Kegiatan Tanam Perdana Program Bongkar Ratoon bersama Gubernur Jawa Timur tersebut, dilaksanakan secara serentak di 15 titik yang tersebar di 11 kabupaten se-Jawa Timur. Pusat kegiatan, terpusat di Kebun TR Pabrik Gula Ngadiredjo, Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri dan diikuti oleh seluruh daerah lain melalui pertemuan daring.

Baca juga :

“Program Bongkar Ratoon atau peremajaan tanaman tebu tua menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengembalikan produktivitas tanaman tebu yang mengalami penurunan hasil produksi akibat usia tanaman yang sudah tidak optimal. Melalui program ini, diharapkan produktivitas tebu dapat meningkat. Sehingga, mampu mendukung percepatan Swasembada Gula Nasional,” kata Bupati Sanusi.

Program Bongkar Ratoon 2026 di Kabupaten Malang sendiri, tambahnya, ditargetkan mencakup area seluas 7.500 hektare, sebagai upaya meningkatkan produktivitas tebu sekaligus memperkuat sektor perkebunan daerah. Selain pelaksanaan tanam tebu perdana, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan benih tebu bersertifikat serta dukungan biaya tanam kepada kelompok tani. Langkah ini, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor perkebunan dan meningkatkan kesejahteraan petani tebu di daerah.

Bupati Sanusi juga menyampaikan, bahwa Program Bongkar Ratoon menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas tebu di Kabupaten Malang. “Melalui peremajaan tanaman tebu, kami berharap hasil produksi petani dapat meningkat sehingga mampu mendukung target Swasembada Gula Nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani tebu. Pemerintah Kabupaten Malang akan terus mendukung penguatan sektor perkebunan melalui sinergi bersama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh stakeholder terkait,” terang Bupati Sanusi. (pro/gie)

Dalam amanatnya, Bupati Sanusi menegaskan bahwa peringatan Hardiknas tahun ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam membangun pendidikan nasional yang berkarakter dan berdaya saing. Mengutip filosofi Ki Hajar Dewantara, Bupati Sanusi menyoroti pentingnya sistem Among yang berlandaskan nilai asah, asih dan asuh sebagai fondasi pendidikan untuk memanusiakan manusia.

“Pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat dan tangguh, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga memaparkan, sejumlah kebijakan strategis pemerintah di bidang pendidikan. Mulai dari digitalisasi pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, hingga penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik sebagai bekal menghadapi tantangan global di era modern.

Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Bupati Sanusi mengangkat tema ‘Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara’. Menurutnya, tantangan bangsa saat ini tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan wilayah, namun juga menyangkut kedaulatan informasi dan transformasi digital yang semakin masif.

Baca juga :

Sebagai bentuk komitmen dalam melindungi generasi muda, Pemkab Malang mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun yang mulai diterapkan efektif pada tahun 2026. Selain menyoroti sektor pendidikan dan transformasi digital, Bupati Malang juga menyampaikan capaian berbagai program strategis nasional di Kabupaten Malang, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDM).

Bupati Sanusi juga menyampaikan, mengenai kabar menggembirakan di bidang kesehatan. Tepat pada momentum Harkitnas tahun ini, RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang resmi dipercaya untuk melaksanakan tindakan medis berat secara mandiri.

“Hari ini, bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional, RSUD Kanjuruhan telah dipercaya untuk melakukan operasi jantung dan pemasangan ring jantung melalui layanan BPJS,” ujar Bupati Malang.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sanusi juga menyerahkan penghargaan kepada siswi SDTQ Daarul Ukhuwah Pakis, Aisyah Ar Rumy, yang berhasil meraih Juara II Dubai International Holy Qur’an Award (DIHQA) 2026. Penghargaan juga diberikan kepada Galuh Setyowati, sebagai Juara I Lomba Video Digitalisasi Pembelajaran Satuan Pendidikan tingkat Nasional yang diselenggarakan Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan PNFI.

