Dalam momen itu, Bupati Rio menyerukan penghapusan terhadap praktik pelabelan negatif terhadap siswa dalam lingkungan pendidikan. “Saya meminta kepada para guru untuk menghentikan kebiasaan mengelompokkan siswa berdasarkan label, seperti label cerdas, nakal dan atau goblok,” tegas Bupati Situbondo.

Sebab, sambung Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo, pelabelan itu akan berakibat pada psikologi siswa dan siswi. Di mana, seseorang akan merasa tidak mampu atau kurang berharga dibandingkan dengan orang lain.

“Dalam istilah psikologi disebut inferiority complex atau kompleks inferioritas,” tambahnya.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Mas Rio juga mengatakan akan pentingnya kesetaraan dalam dunia pendidikan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau etnis. “Dunia Pendidikan tidak harus memandang dari mana kamu berasal, seperti apa dirimu, engkau kaya atau miskin, engkau Madura, Jawa, Batak, Sunda atau yang lainnya. Semua harus sama,” terangnya.

Untuk itu, Mas Rio juga mengajak seluruh tenaga pendidik untuk menghentikan pemberian label yang dapat merugikan masa depan siswa dan siswi. “Saya mohon dengan sangat, pendidikan di Situbondo sudah tidak ada lagi atribut atau stigmatisasi yang sering dilakukan oleh guru kepada murid- muridnya,” tambahnya.

Masih menurut Mas Rio, pendidikan harus memberi ruang bagi siswa dan siswi untuk berkembang sesuai potensi masing-masing. Termasuk, bagi mereka yang memiliki bakat di luar pelajaran akademik. “Bagi mereka yang sangat mengidam-idamkan atau bisa mendefinisikan dirinya seorang atlet, maka jangan dipaksa untuk belajar pelajaran reguler lainnya. Kasih kesempatan mereka untuk berkembang,” ujarnya.

Dalam serangkaian peringatan itu, Bupati Rio juga melaunching 5 Hari Sekolah jenjang TK, SD dan SMP tahun pelajaran 2025-2026. (her/sit)

“Melihat capaian yang ada di Kabupaten Lumajang, indikatornya itu di mulai 2019, 2020 hingga 2021. Itu karena, saat itu ada Covid. Dari situ, pengangguran kita semakin tinggi dan berdasarkan dari hal itu, kami akan coba nantinya untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait. Yakni, bagaimana upaya yang harus dan telah dilakukan,” terangnya kepada Memontum.com, Minggu (25/06/2023) tadi.

Rencana ini, tambahnya, karena secara kedinasan hanya terlihat rutinitas. Sehingga, perlu langkah-langkah ril.

“Karena kalau cuma hari ini, mereka itu hanya melaksanakan rutinitas saja terhadap progam dan kegiatan yang ada di OPD. Akibatnya, masalah pengangguran tidak ada penanganan nyata,” tambahnya.

Baca juga :

Wakil Ketua DPRD berharap, jika dalam penanganan hal ini kalau hanya OPD saja yang bergerak, maka itu sangat tidak mungkin. Sehingga, semua harus saling kolaborasi, di bawah satu komando. Karenanya, bupati harus memanggil semua stakholder yang ada dalam melakukan penanganan.

“Kalau hanya retorika saja, ya nggak bisa. Ini harus ada langkah nyata dan tindakan nyata,” tegasnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang pada 2021, jumlah penduduk miskin di Lumajang mencapai 105.250 jiwa. Sedangkan 2022, menurun jadi 95.040 jiwa atau 9,06 persen dari total penduduk Lumajang.

Namun, penurunan jumlah kemiskinan itu, berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan hingga 9.179 penduduk. Pada 2021, jumlah pengangguran terbuka di Lumajang mencapai 19.439 orang. Sedangkan, tahun 2022 jumlah pengangguran naik hingga 9.179 atau menjadi 29.158 jiwa. (adi/sit)