Jenazah korban sendiri, ditemukan oleh pemancing kemudian melaporkan penemuan ini kepada tim SAR gabungan yang telah melakukan pencarian korban selama dua hari.

Kepala Kantor SAR Surabaya selaku SAR Mission Coordinator (SMC) dalam operasi SAR ini, Nanang Sigit, menjelaskan bahwa setelah korban ditemukan, Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi dan membawa jenazah korban ke RSUD Kabupaten Sampang untuk penanganan lebih lanjut. Sebelumnya, Kantor SAR Surabaya mengerahkan 1 Tim Rescue Pos SAR Sumenep, setelah mendapatkan laporan penemuan kapal tanpa awak di Utara Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Sabtu (16/05) sekitar pukul 19.00.

Baca juga :

“Kapal milik korban ditemukan sekitar 300 meter dari bibir Pantai Pulau Mandangin,” kata Nanang.

Tim SAR gabungan yang terdiri dari rescuer Pos SAR Sumenep, BPBD Kabipaten Sampang, Polairud Sampang, Kamladu Camplong, Syahbandar Mandangin, PMI Kabupaten Sampang, Polres Kabupaten Sampang, Polsek Pangarengan, Dinkes Sampang dan nelayan setempat melakukan upaya pencarian dengan membagi tim menjadi 4 Search and Rescue Unit (SRU) dengan melakukan penyisiran pada masing – masing area pencarian yang telah ditentukan.

Dengan telah ditemukannya korban, maka operasi SAR dihentikan. Nanang menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, yang terlibat dalam proses pencarian maupun evakuasi korban.

“Kami imbau agar seluruh warga dan nelayan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan saat beraktivitas di perairan,” tambahnya. (hms/gie)

Skema yang disiapkan tersebut, disampaikannya saat bertemu sekitar 120 nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Lateng, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (14/05/2026) tadi. Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, yang mendampingi kunjungan Menko Zulhas-sapaan Zulkifli Hasan.

“Jadi, nelayan nanti punya kepastian keuntungan. Jangan sampai capek-capek melaut, setelah sampai di darat harganya nggak jelas berapa ikan itu dibeli,” kata Menko Zulhas.

Dirinya juga mengatakan, bahwa pemerintah telah menyiapkan ekosistem pendukung bagi nelayan. Mulai dari cold storage, pabrik es, hingga koperasi yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih.

Sejumlah fasilitas tersebut, disiapkan agar nelayan tidak lagi terpaksa menjual ikan dengan harga rendah saat hasil tangkapan melimpah. “Tujuannya, itu agar nelayan punya daya tawar yang tinggi. Selama ini, usai melaut itu ikannya begitu sampai di darat, ditawar berapa dan kalau nggak dijual, kan bisa busuk,” tambah Zulhas.

Ditambahkannya, keberadaan cold storage dan koperasi akan membantu nelayan menyimpan hasil tangkapan, ketika harga pasar sedang turun. Jika belum terserap pasar, ikan nantinya dapat dibeli oleh SPPG untuk kebutuhan Program MBG.

Baca juga :

“Nanti kalau semua sudah jadi, kalau ikan nelayan dapat banyak dan harganya turun bisa disimpan dulu. Kalau masih nggak dibeli juga, nanti SPPG yang beli ikannya. Sudah kita atur begitu sehingga nelayan punya kepastian harga,” ujarnya.

Menko Zulhas juga mencontohkan, pola serupa yang telah diterapkan pemerintah pada komoditas gabah. Dimana, harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Gabah kita jamin Rp 6.500. Kalau gak harga segitu, gabah bisa dibeli Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (Kopdes),” terangnya.

Ketua KUB Nelayan Sumber Laut Lateng menyambut positif rencana itu. Terlebih, selama ini harga ikan sering jatuh saat musim tangkapan melimpah, karena posisi tawar nelayan lemah di hadapan pengepul.

“Menteri menyampaikan, bahwa nelayan itu akan dibikinkan standar harga. Kemudian, ikan-ikannya bisa diserap di SPPG. Kalau bagi nelayan, pasti kami senang kalau memang ada seperti itu. Sehingga, ekonomi nelayan meningkat,” ujarnya.

