Pria yang akrab disapa Husnul, itu mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima regulasi resmi mengenai pelaksanaan vaksinasi tersebut. Namun, apabila kebijakan sudah diterbitkan, Pemkot Malang siap melaksanakan program tersebut.

“Kami masih menunggu aturan resminya dari Kemenkes. Kalau nanti sudah ada prosedurnya, tentu pelaksanaannya akan lebih mudah karena vaksinasi bisa langsung dilakukan di tempat kerja tenaga kesehatan,” ujar Husnul, Kamis (02/04/2026) tadi.

Namun, Husnul menilai vaksinasi tambahan bagi Nakes dapat menjadi langkah untuk mempersempit potensi transmisi penyakit di fasilitas pelayanan kesehatan. Apalagi, Nakes memiliki risiko paparan yang cukup tinggi karena setiap hari berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai kelompok usia.

Baca juga :

“Tenaga kesehatan ini berhubungan langsung dengan semua usia, termasuk kelompok sasaran imunisasi campak. Di situ ada celah penularan virus meskipun mereka sudah divaksin sebelumnya dan menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.

Sembari menunggu kebijakan pusat, menurutnya Dinkes Kota Malang tetap memperkuat perlindungan bagi tenaga kesehatan melalui penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) di seluruh fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah daerah. APD tersebut tersedia di puskesmas, RSUD, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), hingga lingkungan kantor Dinkes.

“Untuk saat ini penggunaan APD standar tetap berjalan. Memang belum seperti saat pandemi Covid-19 dengan APD lengkap, tetapi perlengkapan tersebut tersedia dan siap digunakan jika diperlukan. Nakes juga terus diimbau menggunakan masker, sarung tangan, serta menjaga kebersihan tangan saat memberikan pelayanan,” tuturnya.

Terkait kemungkinan vaksinasi massal seperti saat pandemi Covid-19, Husnul menyebut hal itu masih menunggu analisis lebih lanjut dari pemerintah pusat, khususnya melihat perkembangan kasus campak di daerah. “Kami menunggu hasil analisa dari kementerian. Jika eskalasi kasus meningkat, tentu bisa saja ada kebijakan lanjutan termasuk vaksinasi yang lebih luas,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Instruksi itu, disampaikan Bupati Rusdi dihadapan seluruh Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan (Nakes) pada saat melakukan pembinaan dan pengarahan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Selasa (10/06/2025) tadi. Dalam agenda monitoring dan evaluasi yang digelar di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, bupati menekankan tentang pentingnya fogging. Terutama, di daerah yang sudah ada warga terjangkit DBD.

Disampaikan Bupati Rusdi, pengasapan adalah metode pengendalian vektor Nyamuk Aedes Aegypti yang menyebabkan DBD. Minimal, dapat membunuh nyamuk dewasa untuk memutus rantai penularan penyakit.

“Semua Puskesmas harus saling membantu melakukan fogging. Khususnya, di wilayah yang ada warganya terjangkit. Ini ikhtiar kita untuk mengurangi potensi jangan sampai ada yang kena DBD,” paparnya.

Agar upaya pencegahan lebih maksimal, lanjutnya, dibutuhkan penyamaan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang harus benar-benar diperhatikan oleh seluruh Puskesmas. Disepakati, kecepatan penanganan harus dilakukan maksimal 2×24 jam sesudah ada permintaan dari warga yang masuk atau jika ada warga yang terjangkit DBD.

Baca juga :

“Secara prosedural, pelaksanaan fogging harus dilakukan cepat. Maksimal 2×24 jam sudah harus tertangani. Perkara masih tidak adanya anggaran operasional, nanti akan kami tambahkan di Dinas Kesehatan melalui PAK,” ujarnya.

Selain itu, Bupati Pasuruan juga meminta kepada Kepala Puskesmas untuk melakukan beberapa tindakan pencegahan lain. Diantaranya, dengan memberikan edukasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Masih di momen sama, Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan, juga meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Pasuruan agar turut andil dalam upaya pencegahan DBD.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pasuruan, dr Ani Latifah, mengatakan kesiapannya untuk melakukan fogging. Termasuk, mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan secara berkala.  

“Nanti kami akan dibantu oleh Damkar dan BPBD untuk proses fogging di wilayah yang dilaporkan warga. Peralatannya, kami juga menyiapkan masyarakat untuk menjaga lingkungannya agar tetap bersih. Misal dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk, minimal dibersihkan seminggu sekali,” jelasnya. (kom/pas/gie)

“SK P3K untuk para Nakes tersebut sudah kita diserahkan, karena nomor Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kementerian Kesehatan sudah turun,” kata Bupati Karna.

