Bantahan itu, disampaikan pihak SPI, melalui kuasa hukum Recky Bernadus Surupandy, SH, MH dalam konferensi persnya. Ikut dalam konferensi pers itu, Kepala Sekolah SPI, Risna Amalia dan melalui Zoom tokoh pemerhati anak, Dr Seto Mulyadi, SPsi, MSi atau biasa dikenal sebagai Kak Seto.

Baca Juga:

• Tiga Kepala Daerah Malang Raya Komitmen Sinergi Pembangunan Transportasi Berbasis Kawasan
• Sukses Taklukan Gunung Bokong, Siswa SDN Ngaglik 1 Batu Bakal Taklukkan Gunung Buthak
• Kawal Gugatan Sengketa Tanah Lapangan Desa, Puluhan Warga Sumberejo Kota Batu Datangi PN

“Segala pernyataan yang telah tertulis di media, terkait adanya dugaan telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan fisik dan tindak pidana eksploitasi ekonomi di sekolah Selamat Pagi Indonesia adalah pernyataan yang tidak benar,” tegas Recky.

Dirinya meminta, terhadap seluruh pihak dan khalayak luas, agar dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tidak mengeluarkan pendapat ataupun opini-opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kliennya.

“Kami juga memperingatkan seluruh pihak jika terjadi berita, pendapat ataupun opini yang beredar tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada kami dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi klien kami, maka kami secara tegas akan melakukan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sambungnya.

Sebagai sekolah, siswa-siswi SPI tetap perlu belajar dengan tenang. Sehingga, kedatangan pihak-pihak yang mengganggu jalannya pembelajaran, menciptakan suasana tidak aman dan menganggu ketenangan belajar.

Dikatakannya, jika ada laporan kepada aparat penegak hukum, maka pelaporan tersebut harus dilengkapi dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Recky sendiri menilai, laporan yang ada saat ini belum terbukti dan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bagian lain, Recky menjelaskan, sekolah SPI berdiri 2007 dan terakreditasi, serta memiliki reputasi yang baik di masyarakat. Seluruh proses kegiatan belajarnya, berada dalam pengawasan dan evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Artinya, jika terjadi pelanggaran hukum, sudah pasti akan menjadi temuan dan ditindaklanjuti Dinas Pendidikan. “SPI juga memiliki sistem pengawasan internal yang sangat ketat, sehingga semua siswa-siswi dengan segala aktifitasnya terpantau,” tambahnya.

Kepala Sekolah SPI, Risna Amalia, mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan kegiatan belajar- mengajar yang terbuka, sebagai tempat belajar yang baik, aman, nyaman dan berkualitas bagi para muridnya. “Hal itu, juga terlihat dari kepercayaan Pemerintah Kamboja dengan mengirimkan sembilan orang warganya untuk bersekolah di SPI,” ujar Risna.

Di sisi lain, tambahnya, SPI juga akan menerapkan sanksi yang tegas terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan anak didiknya, sampai dengan dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Aturan ini, sudah diketahui oleh siswa-siswi dan walinya ketika mereka di terima di sekolah ini.

Sementara itu, Dr. Seto Mulyadi, SPSi, MSi, pemerhati anak meminta kepada semua pihak untuk menghargai azas praduga tak bersalah dan menyerahkan masalah ini kepada pihak Kepolisian RI sebagai institusi yang berwenang untuk mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi di SPI.

“Marilah kita menghargai proses hukumnya dan percayakan masalah ini kepada kepolisian. Tidak perlu melakukan upaya-upaya seperti datang ke sekolah untuk memberikan tekanan, karena hal itu tidak dibenarkan dan melanggar hak anak yang ingin belajar dengan tenang,” ujar Kak Seto, panggilan akrabnya.

Indonesia, tambah Kak Seto, masih membutuhkan banyak sekolah seperti SPI ini. “Karena, sangat membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan mereka,” tambah Kak Seto. Menurut Kak Seto lagi, SPI selama ini banyak melahirkan anak berprestasi. Dengan adanya tekanan- tekanan itu, maka anak-anak akan terganggu yang sama saja menjadi tindak kekerasan kepada anak. (bir/sit)

“Saya kaget ketika nama saya dicatut dalam kasus ini. Bahkan ketika nama saya dicatut dalam pemberitaan di beberapa media, saya langsung telepon pimpinan,” kata Zein melalui telepon kemarin malam.

Zein juga menceritakan, ketika dirinya telepon pimpinan menayakan terkait namanya ada dimedia, pimpinan (Agus Budiono) juga menjawab. “Wes to ngko tak urusane,” jawab Zein menirukan Agus Budiono. Bahkan menurutnya, lanjut Zein, sejak adanya berita ini dirinya juga mengeluh, sebab dikalangan keluarganya dirinya jadi bahan pertanyaan lebih lebih terhadap istrinya.”Sak tenane ono opo seh mas kok dadi ngene.(sebetulnya ada apa seh mas, kok jadi begini),” keluh Zein menirukan istrinya.

Lebih lanjut Zein menceritakan kronologis pada saat itu, pada Rabu (5/9/2018) dirinya diajak pimpinan mengikuti rapat paripurna digedung DPRD, namun dalam perjalanan Agus Budiono mengajaknya mampir ke Inspektorat dengan adanya keperluan.

“Apa keperluannya, apa tujuannya saya juga tidak tau, saya juga tidak ikut masuk. Saat itu saya dilantai tiga saya diluar sebelah barat,”katanya. Menurutnya, namanya staf yang jelas dirinya taat dan patuh pada pimpinan, bahkan ketika ada acara pun terkait kedinasan dirinya selalu diajak. Bahkan saat pimpinanya dipanggil polisi kemarin dia juga mengatarkan dan menunggu sampai larut malam. Namun terlepas permasalahan itu dirinya kembali mengatakan tidak tahu.

“Kemarin malam pas saat kejadian itu saya juga diminta menemani beliaunya di polres, tapi saya menunggu diluar, bukan saya yang diperiksa. Saya sekedar diminta menemani dan mengatarkan kepolres,” pungkasnya. (sgg/yan)