Tidak hanya itu, Bupati Sanusi bersama Wakil Bupati Malang, Hj Lathifah dan jajaran Forkopimda, juga turut melakukan penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Langkah ini dilakukan, sebagai wujud komitmen menghadirkan proses penerimaan murid baru yang objektif, transparan akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi. (pro/gie/adv)

Ajang Pesona Batik Nusantara sendiri, merupakan sebuah kompetisi tahunan tingkat nasional yang diinisiasi oleh Plor Management. Gelaran ini bukan kompetisi modeling biasa, karena mendapatkan dukungan serta fasilitasi resmi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Dalam kompetisi yang diikuti ratusan perwakilan dari berbagai provinsi di Indonesia itu, Sireen Janitra sukses membuat dewan juri terpukau. Dirinya berhasil menembus jajaran 10 besar terfavorit, sekaligus menyabet gelar tertinggi sebagai The Winner (Juara Pertama) untuk kategori yang diikutinya. Keberhasilan itu, langsung menjadi buah bibir yang positif di lingkungan pendidikan dan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jember.

Bila menilik ke belakang, perjalanan karier Sireen di dunia modeling sebenarnya terhitung masih seumur jagung. Langkah pertamanya, baru dimulai pada September 2025. Guna mengasah bakat terpendamnya, Sireen bergabung dan menimba ilmu di dua lembaga pelatihan lokal, yaitu Jawin Academy dan Syam Modeling School Jember.

Di bawah bimbingan para mentor profesional lokal, Sireen diajarkan teknik berjalan (catwalk), pembawaan diri (attitude), hingga pemahaman mendalam tentang filosofi Wastra Nusantara, khususnya kain batik. Kerja keras dalam sesi latihan intensif selama beberapa bulan itu, akhirnya terbayar lunas di panggung ibu kota.

Ditemui dalam sebuah kesempatan santai, Sireen Janitra Raisya Pramono membagikan cerita perjuangannya kepada media. Dengan senyum ramah khas remaja, dirinya mengisahkan bagaimana harus pintar-pintar mengelola waktu sehari-hari agar kegiatan pemodelan tidak sampai mengganggu kewajiban utamanya sebagai seorang pelajar aktif di sekolah menengah pertama.

“Dunia modeling ini memang hal yang baru buat saya, baru mulai belajar serius sekitar September tahun lalu. Tantangan terbesarnya sebenarnya adalah masalah pembagian waktu. Di sekolah, jadwal belajar kelas VIII sudah mulai padat, ditambah lagi saya juga aktif di kepengurusan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), ikut kegiatan ekstrakurikuler dan malamnya masih harus ikut bimbingan belajar atau Bimbel untuk persiapan ujian,” jelasnya, Selasa (19/05/2026) tadi.

Baca juga :

Untuk latihan modeling, biasanya diambil di akhir pekan atau sepulang sekolah jika tugas-tugas rumah sudah selesai. “Kuncinya memang harus disiplin dan tidak boleh menunda pekerjaan sekolah,” ujar Sireen Janitra.

Salah satu fakta menarik dari keberangkatan Sireen ke ajang nasional, adalah minimnya fasilitas akomodasi kelompok besar. Tidak seperti kontestan dari kota-kota besar lain yang umumnya didampingi oleh tim manajemen khusus, penata rias profesional, hingga pemandu sorak, Sireen berangkat ke Jakarta dengan sistem mandiri.

Sireen hanya ditemani oleh keluarga kecilnya, ayah, ibu dan saudaranya yang bertindak ganda sebagai manajer, penata busana, sekaligus pemberi dukungan moral terbesar di belakang panggung. Keterbatasan tim ini, justru memicu mental bertanding Sireen menjadi jauh lebih kuat dan mandiri di hadapan para kompetitor lainnya.

“Saat berkompetisi di Jakarta kemarin, suasananya sangat kompetitif dan sempat membuat saya grogi karena peserta dari daerah lain bagus-bagus dan tim pendukungnya besar. Tapi saya selalu diingatkan oleh orang tua untuk fokus saja memberikan yang terbaik di atas panggung,” urainya.

