“Untuk Pilkada Pamekasan, saya tidak ikut-ikut. Posisi saya netral saja,” kata pria yang dikenal dengan panggilan Haji Her, Jumat (25/10/2024) tadi.

Haji Her mengatakan, dari ketiga pasangan calon (Paslon) Cabup-Cawabup Pamekasan, semua sudah mendatangi rumahnya. Namun, dirinya kokoh memilih untuk tidak menyatakan dukungan pada Paslon siapapun. “Mudharat sama manfaat kayaknya lebih banyak mudharat, kalau saya ikut-ikut. Namun, Insyaallah saya tetap mencoblos sebagai warga negara yang baik,” tambahnya.

Baca juga :

Haji Her menyampaikan, meskipun di Pilkada Pamekasan dirinya memilih netral, namun pada Pilgub Jatim, dirinya menyatakan dukungan pada Paslon Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. “Khofifah ini adalah satu dari tiga calon yang saya kenal. Sehingga, saya yakin Paslon ini adalah orang yang tepat untuk pimpin Jatim ke depan,” paparnya.

Masih menurut Haji Her, selain kenal akrab dengan Paslon tersebut, dirinya mendukung Paslon Khofifah-Emil, adalah untuk memperjuangkan petani tembakau di Madura. “Sudah dibahas panjang lebar, terutama pada hilirisasi tembakau di Pulau Madura dan di luar Pulau Madura ke depan,” tambahnya. (azm/gie)

“Tujuan aksi hari ini adalah untuk mengawal Pemilu Damai 2024. Karena saat ini, maraknya informasi hoaks bertebaran, khususnya di H-10 menuju Pilpres 14 Februari 2024 mendatang,” tegas Hilmi.

Hilmi menambahkan, saat ini banyak kabar hoaks bertebaran ataupun isu-isu politik nasional yang disebabkan bukan karena pribadi personal Capres. Melainkan oleh para buzzer-buzzer politik yang sudah bergerak.

“Maka dari itu, tujuan kami mengadakan kegiatan hari ini adalah untuk membawa Mahasiswa Unira Malang berada di tengah-tengah titik sentral untuk tidak termakan dan terbawa informasi hoaks politik nasional. Kami coba berada di tengah, agar suasana saat ini tidak semakin memanas,” papar Hilmi.

Baca juga :

Soal banyak kampus yang ikut mendukung Paslon Capres-Cawapres dan tidak netral, Hilmi melihat memang ada beberapa kampus. “Ya, ada beberapa memang seperti itu. Tetapi di Kabupaten Malang ini, kampus pertama yang menjunjung netralitas Pemilu, yakni Kampus Unira,” tambahnya.

Terkait pejabat pemerintahan yang dianggap tidak netral, Hilmi menegaskan, bahwa hal itu terdapat beberapa pemahaman. “Ada beberapa pemahaman ya, yang pertama kalau dilihat dari sisi pemerintahan. Di undang-undang itu diperbolehkan memihak. Tapi secara etis, pejabat pemerintahankan tidak boleh memihak seperti itu. Maka dengan aksi inilah, kita coba mengawasi hal seperti itu. Kita buat petisi bersama, agar netral dalam Pilpres,” ujarnya.

Hilmi menambahkan, Presidium Mahasiswa Unira akan tetap mengawal tahapan Pilpres 2024. “Melalui petisi hari ini, kita coba menyejukkan pesta demokrasi di Kabupaten Malang agar tidak ikut memanas seperti di luar daerah lain,” bebernya.

Masih kata Hilmi, target petisi dukungan Pemilu Damai 2024 yakni 500 tanda tangan. “Insyaallah karena saat ini hari libur kuliah, kita targetkan ada 500 tanda tangan dukungan,” terangnya.