Selain berharap adanya kepastian harga, para nelayan juga meminta dukungan fasilitas penunjang lain seperti SPBU khusus nelayan untuk membantu operasional selama melaut. (kom/bwi/gie)

Kondisi peralatan pancing sendiri, diketahui masih lengkap berada di atas perahu. Sementara berdasarkan laporan tersebut, Tim SAR gabungan segera melaksanakan operasi pencarian di sekitar lokasi kejadian.

Kepala Kantor SAR Surabaya selaku SAR Mission Coordinator (SMC) pada operasi SAR ini, Nanang Sigit, mengatakan bahwa dalam pencarian itu, Tim SAR Gabungan mendekati koordinat 7° 3′ 59,892″ LS dan 114° 1′ 59,124″ BT atas informasi penemuan jenazah oleh nelayan sekitar. Lokasi penemuan tersebut, berjarak kurang lebih 1,15 Nautical Mile (NM) dari lokasi ditemukannya kapal milik korban.

Baca juga :

Selanjutnya, korban dievakuasi menuju Dermaga Talango dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. “Setelah tiba di Dermaga Talango, jenazah korban kemudian diserahterimakan kepada pihak keluarga melalui ambulans untuk dibawa ke rumah duka guna penanganan lebih lanjut,” ujar Nanang Sigit.

Setelah proses evakuasi selesai, pada pukul 12.30, dilaksanakan debriefing oleh seluruh unsur SAR yang terlibat. Dengan telah ditemukannya korban dalam kondisi meninggal dunia, operasi SAR dinyatakan selesai dan resmi diusulkan untuk ditutup.

Seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing dengan ucapan terima kasih atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin. Adapun unsur SAR yang terlibat dalam operasi ini antara lain Pos SAR Sumenep, Polairud Sumenep, Polsek Kalianget, Koramil Kalianget, Polsek Talango, serta nelayan setempat.

Basarnas mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para nelayan, untuk selalu memperhatikan faktor keselamatan saat melaut, termasuk penggunaan alat keselamatan diri serta memastikan kondisi cuaca sebelum beraktivitas di perairan. “Dengan ketidakpastian cuaca saat ini, lebih baik bila nelayan mengecek dulu prakiraan cuaca, angin dan tinggi gelombang sebelum melaut,” imbuh Nanang. (hms/gie)

Program yang dilakukan itu, mencakup pembangunan sarana prasarana sebanyak 20 intervensi. Diantaranya, cold storage, pabrik es, dermaga dan SPBN, guna mengoptimalkan potensi perikanan yang tinggi di wilayah tersebut.

Dengan adanya program pemerintah pusat itu, masyarakat nelayan menyambut baik dan diakui bakal sangat mendukung peningkatan taraf hidup dan sarana kerja. “Kunjungan ke Desa Pujiharjo bersama-sama Pak Bupati Malang ini merupakan rangkaian pemantauan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Sebelumnya, saya meninjau proyek serupa di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Dan ini akan dilanjutkan ke Jawa Tengah hingga Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Menteri KKP, Trenggono.

Dalam kunjungan itu, Menteri Trenggono mengevaluasi langsung progres pembangunan KNMP Desa Pujiharjo, yang terletak di muara dari Pantai Sipelot, yang dinilainya memang masih belum rampung 100 persen. Pihaknya ingin memastikan, bahwa KNMP yang dibangun sesuai standar dan kualitas, supaya nanti bisa berfungsi secara layak dan baik.

Menteri KKP Trenggono dan Bupati Sanusi dalam momen itu juga memantau langsung gedung pabrik es yang sedang berproduksi dan gedung cold storage yang juga sudah beroperasi. Sementara kampung nelayan Pujiharjo sendiri, dihuni 2500 KK, dengan jumlah nelayan 900 orang dan ada 300 unit kapal, berkomoditas ikan Tongkol, Lemuru dan Layur.