Keberhasilan Sireen ini, juga mendapat perhatian dan apresiasi dari pihak sekolah serta komunitas model di Jember. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember melalui perwakilannya, menyatakan bahwa kisah Sireen merupakan potret nyata dari anak muda Jember yang memiliki mental petarung. Kemampuannya membawa batik bermotif khas daerah ke panggung nasional, menjadi salah satu bentuk diplomasi budaya yang efektif untuk mengenalkan potensi industri kreatif Kabupaten Jember kepada khalayak luas di tingkat nasional.

Sementara itu, orang tua Sireen, yang selalu setia mendampingi di setiap langkah kompetisi, mengaku sangat terharu dengan pencapaian putri mereka. Sejak awal, pihak keluarga tidak pernah memaksakan Sireen untuk menjadi juara, melainkan hanya ingin memberikan ruang bagi sang anak untuk menyalurkan minat dan bakat positifnya secara terarah.

“Sebagai orang tua, kami hanya bisa memfasilitasi dan mendoakan apa yang menjadi minat positif anak. Melihat dia bisa membagi waktu antara OSIS, Bimbel dan modeling saja kami sudah bangga, apalagi sekarang bisa membawa pulang piala The Winner dari Kementerian Pariwisata. Ini murni hasil kerja keras dan ketekunananya sendiri yang mau mendengarkan arahan dari para mentor di Jawin Academy dan Syam Modeling,” urainya. (rio/gie/adv)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi peluang besar bagi Kota Malang untuk memperkuat sistem pengelolaan persampahan dari hulu hingga hilir. “Ini ada kabar baru, Kota Malang sudah masuk 10 besar kabupaten dan kota di Indonesia dalam program LSDP. Jadi, nanti sarana dan prasarana persampahan akan kita perkuat melalui program ini,” ujar Wali Kota Wahyu, Selasa (12/05/2026) tadi.

Dirinya juga menjelaskan, program LSDP merupakan bantuan kerja sama luar negeri dari Pemerintah Jepang yang dikolaborasikan dengan Kementerian Keuangan RI. Bantuan tersebut, diberikan kepada pemerintah daerah terpilih untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya sektor persampahan.

Baca juga :

“Nantinya, pengelolaan sampah kita akan dilakukan melalui dua skema utama. Pertama melalui proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang direncanakan berada di Kabupaten Malang, sementara sisa pengelolaan sampah akan didukung melalui program LSDP,” tambahnya.

Tahapan persiapan program tersebut dijadwalkan mulai tahun 2026, sedangkan realisasi pelaksanaan fisik direncanakan berlangsung pada 2027. Nantinya, skema pembiayaan menggunakan sistem reimburse.

“Total keseluruhan selama 5 tahun itu kurang lebih antara Rp 150 sampai dengan Rp 200 miliar. Di tahun pertama ini kita selesaikan di hulu terkait dengan penyiapan sarana prasarana yang lain,” imbuhnya. (rsy/sit)

Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Melda Mardalina, menyebut capaian pengelolaan sampah Kota Malang menunjukkan progres positif, namun belum sepenuhnya terintegrasi dari hulu hingga hilir. Berdasarkan pemantauan tahun 2025, timbulan sampah Kota Malang mencapai sekitar 800 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 34,15 persen atau 249,63 ton per hari telah dikelola di fasilitas pengolahan sampah, seperti TPS3R dan bank sampah.

“Artinya fasilitas pengelolaan sampah yang dimiliki Kota Malang sebenarnya sudah berjalan cukup baik,” ujar Melda, saat memberikan sambutan dalam gelaran Kota Bersih Menuju Adipura untuk Indonesia ASRI, di Malang Creative Center (MCC), Senin (11/05/2026) tadi.