Untuk SK P3K dari tenaga pendidikan dalam hal ini guru, tambah Bupati, hingga saat ini masih belum menerima Pertek yang sudah diusulkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. “SK PPPK 106 Nakes ini terhitung sejak April. Sehingga, nantinya gaji mereka akan dirapel. Mereka akan menerima gaji dari April hingga Juni,” tambah Bupati Karna.

Lebih lanjut Bung Karna menambahkan, gaji 106 PPPK Nakes ini diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark. Sehingga, pemerintah daerah akan menunggu dana itu ditransferkan. “DAU Earmark ini uangnya tidak ada di kas daerah. Namun, dana tersebut akan ditransfer ke daerah, apabila kita sesuai dengan jumlah SK tersebut,” ujarnya.

Baca juga:

Tidak hanya itu yang disampaikan Bung Karna-sapaan akrabnya, namun dirinya menghimbau kepada seluruh Nakes penerima SK PPPK, untuk bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing. “Pemerintah telah memberikan gaji sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka, saya berharap kepada 106 tenaga kesehatan bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” tegas Bupati Situbondo.

Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, dr Sandy Hendrayono, menambahkan bahwa dari 106 Nakes PPPK itu nantinya akan ditempatkan di RSAR, RSU Asembagus dan RSU Besuki serta sejumlah Puekesmas yang tersebar di Kabupaten Situbondo. “106 Nakes P3K yang terdiri dari dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat, ini akan disebarkan di rumah sakit dan Puskesmas,” katanya. (her/sit)

Dalam sambutannya, Bupati Yuhronur menyampaikan bahwa dengan diterimanya surat keputusan tersebut, maka sekaligus memastikan bahwa mulai pagi ini 894 orang PPPK yang lulus seleksi Nakes (Tenaga Kesehatan) adalah bagian dari keluarga besar ASN dan Korpri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. “Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, integritas dan sikap yang profesional. Apalagi, tugas yang akan dijalankan sangat mulia, yaitu menjadi pelayan publik di bidang kesehatan,” kata Bupati Yuhronur.

Ditambahkannya, tantangan tugas di sektor kesehatan, kedepannya tidak semakin ringan. Oleh karenanya, ASN perlu meningkatkan kapasitas menjadi pioner atau trandsenter dalam menghadirkan pelayanan dan mengimplementasikan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Baca juga :

• Tunggu Lampu Hijau Pusat, Sekolah Rakyat Permanen di Arjowinangun di Tahap Persiapan
• Pembinaan dan Penguatan Kepsek, Pemkab Lumajang Dorong Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
• Dishub Kota Malang Catat Pendapatan Parkir Libur Lebaran Tak Naik Signifikan
• Tertibkan PKL Kota Malang, Satpol PP Sasar Ruas Jalan
• Serahkan Alsintan, Bupati Lumajang Ingatkan Modernisasi Pertanian

“Mari kita jaga kebersamaan ini dengan kerja yang ikhlas, efisien, cerdas dan inovatif serta kolaboratif. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat mengabdi di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Mengabdilah sepenuh hati,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, dilaporkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan, Shodikin, bahwa peserta yang akan menerima SK pengangkatan PPPK sejumlah 894 ini terdiri dari 33 PPPK unit kerja Dinas Kesehatan, 706 penempatan puskesmas di Lamongan, 82 penempatan RSUD Dr Soegiri, 54 RSUD Ngimbang dan 19 di RSUD Karangkembang.

“Tujuan dari kegiatan penyerahan keputusan ini adalah untuk memberikan legalitas status kepegawaian yang akan menjadi dasar bagi PPPK dalam melaksanakan tugas selama masa perjanian kerja,” ujarnya. (zen/sit)

“Ada sekitar 1200 Nakes, termasuk perawat, yang masih belum ada SK Bupati,” kata Bupati Hendy.

Nakes yang dimaksud oleh bupati itu, adalah mereka yang selama ini telah mengabdikan diri melayani masyarakat di fasilitas kesehatan (Faskes) milik Pemkab Jember. Dirinya pun menjelaskan, bahwa latar belakang selama ini belum diterbitkan SK untuk para Nakes, karena ada skala prioritas yang harus diselesaikan oleh pemerintahan. Yakni, menyelesaikan permasalahan infrastruktur karena berkaitan dengan masyarakat luas. Karenanya, sekarang Pemkab tengah menghitung kekuatan APBD untuk honor para Nakes.