Baca juga :

”Saya mencatat sejumlah pekerjaan memang harus segera diselesaikan. Seperti ketersediaan air bersih dengan butuh sumur bor, karena saat ini masih dalam kondisi air payau. Serta persoalan sedimentasi di area tambatan perahu dan pemecak ombak. Tadi saya panggil kontraktornya untuk dikoreksi dengan baik. Soal air bersih ini harus betul-betul diselesaikan. Sedimentasi tambatan perahu juga segera kita kerjakan,” tegas Menteri Trenggono.

Meski belum sepenuhnya selesai, Menteri KKP menyebut beberapa fasilitas justru telah beroperasi. Hanya saja, sarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) masih dalam tahap koordinasi untuk segera dibangun.

Menteri Trenggono juga bangga dengan animo dan semangat tinggi masyarakat nelayan, terhadap perkembangan proyek ini. Karenanya, pihaknya juga menegaskan fasilitas yang belum lengkap bakal segera dipenuhi.

”Pengelolaan KNMP ini nantinya dijalankan Koperasi Merah Putih secara profesional, dengan pendampingan dan koordinasi bersama Kementerian Koperasi. Jika kepengurusan dinilai tidak mampu menggerakkan koperasi ini, Pak Bupati Malang bisa melakukan evaluasi dan menggantinya. Tahun ini, kita rencanakan 1000 KNMP di seluruh Indonesia. Syaratnya, tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah kapal nelayan di masing-masing wilayah. Di Pujiharjo memiliki 300 unit kapal dan 580 nelayan aktif,” tambahnya. (pro/gie)

Fasilitas yang dimaksud, diantaranya menyetujui usulan nelayan terkait pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) serta bantuan unit kapal untuk mendukung aktivitas melaut. “Nanti kita hadirkan SPBN di sini. Saya minta tolong Ibu Bupati Ipuk untuk menyiapkan lahan guna SPBN nelayan,” kata Menteri KKP.

Dirinya juga menjelaskan, Program SPBN tidak hanya direalisasikan di Banyuwangi, melainkan juga di seluruh Kampung Nelayan Merah Putih di Indonesia. “Itu tidak hanya di Banyuwangi, tetapi di seluruh Kampung Nelayan Merah Putih akan kita pasang SPBN,” tambahnya.

Diurai Menteri KKP, bahwa rencana tersebut telah dikoordinasikan dengan Pertamina serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi terkait alokasi kuota bahan bakar bagi nelayan. “Nah, itu sudah kita bicarakan dengan Pertamina dan juga dengan BPH Migas terkait alokasi kuota yang diberikan kepada nelayan,” ungkap Menteri Trenggono.

Ketika berdialog bersama nelayan, Menteri Trenggono juga menanyakan jumlah dan kapasitas kapal yang dimiliki. Karena diketahui, terdapat lebih dari 100 nelayan di kawasan tersebut, dengan mayoritas kapal berukuran kurang dari 1 Gross Tonnage (GT).

Baca juga :

“nanti akan kita bantu kapal juga. Insyaallah tahun ini bisa direalisasikan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di sini,” papar Menteri KKP.

Sementara itu, Bupati Ipuk mengaku siap mendukung dengan menyediakan lahan untuk pembangunan SPBN di kawasan KNMP. “Kami sudah siapkan lahannya di sekitar KNMP, karena masih tersedia area yang bisa dimanfaatkan untuk SPBN nelayan,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga menyambut baik, dukungan Menteri KKP atas bantuan kapal bagi nelayan Banyuwangi. Dirinya juga berharap, dukungan tersebut mampu mendorong produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

“Terima kasih Pak Menteri atas dukungannya. Semoga perhatian Pak Menteri ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan membuat nelayan kita semakin sejahtera,” ujar Bupati Ipuk.