Namun, sekitar 64,69 persen atau sekitar 475 ton sampah per hari masih berakhir di TPA Supit Urang. Bahkan, masih terdapat sekitar 6,5 ton sampah per hari yang terbuang langsung ke lingkungan. Sehingga, kondisi tersebut menunjukkan tekanan terhadap TPA masih sangat tinggi.

“Saya melihat pengelolaan sampah masih berorientasi di hilir, belum terintegrasi dari hulu maupun di tengah prosesnya,” katanya.

Dalam hal ini, Melda mengingatkan, pengelolaan sampah yang tidak optimal berpotensi menimbulkan risiko serius bagi lingkungan maupun keselamatan masyarakat. Menurutnya, pola lama pengelolaan sampah kumpul–angkut–buang tidak lagi relevan dan harus segera ditinggalkan.

“Pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, serta penguatan ekonomi sirkular harus menjadi paradigma baru pengelolaan sampah,” ucapnya.

Baca juga :

Untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus mendukung penilaian Adipura, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong Kota Malang menjalankan empat strategi utama. Pertama, penerapan Gerakan Pilah Sampah mulai dari rumah tangga, kawasan usaha, pasar, sekolah hingga perkantoran. “Sistem pengangkutan juga didorong menyesuaikan jenis sampah, baik melalui armada terpilah maupun pengaturan jadwal pengangkutan,” tambahnya.

Kedua, perubahan kebijakan pengelolaan TPA. Pemerintah pusat menargetkan mulai Agustus 2026 seluruh TPA tidak lagi menerapkan sistem open dumping. Sampah wajib ditutup menggunakan metode controlled landfill atau sanitary landfill dan hanya residu yang boleh masuk ke TPA.

Ketiga, optimalisasi dan revitalisasi fasilitas pengolahan sampah atau Material Recovery Facility (MRF) agar volume sampah yang diolah lebih besar dibandingkan yang dibuang. Keempat, pengembangan pengolahan sampah organik.

“Karena lebih dari 50 persen komposisi sampah Kota Malang merupakan sampah organik, sebagian besar berupa sisa makanan. Sehingga ini perubahan pola hidup masyarakat menjadi kunci utama,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa secara teknis seluruh persyaratan menuju Adipura sebenarnya telah terpenuhi. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada infrastruktur, melainkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah.

“Semua persyaratan Adipura sudah mencukupi. Tinggal kesadaran masyarakat untuk memilah sampah yang perlu diperkuat. Insyaallah, kami siap menerima penghargaan Adipura lagi dalam waktu dekat,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Dua penghargaan yang diraih itu, yakni Commitment to the Development Halal Ecosystem & Perspective 2026 serta Commitment to the Development of the Halal Innovation, Collaboration & Public Empowerment 2026 untuk kategori pemerintah kota. Capaian tersebut, menegaskan posisi Kota Malang sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong pengembangan ekosistem halal berbasis kolaborasi lintas sektor.

“Alhamdulillah, Pemkot Malang kembali mendapat apresiasi terkait pengembangan ekosistem halal. Sebelumnya kami juga meraih penghargaan Halal Awards dari Kementerian Perindustrian, dan hari ini mendapat dua penghargaan dari UB,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, mulai pelaku UMKM, akademisi, komunitas masyarakat, sektor perbankan hingga media yang turut memperkuat ekosistem halal di Kota Malang. Wali Kota Wahyu menegaskan, penguatan ekosistem halal menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca juga :

Melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), Pemkot Malang secara aktif melakukan sosialisasi, pendampingan teknis hingga fasilitasi sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku usaha. “Kami bekerja sama dengan lembaga penjamin produk halal. Sertifikasinya difasilitasi gratis, terutama bagi UMKM dan pedagang kaki lima agar semakin banyak produk yang memiliki jaminan halal,” jelasnya.

Langkah tersebut, dinilai menjadi fondasi penting dalam memperluas pasar produk lokal sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM Kota Malang. Ke depan, Wali Kota Wahyu menegaskan penguatan ekosistem halal akan terus menjadi prioritas pembangunan ekonomi daerah, khususnya untuk mendorong produk makanan berbasis UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional bahkan global.