Baca juga :

• Tunggu Lampu Hijau Pusat, Sekolah Rakyat Permanen di Arjowinangun di Tahap Persiapan
• Pembinaan dan Penguatan Kepsek, Pemkab Lumajang Dorong Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
• Dishub Kota Malang Catat Pendapatan Parkir Libur Lebaran Tak Naik Signifikan
• Tertibkan PKL Kota Malang, Satpol PP Sasar Ruas Jalan
• Serahkan Alsintan, Bupati Lumajang Ingatkan Modernisasi Pertanian

“Kalau hanya membuat SK itu gampang, karena tinggal teken. Cuman, itu harus dibarengi dengan duitnya. Nakes prioritas, tenaga GTT/PTT prioritas. Tetapi ada yang lebih prioritas lagi kemarin. Apa itu? Infrastruktur dan lainnya yang membutuhkan biaya besar,” kata Bupati Hendy.

Bupati berkomitmen, akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut tahun ini. “Insyaallah, tahun ini. Paling akhir tahun depan harus clear semua,” ujar Hendy Siswanto.

Sementara itu, Ketua DPD PPNI Kabupaten Jember, Ns Mustakim, menyambut baik komitmen Bupati Hendy untuk tenaga Nakes. “Seperti yang disampaikan Bupati Hendy, bahwa perawat merupakan salah satu tenaga di garda depan untuk melayani masyarakat,” katanya menirukan sambutan bupati.

Tema pada acara halal bihalal yang dihadiri 300 orang anggota dan pengurus DPD PPNI Jember, ini mengusung tema. ‘Dengan semangat Idul Fitri kita wujudkan perawat yang profesional dan Bercahaya (berkarakter, responsif, cerdas, sejahtera dan berbudaya)’. (rio/gie)

Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru itu, seusai pengangkatan akan menempati jabatan fungsional sebagai tenaga Kesehatan (Nakes). Mereka, terdiri dari dokter, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis hingga sanitarian. Sementara itu, sisanya sebanyak 35 orang terdiri atas jabatan fungsional guru dan penyuluh pertanian.

Pelantikan itu, menjadi kado istimewa bagi para Nakes dari Pemkab Jember di bulan Syawal pasca Bulan Suci Ramadan 1444 H. Terhitung mulai 1 Mei 2023, gaji ratusan pegawai yang baru dilantik, akan bertambah.

“Setelah dilantik dan disumpah, harapannya kinerja mereka naik,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

• Tunggu Lampu Hijau Pusat, Sekolah Rakyat Permanen di Arjowinangun di Tahap Persiapan
• Pembinaan dan Penguatan Kepsek, Pemkab Lumajang Dorong Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
• Dishub Kota Malang Catat Pendapatan Parkir Libur Lebaran Tak Naik Signifikan
• Tertibkan PKL Kota Malang, Satpol PP Sasar Ruas Jalan
• Serahkan Alsintan, Bupati Lumajang Ingatkan Modernisasi Pertanian

Dengan begitu, tambahnya, dapat membantu Pemkab Jember menghadapi sejumlah masalah kesehatan. Salah satunya, soal stunting, AKI dan AKB.

Menurut bupati, stunting merupakan masalah yang harus dituntaskan secara bersama. Karena, hal itu juga menjadi tolok ukur kinerja para ASN Nakes yang baru dilantik tersebut. “Jika akhir tahun angka stunting turun, berarti mereka berhasil,” lanjutnya.

Masih menurut Bupati Hendy, diharapkan para pegawai ASN baru tersebut, bisa menjadi kekuatan baru alias darah segar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya, di bidang kesehatan yang menjadi pelayanan dasar dan program prioritas Pemkab Jember.

Sebagai tambahan, mereka yang disumpah atau dilantik hari ini merupakan hasil dari seleksi CPNS khusus Nakes pada 2021 lalu. Untuk disumpah menjadi PNS, mereka melalui proses Panjang. Di antaranya, telah lulus diklat dasar selama tiga bulan dan juga lulus tes kesehatan. (kom/rio/gie)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan jika pemberian penghargaan tersebut dilakukan karena para Nakes mampu mewujudkan capaian vaksinasi di Kota Malang, dengan sangat baik. “Alhamdulilah mendapatkan reward dan apresiasi dari Kemenkes. Mudah-mudahan, ini akan memicu dan memacu terus upaya dan usaha kita untuk menyejahterakan dan meyehatkan masyarakat kita,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Tidak hanya itu, Wali Kota Sutiaji juga memberikan apresiasi, sebab Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dinilai mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sehingga, herd immunity masyarakat Kota Malang dapat semakin terbangun.

“Itu bisa dicapai, bukan hanya kerja pemerintah semata. Tetapi, inilah kerja bareng, kolaborasi. Salah satu diantaranya, dari kami ada Dinkes Kota Malang, puskesmas dari kelompok lain ada rumah sakit dan ada organisasi kemasyarakatan Iluna,” lanjutnya.