Sebelumnya, Menteri KKP mengapresiasi pembangunan KNMP Banyuwangi karena memiliki desain dan penataan kawasan yang baik serta representatif. Kawasan tersebut dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti pabrik es, dermaga, tempat sandar perahu, tempat pendaratan ikan, balai pertemuan, 20 kios, hingga unit pengolahan hasil perikanan. (kom/bwi/gie)

Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga menyerahkan bantuan 10 unit jaring dan 50 life jacket (baju pelampung) kepada 7 Kelompok Usaha Bersama (KUB). “Semoga bantuan ini bisa meningkatkan pendapatan bapak-bapak nelayan. Terutama, mencari ikannya bisa semakin jauh dan semakin cepat serta mudah,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga meminta, agar bantuan tersebut dimanfaatkan dengan baik. Seperti life jacket, ditujukan agar keamanan untuk nelayan bisa lebih terjamin.

Baca juga :

“Life jacket ini sangat berguna bagi nelayan kapal tradisional atau ban-ban an (tidak menggunakan mesin). Tadi beberapa nelayan memang mintanya dibantu jaket pelampung,” tambahnya.

Bupati Ipuk juga mendorong, agar para nelayan mulai melakukan hilirisasi. Sehingga, tidak hanya menjual ikan hasil tangkapannya, namun juga produk turunannya. Misalnya kerupuk ikan, abon ikan dan masih banyak lainnya.

“Bapak Presiden saat ini tengah konsen mendorong hilirisasi. Jadi, saat tidak bisa melaut karena kondisi cuaca tidak mendukung, nelayan tetap memiliki sumber penghasilan,” ujarnya.

Bupati Ipuk juga meminta Dinas Perikanan Banyuwangi, untuk membuka pelatihan yang diperlukan bagi keluarga nelayan. Dengan adanya pelatihan, diharapkan para nelayan lebih berdaya. (kom/bwi/gie)

Kehadiran KNMP yang merupakan kawasan kampung nelayan modern dan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, itu bakal menambah daya tarik sentra kuliner olahan laut yang menjadi salah satu jujukan favorit wisatawan yang berkunjung ke kabupaten berjuluk The Sunrise of Java. Saat ini, progres pembangunan KNMP oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut telah memasuki tahap akhir. Progres fisik KNMP hampir rampung, dengan fokus pekerjaan pada penyempurnaan bangunan serta penataan kawasan pendukung.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih ini kian menambah daya tarik pusat kuliner seafood di Banyuwangi. “Terima kasih pada pemerintah pusat yang terus mendukung pariwisata Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk, Jumat (30/01/2026) tadi.

KNMP Banyuwangi sendiri, mulai dibangun September 2025. Sementara saat ini, progres pembangunannya telah mencapai 97 persen dan pengerjaan hanya menyisakan tahapan finishing.

Bangunan-bangunan KNMP Banyuwangi sendiri, mengangkat arsitektur Osing sebagai gaya utama. Bangunan-bangunan yang berdiri membawa bentuk, karakter dan ornamen khas suku asli Banyuwangi itu.

Sebanyak enam unit bangunan utama, mengadopsi arsitektur rumah adat Suku Osing dan diperkaya ornamen batik khas Gajah Oling. Perpaduan antara sentuhan modern dan kearifan lokal itu memberi identitas kuat, sekaligus menegaskan karakter budaya Banyuwangi di kawasan pesisir.

Baca juga :

Selain itu, KNMP Banyuwangi dilengkapi dermaga sandar perahu, lokasi pendaratan ikan, stasiun pengisian bahan bakar, balai pertemuan, pabrik es, serta unit pengolahan hasil laut. Bahkan juga disiapkan sebagai kawasan kuliner bahari baru.

“Kampung nelayan moderen ini dirancang terintegrasi. Selain menjadi tempat aktivitas kampung nelayan pada umumnya, juga dirancang menjadi daya tarik baru bagi sektor pariwisata Banyuwangi. Melalui konsep tersebut, hasil tangkapan nelayan diharapkan memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkan Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi, Suryono Bintang Samudra, menjelaskan bahwa pembangunan KNMP Lateng merupakan bagian dari program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Banyuwangi ditetapkan sebagai 1 dari 100 lokasi awal pengembangan kampung nelayan terpadu di Indonesia.

“Program ini tidak sekadar menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi pesisir yang berkelanjutan dan terintegrasi,” jelasnya.