Hilmi mengaku, bahwa tidak ada penolakan dari seluruh mahasiswa dan pihak kampus dalam Petisi Pemilu Damai 2024. “Alhamdulillah, tidak ada penolakan dari mahasiswa. Karena intinya, dalam petisi ini kita coba ikut menetralkan hoak di politik jelang Pemilu. Ada isu-isu apapun harus tetap kita kaji, kita bahas sedetail mungkin. Karena banyak saat ini isu-isu yang dibuat-buat. Sehingga dengan petisi ini, Mahasiswa Unira tidak termakan isu-isu politik tersebut,” terang Hilmi. (hms/sit)

Hal itu, disampaikan Prof Suko Wiyono, karena PTS di Jatim yang jumlahnya 253 PTS, memiliki Badan Penyelenggara yang visi dan misinya berbeda antara PTS yang satu dengan yang lain. Sehingga, banyak kemungkinan antara pengelola PTS yang satu berbeda pilihan dengan PTS yang lain.

“Kami mengimbau agar pimpinan PTS di Jatim, tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat meski harus berbeda pilihan dan juga beda pendapat dalam Pilpres. Pimpinan PTS harus memberi teladan kepada segenap warga masyarakat bangsa dan negara, untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Tidak melanggar etika juga tidak melanggar peraturan-perundang undangan yang berlaku,” tegas Prof Suko, Senin (05/02/2024) tadi.

Baca juga:

Dirinya juga berharap, netralitas tidak hanya dilakukan oleh pimpinan PTS  saja. Melainkan, juga dilakukan oleh semua yang diberi amanah untuk memimpin bangsa.

“Di semua lini dan lapisan dari level tertinggi presiden sampai lapisan yang paling bawah. Ini adalah tugas kita bersama,” sambung Profesor Suko. 

Masih menurut Prof Suko, bahwa dalam memberikan masukan kepada calon pimpinan, dirinya juga tegas mengajak seluruh warga bangsa untuk selalu berpegang pada kultur ataupun budaya bangsa. “Jangan sampai narasi-narasi yang kita sampaikan bisa membuat ketersinggungan orang ataupun pihak lain,” tambahnya.

Prof Suko menegaskan, setiap orang memiliki hak demokrasi tanpa terkecuali. Karena, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tanpa terkecuali. Hal ini, sudah dijamin dalam UUD 1945.

“Silakan menggunakan haknya, tapi jangan memaksakan orang lain bahwa pendapatnya paling benar. Pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia. Kami mengimbau untuk menjaga iklim demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara diatas kepentingan kelompok, golongan tertentu,” terangnya.

Dirinya berpesan, agar seluruh komponen bangsa hingga aparatur negara untuk tidak menyakiti hati masyarakat. “Harus hati-hati dalam menyampaikan narasi. Apalagi di masa Pemilu ini. Karena, perlu pendekatan kultural kepada siapapun. Tidak boleh main kasar dan harus merangkul serta menyentuh semua golongan dengan baik,” tambahnya. (hms/gie)

Dalam kesempatan itu, Kadiskominfo kembali menyampaikan pentingnya netralitas ASN sebagai pilar utama dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 yang bersih. “Mari kita junjung tinggi integritas dan netralitas kita sebagai abdi negara. Pakta integritas ini sebagai komitmen bersama untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis dan menjaga independensi kita dalam menjalankan tugas melayani masyarakat Nganjuk,” kata Kadiskominfo Slamet.

Di kesempatan itu pula, Slamet Basuki mengajak seluruh pegawai Dinas Kominfo Nganjuk untuk selalu menjaga netralitas tersebut. Baik itu sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Juga :

Sekedar diketahui, seluruh pegawai Diskominfo Nganjuk pada Kamis (21/12/2023) lalu, semuanya telah menandatangani Pakta Integritas Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu 2024. “Penandatanganan Pakta Integritas yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, merupakan tindakan konkret kita dalam memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu. Baik itu mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dapat dilakukan dengan integritas yang tinggi,” ujar Slamet Basuki.

Kemudian, Slamet Basuki juga mengimbau seluruh pegawai Diskominfo Nganjuk, untuk menghindari konflik kepentingan. Termasuk, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi serta ancaman kepada pegawai dan seluruh elemen masyarakat.

