Dalam kesempatan itu, ada beberapa hal yang menjadi penekanan Pj Wali Kota dihadapan seluruh peserta, yakni para camat dan lurah se-Kota Bengkulu yang didaulat sebagai sekretaris PPK dan sekretaris PPS, yang salah satunya terkait netralitas sebagai ASN. “ASN ini bukan hanya PNS saja, tetapi termasuk PPPK dan PTT. Pemerintah pusat, sudah mewanti-wanti ke seluruh Pj Wali Kota dan Wali Kota definitif bahwa netralitas ini adalah harga mati. Malahan lebih ditegaskan oleh Pak Mendagri, bukan hanya PNS dan PPPK, tetapi honorer atau PTT yang dibiayai oleh APBD juga harus netral. Kecuali, PTT yang tidak dibiayai oleh APBD,” kata Pj Wali Kota Arif.

Dikatakannya, jumlah PNS dan PTT di Kota Bengkulu, kurang lebih hampir 5 ribu orang. Karenanya, semua ASN harus bersifat netral pada saat Pilkada nanti.

Baca juga :

“Netral bukan berarti tidak punya pilihan. Saat pencoblosan tetap punya hak. Tapi sebelum pencoblosan, tidak boleh menunjukkan keberpihakan, karena ini diawasi oleh Panwaslu. Mendagri berulang kali menekankan kepada kami agar ASN harus netral,” papar Wali Kota Arif.

Terkhusus kepada sekretaris PPK dan sekretaris PPS yakni camat dan lurah, dirinya berpesan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan baik dan benar. “Bapak ibu selaku sekretaris PPK dan PPS bertugas dalam pengadministrasian. Di PPK dan PPS ada anggaran yang diserahkan. Tentu anggaran pemerintah ini harus ada aturannya, bagaimana cara SPj nya dan tahapan-tahapan administrasinya. Harus berkomitmen melaksanakan ini dengan benar. Kita tidak ingin nanti setelah pilkada bermasalah, atau ada pengaduan,” terangnya.

Acara Bimtek ini juga dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kota Bengkulu, Rayendra Pirasad dan para komisioner KPU. (mc/bkl/gie)

“Kalau ini sudah dilaksanakan, itu nanti akan ada peningkatan kualitas keterampilan dari pembudidaya ikan tawar. Jadi, walaupun ada keterbatasan lahan, namun mereka bisa menggunakan kolam terpal ini,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Dengan adanya budidaya ikan tawar tersebut, papar Pj Wali Kota Wahyu, maka juga bisa menekan angka inflasi dan itu juga berkaitan dengan pencegahan stunting di Kota Malang. Karena, kandungan manfaat dari gizi ikan cukup baik.

“Maka untuk itulah, pelatihan ini sangat penting dilakukan guna meningkatkan produktivitas ikan di Kota Malang. Apalagi gizi ikan, ini cukup baik dan memang untuk menekan angka stunting,” tambahnya.

Baca juga:

Pj Wali Kota Wahyu berharap, dengan diberikan bantuan tersebut, maka juga dapat menekan angka kemiskinan di Kota Malang. Terlebih, melalui pelatihan itu juga masyarakat dapat meningkatkan keterampilan untuk membudidayakan ikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa dalam pelatihan tersebut pihaknya melibatkan 99 orang dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang. Peserta yang mengikuti pelatihan, akan memperoleh satu set kolam terpal, air rotor kolam, serok, jaring, 1000 ekor benih ikan, pakan dan termasuk probiotik untuk menjaga kesehatan benih ikan. 

“Untuk ukuran kolam itu berdiameter kurang lebih sekitar dua meter dengan kedalaman kurang lebih satu meter. Pelatihan ini, akan diberikan selama satu hari full. Kemudian selanjutnya, akan diberikan pendampingan dalam rangka pelaksanaan budidayanya,” jelas Slamet.

Lebih lanjut dikatakannya, jika untuk mengevaluasi perkembangan benih ikan tersebut, nantinya akan dipantau melalui grup Whatsapp. Tidak hanya itu, beberapa penyuluh perikanan juga akan melakukan tinjauan lokasi kolam terpal tersebut.

“Kami membentuk grup Whatsapp dari teman-teman yang saat ini mengikuit pelatihan. Nantinya akan kami evaluasi perkembangannya per minggu, per bulan dan tentu dari hasil via grup temen temen penyuluh perikanan juga akan bergerak ke lokasi,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

“Menjadi seorang sarjana hukum yang mau masuk ke pemerintahan, itu tidak hanya aspek hukum yang saja yang harus diperkuat, (juga) bagaimana integritasnya,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito ini.

Bupati muda yang juga lulusan Fakultas Hukum UGM Tahun 2017, ini mengungkapkan sarjana hukum memiliki peluang lebar bekerja di pemerintahan. Bidang hukum dinilai menjadi aspek mendasar, dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dibeberkannya, mulai dari tugas-tugas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, monitoring, evaluasi hingga pelaporan sangat membutuhkan pengetahuan dan kompetensi di bidang hukum. Pun begitu, menjadi penting di dalam dunia kerja termasuk di pemerintahan seorang pegawai tidak cukup hanya bermodal pintar. Lebih dari itu, pegawai harus menjunjung tinggi kejujuran dan loyalitas.

Baca Juga :

Hal itu pula, diakui Mas Dhito ditekankan kepada jajaran di pemerintahan Kabupaten Kediri. “Pintar, jujur, loyal ini rumus yang sangat penting. Kalau adik-adik punya ketiga-tiganya, saya jamin karir kalian akan bagus dimanapun kalian berada,” ungkapnya.

Bekerja di pemerintahan, lanjutnya, terlebih di daerah persoalan yang ditangani tidak dipungkiri lebih komplek. Pasalnya, banyak persoalan mikro yang ada di masyarakat harus diperhatikan pemerintah.

“Jadi stigma lulusan hukum itu tak hanya berkutik di bidang hukum, selain itu tugas dalam pemerintahan harus mampu mengidentifikasi masalah dan memotret permasalahan yang ada di masyarakat,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, dalam acara pembekalan yang digelar di Fakultas Hukum UGM itu, Mas Dhito membuka luas bagi mahasiswa untuk bertanya supaya banyak persoalan yang belum dipahami dapat dibedah dalam acara itu.(kom/pan/sit)