“Besok Senin, (12/10) saya akan memanggil Kadispora, Atsalis Supriyanto, terkait kasus Netralitas ASN,” ujar Koordinator divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George Da Silva, saat ditemui awak media setelah memeriksa dua saksi dalam kasus yang sama, Minggu (11/10).

Menurut George, pemanggilan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut Bawaslu Kabupaten Malang, atas dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Kepala Bidang (Kabid) Olahraga Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga, Slamet Suyono.

“Untuk saksi, saya kira dua ini sudah cukup. Tinggal, kita panggil Kadispora sebagai pimpinan dari Slamet Suyono, sebagai pihak terlapor,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, kali pertama dugaan netralitas ASN menyebar, Slamet langsung berinisiatif untuk memberikan keterangan kepada pihak Bawaslu.

Slamet menjelaskan mengenai unggahannya di dalam grup WhatssApp, yang menurut keterangan Slamet, dirinya salah memencet tombol hapus dengan tombol membagikan. Sehingga, langsung tersebar di grup WhatssApp. (riz/sit)

Setelah sehari sebelumnya mengunjungi Kecamatan Durenan dan Pogalan, kali ini pria yang juga menjabat sebagai Kadiskominfo Jatim ini juga mengunjungi Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Tugu.

“Kita itu tujuannya adalah membangun teamwork yang bagus diantara jajaran Pemkab ini,” ucap Pjs Bupati Benny saat dikonfirmasi, Sabtu (10/10/2020) siang.

Selain ingin memperkuat kerjasama tim yang sudah terbangun dengan baik, Pjs Bupati juga mengingatkan kembali pada jajaran ASN di wilayah kecamatan untuk menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilukada Trenggalek Tahun 2020.

“Saya berharap dalam rangka Pemilukada Trenggalek tahun ini, ASN bisa benar-benar netral. Dan tidak bergantung pada salah satu pasangan calon,” imbuhnya.

Tak hanya disitu saja, salah satu pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jatim ini juga meminta Satgas Covid-19 yang ada di Kecamatan maupun Desa untuk terus mengoptimalkan perannya guna mencegah resiko penyebaran covid-19.

“Kita minta ini diseriusi, desa-desa kan kemarin sudah ada Surat Edaran dari Bupati membentuk Satgas Kecamatan maupun Desa. Untuk desa betul-betul harus dipantau betul supaya tidak ada penambahan-penambahan kasus baru,” terang Pjs Bupati.

Lebih lanjut, Pjs Bupati juga berdiskusi apa saja yang menjadi permasalahan wilayah kecamatan. “Jadi memang ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut baik di internal kita di Pemkab maupun nanti dengan provinsi,” pungkasnya. (mil/syn)