“Gunakan media sosial secara bijak dan jangan digunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Jangan menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong,” tambahnya. (kom/gie)

Kapolresta Malang Kota, Budi Hermanto, saat membuka kegiatan ini juga menekankan di masa Pemilu 2024 ini, jika ada Polri yang tidak netral, maka segera dilaporkan. Itu karena, netralitas Polri dalam Pemilu 2024 sangat terjaga. Artinya, tidak akan melakukan politik praktis dalam setiap kontestasi Pemilu 2024.

“Saya titip kepada teman-teman jurnalis, bila terdapat anggota Polri yang melanggar atau tidak netral dalam kontestasi Pemilu 2024, segera laporkan kepada saya,” tegasnya.

Baca juga :

Menurutnya, netralitas Polri itu diatur dalam undang-undang. Juga, peraturan pemerintah dan diperkuat dengan surat telegram Kapolri.

Dirinya memaparkan, bahwa Polri diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. “Yang jelas, sesuai arahan Pimpinan Polri agar tetap menjaga netralitas. Dan, sanksi tegas menanti bagi personel yang melanggar aturan,” ujarnya.

Untuk itu, Buher menegaskan, pihaknya intensif melakukan sosialisasi kepada personel melalui berbagai platform media sosial yang dimiliki guna terhindar dari sikap tidak netral. Yaitu, seperti cara berfoto agar tidak menampilkan pose yang menunjukkan simbol-simbol peserta Pemilu seperti nomor urut dan sebagainya. “Yang jelas, kami terus melakukan sosialisasi agar Polri tetap netral,” ujarnya. (put/gie)

Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membangun negara. Karena itu, reformasi birokrasi menjadi salah satu kunci untuk melahirkan pemerintahan yang mampu membawa perubahan nyata.

“Untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang semakin profesional, maka perbaikan akuntabilitas kinerja, peningkatan SDM, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus yang terus dibenahi,” ujar Sekda Erik.

Tidak hanya itu, Sekda Pemkot juga berpesan kepada jajaran ASN Pemkot Malang, untuk terus menjaga netralitasnya di tengah situasi politik yang semakin hangat jelang Pemilu 2024 mendatang. Pihaknya meminta, agar ASN Pemkot Malang harus bebas segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

Baca juga :

“Karena dengan sikap ASN yang netral akan mendorong profesionalitas birokrasi Pemkot Malang semakin kuat. ASN harus menjadi penyelenggara negara dan penyelenggara pelayanan publik yang netral. Sehingga suara ASN tetap terwadahi namun tidak boleh ASN terkooptasi atau terafiliasi pada suatu pilihan tertentu apalagi dengan menggunakan fasilitas negara,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Otoda Kemendagri, Akmal Malik, menyampaikan mengenai keharusan ASN dalam menjaga netralitasnya jelang tahun politik pada 2024 mendatang. Terlebih, para ASN juga tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan kewewenangannya, serta tidak menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan kontestasi.

“Saat ini tahun politik telah dimulai, menyampaikan arahan Pak Menteri untuk diminta betul-betul menjadi ASN yang netral. Kita sebagai ASN diamanahkan kewenangan, maka dari itu jangan disalahgunakan kewenangan yang telah diberikan oleh negara untuk kepentingan-kepentingan kontestasi. Bapak Ibu sebagai ASN dititipkan fasilitas negara, ada mobil, bangunan, dan sebagainya. Sama, jangan salahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan-kepentingan kontensasi,” papar Akmal Malik.