Selain itu, Suryono, menyebut, KNMP disiapkan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru bagi nelayan setempat. “Kawasan ini kami lengkapi dengan fasilitas pengolahan ikan, sentra kuliner, hingga ruang pemberdayaan nelayan agar benar-benar memberi manfaat langsung,” ujarnya.

Dikatakan Suryono, bahwa nanti setelah seluruh pekerjaan fisik tuntas, pengoperasional kawasan ini menunggu proses dari pemerintah pusat ke pengelola. “Setelah BAST, aset akan kami kelola melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah dibentuk,” tuturnya. (kom/bwi/gie)

“Alhamdulillah dengan adanya sertifikat hak atas tanah ini, sekarang bapak dan ibu sudah memiliki legalitas kepastian hukum atas tanah yang selama ini ditempati maupun dikelola. Atas nama pemerintah daerah, kami ucapkan terima kasih kepada kementerian yang telah memfasilitasi nelayan dengan pengurusan sertifikat ini,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya menambahkan, dengan memiliki sertifikat, selain memberikan kepastian hukum juga akan meningkatkan nilai ekonomi dari aset tanah milik para nelayan. Karenanya, dirinya juga berpesan, agar sertifikat tersebut dapat digunakan dengan bijak. Jika memang diperlukan, hanya digunakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga bukan untuk tujuan konsumtif.

Baca juga :

Dalam momen ini, Bupati Ipuk juga mendorong agar para nelayan, selain menangkap ikan juga bisa membuka usaha. Seperti mengolah ikan hasil tangkapan laut menjadi makanan siap saji atau olahan yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Kepala Kantor Pertanahan Banyuwangi, Nasep Vandi Sulistiyo, mengatakan nelayan penerima sertifikat berasal dari dua desa yakni 86 nelayan dari Desa Tembokrejo dan 100 nelayan dari Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar. “Terima kasih atas kolaborasi yang baik dengan Pemkab Banyuwangi. Semua nelayan penerima ini merupakan usulan dari Dinas Perikanan Banyuwangi,” ujarnya.

Salah satu nelayan dari Desa Kedungringin, Haris Mawardi, sangat senang telah mendapat sertifikat. Dirinya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya dalam program ini. “Saya sangat bahagia sekali. Program ini yang kami harapkan selama ini. Sekarang aset kami sudah jelas kepemilikannya. Prosesnya sangat singkat dan cepat. Hanya 3 bulan sejak pertama kami mulai ikut program ini,” jelasnya. (kom/bwi/gie)

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember, Sugiyarto, mengatakan bahwa setidaknya ada 100 kapal nelayan di wilayah operasi Papuma dan Payangan, yang belum memiliki E-pas. “Pemkab Jember memfasilitasi nelayan dalam pengurusan dokumen kapal E-Pas Kecil, sebagai tindak lanjut arahan Bupati Jember, Muhammad Fawait, untuk memastikan legalitas kapal dan akses terhadap subsidi BBM,” katanya, Rabu (17/09/2025) tadi.

Sugiyarto menyebutkan, bahwa pihaknya tetap akan maksimal membantu nelayan meski kewenangan penerbitan E-Pas ada di tingkat provinsi melalui KSOP. E-Pas penting untuk aspek keamanan di laut dan menjadi syarat, untuk memperoleh rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.

Baca juga :

“Hingga kini, sekitar 1.400 kapal sudah memiliki E-Pas, sementara lebih dari 2.000 kapal belum memiliki,” tambahnya.

Ditambahkannya, Dinas Perikanan membentuk 10 tim lapangan untuk mempercepat proses pengumpulan dan verifikasi dokumen nelayan. Pemkab Jember berupaya mendorong pembangunan SPBU khusus nelayan di beberapa kawasan, tidak hanya di Puger.

Sementara itu, salah satu nelayan setempat, Sholeh, mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur Pemkab Jember memfasilitasi kepengurusan E-pas. Itu karena, selama ini dirinya mengaku kesulitan untuk mengurus dokumen tersebut.

“Saya berterima kasih kepada Bupati Fawait. Dengan layanan ini menunjukan Gus Fawait sangat memperhatikan para nelayan,” katanya. (kom/rio/sit)