Baca juga :

• Tunggu Lampu Hijau Pusat, Sekolah Rakyat Permanen di Arjowinangun di Tahap Persiapan
• Pembinaan dan Penguatan Kepsek, Pemkab Lumajang Dorong Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
• Dishub Kota Malang Catat Pendapatan Parkir Libur Lebaran Tak Naik Signifikan
• Tertibkan PKL Kota Malang, Satpol PP Sasar Ruas Jalan
• Serahkan Alsintan, Bupati Lumajang Ingatkan Modernisasi Pertanian

Lebih lanjut disampaika , seiring dengan dicabutnya kebijakan PPKM dan masa transisi pandemi menuju endemi, dirinya berharap agar kolaborasi semacam itu tidak hanya berhenti pada penanganan pandemi Covid-19. “Alhamdulillah saat ini PPKM sudah dicabut dan mudah-mudahan pandemi bisa segera menjadi endemi, dan kita akan bergerak seperti sebelum pandemi. Kita berharap kolaborasi ini akan terus menerus kita kuatkan. Saya kira jangan pada penanganan pandemi saja, tapi ini bentuk kolaborasi dan akselerasi,” katanya.

Sebagai informasi, penghargaan tersebut diserahkan kepada Dinkes Kota Malang, seluruh Puskesmas di Kota Malang, RS Islam Malang (UNISMA), RS Lavalette, Poltekes Kemenkes Malang, Perkumpulan Ikatan Luhur Nusantara (Iluna) serta kepada 29 orang relawan Iluna.

Terpisah, atas keberhasilan yang telah diraih oleh Pemkot Malang ini, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika di akhir bulan Januari 2023 mendatang, Kemenkes, Budi Gunadi Sadikin akan berkunjung Kota Malang. (rsy/sit)

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, menyampaikan bahwa hal ini merupakan suatu peningkatan dan amanah sebagai pegawai pemerintah yang dapat dipercaya. “Saya berharap agar saudara dapat menjalankan peran masing-masing secara fungsional dan profesional. Sehingga, tugas dan fungsinya yang telah ditentukan dapat terlaksana secara optimal,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati Jombang mengatakan, sebagaimana hakikat pejabat fungsional, yakni sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. “Bekerjalah secara profesional dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan pemerintah dalam berbagai aspek sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang saudara miliki,” ujarnya.

Baca juga:

• Tunggu Lampu Hijau Pusat, Sekolah Rakyat Permanen di Arjowinangun di Tahap Persiapan
• Pembinaan dan Penguatan Kepsek, Pemkab Lumajang Dorong Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
• Dishub Kota Malang Catat Pendapatan Parkir Libur Lebaran Tak Naik Signifikan
• Tertibkan PKL Kota Malang, Satpol PP Sasar Ruas Jalan
• Serahkan Alsintan, Bupati Lumajang Ingatkan Modernisasi Pertanian

Adapun jumlah pejabat yang dilantik dan diambil sumpah janji jabatan fungsional sebanyak 242 orang dengan rincian sebagai berikut. Fungsional auditor sebanyak 19 orang, guru sebanyak 114 orang, tenaga kesehatan (Nakes) sebanyak 99 orang dan 10 orang jabatan fungsional lainnya.

“Untuk mencapai tujuan pengembangan dan pembangunan dibutuhkan adanya pengangkatan jabatan fungsional yang perlu dibina sebaik-baiknya dengan menggunakan sistim karir, demi terciptanya organisasi pemerintah yang ramping dan mampu mengoptimalkan potensi diri untuk menciptakan terobosan-terobosan baru terutama untuk peningkatan pelayanan publik,” paparnya.

Kepada seluruh perangkat daerah dan khususnya kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang diminta untuk benar-benar membina, mengarahkan dan melakukan pengawasan manajemen kepegawaian. 

Termasuk di dalamnya memberikan hak-hak pejabat fungsional yang telah dilantik maupun yang akan dilantik dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dengan potensi pejabat yang dimiliki disertai kerja keras dan niat baik maka kemajuan pembangunan secepatnya dapat dicapai.

“Kepada pejabat fungsional yang dilantik, hari ini saya ucapkan selamat bertugas semoga bisa melaksanakan amanah sebagai abdi masyarakat dengan senantiasa berpegang teguh pada aturan dan hukum yang berlaku, serta mampu membangun prinsip dan mengaktualisasikan diri sebagai ASN yang disiplin, penuh dedikasi tinggi dan berprestasi,” ujarnya.