Lebih lanjut pihaknya juga memberikan apresiasi kepada kineja ASN Pemkot Malang, serta mengajak untuk terus memberikan berbagai perubahan positif demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. “Kota Malang ini adalah Kota yang hebat, tentunya perlu didukung oleh ASN yang hebat. Maka saya minta, kalau ingin Kota Malang ini menjadi luar biasa maka ASN nya jangan bekerja biasa-biasa saja. Siapa lagi yang akan membuat perubahan di republik ini kalau bukan kita. Bapak Ibu ASN diamanati oleh negara untuk memberikan perubahan ini, mari kita lakukan mulai dari diri sendiri,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

“Kita sebagai organisasi sosial kemasyakaratan, berharap pada masa kampanye ini dapat dimaksimalkan dengan baik oleh Paslon untuk sosialisasi. Di sisi lain, kami di PCNU, sebagai organisasi tidak boleh ikut politik praktis. Sehingga, PCNU tidak memihak siapa pun dan bersikap netral saat kontestasi Pilkada ini berlangsung,” kata Ketua PCNU Kabupaten Malang, dr Umar Usman, kepada memontum.com.

Ditambahkan dr Umar, meski demikian, PCNU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan juga tidak melarang anggotanya untuk ikut terjun di pesta demokrasi. Karena, apa yang dilakukan adalah sebagai bentuk warga negara yang baik. Dengan catatan, tetap menjaga batasan-batasan tersendiri yang harus dijaga oleh anggota NU yang ikut partisipan peserta pilkada.

“Jamaah kita mempunyai hak politik masing-masing sebagai warga negara. Sehingga, kami persilahkan jamaah untuk ikut proses pilkada (kampanye). Dengan catatan, jamaah atau anggota menjaga batasan-batasan, seperti tidak boleh memanfaatkan lembaga (NU) untuk bahan kontestasi pilkada,” tambah Ketua PCNU yang juga seorang dokter itu.

Masih menurut dr Umar, semua ini dilakukan, untuk menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Sebaliknya, jika ada anggota yang terindikasi melanggar, maka akan diambil tindakan. (mg2/sit)

Hal tersebut diungkapkannya saat memberikan pembinaan dalam Apel Ikrar Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Pendopo Lokatantra, Kamis (30/9/2020). “Konsekuensi menjadi ASN apalagi saat musim pilkada seperti ini sangatlah berat. Kinerja kita dipantau, diawasi. Saya ingatkan untuk berhati-hati saat bermedsos, jangan sedikit-sedikit update status, kirim gambar kirim video, apalagi yang mengarah pada paslon tertentu,” ucap Fadeli.

Fadeli mengakui, memang tak mudah bagi seorang ASN untuk netral dalam Pilkada, ia menilai bahwa ASN memiliki hak asasi yang sama dengan warga negara lainnya. Namun Fadeli yakin ASN di Kabupaten Lamongan mampu profesional dalam menjaga prinsip netralitas. “Selain sebagai ASN, kita juga warga negara yang memiliki hak asasi yang sama dengan lainnya. Silahkan memilih siapa saja, tapi harus cerdas, harus profesional. Karena ada sanksi yang menunggu jika tidak netral.” imbuhnya.

Lanjut Fadeli, saksi maupun konsekuen yang akan diberikan apabila ASN terbukti melanggar netralitas yakni berupa peringatan tertulis, teguran lisan, hingga pencopotan dari jabatan.

Secara terpisah Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan Miftahul Badar mengapresiasi upaya Bupati Fadeli dalam komitmennya terhadap netralitas ASN. “Kami pihak Bawaslu mengucapkan terimakasih kepada bapak bupati dan pemkab yang proaktif terhadap kasus netralitas ASN ini. Upaya kita saat ini lebih kepada membersamai, menjaga ASN agar bisa netral. Sehingga sebelum adanya potensi ketidak netralan kita sudah bisa mencegahnya,” ungapnya.

Selain upaya menjaga netralitas ASN, Badar juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lamongan untuk tetap menjaga rasa aman hingga pilkada berakhir nanti.

Pembinaan yang diikuti seluruh Kepala OPD, Camat, Kepala Sekolah tingkat SMA/SMK dan SMP se-Lamongan ini juga dibacakan ikrar netralitas ASN oleh Sekda Lamongan Heri Pranoto untuk mengingatkan agar tetap menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Selain itu juga menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Pun menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. (fjr/zen/syn)