“Kami ingin produk makanan UMKM Kota Malang memiliki daya saing kuat, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional,” tegasnya.

Sebagai informasi, penghargaan UB Halal Metric diberikan berdasarkan lima indikator penilaian utama, meliputi kebijakan, inovasi, edukasi, ekosistem halal, serta infrastruktur halal. Penilaian mencakup tiga kategori utama, yakni industri, pemerintahan dan perguruan tinggi yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengembangan ekosistem halal secara berkelanjutan. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan, mengatakan bahwa pendidikan merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh sebuah negara jika ingin maju. Oleh sebab itu, dirinya mengajak anak-anak muda di Kabupaten Pasuruan untuk gemar baca buku.

“Sebab dari bukulah banyak informasi dan ilmu pengetahuan yang bisa didapatkan. Kalau kata pepatah Cina, kalau kamu tidak mau baca buku, siap-siap kamu kerja angkat batu. Sebegitu pentingnya, kita jadi orang berilmu,” kata Mas Rudi.

Baca juga :

Tidak hanya ajakan baca buku, Mas Rusdi juga berharap jika masih menemukan anak yang tidak bersekolah alias putus sekolah, untuk segera melaporkan ke kecamatan atau Dinas Pendidikan. Hal ini penting untuk dilakukan, dalam rangka pengentasan angka putus sekolah, pengangguran dan kemiskinan.

“Kalau ada anak yang belum sekolah, kurang terurus oleh keluarga atau kesehariannya di pinggir jalan, ayo dikoordinasikan. Yang tahu lebih dahulu, dikoordinasikan agar langkah cepat juga segera bisa dilakukan,” tegas Bupati Rusdi.

Sementara itu, seusai gelaran upacara peringatan rampung, barisan talenta luar biasa dari para siswa dihadirkan. Mulai dari Paskibraka SMPN 1 Gempol, marching band SMPN 1 Gondangwetan, paduan suara SMPN 1 Pandaan hingga tarik suara dari putra daerah, Cak Sodiq New Monata membuat perayaan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Pasuruan terasa istimewa. (kom/puj/gie)

Gus Fawait menegaskan, bahwa kualitas RSD dr Soebandi sangat luar biasa. Sehingga, masyarakat kini tidak perlu jauh-jauh lagi untuk berobat ke luar daerah.

“Kualitas rumah sakit kita sekarang sudah kelas wahid. Tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya, di sini fasilitas dan dokternya sudah juara,” tegasnya.

Bupati Fawait membuktikan klaimnya, lewat data yang tidak main-main. Di tahun 2026 ini, Kementerian Kesehatan menobatkan RSD dr Soebandi Jember sebagai peringkat ke-5 nasional dalam hal kesiapan fasilitas dan SDM untuk pendidikan dokter spesialis. Angka ini, sangat prestisius karena Jember berhasil menyisihkan 215 rumah sakit lain yang ikut mendaftar.

Dijelaskannya, bahwa saat ini di Jawa Timur hanya ada dua rumah sakit yang boleh mendidik dokter spesialis langsung di rumah sakit (Hospital Based). Yaitu, RSUD dr Soetomo di Surabaya dan RSD dr Soebandi di Jember.

Gus Fawait terlihat juga menyinggung soal kesejahteraan tenaga kesehatan (Nakes). Menurutnya, percuma alat canggih, kalau dokternya tidak sejahtera.

Baca juga :

“Saya tanya langsung ke Nakes waktu saya dirawat, mereka sekarang lebih senang karena kesejahteraannya diperhatikan. Kalau hati Nakes tenang, pelayanan ke pasien pasti lebih ramah dan sabar. Itu hukum alamnya,” jelas Bupati dengan gaya bicara yang santai namun mengena.