Pihaknya berharap kepada pejabat yang dilantik untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri agar bisa mewujudkan ASN berakhlak berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif dan kolaboratif. “Haris siap membangun Jombang dalam rangka mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing,” pesannya.

Ditempat sama, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bambang Suntowo, ketika dikonfirmasi menyampaikan bahwa kegiatan pelantikan pejabat fungsional sebanyak 242 orang, guna pemenuhan jabatan di bidang masing-masing. “Pejabat fungsional yang dilantik sebanyak 242 orang. Mereka, terdiri dari guru, fungsional tenaga kesehatan, fungsional auditor, fungsional barang dan jasa,” ujarnya. (azl/gie)

Dalam sambutannya, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Jombang mengatakan bahwa peringatan Hari Stroke Sedunia dengan mengadakan seminar kesehatan ini, digelar untuk pasien stroke dengan didampingi keluarga, yang dirawat di RSUD Jombang. “Seminar kesehatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Stroke Sedunia, yang diperuntukkan juga bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di 34 Puskesmas dan klinik di Kabupaten Jombang,” terangnya.

Ditambahkan dr Iwan, peringatan Hari Stroke Sedunia ini merupakan salah satu wujud kampanye kesehatan agar kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan, perawatan dan dukungan bagi penderita stroke terus meningkat. Sehingga, kualitas kesehatan masyarakat meningkat, jumlah masyarakat yang mengalami serangan stroke semakin berkurang, serta para penderita stroke tetap dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Meskipun, dengan gejala sisa yang ditimbulkan dari penyakit ini.

Baca juga:

• Tunggu Lampu Hijau Pusat, Sekolah Rakyat Permanen di Arjowinangun di Tahap Persiapan
• Pembinaan dan Penguatan Kepsek, Pemkab Lumajang Dorong Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
• Dishub Kota Malang Catat Pendapatan Parkir Libur Lebaran Tak Naik Signifikan
• Tertibkan PKL Kota Malang, Satpol PP Sasar Ruas Jalan
• Serahkan Alsintan, Bupati Lumajang Ingatkan Modernisasi Pertanian

“Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Baik itu dari kalangan medis, maupun masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stroke menjadi penyebab kematian nomor satu di Indonesia, setiap tahunnya. Dulu, Stroke diidentikkan dengan penyakit yang terjadi pada orang tua. Namun sekarang, banyak kejadian stroke yang juga menyerang orang yang masih tergolong muda, aktif dan produktif,” jelasnya.

Tidak hanya itu, dr Iwan juga menjelaskan bahwa stroke juga penyakit yang terjadi di dalam otak. Stroke terjadi ketika pembuluh darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otak, tersumbat oleh gumpalan atau pecah. Ketika itu terjadi, bagian dari otak tidak bisa mendapatkan darah dan oksigen yang dibutuhkannya. Sehingga, sel-sel otak itu mati.

Akibat terparah dari penyakit ini adalah kematian. Tetapi, jika seorang penderita selamat dari serangan stroke, maka orang tersebut tetap dapat mengalami gejala sisa yang dapat mempengaruhi aktifitas dan produktifitasnya dalam kehidupan sehari-hari.

“Untuk itu, kami sampaikan materi bagaimana cara mengenali gejala stroke dan apa saja yang harus dilakukan agar segera ke rumah sakit untuk mendapat penanganan awal. Selain itu, pasien-pasien stroke dan keluarganya kita undang supaya nanti keluarganya dapat mengetahui bagaimana penanganan kelanjutannya setelah mendapat penanganan dari rumah sakit. Kami juga berharap, nantinya ketika sudah diberikan materi mereka juga mampu mengenali gejala stroke. Sehingga, pasien dirujuk lebih awal ke rumah sakit, sebab pasien stroke itu waktunya sangat berharga kalau tidak diketahui di awal,” harapnya.

Setelah kegiatan ini, urainya, akan ada pembinaan fasilitas-fasilitas yang ada di Kabupaten Jombang. Diantaranya, di Puskesmas dan di klinik. Kalau nanti masih tetap membutuhkan pembinaan dari dokter-dokter saraf, maka nanti dokter tersebut akan siap memberikan materi lagi.

“Pemateri pada kegiatan ini, ada Dokter Spesialis Saraf, dr Nella Lusti Sp.S, dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medis, dr Agustina Mufidah,Sp.KFR. Hingga, dr Antina Nevi Hidayati, Sp. KJ yang merupakan dokter spesialis Jiwa di RSUD Jombang dan Eko Wahyudi,S.Kep.Ns yang memberikan arahan bagaimana perawatan pasca stroke,” ujarnya. (azl/sit)