Hadir dalam kegiatan ini, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, HM Nasim Khan, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI), Ricky Kusmayadi, Habib Ali, Direktur NKI Aurang Anzeb, anggota DPRD Situbondo, Advokad Senior Supriyono, para kiai dan tamu undangan. Sementara untuk pesertanya sendiri, berasal dari beberapa kecamatan di Situbondo, diantaranya dari Kecamatan Mlandingan, Suboh, Besuki, Jatibanteng, Sumbermalang dan Banyuglugur.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementrian Investasi, Ricky Kusmayadi, pada sambutannya mengatakan bahwa perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Tujuannya, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati dan wali kota kepada pelaku usaha, melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Sistem OSS ini, sambung Ricky Kusmayadi, digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut. Diantaranya, berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro kecil, menengah maupun besar, usaha perorangan atau badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Lebih lanjut, Ricky Kusmayadi menjelaskan bahwa manfaat menggunakan OSS dapat mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha. Baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Selanjutnya, Ricky Kusmayadi mengatakan bahwa akan memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time. “Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat, memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB),” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, HM Nasim Khan, mengatakan bahwa NKI hadir bersama untuk memajukan daerah dan mencerdaskan umat yang berakhlak dengan Program NKI Bersalawat. Untuk menjalankan program ini, maka NKI tidak bekerja sendiri, melainkan mendapat dukungan dari struktural, kultur dan berbagai pihak lainnya.

“Program NKI Bershalawat salah satunya program kemandirian pengembangan ekonomi umat. Kemandirian ekonomi umat ini sangat penting. Untuk itu, kalau masyarakat desa hingga kota mempunyai kemandiriaan dalam UMKM dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang pendaftarannya melalui sistem OSS, maka sangat bagus dan tidak usah susah payah mengatasi persoalan perekonomian,” jelas Nasim Khan.

Dirinya menegaskan bahwa NKI juga mengusung Program Legalitas Keagamaan dan Pendidikan. Misalnya, masjid dan musala serta madrasah tidak punya legalitas atau dokumen penting, maka bisa hubungi NKI. “Bagi masjid, musala dan madrasah yang tidak memiliki legalitas kepemilikan, silahkan hubungi NKI akan dibuatkan secara gratis. Dengan catatan, masjid, musala dan madrasah tersebut benar-benar miliki legalitas pendukung lain,” kata Bang Nasim.

Dijelaskannya, bahwa Program NKI Bershalawat juga meluncurkan program peduli sosial dan memberikan berkah kelahiran di Bulan Maulid Nabi Muhammad SAW serta pelestarian dan peningkatan deni budaya, olah raga sarana dan prasarana. “Program NKI Bershalawat semua sudah berjalan dan sudah banyak masyarakat yang mendapat manfaat. Oleh karena itu, program ini akan terus kita laksanakan untuk membantu masyarakat di Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi,” tegas Nasim Khan.

Nasim Khan menegaskan, bahwa pihaknya tidak tertarik untuk mengikuti bursa Pilkada Situbondo. Namun, dirinya masih akan tetap mencalonkan diri sebagai anggota legeslatif pada Pemilu 2024 mendatang. “Saya tetap akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari PKB pada Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang,” tegasnya. (her/gie)

Dalam kegiatannya, pelaksanaan Baksos itu menyasar sopir taxi, tukang becak, pedagang kaki lima (PKL) serta para tukang parkir dan tidak lupa juga nelayan. NKI dalam kesempatan itu, menyampaikan terima kasih kepada pihak BTN dan Bio Farma, yang sudah menyiapkan vitamin yang akan dibagikan kepada masyarakat .

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Karena sangat bermanfaat dalam menjaga kondisi imun dan kekebalan tubuh dari penyakit dan Covid-19, kami melakukan giat berbagi ribuan paket vitamin lengkap”ujar Koordinator NKI Situbondo, Agung Hariyanto.

Agung-sapaan akrabnya juga berharap, kegiatan bakti sosial NKI dalam minggu ini bisa merata dan terselesaikan. Serta, komponen sesuai tupoksinya, bisa berbuat nyata dan bermanfaat untuk masyarakat.

“Kami harapkan dalam minggu-minggu ini, kegiatan NKI bisa merata dan terselesaikan,” ujarnya. (her/mam)

Ungkapan carut marutnya pendistribusian pupuk bersubsisi itu muncul pada saat anggota Komisi VI DPR RI, Ir. Nasim Khan mengadakan FGD (Forum Group Diskusi) tentag Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Orella Jl. A. Yani Bondowoso kemarin.

Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, S.Ap, yang menjadi salah satu pembicara mengatakan, 70% warga Bondowoso adalah petani. Maka kebutuhan akan pupuk sangat tinggi.

“Untuk mendukung suksesnya ketahanan pangan, kebutuhan petani harus dipenuhi. Hususnya pupuk bersubsidi. Karena kalau dipaksa menggunakan pupuk non-subsidi, petani rugi,” kata Dhafir sapaannya.

Harapan yang sama disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian, H. Moh. Halil. Menurutnya, sepandai-pandainya Kadis Pertanian, kalau quota pupuk bersubsidi tidak ditambah, tidak akan menyelesaikan masalah pertanian.

