tanah). Enam, Opsen PKB dan Tujuh, ⁠Opsen BBNKB.

“Khusus untuk pajak Opsen PKB dan BBNKB, baru akan dipungut pada tahun 2025 mendatang,” terangnya. (hms/sit/adv)

Hal itu, disampaikan bupati yang akrab disapa Mas Dhito, seusai menerima aspirasi dari salah satu guru TK asal Desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri, Khoirunnisa. Saat itu dirinya menyampaikan, bahwa ia selama ini masuk dalam salah satu penerima manfaat insentif. Meski demikian, guru yang telah mengabdi selama 31 itu berharap agar insentif yang diberikan bisa ditambah.

“Saya mohon kesejahteraan dari bapak. Saya dapat insentif Rp 100 ribu,” ujarnya kepada Bupati Kediri di acara Jumat Ngopi, Jumat (24/11/2023) tadi.

Mendengar aspirasi iti, orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu menjelaskan bahwa pihaknya dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berencana akan menaikkan insentif bagi guru non ASN di tahun depan. Rencananya, dari alokasi sekitar Rp 14 miliar di tahun 2023, akan ditingkatkan sekitar Rp 7 miliar di tahun 2024.

Baca juga:

Dari rencana tersebut, guru Tapos yang sebelumnya belum mendapatkan insentif, di tahun depan direncanakan bakal mendapatkan insentif sebesar Rp 100 Ribu untuk tiap bulannya. “Tahun 2023 anggaran kami Rp 14 miliar. Namun di tahun 2024, akan menjadi Rp 21 miliar,” jawab Mas Dhito.

Dengan meningkatnya kesejahteraan bagi guru non ASN, Mas Dhito berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Kediri juga akan meningkat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muksin, lebih rinci menjelaskan bahwa jumlah guru Tapos yang akan mendapatkan insentif ini sebanyak 1000 guru. Sedangkan bagi guru PAUD, TK dan Kelompok Bermain yang awalnya Rp 100 ribu akan menjadi Rp 200 ribu dan guru SD serta SMP yang mulanya Rp 100 ribu naik 100 persen.  

“Untuk guru eks K2 dahulu Rp 500 ribu, akan naik 50 persen menjadi Rp750 ribu,” bebernya. (kom/pan/sit)

“Terus terang, menjelang Pilpres dan Pileg ini bakal menguras tenaga dan pikiran. Untuk itu, mutasi kali ini sejumlah nama, kita promosikan demi capaian target birokrasi. Kita dorong kinerja birokrat makin joss dan cepat,” ujarnya, Senin (25/09/2023) tadi.

Pelaksanaan sendiri, diamini oleh Kepala BKPSDM Sumenep, Achmad Masuni, melalui Kabid Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM, Moh Suharjono. Dirinya lantas memaparkan sejumlah pejabat, yang dipromosikan pangkatnya sebanyak 46 ASN.

“Nama-nama pejabat yang naik promosi yakni Dadang Dedy Iskandar, dari Eselon IIIB naik ke IIIA. Dari jabatan sebelumnya dari Kabid Prasarana dan Keselamatan Disperkimhub Sumenep, menjadi Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Sumenep,” terang Suharjono.

Baca juga :

Selain itu, lanjutnya, ada Supardi dipromosikan pangkatnya dari Eselon IIIB naik ke Eselon IIIA. Sebelumnya, Supardi dari Kabid Pemdes DPMD Sumenep kini menjabat sebagai Camat Lenteng.

Dikatakan Suharjono, kenaikan pangkat juga pada Roby Firmansyah W dari Kabid Pora Disbudporapar menjadi Camat Nonggunong. Lalu Suryadi Irawan dari Sekcam Lenteng lalu Plt Camat Lenteng kini menjabat sebagai Camat Ambunten. 

“Ada juga Fariz Aulia Utomo dari Sekcam Pasongsongan lalu Plt Camat kini menjabat Camat Pasongsongan. Kusmawati dari Kabid di Dinkes kini menjabat Sekretaris Dinsos P3A,” beber Jono.

Menurutnya, untuk promosi kepangkatan dari Eselon IVA ke IIIB, diantaranya Moh Zaini yang jadi Kabid Kebudayaan Disbudporapar. Lalu ada Imam Afif Rusidi, dari Kabid Prasarana dan Keselamatan Transportasi Disperkimhub. “Akhmad Fairusi Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdik, Idhan Halil sebagai Kabid Perdagangan Diskop UKM Perindag dari sebelumnua LPSE. Terakhir Hendarti Anta Dewi sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata Disbudporapar dari sebelumnya DLH,” terangnya. (edo/gie)