Selain itu, dirinya juga memuji manajemen tiga rumah sakit daerah (Soebandi, Balung, Kalisat), yang sekarang sudah mandiri dan sehat secara keuangan (BLUD). Hal ini, membuat pelayanan ke masyarakat jadi lebih gesit, karena rumah sakit punya kewenangan untuk memperbaiki fasilitas sendiri tanpa birokrasi yang berbelit-belit.

Progres ini, yang membuat Gus Fawait berani memasang target tinggi. Yakni, Jember harus punya rumah sakit Tipe A di tahun 2029.

Terkait manfaat buat warga Jember, Gus Fawait menjelaskan dengan sederhana. Pertama, Jember jadi pusat rujukan 7 kabupaten sekitar. Masyarakat dari Banyuwangi hingga Situbondo akan datang berobat ke Jember.

“Kedua, anak-anak Jember yang ingin menjadi dokter spesialis tidak perlu merantau jauh. Cukup di Jember, biayanya lebih hemat, ilmunya sama hebatnya. Ini soal kebanggaan dan kedaulatan warga Jember,” tambahnya.

Gus Fawait juga mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk bangga dan menjaga fasilitas kesehatan yang ada. Dengan 160 dokter dan puluhan spesialis yang siaga, Jember siap melayani siapa pun dengan standar bintang lima. Jember tidak lagi hanya mengekor kota besar, tapi sudah mulai memimpin di barisan depan pelayanan kesehatan nasional.

“Jember Baru, Jember Maju itu salah satunya ya kesehatan yang tangguh begini,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Diuraikannya, keberhasilan STBM dinilai tidak hanya bergantung pada program pemerintah, melainkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan sehat. “Dengan STBM ini, kita bisa mengukur bagaimana lingkungan yang sehat terbentuk. Tanpa keterlibatan masyarakat, pemerintah tidak akan bisa menghadirkan dampak positif, terutama bagi kesehatan masyarakat,” kata Wali Kota Wahyu, saat kegiatan Deklarasi STBM Lima Pilar, di Mini Block Office Balai Kota Malang, Kamis (23/04/2026) tadi.

Diungkapkan Wali Kota Wahyu, bahwa capaian itu menjadi tantangan tersendiri, karena karakter wilayah perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Termasuk, kompleksitas persoalan sanitasi yang berbeda dibandingkan daerah kabupaten.

“Untuk wilayah perkotaan, ini tidak mudah. Tingkat kepadatan dan potensi kekumuhan lingkungan berbeda, sehingga butuh effort lebih besar untuk membangun kesadaran masyarakat,” tambahnya.

Ke depan, lanjutnya, Pemkot Malang berharap capaian tersebut mampu membawa Kota Malang mewakili Jawa Timur pada penilaian tingkat nasional.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan bahwa STBM berfokus pada lima pilar utama perubahan perilaku masyarakat. Yakni, Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dengan memastikan setiap rumah tangga memiliki jamban sehat. Kemudian, Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada waktu penting guna mencegah penularan penyakit.

Lalu, Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT) agar terbebas dari kontaminasi. Pengamanan sampah rumah tangga melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga agar tidak mencemari lingkungan maupun menimbulkan genangan.

“Deklarasi lima pilar STBM ini menjadi puncak rangkaian kegiatan verifikasi yang berlangsung selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 April 2026. Tahapan meliputi penetapan lokasi sampling, verifikasi lapangan di lima kecamatan dengan sembilan kelurahan sampel, hingga penyampaian hasil evaluasi,” tutur Husnul.

Sebelum deklarasi, dilakukan pembacaan hasil pleno dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, yang menekankan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi tim verifikasi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Husnul berharap, dengan dilakukan deklarasi ini semakin memperkuat komitmen bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari lurah, camat, hingga tokoh masyarakat.

“Harapannya, dengan adanya deklarasi 5 pilar STBM ini bisa menjadikan Kota Malang tetap menjadi kota yang nyaman, kota yang bersih dan kota yang sehat,” imbuh Husnul. (rsy/sit/adv)