“Apalagi sampai bulan Juli ini, sisa pupuk bersubsidi untuk Bondowoso tinggal 1000 ton lebih. Padahal masih ada sisa lima bulan lagi untuk mencapai bulan Desember. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, saya khawatir akan gagal panen,” kata Halil, sapaannya.

Mendapat keluhan dari petani, pejabat, dan Politisi, Nashim Khan siap akan menyampaikan kondisi ini pada Kementan RI. Karena hal ini sudah menjadi tugasnya sebagai wakil rakyat yang berangkat dari Dapil III yang meliputi Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi.

“Tujuan reses seperti ini Pak, menampung aspirasi masyarakat, dalam hal ini masyarakat petani. Permohonan agar pupuk bersubsidi ditambah akan kami sampaikan pada Kementan,” janji Nashim. (sam/mzm)

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden NKI, Ir H M Nasim Khan Anggota DPR RI FPKB kepada wartawan memontum.com. Selasa (28/7/2020) siang.

Sapi super khusus dengan berat 1,2 ton saat di terima oleh panitia kurban di Pondok Pesantren Wali Songo Mimbaan Situbondo. (im)

” Alhamdulillah sapi kurban NKI sudah sampai pada Pondok Pesantren Wali Songo, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, “kata Nasim Khan.

Menurutnya, sapi super khusus dengan berat 1,2 ton saat ini sudah di terima oleh panitia kurban di Pondok Pesantren Wali Songo Mimbaan yang diasuh oleh kiai kharismatik Situbondo, KHR Mohammad Kholil As’ad Syamsul Arifin.

” Sapi kurban super khusus 1,2 ton, 7 sapi dan 1 kambing di Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi, “ujar Nasim Khan.

Sekedar diketahui, untuk hari raya kurban pada tahun 2020 ini. Selain itu sapi kurban Nasim Khan tidak kalah dengan sapi kurban Presiden Republik Indonesia (RI) yang hanya beratnya 1 ton. (im/yan)

Karena itu, Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendorong, agar semua agenda-agenda nasional ditunda dulu pelaksanannya. Semua fokus pada penanganan wabah Virus Corona yang sudah termasuk bencana non alam yang besar.

“Agenda nasional seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Pekan Olahraga Nasional (PON), rencana Pemindahan Ibukota, dan agenda lainnya, sebaiknya ditunda dulu untuk sementara. Kita fokus menangani wabah Virus Corona,” ujar Nasim Khan saat dihubungi wartawan Memontum.com, Senin (30/3/2020).

Anggota DPR dari Dapil Jatim 3 (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) ini menjelaskan, penundaan agenda nasional harus disiapkan teknis dan regulasinya, sehingga saat ini semua bisa kosentrasi ke penanganan Covid-19.

“Secara teknis nanti dibahas kembali oleh pemerintah, legislatif dan mitra masing-masing. Sebab yang mendesak saat ini adalah penanggulangan Covid-19,” tegasnya.

Nasim menyebut semua sektor harus ambil bagian dalam melawan Covid-19. Bukan hanya terkait tenaga kesehatan medis, namun juga sektor ekonomi, keamanan, pangan, politik, dan lain-lainnya.

Secara khusus, Nasim menilai harus ada langkah antisipasi lebih serius di sektor ekonomi yg sangat beresiko kedpn apalagi sampai terjadi krisis ekonomi. Terutama dalam mempersiapkan ketersediaan pangan agar tidak ada gejolak terkait pemenuhan kebutuhan pokok di masyatakat.

“Maka harus ada perencanaan matang terkait pemenuhan bahan pangan, pasar perdagangan, industri, koperasi semua harus maksimal. Apalagi sebentar lagi masuk bulan Romadhan kemudian lebaran. Harus disiapkan dari sekarang,” jelasnya.

Komisi VI DPR, jelas Nasim, akan melakukan kroscek kesiapan BUMN dalam menunjang program-program pemerintah, khususnya terkait pengadaan dan penyiapan kebutuhan untuk menangani bencana Covid-19.

Kepada pihak rumah sakit (RS) dan tenaga medis, Nasim mengapresiasi kesigapan mereka sebagai garda terdepan penanganan wabah Virus Corona.

Hanya saja, ia mengingatkan bahwa semua RS, terutama yang sudah ditetapkan sebagai RS rujukan harus mau menerima pasien ataupun yang diduga terjangkit Covid-19 juga RS yang lain.

“Rumah Sakit wajib bisa menerima pasien, jangan sampe ditolak seperti yang terjadi sekarang. Karena RS dan tenaga medis, apa pun kondisinya lebih mengerti dan bisa mengatasi masalah medis, walau memang sangat banyak risiko,” papar Nasim yang juga Wakil Bendahara Umum DPP PKB.

Ia menjelaskan, Gus Ami Ketum PKB serta jajaran saat ini terus mengintruksikan turun dan berkoordinasi mencari solusi terbaik dalam membantu pemerintah melawan Covid-19. Apalagi situasi saat ini semakin mengkhawatirkan dan penyebaran Virus Vorona semakin sulit dikontrol & diprediksi akan semakin meluas.

“Wabah Covid-19 tak bisa dibuat remeh, karena kedepan akan sangat mempengaruhi kondisi segala hal,” tegas Nasim Khan, Kapoksi Fraksi PKB di Komisi VI DPR, Wabendum DPP Kebangkitan Bangsa (PKB). (im/yan)