Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu mengatakan, jika program EKO-TREN OPOP tersebut telah dicanangkan sejak awal dan berseiring dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) Kota Malang yang tertinggi. “Jangan sampai pendidikan pondok pesantren itu memberikan kontribusi terhadap jumlah pengangguran. Maka, sesungguhnya pondok pesantren sejak awal berdiri, itu sudah dibekali dengan entrepreneur dengan kemandirian,” kata Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, ditambahkannya jika pondok pesantren harus memiliki keterampilan khusus, seperti pada pengembangan Ilmu Teknologi (IT). Sehingga, tidak menyebabkan gagap teknologi.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Maka, selanjutnya yang harus dikembangkan adalah berbasis demand kebutuhan. Sehingga, produk yang ditelurkan tidak asal-asalan,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, terkait dengan pemberdayaan ekonomi, pihaknya juga akan melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kalau sudah mampu memproduk itu, harapannya nanti menjadi salah satu upaya dalam melakukan pengendalian inflasi,” imbuhnya.

Sebagai informasi, selain Kota Malang, beberapa daerah di Jawa Timur juga turut mendapatkan penghargaan tersebut. Seperti Kabupaten Malang, Jember dan Mojokerto. (hms/rsy/sit)

Program itu, salah satunya meliputi santunan kematian, persalinan gratis serta beberapa program yang terlealisasi lainnya.

“Alhamdulilah program – program kami pemerintah sebagian besar telah bisa dirasakan oleh masyarakat, ibu melahirkan kale santunan duka kematian niki sampun nggeh ” Kata bupati saat menghadiri pengajian umum dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW serta Haul Akbar Masyayikh, di Pondok Pesantren Raudlatul Rochmaniyah, Suko Rogotrunan, Lumajang, Sabtu (02/11/19) yang mendatangkan penceramah KH. Nu’man Majid dari Pasuruan.

Dihadapan ratusan jamaah, Bupati yang akrab disapa Cak Thoriq itu menyampaikan, pemkab akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, baik melalui program serta kegiatan – kegiatan lainnya.

“Kami akan terus berikhtiar dengan membuat program nyata yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Boedi Prijo Soeprajitno SH,M.Si., yang turut hadir dalam kesempatan itu, menyampaikan, program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan

“Nawa Bhakti Satya” dalam menjahterakan masyarakat Jatim akan terus dilaksanakan.

Sembilan program Nawa Bhakti Satya itu meliputi, Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Diniyah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, Jatim Harmoni.

“Jadi saat ini telah dikelontarkan lebih dari 32 triliun anggaran APBD Pemprov Jatim untuk rakyat. Mudah mudahan bisa mensuport dan juga sekaligus mensejahterakan masyarakat Jawa Timur,” ujarnya. (adi/yan)

“Saya bersama Mas Emil adalah warga Jawa Timur yang siap melayani semuanya. Untuk itu program Nawa Bhakti Satya yang terdiri dari sembilan program akan dibaktikan untuk memuliakan masyarakat Jatim,” katanya saat menyampaikan Pidato Kerakyatan di Tugu Pahlawan Surabaya, Kamis (14/2/2019).

Di hadapan masyarakat Jawa Timur, Khofifah menyampaikan, bahwa program Nawa Bhakti Satya akan diringkas menjadi ‘CETAR, merupakan singkatan dari Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, dan Responsif.

“Cepat disini berarti ketika ada masalah pada rakyat, maka seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara), serta jajaran dinas yang ada di Pemprov Jatim harus cepat memberikan layanan. Kemudian efektif berarti penyelenggaraan pemerintahan di Jatim harus efektif dan efisien sehingga tidak ada pemborosan dan penyalahgunaan uang negara,” jelasnya.

Selanjutnya, tanggap berarti seluruh ASN di jajaran Pemprov Jatim harus tanggap terhadap kebutuhan rakyat. Kemudian transparan berarti segala bentuk pengeluaran anggaran Pemprov Jatim harus disampaikan kepada masyarakat secara rinci, baik jumlah maupun kegunaannya.

Sedangkan responsif yakni seluruh jajaran Pemprov Jatim harus memberikan respon cepat untuk percepatan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Kami ingin para petani, nelayan, guru-guru, gojek, dan masyarakat semua mulia hidupnya, mulia keluarganya,” katanya.